This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Sunday, October 15, 2017

Teror Terus Menghantui Warga Sambirejo


SRAGEN - Judul diatas memang agak provokatif, namun perlu dijelaskan bahwa di dalam KBBI versi daring, teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan meneror adalah berbuat kejam (sewenang-wenang dan sebagainya) untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut. Inilah yang saat ini dirasakan oleh warga Sambirejo, Sragen, Jawa Tengah, merasa tidak aman sebagai warga negara yang seharusnya mendapat perlindungan oleh negara. Anehnya, pelaku teror justru datang dari aparat negara yaitu kepolisian.

Pada tanggal 1 Oktober 2017 terjadi lagi pemanggilan oleh Polres Sragen. Pemanggilan ditujukan kepada Mbah Narji, Ketua FPKKS (Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan Sambirejo) sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Mengerjakan, menggunakan, menduduki dan menguasai lahan perkebunan tanpa hak/secara tidak sah, sebagaimana dimaksud dalam 107 ayat (a) UURI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Pemanggilan ini terjadi pasca diselenggarakannya Peringatan Hari Tani Nasional oleh FPKKS pada hari Senin, 25 September 2017 di lapangan Dusun Bayanan Desa Jambeyan Kecamatan Sambirejo. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh anggota FPKKS sejumlah 750 orang dan mengundang Bupati, DPRD, BPN, dan sejumlah organisasi kemasyarakatan di Jawa Tengah diantaranya KPA, API, Yaphi solo, LBH Jogja, Formas, dan Komite 65.
Tidak selesai dengan mbah Narji, pada tanggal 10 Oktober 2017 pihak Polres Sragen juga kembali memanggil Ibu Marsih dengan menggunakan pasal yang sama. Menurut Ipur, Koordinator KPA Jawa Tengah upaya pemanggilan oleh pihak kepolisian merupakan bentuk teror untuk menakut-nakuti warga agar tidak masuk lahan sengketa yang diklaim milik perkebunan. Ini bukan yang pertama kali terjadi, tahun lalu bahkan sampai ditahan di Mapolres.

Dewi Kartika, Sekjend KPA mendesak agar pihak kepolisian tidak dengan mudah menerima laporan pihak PTPN IX dan memakai pasal-pasal karet untuk menjerat warga Sambirejo. “Ini adalah konflik agraria, seharusnya pihak kepolisian bisa bersikap negtral dan tidak memihak perusahaan” tegas Dewi.
Konflik agraria antara PTPN IX dengan warga Sambirejo sudah berlangsung sejak tahun 60 an. Pada awalnya PTPN IX berusaha untuk memperluas lahan perkebunannya dengan cara menyewa tanah warga, namun usaha tersebut tidak pernah berhasil. Warga yang sudah memiliki tanah secara sah berdasarkan SK No.2971X1172/DC/64 dan 3891z/173/72/DC164 yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Daerah (KINAD) Jawa Tengah pada 4 Januari 1964, tidak pernah memberikan tanah tersebut untuk disewa oleh PTPN. 
Namun meletusnya peristiwa Gestok 1965 dimanfaatkan oleh pihak PTPN dengan menyebarkan isu bahwa semua warga yang mempertahankan tanahnya adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Tanah yang dikuasai oleh warga dengan mudah dirampas oleh PTPN IX dan mengganti semua tanaman menjadi tanaman karet. Sampai sekarang korban penggusuran yang terjadi sejak 1965 lalu masih menumpang di rumah keluarga dan kerabat lainnya. (AW)
Sumber: KPA

Wednesday, October 04, 2017

Saat Petani Mencipta Sejarah

Para pemberontak petani Banten 1888 yang tertangkap sebagian besar diasingkan. 
Historia.Id

Monday, September 25, 2017

Aliansi Anak Tani Memperingati Hari Tani Nasional 2017

Senin, 25 September 2017 | 08.46




Tak dapat kita lupakan sejarah yang telah menuliskan perjuangan-perjuangan rakyat indonesia untuk memenangkan tanah untuk rakyat. Tanah harus dibagikan kepada rakyat bukan hanya dimiliki oleh raja-raja, oleh segelintir orang. Dari kesadaran akan pentingnya tanah untuk rakyat lahirlah UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Untuk memperingati kemenangan atas lahirnya UU tersebut maka diperingatilah Hari Tani Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 24 September.

Pagi hari (25/9/17) pukul 10.00 WIB kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani (AAT) berkumpul di samping Parkiran Abu Bakar Ali Yogyakarta untuk memperingati Hari Tani Nasional 2017. Mereka duduk dibawah pepohonan sambil berbincang dan beberapa dari mereka menikmati hisapan rokok, mereka pun juga mempersiapkan perlengkapan aksi yang sudah disiapkan saat teklap (teknis lapangan) di malam hari sebelum aksi. Poster-poster yang bertuliskan "Tolak SG/PAG, "Tolak Pasar Bebas", "Laksanakan Agraria Sejati" telah disiapkan. 

Setiap menit kawan-kawan berdatangan ikut berkumpul duduk di bawah pepohonan sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Massa aksi pun berdatangan hingga jumlahnya ratusan yang datang dari berbagai organisasi dan tak lama kemudian, pukul 11.00 WIB Korlap (Koordinator Lapangan) memanggil kawan-kawan massa aksi untuk berbaris dengan rapi, menunjukan bahwa massa aksi adalah massa aksi yang terdidik.

"Kapitalisme! Hancurkan!", "Imperialisme! Musnahkan!", "Tanah untuk rakyat! Sekarang juga!", begitulah Korlap membuka aksi massa dengan menyampaikan yel-yel perlawanan.

Indonesia yang masyarakatnya selain terdiri dari para pekerja atau buruh juga banyak yang petani, namun tanah-tanah petani tergusur dan terampas oleh kepentingan modal. Rezim Jokowi JK yang berjanji bahkan telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada program Nawacita hanya menjadi janji-janji tanpa implementasi.

"Seharusnya Jokowi Jk harus melaksanakan reforma agraria sebagaimana yang telah tercantum pada program Nawacita. Namun Jokowi JK tidak melaksanakannya, Jokowi JK telah berpihak pada para pemilik modal yang alhasil petani-petani pun tergusur, tersungkur!" teriak kawan dari organisasi FMN saat menyampaikan orasi politik.

Deven, kawan yang mewakili organisasi PEMBEBASAN dalam penyampaian orasi politik pun juga menyampaikan pentingnya reforma agraria, pun juga pentingnya menghapuskan pengklaiman tanah yang dilakukan Gubernur DIY selaku Sultan DIY dengan dalih adanya tanah Sultan Ground/Pakualaman Ground (SG/PAG). Tak lupa, Deven juga menyampaikan pentingnya persatuan organisasi-organisasi tanpa melibatkan organisasi yang telah bersetubuh pada militer, telah berselingkuh dari rakyat dan menjalin kemesraan dengan militer. Deven menyampaikan kritiknya terhadap organisasi yang mengaku berjuang untuk rakyat namun bersetubuh dan menjalin kemesraan dengan musuh rakyat yakni dengan mengundang militerisme dalam agenda diskusi-diskusinya.

Adalah penting menjelaskan seterang-terangnya siapa musuh rakyat. Selain dari kapitalisme dan imperialisme, musuh rakyat yang lainnya adalah militerisme. Fitri yang menyampaikan orasi politik mewakili SIEMPRE (Serikat Pembebasan Perempuan) juga menjelaskan, "kita tentu tidak dapat berjuang apabila masih bermesraan dengan militer yang telah membunuh berjuta-juta rakyat pada tahun 65/66, yang membunuh kawan-kawan saat aksi Kuda Tuli, yang menembaki kawan-kawan saat berlawan menumbangkan Rezim Soeharto, yakni Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, belum lagi militer yang telah membunuh jutaan rakyat West Papua hingga populasi Orang Asli Papua tersisa tidak sampai 50%".

Watak yang militeristik memang digunakan oleh kapitalisme untuk melindunginya agar eksploitasi, ekspansi dan akumulasi profitnya berjalan mulus tanpa suatu halangan sekecilpun. Militerpun terlibat dalam urusan sipil rakyat dengan menggusur tanah-tanah petani, melarang dan mengintimidasi petani yang berlawan. Dalam aksi hari tani tersebut tentu salah satu pernyataan sikapnya adalah tolak militer terlibat dalam urusan sipil rakyat.

Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Pernyataan sikap rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani (AAT) diantaranya adalah :

1.  Jalankan reforma agraria sejati

2. Berikan tanah kepada petani

3. Stop kriminalisasi terhadap petani

4. Tolak privatisasi lahan

5. Hentikan monopoli & perampasan tanah melalui berbagai skema pembangunan infrastruktur, perkebunan besar, taman nasional, pertambangan, dll yg merugikan petani

6. Hentikan tindak kekerasan, intimidasi, teror, dan kriminalisasi dari militer terhadap petani & rakyat

7. Tolak kebijakan anti demokrasi

8. Tolak pasar bebas

9. Berikan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat bagi rakyat

10.  Tuntaskan pelanggaran HAM

11. Cabut PP 78

12. Cabut UUPT no 12 tahun 2012

Sumber: PembebasanJogja 

Thursday, September 14, 2017

Patok, Tombak dan Meledaknya Perang Jawa

Reporter: Ivan Aulia Ahsan | 14 September, 2017

Ilustrasi perang Jawa. FOTO/Wikimedia Commons
Sebab khusus meletusnya Perang Jawa adalah pembangunan jalan raya oleh Belanda.

Pangeran Dipanegara kaget bukan kepalang mendengar kabar kebun-kebun miliknya bakal digusur. Patok-patok telah menancap di sepanjang kebun yang telah ia rawat selama bertahun-tahun sejak muda. Nyai Ageng, mbah buyutnya, mewariskan kebun-kebun yang luas untuk Sang Pangeran. 

Sejak bayi Dipanegara memang sudah nunut dengan mbah buyutnya itu. Permaisuri Pangeran Mangkubumi, yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwana I, ini adalah perempuan kuat dengan hati yang lembut. Ia mendidik buyut kesayangannya dengan etos dan disiplin seorang santri. Ketika Dipanegara masih balita, ia meminta sendiri agar si bocah dipelihara olehnya di Tegalrejo.

Dipanegara kaget soal penggusuran itu karena tidak menerima pemberitahuan lebih dulu. Tidak Residen, tidak juga Patih, atau utusan siapapun, yang mengabari tanah-tanah miliknya bakal dilewati jalan raya. Tanah-tanah tersebut begitu berharga bukan hanya karena menjadi sumber pemasukan, tapi juga, di beberapa bagian, menjadi tempat pemakaman leluhurnya. 

Sebulan sebelum pematokan tanah, Residen Yogyakarta Anthonie Henrik Smissaert memberi perintah agar jalan lingkar di luar kota Yogyakarta, yang melintasi daerah Tegalrejo, diperbaiki dan diperlebar. Tujuannya: meningkatkan laju perdagangan sehingga pendapatan negara meningkat. Meski Smissaert tidak punya pengalaman bertugas di keraton-keraton Jawa Tengah, ia dianggap sosok yang tepat: dikenal sebagai pejabat yang ahli dalam urusan olah-olah duit. 

Ada dua alasan penting mengapa Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjuk Smissaert. Pertama, agar dia punya pendapatan tambahan dari jabatan barunya sehingga dia bisa menghidupi anggota keluarga yang berjumlah puluhan orang. Kedua, Smissaert diharapkan bisa mengelola urusan persewaan tanah di Yogyakarta yang sering tersendat di tangan residen sebelumnya. Dan orang tamak macam Smissaert tentu saja lebih fokus pada yang pertama ketimbang kedua.

Di balik kejeliannya soal duit, penampilan Smissaert sangat komikal. Willem van Hogendorp, pejabat tinggi Belanda, menggambarkan Smissaert sebagai seorang “bertubuh kecil, gemuk, dan pemalu”. Pelukis Belgia A.A.J. Payen punya perbandingan menarik: Smissaert digambarkan bak Sancho Panza, punakawan yang satir dan konyol dalam novel karya Miguel Cervantes Don Quixote de la Mancha (1615).

Kedatangan Tuan Residen yang gempal dan pemalu inilah yang membuat hubungan Dipanegara dengan keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial makin runyam. Lima tahun menjelang Perang Jawa, terjadi berbagai konflik internal dalam tubuh keraton, terutama sejak diangkatnya Danureja IV menjadi Patih. Smissaert membuat keadaan itu kian rumit.

Dipanegara tidak diberitahu Danureja bahwa tanahnya akan dilewati jalan raya. Tindakan ini adalah kesengajaan. Semua orang di Yogyakarta tahu, Danureja memendam kedongkolan tersendiri terhadap sang pangeran. Danureja menganggap Dipanegara selalu menghalangi langkah-langkahnya yang korup dan memperkaya diri.

Bagi Dipanegara, Danureja terlalu pro-Belanda dan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri: mabuk-mabukan, main perempuan, bergaya ke-Belanda-Belanda-an. Danureja dipandang sebagai simbol paling nyata dekadensi moral yang terjadi di keraton Yogyakarta selama bertahun-tahun.

Orang alim seperti Dipanegara tentu saja gelisah melihat kebobrokan macam itu. Baginya keraton sudah tidak layak lagi memegang otoritas moral untuk membimbing rakyat Jawa. Situasi itu pula yang membuatnya berpikir untuk menuntut kekuasaan Jawa dibagi dua: penguasa politik dan penguasa spiritual. 

Dalam konsepsi kekuasaan Jawa, penguasa politik dan penguasa spritual digabung jadi satu. Tercermin dalam gelar raja-raja Jawa “senopati ing alaga khalifatullah sayidin panatagama”. Secara ringkas artinya “panglima perang sekaligus pemimpin agama”. Dipanegara ingin meraih kepemimpinan yang kedua. 

Pada 17 Juni 1825, tukang-tukang mulai berdatangan ke perkebunan Dipanegara untuk memasang patok-patok di tanah yang akan digunakan sebagai ruas jalan. Mereka datang atas perintah Danureja. 

Dipanegara dan para pengikutnya jadi repot dengan adanya patok-patok itu. Para pengikutnya, yang sebagian besar merupakan petani penggarap kebun yang merasa nyaman bekerja di atas lahan Dipanegara karena bebas dari pungutan, tidak bisa pergi ke sawah dengan leluasa.

Beberapa hari kemudian terjadi cekcok keras antara para petani dengan tukang-tukang pemasang patok. Penduduk dari desa-desa sekitar Tegalrejo juga berduyun-duyun membantu para petani.

Suasana makin memanas sebab pengikut Dipanegara yang berdatangan kian bertambah. Niat mereka yang paling utama adalah membela sang pangeran dari tindakan sewenang-wenang Belanda dan Danureja. Pada awal Juli 1825, konsentrasi massa semakin bertumpuk di Tegalrejo dan menyebabkan pemerintah kolonial mulai mengkhawatirkan kericuhan yang lebih besar.

Sang Pangeran, sementara itu, semakin sering menyepi dan bertapa untuk memohon petunjuk Yang Maha Kuasa. Agaknya dia masih bimbang dengan opsi perang dan mencari jalan spiritual, barangkali pertolongan Tuhan segera datang. Tapi keributan antara para pengikutnya dengan tukang-tukang patok makin membulatkan tekadnya bahwa perang memang tak bisa dihindari. Rencana pemberontakan yang sudah ia susun sebelumnya dan akan dikobarkan pada Agustus sepertinya harus dipercepat.

Pada pertengahan Juli, menyaksikan keadaan yang makin ruwet dan kejengkelannya terhadap Belanda sudah berada di puncak, Sang Pangeran akhirnya memilih jalan yang subtil tapi tegas: memerintahkan patok-patok jalan diganti dengan tombak. Dan dalam dunia ksatria Jawa, dipasangnya tombak adalah pesan yang jelas: sebuah tantangan perang. 
Patok, Tombak dan Meledaknya Perang Jawa
Sejarawan Inggris Peter Carey, yang menghabiskan empat puluh tahun karier kesejarawanannya untuk meneliti Dipanegara, menyimpulkan begini dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (hlm. 704): Pangeran tersebut menganggap pembangunan jalan raya yang tanpa pemberitahuan itu sebagai casus belli (penyebab perang).

Di hari patok-patok itu diganti tombak, ia memerintahkan anak-anak, para istri dan kerabat yang lain mengungsi dari Tegalrejo ke Selarong. Mereka dibekali sejumlah besar uang dan barang-barang berharga. Uang ini kelak dipakai untuk membiayai Perang Jawa.

Danureja dan Smissaert tentu saja mengetahui keadaan genting itu dan mereka berdua tampaknya juga merasa jika pemberontakan sudah di ambang pintu. Pada 18 Juli 1825, Smissaert mengeluarkan ultimatum agar Sang Pangeran mesti datang ke Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. 

Justru ultimatum Smissaert ini semakin mempersempit ruang Dipanegara untuk memilih opsi di luar perlawanan bersenjata. Sang Pangeran, menurut Peter Carey, “kini menjadi tawanan pendukungnya sendiri, yang telah bersumpah untuk bertempur dan tidak membiarkan dia pergi ke Yogya untuk berunding dengan Smissaert” (hlm. 705).

Lantaran Dipanegara tetap keras kepala, Smissaert mengirimkan pasukan besar ke Tegalrejo pada 20 Juli 1825. Mereka dilengkapi atribut dan alat kemiliteran penuh. Harapannya: Dipanegara segera ditangkap dan diseret ke Yogyakarta.

Setibanya di Tegalrejo, pasukan itu dihadang pengikut Dipanegara yang sudah bersiap. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Pasukan akhirnya berhasil mengepung kediaman Sang Pangeran dan membakarnya.

Sementara Dipanegara dan para pengikutnya berhasil lolos lewat gerbang barat Tegalrejo. Mereka mengambil rute jalan setapak melalui daerah persawahan sehingga pasukan penyerbu sulit mengejar. Beberapa jam kemudian bahkan mereka masih sempat salat maghrib berjamaah di jalan raya dekat Sentolo. 

Esok harinya, Kamis 21 Juli 1825, mereka sudah sampai di Selarong, berkumpul dengan sejumlah pasukan dan para kerabat yang sudah lebih dulu tiba. “Dan di sana,” tutur Peter Carey, “dekat gua tempat Pangeran sering bersemadi dan tinggal berhari-hari dalam kesenyapan, mereka menancapkan panji pemberontakan." 

Dari sinilah dentum Perang Jawa pun meledak. 
Sumber: Tirto.Id 

Wednesday, September 13, 2017

Dua Jalan Daendels yang Membelah Pulau Jawa

Reporter: Iswara N Raditya | 13 September, 2017


Daendels yang dijadikan nama jalan di pesisir selatan Jawa bukan Herman Willem Daendels yang menggagas jalur panjang di Pantura.

Kebanyakan orang mengira bahwa jalur lurus di sepanjang pesisir selatan Jawa dari Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan) hingga Cilacap (Jawa Tengah bagian barat daya) adalah jalan yang juga digagas oleh Herman Willem Daendels, pemrakarsa pembangunan jalan di pesisir utara dari Anyer sampai Panarukan. Ternyata bukan. Ada dua Daendels berbeda.

Daendels yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang 1.000 kilometer di pesisir utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan adalah Gubernur Hindia Belanda era 1808-1811. Jalur yang disebut Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) itu dibangun Daendels pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda (Ewout Frankema, eds., Colonial Exploitation and Economic Development, 2013:43).

Sementara yang dijadikan sebagai nama jalan di pesisir selatan Jawa yang menghubungkan Bantul (Yogyakarta), Purworejo, Kebumen, hingga Cilacap, berbeda dengan Daendels yang gubernur jenderal itu, alias bukan orang yang sama. Kedua Daendels ini hidup dalam masa yang berbeda pula.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah memberikan nama untuk masing-masing jalur pesisir yang mengapit Jawa tersebut. Untuk jalur Pantai Utara, namanya adalah Postwegen atau Jalan Raya Pos, sedangkan jalur Pantai Selatan—yang kini memiliki panjang sekitar 130 kilometer—dinamakan Belangrijke Wegen atau Jalan Raya Utama.

Dua Daendels yang Berbeda

H.W. Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808. Atas rekomendasi Napoleon Bonaparte, ia ditetapkan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India (M. Junaedi Al Anshori, Sejarah Nasional Indonesia,2011:69). Kala itu, Belanda berada di bawah pengaruh Perancis.

Memerintah hingga 1811, Daendels membuat sejumlah kebijakan krusial. Salah satunya pembangunan Jalan Raya Pos, menghubungkan bagian barat sampai timur Pulau Jawa dengan menyusuri pesisir utara, meski masih diperdebatkan apakah jalur tersebut benar-benar dibangun dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Situbondo) pada era Daendels.

Pekerjaan berat ini menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang bumiputra yang dijadikan sebagai pekerja paksa tanpa dibayar (Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, 2014:113). Jalur panjang ini kemudian dikenal dengan nama Jalur Pantura (Pantai Utara) yang kini menjadi salah satu jalur transportasi terpenting di Indonesia.

Sementara Daendels yang dijadikan sebagai nama jalan di pesisir Pantai Selatan Jawa ternyata bukan orang yang sama dengan Daendels si pencetus Jalur Pantura.

Jika H.W. Daendels berkedudukan setara dengan presiden selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda, maka Daendels yang kedua ini punya jabatan pemerintahan yang lebih rendah.

Ia adalah A.D. Daendels. Diketahui, Daendels yang satu ini menjabat sebagai asisten residen di wilayah Ambal (kini nama kecamatan di Kabupaten Kebumen) pada 1838, atau tiga dekade setelah H.W. Daendels mulai menempati posisi tertinggi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Overzigt der Reis in Nederlandsch Indie, 1838:63).

Dengan demikian, A.D. Daendels merupakan pembantu residen. Residen adalah jabatan untuk menyebut pemimpin karesidenan, wilayah administratif pada masa kolonial yang menaungi beberapa kabupaten dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah 1950, wilayah administratif karesidenan ditiadakan, dari provinsi langsung ke kabupaten/kotamadya.

Semasa A.D. Daendels menjabat sebagai asisten residen, Ambal masuk dalam wilayah administratif Karesidenan Bagelen yang membawahi sejumlah daerah di Purworejo dan Kebumen (Jawa Tengah). Karesidenan ini dihapus pemerintah kolonial sejak 1 Agustus 1901 dan digabungkan dengan Karesidenan Kedu (Susanto Zuhdi, Perkembangan Pelabuhan dan Kota Cilacap, Jawa Tengah, 1830-1940, 1991:6).

Jalur Lama Kerajaan Jawa

A.D. Daendels adalah pembantu (asisten) Residen Bagelen yang ditugaskan membawahi wilayah Ambal. Maka, Jacobus Anne van der Chijs (1903:357) dalam Geschiedenis van de Gouvernements Thee-cultuur op Java menyebut A.D. Daendels sebagai Adsistent-resident van Ambal.

Selain Ambal, Karesidenan Bagelen menaungi tiga wilayah lain, yang dipimpin oleh asisten residen, yakni Kebumen, Ledok, dan Kutoarjo. Lantas, apakah peran A.D. Daendels dalam pembangunan jalan di pesisir selatan Jawa sama dengan H.W. Daendels sebagai pemrakarsa Jalur Pantura?

Kemungkinan besar tidak. Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh A.D. Daendels. Dengan kata lain, jalan pesisir selatan tersebut sudah ada sejak sebelum orang Belanda itu tiba di wilayah ini.

Sebelumnya, jalan ini sempat menyandang nama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pernah bergerilya di ruas jalan ini, tepatnya di wilayah Karesidenan Bagelen, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830 (Saleh Asʾad Djamhari, Strategi Menjinakkan Diponegoro, 2004: 173).

Bagelen, yang kini termasuk Kabupaten Purworejo, saat itu menjadi areal penting dalam Perang Diponegoro (Nanik Sri Prihartini, Dolalak Purworejo, 2007:13). Wilayah ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan serta arus lalu lintas. Terlebih lagi, Bagelen dialiri empar sungai besar: Sungai Bedono, Sungai Jali, Sungai Lebang, dan Sungai Bogowonto. Peran Bagelen ibarat pintu gerbang barat sebelum memasuki wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Jalan pesisir Pantai Selatan sudah ada sejak abad ke-14, yang dijadikan sebagai penghubung kerajaan-kerajaan di Jawa. Sejarawan asal Kebumen, Ravie Ananda, seperti dikutip dari Republika (24 Januari 2014), menyebut jalan tersebut merupakan “jalur upeti kerajaan di Jawa, yang menghubungkan Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, hingga ke Demak di utara.”

Dari Bagelen ke arah barat hingga Cilacap, tepatnya antara Sungai Bogowonto dan Sungai Donan, pernah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram Islam pada era Sultan Agung (1613-1645). Area ini disebut dengan nama Sewu, satu dari delapan bagian wilayah “Negaraagung” milik Mataram Islam (S. Margana, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874, 2010). “Negaragung” adalah daerah-daerah di luar pusat pemerintahan yang harus membayar pajak kepada keraton.

Dua Jalan Daendels yang Membelah Pulau Jawa

Antara Daendels dan Diponegoro

Keputusan Pangeran Diponegoro memilih jalur pantai selatan sebagai salah satu rute perjuangannya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda bukan hal yang mengherankan. Sebagai anggota keluarga Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro setidaknya memahami medan jalur yang pernah dirintis oleh leluhurnya itu.

Setelah Perang Jawa usai, yang berakhir dengan kemenangan Belanda yang bersiasat menangkap Pangeran Diponegoro, jalur lama Mataram Islam itu mulai dikenal sebagai Jalur Daendels seiring kehadiran A.D. Daendels.

Jalur ini memang kemudian lebih lekat dengan nama Daendels ketimbang Diponegoro meski orang masih sering salah kaprah mengenai sosok Daendels yang dimaksud. Nama Daendels barangkali dipilih untuk membedakan dengan penggunaan nama Diponegoro yang sudah jamak dipakai sebagai nama jalan, termasuk di Purworejo sendiri, yang sisi selatannya juga bagian dari Jalur Daendels.

Di Purworejo, penggunaan Diponegoro untuk menamai jalan bahkan lebih dari satu. Salah satunya adalah Jalan Diponegoro yang menjadi ruas jalan dalam rangkaian Jalur Daendels itu sendiri, tepatnya terletak di daerah Ngombol. Ada juga Jalan Diponegoro di pusat kota Kutoarjo, salah satu kecamatan penting di Kabupaten Purworejo.

Jalan Daendels selatan sendiri sempat menyandang citra suram, tidak sering dilewati kendaraan, berbeda dengan Jalan Daendels utara yang bahkan menjadi jalur transportasi utama antar-kota di Jawa. Kondisi jalan yang buruk dan kurangnya penerangan dan marka jalan memicu sering terjadi aksi begal, yang membuat jalur pesisir selatan ini seolah terabaikan.

Namun, kesan buram itu kini perlahan sirna. Jalur yang semula dari wilayah Brosot (Kulon Progo) hingga Cilacap itu kini dimulai lebih ke timur, dari pesisir Pantai Samas di Bantul. Alas jalannya pun sudah diaspal mulus dan menjadi jalur alternatif menuju Jakarta atau sebaliknya, dari barat ke Yogyakarta, untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Jawa Tengah atau timur melalui jalur tengah.

Terlepas dari sisi baik-buruknya, rencana pembangunan bandar udara baru di kawasan Glagah, Kulon Progo, sebagai pengganti Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta boleh jadi akan semakin mengaburkan kesuraman yang sebelumnya melekat pada jalur Daendels selatan. Jalur ini mulai berbenah untuk setidaknya mengimbangi fungsi Jalan Daendels di Pantura dalam hal akses transportasi.
Sumber: Tirto.Id 

Thursday, July 13, 2017

Gaung Perempuan Menolak Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG)

Juli 13, 2017 | Abdus Somad




Yogyakarta- Pagi itu (9/7) sekitar pukul 09.12 WIB, warga Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) ramai. Mereka berkumpul untuk merayakan peringatan syawalan yang rutin dilakukan setiap tahun. Terlihat warga saling menyapa satu sama lain. Kehangatan terbentuk pagi itu, tidak ada perselisihan, tidak ada pula pertengkaran. Semua baik-baik saja.
Seulas senyum terpancar dari bibir perempuan pesisir Kulon Progo setiap bertatap muka dengan warga, kemudian diikuti dengan berjabat tangan. Mereka ramah, mereka begitu ceria hari itu. Kebahagiaan yang diselimuti dengan kepedulian dengan sesama memunculkan aura silaturahmmi.
Tema yang diangkat kali ini memang bertajuk perempuan, bagi PPLP-KP sosok perempuan sangat penting dalam berkehidupan. Ulasan Perempuan sebagai tonggak perjuangan agraria menjadi salah satu simbol jika kontribusi kaum perempuan tidak bisa disepelekan.
Widodo selaku perwakilan warga PPLP-KP mengatakan perempuan mempunyai kekuatan besar dalam menggerakan warga. Sosok perempuan tidak hanya untuk urusan dapur, ia bisa melakukan lebih dari itu. Tema ini diangkat sebagai penjelas posisi perempuan pesisir Kulon Progo.
“Perempuan itu penting untuk pergerakan warga, tanpanya kita (laki-laki-red) bisa apa? “ Tutur Widodo.
Ia menambahkan, perempuan itu adalah ibu bagi alam, keterikatannya menumbuhkan keseimbangan. Baginya kemarahan perempuan adalah kemarahan alam semesta, “ Perempuan itu adalah rohnya alam, ia menjaga keseimbangan” ucapnya.
Sekilas mengulas titik balik perjuangan perempuan pesisir Kulon Progo. Terkhusus bagi warga yang tergabung di PPLP-KP. Selama kurang lebih hampir 11 tahun mereka berjuang dengan terus-menerus melakukan aktivitasnya sebagai petani. Tanah mereka begitu subur, setiap menanam, hasil yang melimpah mereka dapatkan. Mereka berani dengan tegas menyatakan jika tanah adalah ruang hidup yang hakiki.
Namun pada tahun 2006, sebuah perusahaan datang dengan niat untuk menambang kawasan pesisir Kulon Progo. Salah satu aktor yang memotori adalah anak dari Sultan HB X-Pembayun. Kandungan mineral di pesisir Kulon Progo mendorong penandatanganan Kontrak Karya untuk pertambangan pasir besi tahun 2008. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan yang sebelum joint venture dengan Indo Mines Limited bernama Jogja Magasa Mining yang kemudian mengubah namanya menjadi Jogja Magasa Iron (PT. JMI) ini melakukan penelitian kandungan mineral, dan mendapati kadar Fe di pesisir selatan Kulon Progo bervariasi antara 5,29% hingga 36,4%. Penerbitan Kontrak Karya hingga sekarang tetap bermasalah karena belum dibatalkan. Karena itu pula, warga yang tergabung dalam PPLP senantiasa menanami lahan yang mereka pertahankan dari ancaman penggusuran, pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara dan jalan bebas hambatan.
Warga menilai PT JMI menjadi penyebab aktivitas warga terganggu, mereka berusaha melakukan apa saja untuk memuluskan proyek tersebut, salah satunya ialah dengan berkongsi dengan tanah Pakualaman Ground agar mudah memanfaatkan tanah seluas 22 KM x 1,8 KM atau sekitar 29085 ha.
Isyanti salah satu warga PPLP-KP yang terlibat aktif disetiap gerakan warga mengaku berulang kali melakukan pencengahan para investor serta aktivitas tambang yang masuk ke wilayahnya. Cara-cara yang dilakukannya seperti blokade kendaraan PT JMI yang lalu lalang di kawasan pesisir, khususnya desa Bugel.
“Beberapa kali kita kaum perempuan menghalangi bolo-bolo investor masuk ke sini, kita pernah mencegat tujuh mobil, itu diperbatasan dusun satu dan dua,” ujar Isyanti ibu rumah tangga yang juga aktif sebagai para legal.
Tidak hanya itu, ketika ada yang membuat tambak udang yang membutuhkan lahan luas. Isyanti dan kawan-kawan bergerak untuk menghentikannya. Aksinya tidak berhenti disitu, Ia pernah memberhentikan alat berat yang ingin masuk ke wilayahnya, Mereka tidak ingin ada tambak dan penambang. Kaum perempuan melakukan itu semua karena mempunyai dasar yang logis. Ia sangat khawatirkan jika pertambangan beroperasi akan memunculkan perampasan lahan dan haknya sebagai warga Indonesia hilang.
Sebagai ibu dan perempuan pesisir pada umumnya ia telah menyadari ancaman tesebut. Ia berfikir bagaimana nasib anak-anak dan cucunya di kemudian hari. Tambang tidak mungkin membiayai kehidupan warga. Dasar itulah yang menguatkan Istiyanti menolak segala bentuk upaya pertambangan dan perampasan lahan.
“Kita merasakan perempuan dan anak-anak sangat rentan akan hal tersebut, sehingga menjadi ancaman bagi kami ketika terjadi penambangan, akan terjadi perubahan hidup” ucapnya.
BU KAWIT: Bu Kawit, pejuang agraria dari pesisir Parangkusumo, Bantul DIY tenagh menyampaikan orasinya saat hadiri Syawalan PPLP
Syawalan dan Sikap Perempuan Pesisir Melawan SG/PAG
Tidak ada yang lebih mulia dari manusia ketika seorang perempuan berjuang membela tanah kelahirannya sendiri. PPLP-KP berusaha untuk menunjukan kekuatan perempuan. Upaya itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk relasi kaum laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan lahan. Nilai-nilai kesetaraan diagungkan, kebersamaan dimunculkan.
Hal itu juga dirasakan oleh Isyanti. Ia dan perempuan pesisir merasa di manusiakan, ia mengutarakan jika kaum perempuan cukup diperhitungkan di PPLP -KP.
“Kami dianggap ada, bukan hanya sekedar dianggap, namun kita benar-benar ada untuk mendukung kaum laki-laki dalam perjuangan PPLP melawan segala bentuk penggusuran perampasan lahan atas hak-hak kami” ucap Isyanti.
Dengan adanya ruang tersebut, ia berusaha untuk melakukan gerakan perempuan dengan menyatakan sikap menolak segala bentuk penjajahan tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman melalui klaim Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG), “Saya tidak rela kalau ada tanah kami yang dirampas” tuturnya dengan menunjukan raut wajah tegas.
 Kawit selaku pejuang pesisir yang juga hadir dalam kegiatan Syawalan PPLP-KP ikut memberikan sikap politiknya, baginya perempuan harus bisa bersemangat lebih dari laki-laki. Dalam urusan ruang hidup, ia mengungkapkan jangan sampai lahan di pesisir pantai selatan yang sudah subur diambil alih oleh kerajaan Kasultanan dan Pakualaman.
Ia benci dan sangat menentang keras kebijakan Sultan.  Bahkan ibu yang kesehariaanya berjualan di Parangkusumo ini kerap kali memprotes kerajaan yang telah menghidupkan kembali tanah-tanah Swaparaja menjadi hak milik Kasulatanan dan Pakualaman. Ia menyatakan bahwa sejatinya SG/PAG itu sudah dihapus oleh HB IX dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Perda DIY no 3 tahun 84 dan Kepres no 33 tahun 1984 tentang pemberlakuan UU PA sepenuhnya di DIY
“Ini sebenarnya lahan dari Gusti Allah. Ora lahane Sultan. Sultan ora duwe lahan ngaku-ngaku SG.” Tuturnya saat memberikan orasi di hadapan warga PPLP-KP
Baginya pemerintah atau kerajaan harusnya menjadi contoh teladan bagi manusia, bukan malah sebaliknya, menginjak-nginjak bahkan merampas hak warganya sendiri. Itu tindakan yang tidak manusiawi. Perilaku demikan baginya harus dilawan.
“Ketika pemerintah malah berkuasa, rakyate disak karepe dewe, alasannya untuk kepentingan umum. Sekarang ini memang Indonesia sudah merdeka tapi (kemerdekaan-red) dirampas oleh rakyat sendiri yang ada di duwur (penguasa-red),” tandasnya,
Pun hal tersebut diperkuat oleh Isyanti, baginya tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah tidak ada lagi. Kemunculannya hanya menjadi upaya untuk memperkaya kerajaan. Menurutnya, ketika orang-orang bangga menyatakan Jogja adalah Istimewa ia sebaliknya, keistimewaan jogja tidak menjamin rakyat sejahtera.
“Dengan mengatakan keistimewaan Sultan telah merampas tanah kita, tanah kita adalah alat produksi kita, karena kita sebagai petani tanpa tanah kita mau jadi apa, apa Sultan mau ngasi makan kita?,” Tanyanya dengan resah., [as]

Monday, July 10, 2017

Heboh Temuan Pal Urutsewu di Ayamputih

Senin, 10 Juli 2017

PAL-T: Patok dengan kodefikasi huruf "T" yang terbenam pasir sedalam 60 cm ditemukan petani pesisir Urutsewu saat bekerja mempersiapkan lahan cabe di selatan zona yang diklaim kawasan militer 
[Foto: Litbang FPPKS] 

Kawasan pertanian pesisir Urutsewu dikejutkan dengan temuan Pal (patok_Red) yang semula tertimbun gumuk pasir Kabuaran di blok Serut yang bersebelahan dengan blok Klepu pada zona pertanian pesisir warga Desa Ayamputih Buluspesantren, Kebumen; Senin (10/7). Sontak, temuan ini menjadi perhatian banyak orang di kawasan pesisir selatan.

Pal berkodefikasi huruf T yang diperkuat dengan pasangan batubata ukuran 1 meter persegi ini semula tertimbun pasir sedalam 60 cm, ditemukan oleh Parmo (28) saat petani muda ini memasang pagar pelepah kelapa yang didirikan di sisi selatan lahan untuk persiapan menanam cabe. Lahan kisik ini adalah milik orangtuanya.

Dihubungi terpisah, pemilik lahan Paijo (65) warga RT.1-RW.3 Desa Ayamputih ini awalnya mengaku khawatir dengan temuan Pal mengingat peta konflik agraria kawasan pesisir Urutsewu menunjukkan belum adanya penyelesaian yang berkeadilan bagi petani pemilik lahan, tetapi telah dilakukan pemagaran secara paksa oleh militer. Lokasi temuan Pal di atas lahan miliknya, berada pada sekitar 150-an meter di selatan pagar yang didirikan pihak militer.

“Senin sore harinya saya mengurug lagi temuan pal itu”, tutur Paijo.

Menurutnya, pada sore hari ditemukannya Pal ini pihaknya memang mengurug kembali Pal temuan anaknya saat bekerja. Tak urung, info temuan ini telah tersebar luas di masyarakat Urutsewu. Sehingga banyak warga lain berbondong mendatangi lokasi temuan ini. Akhirnya, urugan dibuka kembali oleh Ramikin (50) bersama warga petani lainnya.
 

Pal Budheg

Masih menurut Paijo, titik lokasi Pal temuan warga di zona yang dalam idiom lokal disebut Kisik atau Gepyok ini berada pada posisi sebanding dengan Pal Budheg. Yakni sebuah patok penanda yang kalau di Desa Setrojenar pada patoknya diterakan kodifikasi Q222. Dari perspektif petani Urutsewu, Pal Budheg ini diyakini sebagai pal pembatas agraria tinggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada paska jaman klangsiran tahun 1932.

Meskipun apa yang diyakini petani Urutsewu ini pernah dibantah pihak Dislitbang AD pasca Tragedi Setrojenar (16-04-2011) sebagai Pal Triangulasi atau pemetaan tipografi, namun temuan Pal baru dengan kode huruf “T” di pesisir Desa Ayamputih ini menggugah ingatan kolektif banyak orang terhadap konflik agraria Urutsewu yang tak menemukan titik temu; selain –pada akhirnya- pemaksaan pemagaran oleh tentara.
Kontroversi pemagaran pesisir ini memicu perlawanan petani hingga menimbulkan 2 kali bentrokan berdarah di Lembupurwo dan Wiromartan (Mirit); 2 tahun silam. Itu sebabnya banyak orang mendatangi lokasi temuan dengan maksud yang sama; membuktikan temuan warga.

Lokasi temuan Pal merupakan lahan pertanian milik Paijo yang ditanami berbagai jenis tanaman holtikultura tiap musim tanam sejak lebih 15 tahun silam.
“Saya memulai meladang pada masa lurah Slamet”, terang Paijo yang berarti saat itu berjarak lebih 15 tahun waktu lampau.

Pada awalnya lokasi ini merupakan gumuk pasir dengan tumbuhan pandan pantai berbatang besar dan semak belukar. Di sisi barat bagian lahan miliknya berupa lembah kecil yang lebih rendah paparannya. Lambat laun gumuk ini tergerus dan ketinggiannya berkurang. Sehingga keberadaan Pal yang awalnya tertimbun gundukan menjadi lebih dekat ke permukaan.

“Saya menemukan saat melinggis lubang untuk mendirikan pagar pelepah nyiur”, terang Parmo yang saat itu menyiapkan lahan cabe.


Bendo yang dipakainya membuat lubang membentur benda keras, setelah digali lebih dalam ternyata benda itu adalah patok cor yang diperkuat dengan pasangan batubata. Menilik ukuran tebal batubatanya, sangat dimungkinkan bahwa benda ini dibuat dan dipasang sejak puluhan tahun silam, karena tak ada batubata seukuran itu dapat ditemukan di masa sekarang.   

Tuesday, June 27, 2017

Lebaran Terakhir Diponegoro di Tanah Jawa

Reporter: Petrik Matanasi | 27 Juni, 2017

Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau Pangeran Diponegoro. Foto/istimewa
Diponegoro ditangkap waktu berlebaran bersama De Kock. Penangkapan yang menjadi akhir perlawanan sang pangeran di Tanah Jawa.

Militer Belanda di bawah Letnan Gubernur Jenderal de Kock yang bersahabat, membiarkan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya berpuasa dengan damai di sekitar pegunungan Menoreh. Namun ini malah membuat Diponegoro dan pengikutnya jadi lengah, sampai akhirnya Diponegoro ditangkap dengan mudah saat hari lebaran.

Ini berawal saat Diponegoro sedang tak ingin menangani persoalan serius dalam menjalani puasa-puasanya di 1830—yang bertepatan dengan 1245 hijriah. Merespons hal itu, lawan sang Pangeran, yakni Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus baron de Kock setuju. “Diponegoro sudah mengatakan, dalam bulan puasa yang akan berakhir 27 Maret 1830, ia tidak mau mengadakan pembicaraan apa pun,” tulis P Swantoro dalam Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu (2002). 

Di masa-masa keterpurukan, Diponegoro menyempatkan diri beramah-tamah dengan lawannya. “Hanya selepas bulan puasa pembicaraan yang lebih serius dapat dilakukan,” tulis Peter Carey, dalam bukunya Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (2014). Hari pertama puasa 1830 Masehi, atau 1 Ramadhan 1245 hijriah itu, jatuh pada 25 Februari 1830. Masa-masa di bulan puasa, juga digunakan sang Pangeran untuk beristirahat. Sang Pangeran bahkan sempat dirawat gejala malarianya oleh dokter militer di garnisun militer Belanda yang cukup kuat di sekitar pegunungan Menoreh.

Pada tengah hari 8 Maret 1830, di hari ke-12 Ramadhan itu, Diponegoro dan pasukan bertombaknya memasuki kota Magelang. Untuk sebentar bertemu de Kock dan pejabat lain di kantor Residen Kedu. Menurut Carey, dia masuk bersama “para panglimanya yang masih muda-muda, serta anggota rombongan yang jumlahnya sudah membengkak menjadi 800 orang.” Dalam pertemuan itu, de Kock dan Diponegoro “saling cerita bertukar lelucon dan menemukan mata saat bertemu,” tulis Carey. 

Jika hari itu, Diponegoro diringkus saat itu juga, menurut Carey, “Belanda takut mereka akan menghadapi pertempuran baru lagi jika pemimpin Perang Jawa itu ditangkap secara paksa dengan kekuatan militer.” 

Meringkus Diponegoro saat itu juga bisa dilakukan Jenderal de Kock. Dia merasa, Diponegoro bisa saja kabur dan terus melawan lagi lain waktu bila dibiarkan. Namun de Kock sadar hal itu “tidak terpuji, tidak ksatria dan curang karena Diponegoro telah datang ke Magelang dengan niat baik bertemu saya,” aku de Kock seperti dikutip Carey. 

Bagaimana pun “Diponegoro masih memiliki banyak pendukung, di mana orang menghormati dan mengelu-elukan dia,” lapor Gubernur Jenderal van den Bosch ke petinggi kerajaan Belanda—seperti ditulis Carey juga dalam bukunya. Itulah kenapa armada Belanda di bawah de Kock memilih tak segera menindak. 

Setelah pertemuan itu, Diponegoro dan pengikutnya berkemah di Matesih, tepi Kali Progo. Di mana perwira bernama Mayor Francois Victor Henri Antoine Ridder de Steur, yang tak lain mantu de Kock, melukis perkemahan tersebut. 

Carey mencatat, seorang mata-mata yang dipasang Residen Frans Gerhardus Valck, yakni Tumenggung Mangunkusumo yang ditempatkan ke rombongan Diponegoro, akhirnya memasok laporan yang membuat de Kock jadi makin menganggap Diponegoro bahaya besar. Berdasar laporan, Diponegoro tetap berkeras agar diakui sebagai Sultan di bagian selatan Jawa. 

Pada 25 Maret 1830—29 Ramadhan 1830—jelang lebaran, de Kock sudah memilih untuk “tidak terpuji, tidak ksatria dan curang” kepada Diponegoro. Letnan Kolonel du Perron dan Mayor AV Michels diperintahkannya mempersiapkan pasukan di sekitar kantor Residen Kedu. Untuk mengamankan penangkapan sang Pangeran jika datang nanti. Penjagaan pun meningkat dua kali lipat.


Lebaran Terakhir Diponegoro di Tanah Jawa
Lebaran (1 Syawal 1245) tahun itu, menurut www.habibur.com/hijri/1245, jatuh pada 26 Maret 1830. Sementara menurut sumber lain, termasuk Carey, lebaran hari pertama (1 Syawal 1245) jatuh pada 27 Maret 1830. Namun di luar persoalan tanggal persis kapan hari pertama lebaran di 1830, saat itu adalah hari-hari terakhir sang Pangeran menikmati lebaran terakhirnya di Tanah Jawa. 

Di hari kemenangan umat Islam itu, Diponegoro mengadakan pertemuan dengan pihak Belanda, ia mendatangi de Kock. Residen Valck menyambut Diponegoro dan mempertemukannya dengan de Kock. Pertemuan itu digadang-gadang jadi momentum tawar menawar soal mengakhiri Perang Jawa dan keinginan adanya kesultanan di selatan Jawa.

Menurut catatan Peter Carey, ketika Diponegoro masuk ke tempat perundingan, ia didampingi ketiga putranya, dua punakawan dan penasihat agama. Perwira-perwira menengah Belanda seperti Letnan Kolonel Roest, Mayor de Steur, Kaptep JJ Roeps sang penerjemah juga ada di dalam gedung. 

Komandan Artileri Letnan Kolonel Aart de Kock van Leeuwen dan komandan kaveleri Mayor Johan Jacob Perie di luar mengawasi pengikut Diponegoro sambil berbaur. Tak ada rasa curiga dari pihak Diponegoro yang terlanjur percaya pada pihak Belanda dengan bebas berpuasa sebulan tanpa perang. Lagipula hari itu masih suasana lebaran, yang membuat siapa saja yang merayakan tak terpikir untuk melakukan kekerasan. Namun, Diponegoro dan pengikutnya lupa, Belanda adalah musuh mereka. 

De Kock mau Pangeran tak perlu kembali ke Metesih dan tinggal di Keresidenan saja. Diponegoro bingung dengan ucapan jenderal Belanda itu. “Saya hanya sebentar menemuimu untuk kunjungan ramah-tamah, sebagai mana adat Jawa setelah bulan puasa. Mereka yang muda pergi mendatangi rumah mereka yang lebih sepuh untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan tahun yang lewat. Dalam hal ini engkau, Jenderal, adalah pihak yang lebih tua,” jelas Diponegoro--ucapan ini tentu tak akan memengaruhi de Kock. 

“Alasan saya (ingin) menahan(mu) ialah karena karena saya ingin membuat semua persoalan di antara kita menjadi jelas hari ini,” kata de Kock.

Diponegoro makin heran dengan orang-orang Belanda yang dia datangi untuk lebaran justru bicara masalah politik yang agak berat. Dia belum siap untuk bicara masalah politiknya. Diponegoro melihat de Kock begitu ingin menangkapnya dan meyakinkan jika dia tak ingin apapun kecuali jadi kepala agama Islam di Jawa dan gelar Sultan. Namun, banyak narasi menyebut kala itu Diponegoro sedang mulai berunding dengan Belanda di hari lebaran itu dan perundingan itu buntu. 

Apa yang terjadi setelahnya adalah, Diponegoro ditangkap dan dipisahkan dari pengikutnya. Pada Mei-Juni tahun itu, ia diasingkan ke Sulawesi oleh Belanda. Hingga tahun-tahun berikutnya, puasa dan lebaran Diponegoro harus dihabiskan di Makassar dan Manado. Tahun itu jadi lebaran terakhir sang pangeran di tanah Jawa. 
Sumber: Tirto.Id 

Thursday, April 27, 2017

Indonesia Krisis Regenerasi Petani Muda

Reporter: Akhmad Muawal Hasan | 27 April, 2017
  • Data BPS: petani terbanyak ada di kelompok usia 45-54 tahun sebesar 7.325.544 orang
  • Urbanisasi, modernisasi, dan industrialisasi jadi penyebab profesi petani dijauhi anak muda
  • Generasi muda Indonesia makin banyak yang menjauhi profesi sebagai petani, bahkan di kalangan mahasiswa lulusan fakultas pertanian itu sendiri.
tirto - Pengalaman masa kecil yang paling berkesan dan selalu diingat Nur Ainu Sulton (22) adalah saat ia diajak kedua orang tuanya ke sawah. Ia bertugas membawa bekal untuk orang-orang yang sedang panen. Ayahnya fokus di sawah, sedangkan ibunya lebih suka menanam beragam jenis bunga dan sayur. 

Di sekolah menengah atas, Sulton pernah terkesima dengan salah seorang guru dari lulusan ilmu pertanian. Di saat teman-temannya memainkan gim yang sedang populer, ia bertahan pada gim berbasis pertanian modern: Harvest Moon

Usai tamat SMA pada 2012, Sulton merantau ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di Program Studi Agronomi di Fakultas Pertanian UGM. Impiannya menjadi petani sekaligus pengusaha agrobisnis yang sukses saat kembali ke kampung halaman di Tulungagung, Jawa Timur. Sayang, saat ia hampir meluluskan diri, keluarga justru berharap agar ia menunda cita-cita tersebut. 

“Keluargaku pengin lihat anaknya (kerja) di kantoran, berseragam, dan digaji tetap,” katanya kepada Tirto, sambil menyatakan keheranannya. Mulai dari ayah hingga neneknya adalah pengolah alam yang tekun. Namun, kini mereka bersikap ganjil, meminta Sulton tak menapaki jejak yang sama. 

Sulton pun terancam sebaris dengan teman-teman satu jurusannya yang memilih profesi agak menyimpang dari visi-misi fakultasnya. Teman-temannya di jurusan, kata Sulton, sangat sedikit yang menjalani profesi sebagai petani. 

“Baru lima orang yang kukenal yang benar-benar jadi petani. Itu pun bukan dari angkatanku saja, tapi juga dari angkatan 2009, 2010, dan 2011. Masih di sektor perusahaan pertanian seperti sawit, sih, tapi yang lain ujung-ujungnya ke bank, karyawan kantor, dan lain sebagainya,” imbuhnya. 

Penyebabnya ditengarai macam-macam. Ada yang senasib dengan Sulton, ada juga yang menilai keputusan itu “lebih realistis.” Sulton menilai calon petani mestinya memang tak alergi turun ke lapangan. Menurutnya, banyak lulusan fakultas pertanian dari pelbagai kampus menghindari jadi petani karena emoh berpanas-panasan di lahan, tak suka kotor, dan lebih nyaman bekerja di kantor. 

“(Mereka) enggak mau ambil risiko. Main aman dan tinggal nunggu gaji. Masuk akal memang sebab sekarang kalau mau mulai jadi petani risikonya cukup besar kalau mau untung yang besar juga. Istilahnya high risk, high revenue,” katanya. 

Sulton sepakat bahwa keengganan menjadi petani kini mewabah di kalangan anak-anak muda Indonesia, baik dari lulusan fakultas pertanian maupun bukan. Kondisi ini pun telah jadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sejak lama. Salah satu gejala yang terlihat di banyak daerah adalah tingkat urbanisasi yang tinggi dan otomatis menganaktirikan bidang pertanian di desa. 

Petani dianggap bukan profesi yang menjamin finansial di tengah naiknya harga-harga kebutuhan hidup, apalagi untuk investasi masa depan: biaya kuliah, cicilan rumah, pensiun. Bekerja di industri di pinggiran kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, atau Depok menjadi pilihan yang lebih menarik. Orang berbondong-bondong meninggalkan ciri agrarisnya sebab (menganggap) tak ada lagi penghidupan layak di dalamnya. 

Empat tahun silam, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan bertajuk Sensus Pertanian 2013. Di dalam salah satu bagian publikasinya, BPS mendata jutaan petani di Indonesia dalam kelompok usia. Dari total 26.135.469 petani yang saat itu terdata, kelompok usia 45-54 tahun memiliki jumlah absolut terbanyak: 7.325.544 orang. 
 
Jumlah terbesar kedua pada kelompok usia 35-44 tahun (6.885.100 orang) dan jumlah ketiga dan keempat pada kelompok usia lebih tua lagi, yakni 55-64 tahun (5.229.903 orang). Sementara kelompok usia lebih dari 65 tahun sebanyak 3.332.038 petani. 

Adapun jumlah petani muda di kelompok 25-35 sebanyak 3.129.644 orang. Semakin usia ke bawah pun semakin sedikit. Pada kelompok usia 15-24 tahun, jumlah petani hanya 229.943 orang. Jumlah paling sedikit pada kelompok di bawah usia 15 tahun, yakni 3.297 orang. 

Angkatan muda yang emoh mengolah lahan membuat jumlah petani menyusut hingga 5 juta orang dalam kurun 2003-2013. Jika diringkas, 60,8 persen petani di Indonesia berada dalam usia di atas 45 tahun. Usia produktif seseorang sudah menurun cukup drastis pada usia sepuh seperti itu. Apalagi 73,97 persennya berpendidikan hanya sampai SD. Daya saing mereka tentu lebih rendah dalam strategi bertani gaya modern. 

Tak hanya kalangan petani yang sudah terlalu tua. Sebanyak 70 persen petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) rata-rata berusia di atas 50 tahun. 

Riset Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2015, bertajuk “Regenerasi Petani”, mengungkap kondisi yang sama. Ada 96,45 persen petani tanaman pangan di empat lokasi penelitian (Tegal, Kediri, Karawang, dan Bogor) berusia 30 tahun atau lebih, sedangkan 3,55 persennya berumur di bawah 30 tahun, dan 47,57 persen petani tanaman pangan berusia 50 tahun atau lebih. 

Bagian lain riset KRKP mengungkapkan hanya 54 persen anak petani (yang menjadi responden) yang mau meneruskan apa yang dikerjakan orang tuanya, dan 46 persen sisanya dengan tegas menolak. Pada kelompok usaha hortikultura, persentasenya lebih timpang lagi: 63 persen menolak mewarisi profesi orang tuanya dan hanya 36,7 persen yang bersedia menjalankan pekerjaan dalam budidaya pertanian tersebut. 

Meski tertarik, nyatanya 70 persen responden pada kelompok usaha tani padi justru mengaku tidak pernah memiliki cita-cita menjadi petani. Ini berbeda dari responden usaha tani hortikultura yang tidak tertarik bekerja di bidang tersebut tetapi 60 persen respodennya bercita-cita menjadi petani. 

Salah satu faktor utama generasi muda merasa asing dari dunia pertanian karena mengaku mengetahui informasi soal pertanian "secara otodidak." Sebanyak 64 persen mengaku tidak pernah diajarkan soal pertanian oleh orang tua. Demikian juga responden usaha tani hortikultura: 86,7 persen menyatakan tidak pernah diajarkan tentang pertanian oleh orang tua mereka. 

Keinginan rendah menjadi petani dipengaruhi oleh persepsi responden yang kurang baik atas situasi pertanian saat ini. Mayoritas 42 persen responden menyatakan kondisi pertanian sekarang memprihatinkan, dan sisanya menyatakan biasa saja (30 persen) dan membanggakan (28 persen). Adapun 66,7 persen responden usaha tani hortikultura menyatakan bidang pertanian itu memprihatinkan. Sisanya menyatakan biasa saja (26,7 persen) dan menganggap membanggakan (6,7 persen). 

Tergeser Sektor Industri Pengolahan

Dalam rilis pers, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dra. Haning Romdiati, M.A menyatakan kondisi minat rendah generasi muda menjalani profesi tani otomatis mengancam kedaulatan produksi pangan Indonesia di masa depan. 

Kondisi itu bukan semata karena minimnya tranfer keterampilan pertanian dari orang tua atau masyarakat. Tetapi ada perubahan keluarga, sekolah, sawah, aktivitas non-pertanian, yang justru mengasingkan generasi muda dari lingkungan tempat hidupnya. 

Akademisi, pejabat legislatif-eksekutif, hingga elemen penjaga kedaulatan, hampir semuanya bersepakat bahwa kunci mengamankan kedaulatan pangan agar mampu mandiri dari impor adalah menjaga eksistensi kaum tani di masa depan.
 
Sayangnya, dalam konteks pembangunan, penurunan jumlah petani kerap dipandang sebagai kemajuan. Semakin sedikit jumlah petani, semakin efisien proses budidayanya. Menurut analisis KRKP, perspektif pembangunan semacam ini hanya menganggap sektor industrilah yang bisa memajukan suatu bangsa. Persoalannya bukan soal efisiensi dan kemajuan industri belaka. Berkurangnya jumlah petani, dalam analisis KRKP, akan berimplikasi pada menurunnya ketersediaan pangan produk dalam negeri. 
Mengenai penyediaan lahan mata pencaharian, KRKP dalam bagian riset menyadur hasil kajian global World Economic Forum (WEF) 2010 yang menunjukkan pertanian, selain sebagai penyedia pangan, merupakan sektor yang berkontribusi menyediakan 40 persen lapangan pekerjaan. 


Namun, pengerdilan peran pertanian dalam platform pembangunan negara, plus penjaga kemandirian pangan, menjadikan sumbangan sektor pertanian kepada Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun sejak era 1970-an. Pada 1971, sektor pertanian menyumbang 44,8 persen PDB, pada 1990 berkurang menjadi 21,5 persen, pada 2010 menjadi 15,3 persen, dan pada 2012 hanya 14,5 persen. 

Sumbangan dari sektor pertanian lambat laun dikalahkan oleh sumbangan dari sektor industri pengolahan. Pada 1971, sumbangan PDB dari sektor industri pengolahan hanya 8,4 persen. Pada 1990-an, sumbangannya naik menjadi 19,9 persen. Pada 2010 angkanya mencapai 24,8 persen. Dan pada 2012 menyumbang 23,9 persen, mengungguli sektor pertanian.

Pada akhirnya, Sulton dan generasi muda Indonesia lain memang mesti berkompromi dengan kenyataan hidup, meski ia menilai fenomena ini "tidak adil." Sektor industri semakin mengalahkan sektor pertanian, padahal banyak wilayah di negeri ini punya corak kebudayaan agraris.

Terbersit dalam benaknya untuk menjalani usaha di bidang pertanian modern sebagai perpaduan antara gaya bertani klasik plus penerapan konsep industri yang efisien dengan pemanfaatan alat-alat modern, serupa dengan strategi pertanian dan hortikultura di negara-negara modern. Ia berkaca dari pebisnis di bidang yang sama yang sudah sukses di Indonesia, yang mampu meraup keuntungan besar dan menyejahterakan petani lain. 

Namun, cita-cita ini juga sulit tercapai sebab modal ke sana cukuplah besar. Ia mesti memutar otak agar bisa mengumpulkan modal, salah satunya bekerja terlebih dulu di luar sektor pertanian. Misalnya, menjadi karyawan kantor sebagaimana diharapkan keluarganya akhir-akhir ini. 


(tirto.id - awa/msh)
https://tirto.id/indonesia-krisis-regenerasi-petani-muda-cnvG