This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Friday, December 08, 2017

Santri Nadliyin Menyikapi Rencana Pembangunan Bandara Internasional Baru Yogyakarta (NYIA) Kulonprogo

Rilis Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam – FNKSDA


Bismillahirrahmanirrahim
Rencana pemerintah DI Yogyakarta dan Pusat melalui Perpres No. 36/2016 untuk melakukan megaproyek pembangunan bandara internasional baru Yogyakarta (NYIA, New Yogyakarta International Airport) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, telah menimbulkan keresahan dan penderitaan pada warga di enam desa yang terdampak, yaitu Jangkaran, Temon Kulon, Glagah, Sindutan, Kebunrejo, dan Palihan. Rencana ini merupakan bagian dari politik kapitalisme infrastruktur pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melalui MP3EI dan kini dilanjutkan oleh pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Yogyakarta, yang terbukti telah menimbulkan berbagai konflik agraria dan perampasan ruang hidup rakyat di berbagai tempat.
Perkembangan terkini di desa-desa yang terdampak, telah dilakukan penggusuran massif atas lahan-lahan dan perumahan warga. Warga yang bertahan, diintimidasi dan ditekan untuk melepas lahannya. Tindakan represif yang terakhir kali terjadi adalah penangkapan atas sejumlah aktivis relawan warga dan pemukulan atas warga setempat, serta berbagai ancaman fisik maupun mental dari pihak PT Angkasa Pura I dan aparat militer dan kepolisian pada 5 Desember 2017.
Menyikapi perkembangan tersebut, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) mencatat beberapa hal yang menjadi alasan kuat menurut ajaran Islam untuk menolak rencana pembangunan NYIA di Kulon Progo.
Pertama, akad jual-beli yang tidak sah (“fasid”). Dari berbagai laporan warga, ditemukan bahwa telah terjadi pemaksaan pelepasan lahan melalui skema aneh yang disebut “konsinyasi”. Banyak di antara warga tidak merasa pernah menjual lahannya dan masih memegang SHM yang sah, tetapi oleh PT Angkasa Pura I telah diklaim sebagai milik proyek bandara karena transaksinya diklaim dilakukan di pengadilan dan uang ganti rugi dititipkan di bank. Skema aneh tersebut melanggar syarat utama berlangsungnya akad jual-beli yang sah, yaitu prinsip kesukarelaan kedua belah pihak (“’an taraadlin”) sebagaimana dinyatakan dalam Kitab-kitab Fiqh. Warga yang telah menjual lahannya, juga banyak yang melakukannya atas keterpaksaan, karena ketakutan tidak mendapatkan ganti rugi. Pernyataan yang terdengar dari pihak Angkasa Pura I adalah: “Mau atau tidak melepas lahan, pasti digusur!”
Status akad yang tidak sah di atas, berarti bahwa yang terjadi saat ini di lokasi terdampak rencana bandara adalah “ghosob”, yaitu pemerkosaan hak-hak orang lain melalui cara yang zalim. Para ulama mendefinisikan “ghosob”:
الإستيلاء على حق الغير عدوانا أي على وجه التعدي او القهر بغير حق
(“Penguasaan atas hak milik orang lain dengan cara yang menimbulkan permusuhan, artinya dengan membuat orang memusuhinya atau dengan memaksanya dengan jalan tidak benar”, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Wahbah al-Zuhaily, Juz V: 709).
Dengan demikian, pelepasan lahan yang terjadi di lokasi tersebut selama ini tidak sah. Tindakan “ghosob” ini juga dilakukan oleh PT Angkasa Pura I dengan terjadinya perusakan atas sejumlah pepohonan dan tanaman milik warga, perusakan pekarangan, serta pada tanggal 27 November 2017 pemutusan listrik secara paksa dari rumah-rumah warga yang bertahan. Perusakan ini adalah suatu “itlaaf” (الإتلاف), artinya merusak harta sah orang lain, merupakan suatu tindak pidana dan kejahatan dalam hukum Islam.
Kedua, alih fungsi lahan pertanian produktif secara besar-besaran di lokasi terdampak bandara. Lokasi pembangunan NYIA akan menghabiskan 637 hektar lahan pertanian produktif, dengan terdampak 11.501 jiwa (2.875 KK). Pembangunan ini otomatis menghancurkan ekosistem dan budaya agraris di daerah Kulon Progo yang terkenal dengan produk-produk pertaniannya.
Pada Muktamar ke-33 di Jombang (2015), Nahdlatul Ulama (NU) telah memfatwakan: “Mengalihfungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi perumahan, perkantoran atau pabrik yang diyakini berdampak madharrah ‘ammah (mudarat yang nyata) pada perekonomian, hukumnya haram”.
Yang terjadi di Kulon Progo saat ini adalah sautu madharrah ‘ammah (mudarat yang nyata) berupa penghancuran desa-desa, budaya dan ekosistem agraris, dan penghancuran kaum petani dan lapisan rakyat lainnya. Dampak paling jelas dari adanya alih fungsi besar-besaran, massif dan terstruktur ini adalah pemiskinan rakyat, terusirnya mereka dari kampung halaman, alih profesi petani, serta meningkatnya pengangguran dan fakir-lahan (landlessness).
Ketiga, kebutuhan bandara baru di Yogyakarta hari ini. Digembar-gemborkan bahwa Yogyakarta atau Jawa Tengah membutuhkan bandara baru bertaraf internasional yang memiliki fasilitas aero-city superlengkap dan mewah (statemen Presiden Jokowi), seperti negara-negara maju lain. Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
1. Jawa Tengah dan DIY merupakan kawasan berbasis agraris, dan ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Kebutuhan rakyat atas lahan pertanian lebih “dlaruri” (darurat) daripada kebutuhan akan bandara.
2. Dua bandara internasional di Yogyakarta dan Solo – Bandara Adisucipto dan Bandara Adisumarmo – memiliki kapasitas yang masih memadai untuk menampung lalu lintas pesawat yang ada (Infografis JDA, Jogja Darurat Agraria). Pengembangan keduanya lebih masuk akal daripada membangun bandara baru.
3. Kebutuhan bandara adalah melayani kelas menengah dan kaum profesional di Yogyakarta, tidak untuk melayani masyarakat desa dan warga petani di Yogyakarta. Kebutuhan itu bersifat “juz’i” (partikular), bukan “kebutuhan umum” yang diperuntukkan semua lapisan masyarakat (‘ammah).
Status kebutuhan Yogyakarta akan bandara, dalam Fiqih, dikategorikan Tahsiniyyat atau aksesoris, bukan Dharuriyyat (primer/pokok). Dalam hal ini, kebutuhan dharuriyyat berupa penyediaan lahan pertanian produktif bagi rakyat haruslah diutamakan jauh di atas hal-hal yang sifatnya aksesoris atau kebanggaan semu.
Atas pertimbangan ini, maka kami santri Nahdliyin:
1. Mendesak pemerintah untuk segera menghentikan rencana pembangunan NYIA.
2. Mendesak pemerintah dan aparat untuk menghentikan intimidasi terhadap warga dan mengembalikan hak-hak warga yang telah dirusak selama proses pengosongan lahan (land clearing).
3. Mendesak pemerintah untuk menetapkan Kulon Progo sebagai daerah agraris dan melindungi segenap potensi agraria yang ada untuk kepentingan rakyat.
4. Mendesak pemerintah untuk menegakkan Reforma Agraria Sejati berupa tanah untuk rakyat, dan menghentikan segala skema “reforma agraria” semu yang dilakukan dengan perampasan tanah dan penghidupan masyarakat.
5. Mengajak semua elemen publik, khususnya warga Nahdliyin di Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan ormas-ormas Islam untuk mendukung perjuangan warga terdampak bandara di Kulon Progo.
Wabillahit-tawfiq.
Jumat, 8 Desember 2017 / 19 Rabi’ul Awal 1439
Komite Nasional FNKSDA,
Muhammad Al-Fayyadl dan A. Syatori
Sumber: DaulatHijau

Thursday, December 07, 2017

Kronologi Pengepungan dan Penyergapan Ruang Solidaritas Masjid Al Hidayah, Palihan, Temon, Kulonprogo

Desember 7, 2017



Kronologi ini disusun oleh Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo dan Jaringan Solidaritas untuk Warga Penolak Bandara NYIA setelah mewawancarai saksi-saksi kunci.
Selasa, 5 Desember 2017 
Sekitar jam 08.30 WIB (pagi) – Masjid Al Hidayah dan Tempat tinggal Keluarga Fajar Ahmadi, Palihan, Kulonprogo
Masjid Al Hidayah didatangi puluhan hingga ratusan pasukan proyek Bandara NYIA, yang terdiri dari aparat berseragam coklat, hitam, loreng, dengan maupun tanpa penutup muka. Ada pula orang-orang berbaju sipil yang ditengarai tenaga mata-mata aparat (istilah lokal: intel). Selain aparat ada orang-orang berbaju lapangan putih dengan rompi hijau mencolok yang biasa ditemui di lokasi rencana pembangunan bandara yang mewakili PT. Angkasa Pura I (istilah lokal: AP).
Pasukan proyek kemudian melingkari salah seorang warga yang sebelumnya bertengkar dengan mereka. Beberapa orang dari jaringan solidaritas dan wartawan mendekati kerumunan pasukan proyek. Sementara itu, tiga alat berat terus bekerja merobohkan pohon-pohon dan rumah warga tersebut.
Pertengkaran terus berlangsung selama sekitar satu jam. Warga, jaringan solidaritas yang berusaha melindungi warga, dan pasukan proyek masih berkerumun. Ketika ini, pasukan proyek mulai merangsek ke halaman rumah di belakang Masjid Al Hidayah hingga kira-kira berjumlah ratusan.
Warga pemilik rumah di belakang Masjid Al Hidayah berlari ke belakang rumahnya, yakni di pekarangan yang juga menjadi kandang sapi. Salah satu aparat memberi kode tepuk tangan untuk memanggil bawahannya untuk mengejar warga tersebut. Di belakang rumahnya, warga tersebut dilindungi oleh jaringan solidaritas saat dikepung aparat berbaju coklat (Polisi). Petugas AP tinggal di halaman depan rumah. Warga tersebut meraung-raung saat alat berat menghancurkan kandang sapinya.
Ketika jaringan solidaritas semakin banyak melindunginya, polisi mendorong-dorong dengan tameng mereka. Sebagian besar polisi mengenakan penutup muka dan tidak berbicara selama mendorong-dorong jaringan solidaritas yang terdesak di depan pagar kandang sapi yang telah roboh.
Warga tersebut berulang kali meminta menunjukkan surat tugas pada polisi, namun tidak ada jawaban. Salah seorang anggota jaringan solidaritas juga meminta surat tugas atau surat perintah pengosongan lahan, namun tidak digubris.
Suasana panas dan beberapa jaringan solidaritas terjebak dalam kepungan polisi bertameng. Orang-orang yang dikepung polisi terdengar berteriak-teriak kesakitan. Saat itu, mereka diinjak-injak. Jaringan solidaritas yang berusaha membantu teman-temannya yang dikepung ditahan oleh lapisan polisi di ring kedua/ring luar.
Dalam kejadian dorong-dorongan, salah satu kamera terlempar dan mengenai kepala salah seorang warga sampai berdarah.
Sementara kejadian pengepungan, dorong-dorongan, pemukulan dan polisi menginjak-injak berlangsung, di halaman depan rumah, terjadi penyisiran identitas (sweeping). Penyisiran dilakukan sporadis dan berulang kali menimbulkan pertentangan saat pihak-pihak yang dimintai identitas menolak menunjukkannya. Pertanyaan yang muncul di antaranya, “Kamu warga sini bukan? Kamu tidak berizin!” dan “Provokator”.
Penyisiran tidak hanya berlangsung di halaman tetapi sampai masuk-masuk ke dalam rumah, tanpa menghiraukan protes pemilik rumah.
Polisi semakin banyak datang. Kerumunan dan suara-suara di belakang rumah berkurang setelah warga pemilik rumah dan jaringan solidaritas diseret keluar pekarangan menuju Jalan Daendels. Beberapa dalam keadaan luka terbuka dan ada yang rambutnya rontok karena dijambak. Mereka dibawa ke kantor PT. Pembangunan Perumahan (PP) yang jaraknya 200 meter dari rumah tersebut.
Sekitar jam 10.10 (pagi) – Kantor PT. Pembangunan Perumahan, Temon, Kulonprogo
Di kantor PT. PP, semua orang yang diringkus, seluruhnya dari jaringan solidaritas, ditanya-tanyai. Mereka berjumlah 12 orang. Seluruhnya menolak bicara.
Keduabelas orang jaringan solidaritas diminta menunjukkan identitas seraya dibentak-bentak. Identitas yang ada dirampas, termasuk kartu pers.
12 orang tersebut ditahan selama kurang lebih 30 menit sebelum diangkut dengan bus polisi.
Sekitar jam 10.30 WIB (pagi) – Kantor Polres Kulonprogo
Bus polisi yang mengangkut 12 orang jaringan solidaritas masuk gerbang Polres Kulonprogo.
Saat mereka turun dari bus, polisi mendorong dan memukul kepala, leher, dan perut salah seorang karena dianggap melawan. Keduabelas orang tersebut diminta berjongkok, namun mereka menolak. Bentakan dan ancaman polisi terus berlangsung sampai mereka tiba di ruang pemeriksaan.
Salah seorang mengucapkan istighfar dan lafal Allah SWT, namun polisi menyebutnya ‘munafik’. Orang tersebut kemudian menyebut perlakuan polisi dalam insiden ini akan dicatat sebagai pelanggaran HAM.
Karena alasan pemeriksaan, tas dan barang lain yang dibawa harus diserahkan.
Jam 13.25 WIB (siang) – Kantor Polres Kulonprogo
Kuasa hukum PWPP-KP dan jaringan solidaritas tiba di kantor Polres Kulonprogo. Hingga saat itu, keduabelas orang jaringan solidaritas masih tidak mau berbicara. Kuasa hukum memastikan pada petugas yang berjaga untuk membebaskan keduabelas orang tersebut karena tidak ada dasar tuduhan aktivitas tanpa izin. Polisi mewajibkan pemeriksaan jika ingin dibebaskan, kuasa hukum menolak karena tidak ada dasar hukum untuk pemeriksaan apalagi penangkapan.
Perundingan berlangsung alot hingga keduabelas orang tersebut hanya boleh dimintai keterangan.
Keduabelas orang tersebut dibelikan makan oleh jaringan solidaritas yang ikut menunggu di kantor Polres Kulonprogo. Setelah makan, satu per satu diminta memberikan keterangan di ruangan terpisah satu sama lain.
Jam 15.32 WIB (sore) – Glagah, Temon, Kulonprogo
Alat berat yang melampaui wilayah garapannya (lahan dan rumah yang sudah menerima pembelian PT. Angkasa Pura I saja), dihadang oleh warga dan jaringan solidaritas.
Polisi berjumlah puluhan mendorong, memukul, dan berusaha meringkus siapapun yang menghadang. Ada 4 orang yang diringkus polisi, satu di antaranya warga pemuda. Keempatnya dibawa ke kantor PT. PP dalam keadaan memar dan luka terbuka.
Pemuda warga dilepas oleh polisi sebelum mobil SUV mengangkut mereka ke kantor Polres Kulonprogo.
Jam 16.00 WIB (sore) – Kantor Polres Kulonprogo
Tiga orang yang dibawa dari Desa Glagah, Temon, Kulonprogo juga harus melalui proses dimintai keterangan oleh polisi.
Jam 21.30 WIB (malam) – Kantor Polres Kulonprogo
Permintaan keterangan selesai, kelimabelas orang yang diangkut ke kantor polisi dalam insiden, bebas.
Nama-nama Korban Kekerasan yang diringkus polisi di Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, 5 Desember 2017
Imam, Mahasiswa, Pers Mahasiswa
Andre Anti Tank, Seniman
Muslih, FNKSDA
Kafabi, Mahasiswa
Rifai, Mahasiswa
Wahyu, Mahasiswa
Fahri, Mahasiswa, Pers Mahasiswa
Rimba, Mahasiswa, Pers Mahasiswa
Samsul, LFSY
Chandra, LFSY
Mamat, Mahasiswa
Yogi, Mahasiswa
Khoirul, Mahasiswa
A. Majid, Mahasiswa
Syarif, Mahasiswa
Nama korban kekerasan yang hampir diangkut polisi di Desa Palihan dan Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo, 5 Desember 2017
Aulia, Pelajar
Fajar Ahmadi, pemilik rumah, Desa Palihan
Hermanto, pengelola sanggar, Desa Palihan

Pernyataan Sikap | Atas Upaya Perampasan Ruang Hidup Dengan Dalih Kepentingan Umum di Palihan, Glagah dan Sindutan, Kabupaten Kulon Progo

Pernyataan Sikap 


Atas Upaya Perampasan Ruang Hidup Dengan Dalih Kepentingan Umum 
di Palihan, Glagah dan Sindutan, Kabupaten Kulon Progo



Sajogyo Institute, November-Desember 2017

Sudah sejak awal bulan November 2017, masyarakat di beberapa desa di Kulon Progo praktis tidak lagi tenang dalam menjalankan aktivitas hariannya. Bagaimana tidak, sejak awal November itu, mereka harus memasang badan untuk menghadapi ancaman serangan pengrusakan yang dilakukan oleh militer, aparat kepolisian, preman bayaran, masyarakat sipil yang dibayar, PT. Angkasa Pura I, PT. Pembangunan Perumahan, dan PT. Surya Karya Setiabudi. Berbagai peringatan dan ancaman tertulis terpasang di banyak sudut kampung  mereka agar warga membongkar rumahnya sendiri dan meninggalkan tempat itu. 

Peringatan dan ancaman tertulis itu datang dari pihak yang merasa sudah membeli tanah-tanah mereka. Padahal warga setempat tidak pernah merasa menjualnya. Dengan dalih mekanisme konsinyasi, yang berarti kurang lebih: secara sepihak (dan sebagian menyebutnya tanpa sepengetahuan warga terkait), rumah-rumah dan tanah-tanah mereka sudah ditetapkan sebagai sudah menjadi milik pihak lain melalui sistem jual-beli yang disebut “konsinyasi”. Sistem ini demikian aneh, entah kapan berlangsung transaksi jual-beli, kapan dibelinya, kapan ada akad jual-belinya, dan kapan warga menjualnya; menurut warga serba tidak jelas dan sepihak sepenuhnya! Warga tidak pernah mau menjual tanah dan rumah mereka, mengapa begitu saja mereka kemudian diberi tahu bahwa tanah dan rumahnya sudah menjadi uang pembayaran yang dititipkan di bank. Uang itu bisa diambil dengan syarat-syarat tertentu. Aneh dan tidak masuk akal! Tapi ini terjadi dan katanya berdasar pula dari putusan pengadilan! 

Pada 27 November 2017, warga yang merasa tidak pernah menjual rumah dan tanahnya itu, didatangi sekelompok orang yang merasa perwakilan dari yang sudah membeli tanah itu. Kedatangan mereka dilengkapi aparat militer, orang-orang berpakaian preman dan satpol pp. Mereka melakukan upaya pengusiran warga, dengan diawali perusakan rumah menggunakan batu, linggis, palu, dan menendang dengan kaki, melakukan pemutusan listrik untuk sekitar 30 rumah lebih, melakukan intimidasi, dan menjanjikan akan datang kembali untuk tujuan yang sama jika warga tidak juga pergi beranjak. 

Pada 4 Desember 2017, mereka memenuhi janji itu. Warga bersikukuh merasa tidak pernah menjual rumah dan tanahnya, dan bertahan dengan keadaan yang serba memprihatinkan, dengan jumlah tak lebih dari 100 orang. Solidaritas mahasiswa dan aktivis berdatangan untuk menemani warga dalam keprihatinannya menghadapi ancaman kekerasan seperti sebelumnya. Dan benar adanya, kekerasan yang terjadi pada hari itu semakin parah. Aparat militer dan polisi memblokade jalan, mengepung kampung, melakukan penangkapan pada sebagian warga, mahasiswa dan aktivis yang bersolidaritas, merusak dan melubangi jalan-jalan warga yang masih menetap di sana, menutup akses keluar-masuk kampung dan menciduk orang-orang di dalamnya.   

Merespon kekejian, pengrusakan, intimidasi, tindakan kekerasan, dan penangkapan yang terjadi terhadap warga kampung Kulon Progo dan kawan-kawan solidaritas, semakin gamblang terlihat jika hari ini negara sudah menjadi ancaman bagi rakyatnya sendiri. Negara yang semestinya menjamin keamanan dan keberlangsungan ruang hidup bersama rakyat banyak, justru berbalik menjadi ujung tombak dari perampasan ruang hidup. Ancaman ini demikian serius dan terus membesar dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun belakangan. 

Seperti memang sedang dilazimkan, sikap-sikap arogan dan kekerasan oleh negara atas rakyatnya sendiri terus berlangsung, seperti tragedi Teluk Jambe (24 Juni 2014) dan tragedi Sukamulya (17 November 2016) yang melibatkan kekerasan oleh ribuan aparat militer atas orang-orang desa. Sebaliknya, negara semakin ramah dan penuh sopan santun menyerahkan diri kepada para pemodal. Dan semua kekerasan itu akibat dari perkoncoan yang semakin intim antara negara dan modal, yang ingin merampas ruang hidup dan merubahnya menjadi ruang pemutar pundi-pundi keuntungan belaka. 

Kami menaruh hormat dan salut yang setinggi-tingginya kepada warga desa-desa di pesisir Kulon Progo, yang dalam kondisi serba memprihatinkan terus melawan upaya-upaya perampasan ruang hidup oleh perkoncoan negara dan pemodal. Mereka melawan kekuatan yang demikian besar, dengan tangan dan kakinya, seadanya tanpa sedikitpun kegetiran atas segala resiko. Kampung Garongan, Pleret, Bugel, Karangsewu, Banaran (PPLP, Paguyuban Petani Lahan Pantai) yang telah lebih dulu menunjukkan kegarangan sikap perlawanannya menghadang ekspansi tambang, dan kini kampung Palihan, Glagah dan Sindutan (PWPP KP, Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo), yang dengan kukuh tanpa basa basi menjaga ruang hidupnya sampai kondisi terlemah sekalipun! Kampung-kampung pesisir Kulonprogo ini, adalah tempat-tempat belajar bersama yang utama tentang bagaimana kewarasan hidup dipertahankan dalam masa-masa yang serba acuh tak acuh ini!

Dengan itu semua, kami menyatakan: 

1. Mendukung sepenuhnya upaya pertahanan dan perlawanan warga pesisir Kulon Progo demi keberlangsungan ruang hidup bersama! Begitu juga kampung-kampung lainnya di seluruh Indonesia yang terus mempertahankan ruang hidupnya; keteguhan perlawanan dari kampung-kampung di pesisir Kulonprogo agar menjadi gelombang berantai keteguhan bagi kita semua; yang terus terancam dan semakin terdesak dalam kondisi sama-sama memprihatinkan. Keadaan yang prihatin ini, tidak menghalangi kita untuk berteguh-teguh mempertahankan ruang hidup. Dalam kondisi ini, tidak lain dan tidak bukan yang menjadi pegangan kita bersama adalah pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, dan perasaan senasib sepenanggungan, bersama-sama bersolidaritas melawan perampasan ruang hidup! 

2. Kepada semua khalayak, kami menghimbau agar memberikan kepedulian akan kondisi krisis yang semakin membesar. Ruang hidup kita sedang digerus oleh suatu moda ekonomi raksasa untuk penumpukan keuntungan segelintir orang. Pameo “pertumbuhan ekonomi” adalah selubung kata-kata untuk menyembunyikannya. Yang tumbuh sesungguhnya adalah modal, sementara kehidupan semakin hancur. Semakin modal itu membesar, semakin putaran kehidupan berganti menjadi putaran mesin-mesin, manusia sekalipun menjadi hanya mesin-mesin, kehidupan yang dekaden! Tanah bisa dijual dan dibeli. Ruang hidup tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, tidak bisa diganti rugi. Lebar tanah bisa diukur dengan meteran, lebar dan kedalaman ruang hidup tidak bisa diukur dengan angka-angka sama sekali. Menjual ruang hidup, adalah menjual diri sendiri dan anak cucu! Kehilangan ruang hidup, adalah kehilangan sejarah dan kemerdekaan kita atas waktu depan dan anak cucu sendiri. Orang-orang yang ruang hidupnya sudah terampas, masa depannya ditentukan oleh perampas itu sendiri, menjadi budak mesin-mesin putaran modal. Tidak ada yang lebih buruk dari menjual kehidupan dan sejarah! Matinya ruang hidup adalah matinya sejarah dan kemanusiaan! Perlawanan atas penggerusan, penyerpihan dan parampasan ruang hidup, mendesak dilakukan secara bersama-sama saat ini!  

3. Kami menuntut Undang-undang Pengadaan Tanah (UUPT) No. 2 Tahun 2012 yang menjadi dasar pelaksanaan sistem konsinyasi dan asas kepentingan umum, dicabut dan dibatalkan. Jelas sekali pengadaan tanah dalam cara itu adalah akal-akalan, maka kepercayaan kita pada jaminan perundang-undangan menjadi hilang. Undang-undang telah menjadi alat untuk mengelabui masyarakat, mengamankan kepentingan perkoncoan negara dan modal. 

4. Kami menuntut asas kepentingan umum dikembalikan kepada maknanya yang asasi, yakni, kepentingan umum harus untuk semua lapisan masyarakat, terlebih masyarakat terlemah, golongan bawah dan rentan. Kepentingan umum, harus sepenuhnya diurus oleh negara, dan inilah sebabnya mengapa negara itu perlu ada. Kepentingan umum, tidak bisa diserahkan kepada para pebisnis, swasta atau pemodal, karena kepentingan umum itu menyangkut hajat hidup orang banyak yang bersifat dasar, sedangkan bisnis berasaskan kepentingan sepihak yang kompetitif. Negara dalam beberapa tahun belakangan, terlebih sejak munculnya UUPT No. 2/2012, telah memutar-balikkan makna asasi dari asas kepentingan umum sedemikian rupa, sehingga pemodal dan swasta memanfaatkan asas kepentingan umum berikut semua manifestasi konkritnya untuk tujuan mengumpulkan keuntungan sepihak. Jelas sekali hal ini justru pengingkaran dan pengelabuan atas asas kepentingan umum itu sendiri! Dalam Perpres No. 55 Tahun 1993 disebutkan, bahwa sarana kepentingan umum tidak bisa menjadi sarana untuk mencari keuntungan! Penjelasan ini menghilang dalam UUPT No. 2/2012. 

5. Terakhir, kami menuntut agar semua proyek infrastruktur di seluruh Indonesia atas dasar “kepentingan umum” yang abal-abal ini, dibatalkan! Kami tidak peduli berapa besar uang yang sudah diinvestasikan, atau resiko kerugian bisnis. Yang kami pedulikan adalah kelanjutan ruang hidup kami, orang banyak, dan generasi nanti. Karena kehidupan tidak pernah bisa diganti rugi, sebanyak apapun jumlah uang tidak akan bisa menggantinya! Kami meminta pada negara agar jangan terus-terusan menuturkan uang-uang dan uang, selalu begitu! Kita ingin hidup yang sejahtera lahir bathin; hidup secara sederhana dan tenang, cukup makan dari alam sekitar, bisa menghirup udara bersih, meminum air tanah dari bawah rumah sendiri, berjiwa dan raga yang sehat, berpakaian sederhana, di rumah-rumah biasa dengan suasana tidak tergesa-gesa. Bukan kehidupan berlimpah uang, namun ruang hidup kita hancur dan kita tergerus menjadi manusia! 

Sangat ironis bahwa semua ini berlangsung di wilayah dengan status yang katanya “istimewa”. Kami semakin tidak memahami apa makna keistimewaan bagi orang-orang kecil di sekitar D.I. Yogyakarta. Semua ini semakin menampakkan pada kita semua tentang, apa yang sungguh-sungguh ada!

Sajogyo Institute 
Bogor 7 Desember 2017

Wednesday, December 06, 2017

Capung Besi Akan Mendarat di Rumah Kami: Bertahan & Melawan

December 6, 2017




Seorang ibu menangis di bawah cakar besi ekskavator. Suaranya parau, dia menjerit, berteriak histeris. 
Toloonngg, jangan paksa kami, Pak. Toloooongg”. 
Ekskavator tetap bergerak dikawal puluhan aparat. Menerjang, merobohkan pohon kelapa di sudut pekarangannya. Dia semakin histeris, berlutut menanamkan dua kakinya ke tanah. Agar tak ada satupun orang yang dapat menggoyahkan tubuhnya, sekalipun, Cakar Besi ekskavator menghantam.
Paijah[1] namanya, usianya kini menginjak 69 tahun. Sejak lima tahun lalu dia lantang menolak pembangunan NYIA (New Yogyakarta International Airport) di Kecamatan Temon – Kulonprogo, sekarang, suaranya tetap sama. Pada Senin (04/12/2017), sejauh mata memandang, pohon ambruk berantakan, bangunan dan rumah hancur ditinggal penghuninya. Hanya rumah dan pepohonan di pekarangan Paijah dan juga 38 warga lain yang tetap tegak berdiri. Kondisi itu bukan karena bencana tsunami, bukan. Tapi bencana kemanusiaan, di mana atas nama pembangunan, para manusia diusir, sebab capung besi (Pesawat) akan segera mendarat, tepat di tanah milik mereka.
Siang itu, rumah Paijah menjadi sasaran penggusuran selanjutnya. Aparat bersenjata lengkap berbarengan memasuki pekarangan Paijah diikuti sebuah mobil Ekskavator. Mimik wajah mereka begitu serius dan kaku, seperti sedang menggrebek penjahat kelas kakap. Toh, yang keluar dari rumah 8×10 meter berpembatas kayu itu adalah seorang ibu tua renta.
Aparat keamanan mencoba menghandang langkah Paijah, jaringan solidaritas aktivis sontak bergerak memaksa para aparat mundur keluar dari pekarangan. Paijah dengan berani menghadang ekskavator yang mulai menyentuh bibir pekarangannya. Dia menjerit dan meminta tolong kebaikan hati penguasa yang telah mengeras itu. 
Tolooonng, Pak, ini kan negara Pancasila, PakSaya juga punya hak, hargai hak saya. Toloooong, Paaak….Bapaak adalah wakil rakyat, Pak. Tolooong, Pak. Jangan tindas kami, Pak. Tolooong, teriaknya keras mengalahkan deru ekskavator yang sedari tadi bersiap ingin meratakan rumahnya. Dengan keberaniannya, dia seperti berkata: tumbangkan dan hancurkan dulu tubuhku sebelum kau tumbangkan pohon-pohon dan rumahku!
Melihat kejadian itu, kami sontak teringat dengan Rachel Corrie (warga AS), seorang pemudi 23 tahun yang tubuhnya luluh lantak di padang Gaza pada tahun 2003. Siang itu, di tengah udara yang begitu panas dan desingan peluru militer Israel, Corrie berlari menghadang tank dan bulldozer yang hendak merubuhkan bangunan warga Palestina. Ia tegak berdiri, sementara bulldozer terus melaju. Orang-orang dari kejauhan berteriak agar Corrie menyingkir. Namun tekad dan keberaniannya sudah bulat untuk membela kemanusiaan. Tubuhnya terkoyak, dilindas bulldozer berkali-kali.
Keberanian Paijah sudah bulat, atas nama tanah, darah, dan kehidupan. Hanya itu harta satu-satunya yang dimiliki. Ketika digusur, tak tahu dia sekeluarga harus tinggal di mana. Warga lain dan jaringan aktivis turut membantu menghalau para aparat. Perlahan tapi pasti mereka berhasil mendesak mundur para aparat dan mobil ekskavator setelah merobohkan sebatang pohon kelapa Paijah. 
Para aparat itu harus membela rakyat, jangan jadi babu korporat. Kalian pikir dari mana gaji kalian? teriak seorang aktivis.
Peristiwa itu berjalan begitu cepat. Warga yang tergabung dalam PWPP-KP (Paguyuban Warga Penolak Penggusuran – Kulon Progo) dan jaringan aktivis tiba-tiba sudah memenuhi pekarangan Bu Paijah. Mereka terhimpun di setiap rumah warga yang melawan penggusuran yang tersebar di beberapa titik. Jumlah mereka mencapai 500-an orang. Dengan menyanyikan lagu Darah Juang dan orasi-orasi politik perlawanan mereka menggiring para aparat menyingkir dari pekarangan Bu Paijah hingga mencapai “pos keamanan”.
*** *** ***
Gambar: Ratusan aparat kepolisian bergerak ke Kecamatan Temon – Kulonprogo, mereka mengamankan proses penggusuran (sumber: antara foto)
Siang itu udara panas semakin menyengat. Pepohonan rindang ambruk tak karuan, sebagian besar rumah telah ditinggal pergi penghuninya. Yang tersisa, reruntuhan tembok dan keangkuhan penguasa. Bu Sutiah termenung sendiri, di bawah pohon kelapa, duduk, beralaskan setangkai blarak. Tatapannya kosong, bibirnya kadang bergumam, seperti sedang berpikir merangkai kata, jikalau, Ekskavator Penggilas dikawal para aparat datang, dia bisa lancar berkata.
Sutiah tampak meratapi pilu, dia tak tahu harus berbuat apa. Kami datang menghampiri. Siang itu masih ada 6 rumah yang berdiri tegak dengan pepohonan rindang meneduhi di sekitar rumahnya. Mereka bertahan, mereka melawan. Kami duduk menghadap ke utara, mengobrol dengan Bu Sutiah. Dihadapan kami, terhampar luas area persawahan yang kini kosong, tak ada tanaman. 
Di situ adalah kawasan yang subur, Mas, ujarnya.
Pembangunan bandara seluas 637 hektare yang berdiri di atas tanah milik 419 KK tersebut, telah menyingkirkan 11.000 orang. Kawasan ini mampu menghasilkan 60 ton gambas dan 90 ton Terong perhektar/tahun. Mencukupi buah lebih dari satu kecamatan temon dengan  180 ton melon dan 190  ton semangka perhektar/ tahun.(PWPP-KP, 2017).
Bu Sutiah duduk termangu dengan tatapan kosong dan mata berkaca-kaca. Dia sedang menata papan kayu. Di tengah obrolan, Sutiah memberi tahu kami letak rumahnya yang tepat di belakang kami duduk. Rumah bertembok itu dalam kondisi kosong, gentengnya sudah diambilin. Begitupula pintu dan jendelanya. Sutiah ternyata sudah menyerah, dia pasrah jika hari ini rumahnya digusur.
Perempuan beranak dua itu rencana akan tinggal sementara di rumah ibunya, di desa sebelah, sambil menunggu dana ganti rugi diberikan. Untuk kebutuhan makan, dia masih memiliki 0,5 H sawah yang tidak masuk dalam proyek NYIA.
Tidak berselang lama, dua ekskavator bergerak merangkak menggilas bangunan yang luluh lantak ditinggal penghuninya. Sekitar 40 polisi dan pihak angkasa pura datang. Bu Sutiah dengan ragu berjalan menghampiri. Terjadi negosiasi antara dia dan anaknya dengan pihak PT Angkasa Pura (PT AP). Pihak PT AP menebar janji bahwa akan memenuhi pelunasan. Sementara tetangga Bu Sutiah, Ngadi tampak bernegosiasi dengan angkasapura, Bu Sutiah berdiri di sebelahnya.
Kita belum mendapat ganti rugi. Janjinya juga akan diberi rumah susun. tapi mana?! ungkap Ngadi.
Ya nanti, Pak, sudah bertemu dengan Pak Lurah? sahut Heni dari PT Angkasapura
Sudah seminggu lalu. Mana Pak Lurah, kok gak ikut datang? Ngadi menimpali.
Ya sudah, kami data Bapak. Kami janji akan memenuhi tuntutan Bapak, yang terpenting bapak legowo, ya, kata Heni.
Ngadi dan Sutiah dengan berat hati mempercayai janji dari PT AP. Mobil Ekskavator kembali merangkak setelah beberapa saat berhenti. Dua dari enam rumah yang masih tegak berdiri di sisi paling barat proyek NYIA akhirnya dirobohkan. Parmin tampak gemetaran menahan marah. Dia bersama tiga tetangganya duduk di sebelah kandang Sapi. 
Diapusi kok yo gelem! (dibohongi kok mau)” ujarnya geram ketika melihat Sutiah membiarkan rumahnya dianiyaya ekskavator.
Parmin (59 tahun) memiliki 4 orang anak yang tinggal satu rumah dengannya. Dia adalah salah satu dari tetangga Sutiah yang tetap bertahan dan melawan penggusuran. Rumah, pohon, dan sepetak tanahnya dihargai oleh PT PA senilai sekitar 300 juta. Dengan tegas ia menolak. Baginya, jumlah itu tidak akan mampu untuk membeli tanah dan membangun rumah baru. Apalagi dana ganti rugi dari PT. PA tidak langsung turun, namun dicicil secara bertahap.
Kami akhirnya berjalan menuju sisi paling timur dari mega proyek NYIA. Terlihat Paidi berteriak marah mengutuk pengemudi ekskavator. Lantaran, genteng dan kaca rumahnya pecah akibat hantaman ekskavator  yang tengah merubuhkan rumah tetangganya. Retno, Ngadinah, dan Sri turut membantu Paidi mengamankan rumahnya. Mereka adalah anggota PWPP-KP.
Retno (37 tahun) adalah warga asli dari Semarang, sejak 11 tahun terakhir, mendapatkan suami orang Desa Glagah, Kecamatan Temon dan menetap di situ. Empat bulan sudah Retno tidak lagi bertani. Sawah yang digarap telah luluh lantak diterjang ekskavator. Tanaman semangka yang ditanamnya, mati tergilas. Sawah itu diklaim milik Pakualaman Ground. 
“Kami Empat bulan nganggur gara-gara bandara, Mas, mata pencaharian utama kami udah dirampas, ujarnya. Suami Bu Retno kini bekerja serabutan. Sedangkan dia di rumah, berjaga jika sewaktu-waktu mobil ekskavator menggilas datang, maka dia sudah siap memasang badan, melawan.
Sementara Bu Ngadinah (53 tahun) bertahan hidup dengan mengandalkan tabungan panen dari sawah yang sebelumnya digarap. Tak ada alasan baginya untuk menerima bandara, meskipun enam saudaranya memilih demikian. Tak mengapa baginya dikuculkan dan dihardik sanak saudaranya, daripada kehilangan satu-satunya sumber penghidupanya. Sebab ia sadar betul, mana mungkin bandara akan membutuhkan tenaganya. Tenaga seorang perempuan paruhbaya dengan pendidikan sebatas SMP.  
Mau apa (bekerja -red) orang seperti saya ini dengan adanya bandara?! Sekolah saja cuma sampai SMP, Mas!”
Tapi, obrolan kami terhenti ketika Ngadinah dihampiri Sri (62 tahun). Sri adalah anak kedua dari tiga saudara. Rumah mereka sejajar, tapi itu dulu. Kini tinggal rumah Bu Sri saja yang masih tegak berdiri. Kedua rumah saudaranya tinggal puing semata. Kakak dan adiknya telah “menyerah”. Bu Sri tetap bertahan, ia tidak memiliki pilihan lain. Harta satu-satunya hanyalah rumah yang terus dijaga bersama suami dan anaknya. Dia tidak memiliki sawah luas seperti tetangganya yang lain, yang saat ada ganti-rugi, dapat membeli tanah dan rumah baru.
*** *** ***
Gambar: Seorang wanita tak kuasa menangis karena rumahnya akan digusur untuk mega proyek NYIA (sumber: JDA)
Baik Paijah, Sutiah, Ngadi, Parmin, Retno, Ngadinah, dan Sri, sejak 2012 adalah anggota dari Wahana Tri Tunggal (WTT), sebuah organisasi yang terbentuk untuk menentang pembangunan NYIA. WTT adalah organisasi yang menggabungkan tiga kelas dalam masyarakat: buruh tani, petani gurem, & tuan tanah. Sudah tidak terhitung berapa kali aksi yang mereka lakukan, dan sudah berapa banyak tenaga serta harta yang mereka curahkan dalam proses perjuangan. Organisasi yang begitu besar itu lama kelamaan mulai keropos. Puncaknya pada tahun 2016, ada kejadian yang disebut sebagai “WTT Bubrah (WTT Pecah/hancur).
Sutiah dengan terbata-bata mengungkapkan kekecewaannya pada Seno, mantan elit di WTT. Menurutnya dia adalah penghianat. Seno adalah salah satu petani kaya di Kecamatan Temon. Luas tanahnya sekitar 4 hektar, saat menerima ganti rugi, dia mendapat 6 Miliar. Kini setelah membuat WTT Pecah, dia bekerja untuk PT AP. Kondisi itu yang membuat Sutiah kebingungan menempatkan posisi dengan Seno, karena dia sekarang yang menjadi tangan kanan penguasa dalam setiap proses ganti rugi.
Sementara Retno mengutuk Janawi (elit WTT) dan menyebutnya sebagai makluk halus. Setelah Janawi sepakat menerima ganti rugi, dia menjadi orang yang datang ke rumah-rumah anggota WTT untuk tidak lagi menolak NYIA. Janawi menurut Retno memang mendapat tugas dari PT AP untuk merayu warga dengan imbalan uang tertentu.
Sementara kakak Ngadinah yaitu Ngatini, kini menjadi kaya. Ngatini dulu juga anggota WTT. Dia adalah tuan tanah di Kecamatan Temon dengan tanah mencapai 6 Hektar. Saat ganti rugi dia mendapatkan uang sekitar 8 Miliar. Ngatini juga terlibat dalam membujuk warga agar menjadi Pro Bandara paska WTT Pecah. Namun Ngadinah menolak. Ngatini membelikan saudara-saudara mereka motor, akan tetapi Ngadinah tidak, karena tetap keukeuh menolak pembangunan NYIA.
Setelah pecahnya WTT, mereka yang masih melawan kemudian membentuk PWPP-KP. Para tuan tanah menjadi biang pecahnya WTT. Dengan ganti-rugi dari PT AP, mereka bisa membangun kehidupan baru, yang sama baiknya. Berbeda dengan Parmin, Ngadinah, atau Sri.
Perlawanan PWPP-KP saat ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Mereka menolak kompromi, menentang upaya Konsinyasi, tetap bertahan dan melawan: membela tanah, membela darah, membela kehidupan.
[1] Semua orang dalam tulisan ini telah disamarkan, dengan tujuan untuk melindungi responden, karena situasi di Kecamatan Temon, Kulonprogo masih dalam kondisi konflik dan terus memanas.
Liputan Kasus ini ditulis oleh Arif Novianto dan Hardian Wahyu Widianto (awak MAP Corner-Klub MKP UGM). 
Sumber: MAP Corner UGM

Muhammad Al-Fayyadl: "Pengalifungsian Lahan Produktif itu Haram!"


Liputan Bersama: Sulkhan, Rizal, Satryo




“Saya ingin mengingatkan kembali satu fatwa putusan dari PBNU tahun 2015 menyatakan bahwa alih fungsi lahan produktif hukumnya adalah haram, artinya tidak boleh dilakukan dalam agama,” kata Muhammad Al-Fayyadl, ulama yang aktif di Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), ketika ditemui oleh Tim Reporter Kognisia di Masjid Al-Hidayah, Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, pada hari Senin (04/12/2017).
Kedatangan pria asal Jawa Timur yang kerap disapa Gus Fayyadl ke Kulon Progo itu karena ingin turut serta membela warga mempertahankan tanahnya. Pasalnya, pada 4 Desember 2017 lalu, PT Angkasa Pura I akan melanjutkan agenda penggusuran seluruh rumah dan lahan di sekitar area yang akan dibangun New Yogyakarta International Airport (NYIA).
Menanggapi hal tersebut, warga dibantu para relawan penolak bandara mengadakan aksi penghadangan dan mujahadah bersama di depan kantor BP Angkasa Pura. Muhammad Al-Fayyadl memimpin jalannya mujahadah. Setelah memimpin mujahadah, Fayyadl yang duduk bersama Sofyan (Petani cum ustadz desa Palihan) menjelaskan hukum mengalihfungsikan lahan produktif kepada awak media.
Menurut Fayyadl, alih fungsi lahan tersebut akan menghilangkan mata pencaharian warga dan menyebabkan kesenjangan kepemilikan tanah di Indonesia ini semakin parah. Sebab, ratusan hektar yang akan dijadikan NYIA tersebut merupakan lahan yang masih bisa menghidupi masyarakat. Fayyadl menuturkan, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) mengeluarkan fatwa bahwa mengalihfungsikan lahan semacam itu dilarang, sebab secara tidak langsung dapat memiskinkan masyarakat. Ia juga memprediksi ratusan kepala keluarga yang tergusur akan beralih profesi dan akan lebih termiskinkan lagi. “Saya tadi dengar cerita, mereka yang terpaksa menerima ganti rugi yang tidak seberapa itu toh akhirnya tidak bahagia,” tegasnya.
Bagi Fayyadl, bertani bukan sekedar profesi biasa, melainkan juga bagian dari dunia kehidupan mereka. Maka, menghancurkan lahan pertanian, menurut Fayyadl, ibarat membuat mereka seperti bukan lagi manusia. Saat ditanya bagaimana sikap FNKSDA soal wacana pemerintah yang ingin menggalakkan ketahanan pangan nasional, Fayyadl menjawab, “itu konsep yang kedengarannya baik, tapi dalam prakteknya tidak komprehensif dilakukan.”
Fayyadl menganggap kebijakan pemerintah itu mengelabuhi rakyat. Baginya, jika berbicara ketahanan pangan tentu tidak bisa menafikan subjek, yaitu para petani itu sendiri yang merupakan pelaku utama dari dunia agraris. Namun, realita sekarang ini, lanjut Fayyadl, yang terjadi justru sebaliknya. Para petani dirampas tanahnya kemudian dialihfungsikan kepada hal yang lain. Ia juga menyayangkan kasus-kasus yang serupa dengan kasus di Kulon Progo, seperti kasus yang terjadi di Kendheng.
“Saya kira skema ketahanan pangan Jokowi-JK sekarang ini adalah model pembangunan pertanian dengan skema investasi, artinya mereka akan melibatkan investor-investor besar untuk terlibat dalam dunia pertanian”, imbuh Fayyadl.
Menurut pria yang mengenakan baju putih dan peci hitam itu, hal ini dapat menyebabkan fenomena dimana banyak para petani yang tidak bertanah. Berbicara kedaulatan pangan tanpa berbicara petani, bagi Fayyadl adalah sebuah skema untuk menyingkirkan peran petani dari pembangunan nasional.
Fayyadl menyampaikan, berdasarkan syariat islam, syarat sah dari jual beli adalah adanya kesukarelaan. Sedangkan yang dilakukan kepada warga di Kulon Progo tidak ada kesukarelaan. Pembelian lahan tersebut dilakukan dengan intimidasi, “sehingga warga sangat-sangat ketakutan, bahkan skema konsinyasi itu juga salah satu bentuk intimidasi,”ujar Sofyan.
Sofyan, yang saat itu berada tepat di sebelah Fayyadl mengaku bahwa dirinya pernah menerima intimidasi walaupun tidak secara terang-terangan. Ia pernah menerima pesan elektronik yang berisi tentang himbauan untuk mengosongkan rumahnya.
Selain itu, sambung Fayyadl, bandara bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Sebab Jogja sendiri pun sudah memiliki bandara Adi Sucipto yang masih cukup menampung kebutuuhan masyarakat. Ia beranggapan bahwa akan lebih baik jika pemerintah memperbesar bandara yang saat ini sudah ada. “Jangan menggusur lahan warga, karena itu akan mengubah fungsi pertanian dan semua kehidupan yang ada di atas tanah itu,” tutupnya. (Mirza Iqbal)
Sumber: Kognisia.Co 

Peran Jokowi Memuluskan Megaproyek Bandara Kulon Progo

Reporter: Mufti Sholih | 06 Desember, 2017


Jokowi mengesahkan sejumlah regulasi demi mempercepat proyek bandara baru internasional Yogyakarta

Angkasa Pura I sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Jokowi, Pemda Kulon Progo, polisi, dan PLN terlibat dalam proses pengusiran warga anti-bandara.

Ponirah berdiri di depan rumahnya di Desa Glagah. Ia terdiam sembari meratapi nasib rumahnya yang akan digusur buat pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) alias bandara baru Kulon Progo.

“Saya bangun dari nol kamar demi kamar bersama suami saya. Saya enggak bisa komentar banyak, apa pun yang terjadi akan tetap saya pertahankan,” kata Ponirah kepada Tirto, Senin lalu.

Ponirah adalah satu di antara 250-an warga yang bertahan menantang pembangunan bandara. Ia menyebut PT Angkasa Pura I, BUMN pelaksana proyek dan operator bandara, tak pernah menawari apa pun termasuk soal nilai jual rumahnya. Ia bilang belum menerima surat peringatan dari perusahaan pelat merah tersebut.

Meski rumah lain di sekitar kediaman Ponirah sudah rata tanah, tetapi alat-alat berat tak bergerak menyisir ke rumah Ponirah saat Senin pagi. Ponirah bertahan di rumah bersama para aktivis yang mengelilinginya dalam aksi solidaritas Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo.

Sebelas bulan lalu, tepatnya 27 Januari 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek Bandara Kulon Progo dalam acara peletakan batu pertama di Desa Jangkaran, berjarak 10-an menit dengan sepeda motor dari Desa Glagah tempat Ponirah bermukim. Pemerintahan Jokowi memperlakukan proyek yang diretas sejak 2012 ini sebagai satu dari 248 "Proyek Strategis Nasional" yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden 58 tahun 2017.

Bandara ini direncanakan berdiri di lahan seluar 587 hektare, mengubah ruang hidup di 5 desa: Glagah, Kebonrejo, Jangkaran, Palihan, dan Sindutan. 

Saat Jokowi berpidato, terdapat warga penolak bandara. Warga keberatan lantaran pembangunan proyek itu menggusur mata pencaharian. Nurani warga tak didengarkan Jokowi.

Setahun sebelumnya, Aryadi Subagyo, humas kantor proyek bandara, mengklaim bahwa Yogyakarta membutuhkan "bandara baru yang layak guna." Alasannya, kapasitas Bandara Adisutjipto sudah seret menampung penumpang.

"Sangat mendesak kebutuhan bandara baru, pesawat sering diputar-putar dulu sebelum mendarat," ujarnya.

Dibangun di Kawasan Rawan Bencana

Namun, proyek bandara ini berada di lokasi rawan bencana. Kecamatan Temon, lokasi proyek, tepat di kawasan pantai selatan Pulau Jawa di antara lempeng Australia dan Eurasia, sehingga subduksi dua lempeng ini berpotensi memicu gempa dan tsunami.

Potensi bencana ini diakui oleh PT Angkasa Pura I dalam fora diskusi “Mengungkap dan Menghitung Potensi Bahaya Gempa Bumi-Tsunami di Bandara Kulon Progo dan Metode Mitigasinya” pada 29 Agustus 2017. 

“Kecepatan tsunami maksimum adalah 8 meter/detik. Di dalam kawasan calon bandara, kecepatan tsunami rata-rata 4 meter/detik. Di sebelah utara bandara, kecepatan tsunami sangat rendah: 1-2 meter/detik. Rendahnya kecepatan tsunami karena tingginya nilai kekasaran permukaan (roughness) di daerah tersebut,” tulis hasil fora diskusi tersebut.

Nyatanya, hasil studi ini tak membuat rencana pembangunan terhenti. 

Presiden Jokowi tancap gas dan memerintahkan bawahannya untuk mempercepat proyek tersebut. Pada 23 Oktober 2017, Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasioan Bandar Udara di Kabupaten Kulon Progo.

Sepekan setelah peraturan ini dirilis, Jokowi menunjuk Angkasa Pura I menjadi pelaksana pembangunan dan operator bandara Kulon Progo. Pimpinan proyek PT Angkasa Pura I, R. Sujiastono, meminta warga mengosongkan tanah dengan alasan perusahaan sudah mengeluarkan analisis mengenai dampak lingkungan sejak 23 Oktober 2017.


Peran Jokowi Memuluskan Megaproyek Bandara Kulon Progo

Berlindung di Balik Regulasi

Warga bergeming. Mereka tetap menolak pergi meski balatentara dilibatkan dalam proses penggusuran. Bagaimana regulasi pengadaan tanah untuk pembangunan? Apakah warga terpaksa merelakan ruang hidupnya diserahkan mereka demi pembangunan yang dianggap "strategis nasional"?

Siti Rakhma Mary Herwati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menerangkan sikap warga tak bisa disalahkan. Persoalan konflik lahan di Kulon Progo tak bisa dilepaskan dari duduk perkara perencanaan pembangunan bandara yang tak menuruti Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Rakhma mengatakan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, "hendaknya membicarakan dulu setiap proyek infrastruktur dengan masyarakat" yang akan kena dampak. Dalam kasus pembangunan Bandara Kulon Progo, Rakhma menyebut pemerintah dan pelaksana proyek memutuskan secara sepihak, yang berbuntut penggusuran.

Dalam UU Pengadaan Tanah, kata Rakhma, semua proyek harus lewat perencanaan yang matang. “Yaitu melalui musyawarah sampai benar-benar ada kesepakatan,” ujarnya.

Dalam salah satu pasal dari regulasi ini menyebutkan bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum "memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.”

Rakhma berkata masyarakat Kulon Progo berhak diajak bicara sebagai pemilik lahan dan warga terdampak langsung dari proyek tersebut. Pemerintah, katanya, tak bisa dengan sewenang-wenang mencabut kepemilikan lahan dari masyarakat.

“Perampasan hak atas tanah dengan dalih sudah dikonsinyasi adalah pelanggaran HAM,” kata Rakhma.

Tetapi pemerintah jalan terus. Bahkan Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan nomor 58 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, yang menyebut Bandara Internasional Kulon Progo menjadi salah satu proyek strategis nasional dan dikuatkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2017.

Menurut Rakhma, kehadiran perpres ini berpotensi "semakin membikin konflik lahan berkembang di sejumlah daerah." Tak hanya di Yogyakarta, proyek-proyek infrastruktur Jokowi merentang ke sejumlah daerah di seluruh Indonesia, dari Sumatera hingga Papua, dari Jawa hingga Sulawesi. 

“Presiden menjadikan infrastruktur sebagai proyek strategisnya. Tapi untuk kepentingan siapa?” kata Rakhma.

Gito, seorang warga dari Desa Palihan, berkata "tidak akan pergi dari tanah dan rumahnya." Ia tak peduli bahkan jika Angkasa Pura I bersikeras membangun proyek di areal sekitar lahannya. 

“Biar lingkungan saya gedung-gedung semua, saya (akan terus) tinggal di antara gedung,” ujarnya.

Gito tak sendiri. Ada 250-an jiwa warga penolak Bandara Kulon Progo, termasuk David Sastro. Bapak dua anak ini meragukan "manfaat ekonomi" yang dijanjikan oleh Angkasa Pura. Ia lebih percaya keluarganya kelak bakal sengsara mengikuti kemauan Angkasa Pura.

David memilih bertahan meski sekarang lahan-lahan di lingkungan sekitar sudah dipatok dan beberapa tetangga sudah angkat kaki dari kediaman mereka.

“Ada tiga kepala keluarga yang sudah meninggalkan rumah,” katanya, menunjukkan rumah-rumah yang sudah tertempel stiker bertanda Angkasa Pura. Stiker macam inilah yang menandakan sertifikat rumah dan tanah tersebut sudah diserahkan kepada Angkasa Pura.

“Dulu mereka tidak mau, tapi karena ada intimidasi, mereka melepas (hak milik sertifikat),” katanya, seraya mengatakan intimidasi mulai menguat setelah ada upaya sosialisasi oleh tim Angkasa Pura.
Upaya Mengusir Warga
Ketua Ombudsman Republik Indonesia dari Yogyakarta, Budi Masturi, mengatakan telah menemukan dugaan maladministrasi dalam kasus konflik lahan di Kulon Progo.

Pertama, dugaan pelanggaran prosedur pengosongan dan pembongkaran rumah oleh Angkasa Pura I, Pemkab Kulon Progo, PLN, dan polisi. Kedua, dugaan keterlibatan aparat keamanan yang menyalahgunakan wewenang. 

“Dugaan maladministrasi yang akan diuji Ombudsman RI dengan mengumpulkan keterangan, penjelasan, dan data lapangan,” kata Budi.

Dalam catatan tim riset Tirto, ada empat pihak yang berperan melakukan dugaan maladministrasi. Pertama, Angkasa Pura I melakukan pengosongan paksa rumah warga saat proses pembayaran belum selesai dengan dalih proses ganti rugi telah "sesuai putusan pengadilan melalui sistem konsinyasi".

Tetapi, dalih itu dibantah oleh warga. Warga penolak bandara mengatakan mekanisme konsinyasi yang diputuskan Pengadilan Negeri Wates tak punya dasar hukum. Alasannya, warga tak pernah menyerahkan tanda bukti kepemilikan tanah dan bangunan, properti mereka tak pernah ditaksir nilainya (appraisal) dan diukur, serta warga tak pernah menghadiri acara sosialisasi atau negosiasi penjualan tanah oleh AP atau pemerintah.

Kedua, peran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo lewat Badan Pertanahan Nasional Kulon Progo dan DIY, yang enggan memberikan berita acara untuk warga. Padahal dokumen berita acara ini akan jadi bukti otentik jika ada selisih antara luas lahan dalam sertifikat dan luas hasil penghitungan ulang BPN. Berita acara ini dipakai prasyarat mengajukan gugatan keberatan terhadap nilai yang ditentukan tim appraisal.

Ketiga adalah polisi yang berperan dalam mengintimidasi warga, termasuk terlibat memutus aliran listrik ke rumah warga. Keempat adalah PLN Daerah Istimewa Yogyakarta yang sepihak mencabut meteran listrik terhadap rumah-rumah warga penolak bandara. 

Dugaan-dugaan ini, kata Budi Masturi, akan diklarifikasi kepada pihak Angkasa Pura I, PLN Yogyakarta, Kapolsek Temon, dan Bupati Kulon Progo.

Masalah-masalah dalam sengketa agraria di lokasi Bandara Kulon Progo "patut dipertimbangkan serius" dalam megaproyek bandara ini, ujar Nizar Zahro, anggota Komisi V DPR. Ada mekanisme keliru dalam proses pembangunan proyek-proyek prestisius Jokowi, tambahnya.

Salah satunya Jokowi tidak memikirkan masalah pembebasan lahan. Menurutnya, masalah ini muncul lantaran pemerintah langsung meloncat ke perencanaan dan pembangunan.

“Karena pemerintah salah konsep: menetapkan Proyek Strategis Nasional tapi belum membebaskan lahan,” kata Nizar.

Nizar menyebut pemerintahan Jokowi "tergesa-gesa" sehingga gerak cepat infrastruktur ala Jokowi bisa mengeram masalah kelak lantaran proyek tersendat-sendat gara-gara penolakan warga. 

Nizar menyarankan Jokowi segera memakai pendekatan negosiasi.  

“Lebih baik menunda, tapi perencanaannya lebih bagus. Bebaskan dulu lahan warga dengan harga wajar,” kata Nizar. 
Sumber: Tirto.Id