Pengantar:
Tanah yang menjadi konflik di daerah Urutsewu, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (Jateng) terletak di antara muara Kali Lukulo Desa Ayamputih di sebelah barat, sampai dengan muara Sungai Wawar Desa Wiromartan. Secara total, daerah yang berkonflik ini memiliki panjang kurang lebih 22,5 km dan lebar 500 meter dari bibir pantai. Warga yang terlibat dalam konflik ini berasal dari beberapa desa sepanjang pantai Kebumen Selatan, yaitu: Desa Ayamputih, Setrojenar, Brecong (Kecamatan Buluspesantren); Desa Entak, Kenoyojayan Ambalresmi, Kaibon Petangkuran, Kaibon, Sumberjati (Kecamatan Ambal); Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan (Kecamatan Mirit).
Kronologi konflik ditampilkan dalam tabel di bawah ini.
Waktu
Peristiwa
Keterangan
Tahun 1830 - 1871
Penataan tanah “Galur Larak”
Pada masa pemerintahan Bupati Ambal R. Poerbonegoro, dilakukan pembagian/penataan tanah dengan sistem “galur larak”, yaitu dengan membagi tanah membujur dari utara ke selatan sampai dengan pantai laut selatan.
Peta Residente Bagelen, 1855, Perpustakaan Nasional melalui Ahmad Nashih Luthfi, 2016
Tahun 1901
Peta Pesisir Urutsewu, Perpustakaan Nasional, 1901, melalui Ahmad Nashih Luthfi pada 2016
Tahun 1910-1913
Bukti Letter C No.296, juga a/n lainnya, telah ada sejak 1901-1913, dokumen dari Hamid mantan Kades Ambalresmi, diakses pada Mei 2013
***
***
Tahun 1920
Blengketan Desa
Penggabungan desa-desa di Urutsewu, beberapa desa (2 – 4 desa) digabung menjadi satu. Hasil blengketan desa ini masih dipakai sampai sekarang.
***
Tahun 1922
Klangsiran tanah I pasca blengketan desa
· Pemetaan dan pengadministrasian tanah pada masing-masing desa hasil blengketan. Meliputi pencatatan tanah milik perorangan, tanah bengkok dan bandha desa, serta penggabungan tanah bengkok desa menjadi satu lokasi dengan cara tukar guling.
· Pada periode ini batas sebelah selatan tanah milik perorangan maupun milik desa sampai dengan pantai laut selatan (banyu asin).
***
Tahun 1925
Redistribusi Tanah Sistim Dodokan
· Orang yang punya hak pilih adalah orang yang punya tanah/sawah,
· Orang yang tak punya tanah, diberi lahan garapan di selatan (blok D.V) urut galur tanah bengkok dan tanah yang ditinggal pemiliknya.
Contoh: tanah milik mbah Kaum Murdjo (Kaibon Petangkuran) diberikan kepada yang tak punya tanah.
Di Setrojenar, tanah pak Mihad sekarang, berasal dari galur bengkok yang diredistribusikan dan dimutasi haknya ke persun wajib pajak dg hasil bumi.
Di Wiromartan, tanah milik mBah Ranu memperoleh dari urut galur bengkok Kades (Bekel) yang diredistribusi.
· Dalam sistem “Dodokan” calon yang memperoleh suara (biting) terbanyak menjadi Kades, sedangkan yang kedua menjadi Carik (Sekdes)
***
Tahun 1930
Runtuhnya Feodalisme Kasunanan Surakarta
· Pesisir Urutsewu disebut sebagai Tlatah Bagelen yang menjadi bagian dari wilayah kasunanan Surakarta dimana sistem feodalisme berakhir. (Ahmad Nashih Luthfi, STPN Press 2016)
***
Tahun 1932
Klangsiran tanah II pasca blengketan desa
· Pemetaan dan pengadministrasian tanah yang dilakukan oleh pejabat yang disebut Mantri Klangsir pada masa penjajahan kolonial Belanda dengan partisipasi petani Urutsewu. Tanah yang di-klangsir berarti dipetakan berdasarkan nilai ekonomi, sehingga menghasilkan kelas-kelas tanah, yaitu blok D I, D II, D III, D IV dan D V.
· Klangsiran atau pemetaan kelas-kelas tanah terutama bertujuan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
· Untuk menandai tanah yang sudah diverifikasi dalam proses klangsiran itu dibuat tanda dengan pal atau patok tanah. Khusus untuk patok yang menandai batas antara desa dibuat lebih besar. Di luar batas ini di-klaim oleh Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai “Tanah Kompeni”, yakni tanah yang berada pada jarak + 150-200 meter dari garis pantai. Hingga kini, pal atau patok penanda itu masih ada. Masyarakat menyebutnya sebagai pal budheg dan terdapat di sepanjang pesisir. Di sebelah utara dari batas patok yang berjarak + 150-200 meter dari garis pantai adalah tanah milik kaum tani di masing-masing desa. Contoh Pal-Budheg: berkode Q222 untuk Desa Setrojenar, Q216 untuk Desa Entak, dan Q215 untuk Desa Kaibon.
· Ihwal keberadaan pal-budheg ini banyak diriwayatkan mbah Karto Mihardjo alias Amad Bambung (Ayamputih) yang pada masa lalu dipercaya memegang setik keluwarga dan terlibat mengikuti Klangsiran tanah pesisir
Pal Budheg: Penanda "Klangsiran" pemetaan kategorisasi kelas tanah dengan patok berkodefikasi Q215 (Desa Kaibon disebut Pal Tanggulasi), Q216 (Desa Entak disebut Pal Keben) dan Q222 (Desa Setrojenar disebut Pal Budeg). Pemetaan ini dilakukan antara 1922-1932 semasa pemerintah kolonial Hindia-Belanda [Foto: Litbang&Media-Center FPPKS]
· Klaim “Tanah Kompeni” tersebut mendapatkan penolakan/perlawanan keras dari warga, dalam bentuk perusakan gudang garam milik Belanda oleh kelompok-kelompok tertentu. Bentuk perlawanan yang lain adalah bahwa masyarakat tetap membuat garam di lokasi “Tanah Kompeni” tersebut serta membuat jaringan pemasaran sendiri yang dipusatkan di Desa Tlogopragoto.
· Fakta bahwa masyarakat tetap menguasai dan memanfaatkan “Tanah Kompeni” adalah bahwa pada masa (disebut Jaman Cirat) itu banyak petani garam. Bahkan warga yang tinggal di daerah utara menyewa sebagian “tanah kompeni” tersebut kepada pemilik tanah yang seurutnya galur, untuk membuat dan memproduksi garam di lokasi pesisir.
***
Tahun 1937
Latihan Tentara Kolonial Belanda
· Pesisir Urutsewu dipakai untuk latihan militer oleh Tentara Belanda. Pada waktu ini belum ada Tentara Nasional Indonesia (TNI), karena TNI berdiri pada 3 Juni 1947. TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesyahkan dengan resmi berdirinya TNI. [sumber:http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html; diakses pada 23/12/2013]
***
Tahun 1942-1945
Latihan Tentara Dai-Nipon Jepang
Latihan tentara Jepang dan Laskar PETA dilakukan di sebelah selatan pal-budheg.
***
1945 – 17 Agustus
Proklamasi Kemerdekaan RI
· Tentara Jepang meninggalkan pesisir Urutsewu
***
Tahun 1945-1949
Jaman Cirat
· Fakta yang menjelaskan industri garam rakyat, sebagaimana testimoni pelaku industri mBah Mangun Sastro dan mBah Sankardi (Kaibon Petangkuran); bahwa pemanfaatan lahan untuk industri garam rakyat mengambil dan memanfaatkan zona di selatan pal tanggulasi Q215.
· Banyak penduduk luar desa Kaibon Petangkuran (Bener Kulon, Sidoluhur, Bener Wetan, dll) menyewa tanah Blok Kisik kepada pemegang hak pemilikan “tanah buntut” (terminologi Wedhi-Kengser) terdekat (utaranya). Sedangkan di desa Setrojenar banyak penyewa dari desa Bocor, Waluyo, menyewa dan memanfaatkan Blok Kisik untuk memproduksi garam.
· Pada tahun 1949, pasar sentra garam di Pasar Thengok (Ambalresmi) dibombardir tentara Sekutu yang menyebabkan surutnya pamor industri garam rakyat di pesisir Urutsewu.
***
Tahun 1956
Dokumen pemilikan tanah pesisir Urutsewu
Dokumen akta jual-beli tanah pesisir Urutsewu, 1956, dari Ahmad Sodjari, diakses 22 April 2011
***
Tahun 1960
Pasca Pengesahan UUPA 1960
· Pendaftaran/sertifikasi tanah rakyat secara massal di Departemen Agraria/Dirjen Agraria, Departemen Dalam Negeri.
· Bukti-bukti : Sertifikat tanah warga dan perjanjian jual-beli yang ditandatangani oleh asisten wedono dan kepala desa, dengan batas sebelah selatan laut/pantai.
***
Tahun 1962
· Tahun dimana mbah Samidja, pejabat Kadus selama 4 periode Kades berturut-turut menuturkan penarikan pajak dengan acuan pethuk, yakni kutipan buku C Desa
***
Tahun 1965 - 1969
Pasca G30S
· Masyarakat takut mengakui jika memiliki sertifikat tanah pemilik sertifikat karena bisa dituduh sebagai anggota/pengikut PKI.
· Masyarakat juga takut untuk mengurus sertifikat
***
Tahun 1975
Masuknya perkebunan tebu “Madukismo”
· Lahan selatan makam Urutsewu (kelas D V) dianggap tidak bertuan, sehingga sewa lahan tidak dibayarkan, tetapi setelah ada masyarakat yang menunjukkan akta jual beli, kemudian perusahaan mau membayar sewa.
***
Tahun 1982
Dislitbang-AD dibangun dan TNI Pinjam tempat ketika latihan
· Selain latihan TNI juga melakukan Uji Coba Senjata Berat
· TNI membuat surat “pinjam tempat ketika latihan” kepada kepala desa setempat. Belakangan “pinjam tempat” tidak lagi dilakukan, dan hanya memberikan surat pemberitahuan ketika latihan.
***
Tahun 1988
Segel (akta) jual-beli tanah pesisir menjelaskan batas laut (banyuasin)
Dokumentasi pribadi, tahun 1988 dari Basiran, diperoleh FPPKS pada 2014
***
Tahun 1997
· Pada 22 Maret 1997, sebanyak 5 anak desa Setrojenar tewas mengenaskan karena memungut peluru bom mortir sisa latihan dan meledak di rumah keluarganya, mayatnya dikuburkan di makam dukuh Godi
***
Tahun 1998 – 2009
TNI “pinjam” Urutsewu ke Pemerintah Kabupaten Kebumen
· TNI juga pernah membuat “kontrak” dengan pemerintah daerah tentang penggunaan tanah pesisir Urutsewu untuk latihan. Hal ini membuktikan (dan masih menghormati) bahwa tanah pesisir Urutsewu benar-benar milik warga.
Maret-April 1998
· Pemetaan tanah untuk area latihan dan ujicoba senjata TNI-AD mulai dari muara Kali Lukulo sampai muara Kali Wawar dengan lebar kurang lebih (k.l) 500 meter dari garis pantai ke utara dan panjang k.l. 22,5 km melintasi pesisir 15 desa di 3 kecamatan.
· Pemetaan dilakukan secara sepihak oleh anggota TNI yaitu Serma Hartono, NRP : 549021; kemudian dimintakan tanda tangan kepada Kepala Desa.
· Istilah yang dipakai untuk menamai area lapangan tembak dalam peta tersebut adalah “Tanah TNI-AD”, hal ini menegaskan bahwa TNI telah mencoba melakukan klaim sepihak atas tanah rakyat.
· Hasil pemetaan dimintakan tandatangan dari Kepala Desa di kawasan Urutsewu, dengan alasan minta ijin penggunaan tanah milik untuk latihan sehingga Kepala Desa bersedia menandatangani. Artinya, tandatangan ini tidak dapat dipakai sebagai bukti mutasi kepemilikan.
· Peta area latihan ini tidak bisa dijadikan dasar/bukti bahwa TNI memiliki tanah tersebut karena pemetaan dilakukan secara sepihak oleh TNI dan bukan instansi yang berwenang, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Tahun 2005
Korban luka dan cacat permanen di bagian tangan dan kaki
Nama Triyono bin Basuki (alm), desa Entak. Memungut peluru mortir sisa latihan dari lahan dan meledak di rumahnya.
Tahun 2006
Desember 2006
Surat Kades Setrojenar Nomor 340/XII/2006 tertanggal 12 Desember 2006 perihal pernyataan resmi Kades Setrojenar tentang tanah Berasengaja
· Surat ini menyatakan bahwa walaupun sudah ada “kesepakatan tidak tertulis” antara warga Desa Setrojenar dengan TNI-AD, yang menyetujui penggunaan tanah “berasengaja” untuk latihan dan ujicoba senjata berat; Pemerintah Desa tetap berhak untuk mengelola kawasan tersebut berdasarkan peraturan yang ada.
· Latar belakang terbitnya surat ini adalah adanya pungutan terhadap pelaku usaha di kawasan pesisir, antara lain petani, pengelola wisata dan penggalian pasir laut, sementara Pemerintah Desa juga merasa berhak untuk mengambil keuntungan ekonomi dari aktifitas yang ada di tanah berasengaja.
· Pengertian tanah Berasengaja (Jw: sengaja di-bera-kan/tidak ditanami) adalah tanah yang sengaja diberakan dan digunakan sebagai ladang penggembalaan ternak kambing, sapi maupun kerbau; dalam idiom lain ini difungsikan sebagai “sabuk hijau” (green-belt) pesisir. Testimoni Kadus 4 zaman, Samidja, menyebut di zona ini ada sisa pohon Dhadhap Jaran yang pada masa lalu pernah dijadikan obyek sasaran tembak peluru mortir dari arah utara sehingga banyak pohon rusak dan binasa.
Tahun 2007
November 2007
Surat Camat Buluspsantren Nomor 621.11/236 tertanggal 10 November 2007 perihal tanah TNI dari hasil musyawarah permasalahan tanah TNI pada 8 November 2007 di pendopo Kecamatan Buluspesantren yang dihadiri oleh Muspika, Kodim 0709/Kebumen, Sidam IV Purworejo, Dislitbang-AD Buluspesantren, Kepala Desa Ayamputih, Setrojenar dan Brecong, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) 3 desa, mantan Kades (2 desa), dan warga masyarakat 3 desa.
· Pada poin 5 surat ini menyatakan bahwa TNI tidak akan mengklaim tanah rakyat kecuali yang 500 m dari bibir pantai. Hal ini bermasalah, karena dalam interval 500 meter dari bibir pantai tersebut terdapat tanah rakyat yang merupakan “tanah pemajekan” sebagaimana tertera di Buku C Desa dan memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
13 Desember 2007
· Aksi audiensi ke DPRD Kebumen dan menyertakan berbagai pihak, termasuk BPN
· Berdasarkan kesaksian Agus Suprapto, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen yang pernah melihat dokumen peta tanah pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, tidak ada tanah Hankam di Urutsewu. Hal ini sesuai dengan pernyataan BPN Kebumen pada Audiensi dengan DPRD Kabupaten Kebumen, 13 Desember 2007; bahwa sampai sekarang tidak ada tanah TNI di Urutsewu dan TNI belum pernah mengajukan permohonan ke BPN.
· Menurut kesaksian Sugeng, Paryono, dan Nur Hidayat (dari Setrojenar), Musyawarah 8 Desember 2007 pihak Dislitbang-AD hanya mensosialisasikan bahwa “menurut Undang-Undang (UU) yang ada, di sepanjang pantai di seluruh Indonesia adalah tanah Negara atau tanah Hankam,” tanpa menyebut UU mana yang mengaturnya. Ini adalah pembodohan dan kebohongan publik. Yang jelas, tidak semua pemilik tanah dalam zona 500 meter dari garis pantai dilibatkan dalam musyawarah ini; dan sampai sekarang belum sekali pun tercapai kata sepakat dari para pemilik tanah.
Tahun 2007
Pelebaran klaim “Tanah TNI-AD” dari 500 meter, 750 meter, menjadi 1.000 meter dari garis pantai.
· Pada saat jelang penentuan dan penetapan tras jalan dan proses pembebasan tanah untuk infrastruktur Jalan Lintas Selatan Selatan (JLSS), klaim “Tanah TNI” berkembang, dari radius 500 meter menjadi 1.000 meter dari garis pantai, sehingga TNI (Kodam IV Diponegoro) mempunyai alasan (membuat dalih) untuk meminta ganti rugi (surat Gubernur Jateng kepada Pangdam IV Diponegoro, tgl 5 Oktober 2007, perihal Permohonan ulang aset pengganti tanah TNI AD dalam pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Pulau Jawa)
· Pelebaran/perluasan klaim tersebut memicu perlawanan keras dan terbuka dari masyarakat dalam bentuk pencabutan pathok “radius 1.000 m”, dan pasca pencabutan muncul ancaman dari Panglima Kodam IV Diponegoro yang intinya: “akan dilakukan pematokan ulang dan barangsiapa yang merusak patok TNI akan diambil tindakan tegas”.
· Klaim 1.000 meter dari garis pantai ternyata diakomodir dalam Draft Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dipaparkan di DPRD Kabupaten Kebumen pada 13 Desember 2007 dengan menyebutkan rancangan penetapan kawasan Hankam/TNI 1.000 meter kali 22,5 kilometer. Juga bunyi pasal terkait “di kawasan Hankam tidak boleh ada kegiatan lain selain kegiatan pertahanan keamanan”.
Tahun 2008
Korban luka
2 orang pemuda Desa Entak terkena pecahan mortir dari latihan tentara, mortir meledak di lahan saat keduanya tengah bekerja merawat tanaman.
Kodam IV Diponegoro menyetujui penambangan pasir besi.
· Surat Kodam IV Diponegoro, kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC), Nomor : B/1461/IX/2008, tanggal 25 September 2008, tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah TNI AD di Kecamatan Mirit untuk Penambangan Pasir Besi.
· Berdasarkan surat ini nampak jelas bahwa TNI nyata-nyata telah melakukan klaim sepihak atas tanah pesisir Urutsewu, sekaligus telah melakukan kegiatan bisnis yang jelas-jelas tidak boleh dan/atau dilarang dilakukan oleh TNI
· Klaim sepihak TNI-AD menyebut luasan 317,48 hektar tanah di pesisir Mirit sebagai “tanah TNI-AD” yang juga diprotes warga melalui FMMS
Tahun 2008
Izin eksplorasi pasir besi diberikan oleh pemerintah kepada PT MNC
· Desa-desa yang termasuk ke dalam area izin eksplorasi adalah Mirit Petikusan, Mirit, Tlogodepok, Tlogopragoto, Lembupurwo, dan Wiromartan. Dalam sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) para pamong desa yang hadir menolak kehadiran perusahaan tambang. Hanya Desa Wiromartan, melalui Kepala Desanya, yang mendukung rencana penambangan sepanjang menguntungkan masyarakat setempat.
· Salah seorang komisaris PT MNC adalah pensiunan TNI-AD (Mayjen. Purn. Rianzi Zulidar, SH, MSc); sementara direkturnya (kemungkinan) adalah mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN).
· Ijin ini diterbitkan meskipun Perda Tata Ruang yang berlaku pada saat itu belum menetapkan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan artinya ijin ini harus dibatalkan demi hukum.
November 2008
· Korban luka akibat ledakan peluru mortir sisa latihan, Paryanto, 15 th, pemuda desa Entak. Dibawa ke Puskesmas Ambal dan pada 28 November 2008 dirujuk ke RSUD Kebumen dan dirawat 3 hari (Senin - Kamis) dr Adi P
***
Tahun 2009
Februari 2009
Gapura perlawanan
· Pemuda Desa Setrojenar (Buluspesantren) sejak awal bulan membangun gapura wisata pantai tapi pada pertengahan bulan (75%) dilarang dilanjutkan oleh tentara.
· Jumat, 20 Februari, digelar “rakor” di kantor Camat diikuti 6 wali tani dengan komandan Dislitbang dan banyak aparat TNI, Polisi dan Pol PP; tanpa menghasilkan titik temu.
· Selasa, 24 Februari, hambatan ini dimusyawarahkan di mushola Dukuh Godi dengan berbagai elemen desa (Pemdes, BPD, Pemuda, Muslimat, dll) dan menghasilkan putusan tetap melanjutkan pembangunan gapura untuk memajukan pariwisata rakyat; munculnya wacana menolak kawasan militer demi pemajuan pertanian dan pariwisata.
Rabu 22 April 2009
Peresmian gapura wisata pantai dengan mujahadah diikuti oleh warga
14 Mei 2009
· Kamis, 14 Mei 2009, 2.500 massa FPPKS melakukan aksi menolak kawasan Hankam di Urutsewu, aksi berlangsung di Kebumen.
· Perwakilan massa diterima Bupati Nashirudin al Mansur dan jajaran Muspida, Kapolres Kebumen AKBP Drs Ahmad Haydar MM, Komandan Kodim 0709 Letkol Inf Sidhi Purnomo, Ketua DPRD H Probo Indartono SE MSi. serta Kepala Perwakilan Dislitbang TNI AD Mayor Inf Kusmayadi.
· Statemen Bupati: Persoalan antara warga dan TNI tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, melainkan harus diselesaikan sampai tingkat pusat. Bupati berjanji akan membentuk tim untuk menyelesaikan kasus tersebut
***
Tahun 2011
Januari 2011
Ijin eksploitasi (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) diberikan kepada PT Mitra Niagatama Cemerlang (MNC)
· Pemerintah memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MNC selama 10 tahun tanpa sosialisasi. Dalam surat izin produksi, dinyatakan bahwa luasan lahan yang akan ditambang adalah 591,07 ha, dengan 317,48 ha diantaranya adalah tanah milik TNI AD.
· Ijin ini diterbitkan meskipun Perda Tata Ruang yang berlaku pada saat itu belum menetapkan kawasan urutsewu sebagai kawasan pertambangan, artinya ijin ini harus dibatalkan demi hukum.
23 Maret 2011
· Aksi “pisowanan agung” massa FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) dan FMMS (Forum Masyarakat Mirit Selatan) di pendopo Rumdin Bupati Kebumen, dengan tuntutan tolak latihan TNI dan cabut ijin tambang pasir besi
Senin, 11 April 2011
Warga menolak latihan uji coba senjata TNI AD
· Aksi massa menolak ujicoba senjata berat, mengepung DislitbangAD dan memblokade pasokan konsumsi tentara
· Pembuatan blokade di beberapa titik/ruas jalan Desa Setrojenar
Sabtu, 16 April 2011
Tragedi Setrojenar
· Penolakan warga di Sabtu pagi ditunjukkan dengan aksi ziarah ke makam desa, pada makam 5 korban anak yang meninggal medio 1997 karena ledakan bom mortir sisa latihan TNI. Penolakan juga dilakukan dengan membuat blokade dari pohon-pohon yang dilintangkan di jalan.
· Aksi aparat TNI-AD membongkar blokade yang dibuat oleh warga. Melihat blokadenya dibongkar TNI-AD, warga kembali memblokade jalan dengan kayu, merobohkan gerbang gapura TNI AD, dan melempari gudang tampungan peluru bekas yang sudah lama tidak terpakai dan dibangun diatas tanah milik warga.
· Peristiwa ini direspons dengan penyerangan bersenjata oleh TNI dari Kesatuan Yonif-403/WP ke arah warga. Tentara mengejar, menangkap, menembak dan memukuli banyak warga.
· Kejadian ini diikuti dengan penangkapan 6 petani dikriminaliasasi (4 orang dengan pasal pengrusakan dan 2 orang dengan pasal penganiayaan), 13 orang korban luka-luka, rawat inap di RSUD, 6 orang diantaranya luka akibat tembakan peluru karet, dan di dalam tubuh seorang petani lainnya bersarang peluru karet dan timah;
· Korban barang 12 sepeda motor milik warga dirusak permanen dan disita. Termasuk beberapa barang, seperti handphone, kamera, dan data digital dirampas secara paksa oleh tentara di lapangan.
· Kriminalisasi juga menimpa AP yang dilaporkan Kodim ke Polres Kebumen dengan sangkaan “menghina institusi TNI” karena berorasi dongeng anjing pada aksi di DPRD sebelumnya. Sangkaan ini kemudian bekembang jadi “merongrong kekuasaan umum” dalam pemanggilan kedua.
Minggu 17 April 2011
Para korban dimintai keterangan oleh Denpom Jawa Tengah
· Aparat Detasemen Polisi Militer meminta keterangan para korban yang menjalani rawat-inap di RSUD Kebumen, namun ada 1 korban yang bukan warga Urutsewu dijanjikan wawancara hari Senin namun tak pernah terjadi interview setelah itu
28 April 2011
28 April 2011
· Penjelasan media soal status tanah Urutsewu sebagai milik TNI AD c.q Kodam IV/Diponegoro, bukti kepemilikan SHP No. 04 Tahun 1994, luas tanah adalah ± 20.290 m², luas bangunan adalah 2.593 m², dalam kondisi 70 % dan penggunaannya untuk laboratorium II Dislitbangad. (kompasiana.com/matahari911satu/5500bacea333115373511b62/fakta-dan-bukti-kepemilikan-tanah-tni-ad-di-kebumen)
· Ditulis oleh anonimus pada tahun 2011 ini dan Diperbarui: 26 Juni 2015
· Dimungkinkan baru didaftarkan ke DirJen KN dan masuk Daftar Inventarisasi Tanah asset Kodam IV/Diponegoro dengan No. Reg. 30709034 pada tahun 2011 baru didaftarkan
29 April 2011
· Sertivikasi lahan Urutsewu seluas 1.150 Ha oleh TNI-AD melalui Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Mulhim Asyrof dalam Inventarisasi Kekayaan Negara (IKN) dengan nomor registrasi 30709034 dalam surat bernomor S-825/KN/2011.
· Surat itu berisi tentang penelusuran data dokumen tempat latihan uji coba senjata TNI AD di Urut Sewu, yang dibuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bertanggal 29 April 2011.
”Dari dahulu, lahan tersebut memang sudah dijadikan tempat latihan TNI,” Mulhim Arsyof.
· Surat itu juga menjelaskan, lahan Urut Sewu diperoleh dari peninggalan tentara KNIL tahun 1949. Kawasan yang membentang 22,5 kilometer dari Sungai Wawar sampai Sungai Luk Ulo sepanjang 500 meter dari bibir pantai tersebut kemudian menjadi barang milik negara karena telah terdaftar di IKN
· Surat itu juga menjelaskan, lahan Urut Sewu diperoleh dari peninggalan tentara KNIL tahun 1949. Kawasan yang membentang 22,5 kilometer dari Sungai Wawar sampai Sungai Luk Ulo sepanjang 500 meter dari bibir pantai tersebut kemudian menjadi barang milik negara karena telah terdaftar di IKN
[https://internasional.kompas.com/read/2011/09/19/03091089/tni.sertifikatkan.lahan.urut.sewu. Diakses 2 Januari 2012]
Mei 2011
TNI mencabut persetujuan penambangan pasir besi
· Berdasarkan surat dari Kodam IV Diponegoro, kepada Direktur PT. Niagatama Cemerlang, No : B/6644/2011, Tanggal: 19 April 2011, tentang: pemberitahuan, disampaikan bahwa PT Mitra Niagatama Cemerlang tidak diijinkan (oleh TNI) untuk melanjutkan survey lapangan, mengurus ijin pertambangan pasir besi di Kecamatan Mirit.
· Surat ini merupakan mekanisme “cuci tangan” yang dilakukan oleh TNI setelah mendapatkan penolakan keras dari warga. Tetapi terbitnya surat ini sekaligus menegaskan bahwa TNI benar-benar pernah memberikan ijin kepada PT MNC untuk menambang pasir besi alias terbukti melakukan kegiatan bisnis.
10 November 2011
· Uji-coba senjata jenis meriam 57 RBS sebanyak 7 unit, dengan luncuran arah tembakan ke timur sejauh 20-25 Km.
· Latihan simulasi pesawat
· Uji-coba senjata jenis meriam 57 RBS sebanyak 7 unit, dengan luncuran arah tembakan ke timur sejauh 20-25 Km.
· Latihan simulasi pesawat
Tahun 2012
Aksi warga menolak pengesahan Perda RTRW Kab. Kebumen yang menjadikan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan pasir besi dan latihan dan uji coba senjata berat
· Penolakan dari masyarakat sangat massif, tetapi sama sekali tidak dihiraukan, baik oleh Pemerintah (Pemkab) maupun DPRD
· Perta RTRW menetapkan kawasan Urutsewu sebagai kawasan pertambangan pasir besi, latihan dan uji coba senjata berat, sekaligus sebagai kawasan pertanian dan pariwisata.
· Tuntutan masyarakat adalah “jadikan Urutsewu hanya sebagai kawasan pertanian dan pariwisata rakyat”
3 Maret 2012
· Pada 3 Maret 2012 muncul wacana pemindahan lokasi latihan TNI-AD ke Puslatpur Baturaja, Sumatera Selatan saat Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhlim Asyrof berada di Magelang.
· Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen menyambut baik alternatif penyelesaian sengketa tanah antara TNI dengan warga Urut Sewu daripada memaksakan latihan perang di wilayah yang masih menjadi sengketa dengan masyarakat.
· Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Muhlim Asyrof menyatakan TNI tidak akan pernah mengambil tanah milik rakyat di kawasan pantai Urutsewu untuk latihan militer. Di kawasan pantai tersebut, ada tanah yang namanya brasengaja yakni tanah hampir seperti bengkok.
http://regional.kompas.com/read/2012/03/08/15042873/Sambut.Baik.Wacana.Pemindahan.Latihan.Perang diakses melalui
https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/304 pada April 2012)
16 April 2012
· Peringatan 1 Tahun Tragedi Setrojenar dengan menggelar mujahadah di lapangan desa.
Mei 2012
Warga mengusir PT MNC dari Kecamatan Mirit
· Dengan kekuatan massa warga berhasil menghentikan operasional dan mengusir PT MNC di Kecamatan Mirit, namun hingga saat ini ijin Pertambangan (IUP) belum dicabut.
***
Tahun 2013
Februari 2013
· Surat Kemensetneg kepada KASAD sebagai respons atas aduan masyarakat Urutsewu kepada Presiden RI tentang Latbak TNI
Dokumentai FPPKS, 2013
16 April 2013
Peringatan 2 Tahun Tragedi Setrojenar
· Peringatan digelar di lapangan desa Setrojenar dengan mujahadah
November 2013
Perda RTRW jadi legitimasi pemagaran
· Pembangunan pagar oleh TNI-AD mulai dilakukan di Desa Tlogodepok Mirit, dan mendapat protes warga melalui aksi
· Perda No. 23 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kebumen dijadikan dalih pesisir sebagai asset negara oleh Dan Kodim 0709/Kebumen, Letkol Inf Dany Rakca Andalasawan
Desember 2013
Pemagaran tanah rakyat pada jarak 500 meter dari garis pantai di pesisir Urutsewu
· Pada Desember 2013, pemagaran oleh TNI-AD sudah merambah 2 desa di Kecamatan Mirit, yaitu Desa Tlogodepok dan Mirit Petikusan.
Pemagaran ini telah memicu aksi penolakan keras dari masyarakat, tetapi tetap dilanjutkan oleh TNI.
Tahun 2014
16 April 2016
· Peringatan 3 Tahun Tragedi Setrojenar dimeriahkan dengan kirab budaya Esbumus (Solidaritas Budaya untuk Masyarakat Urutsewu)
· Peringatan diwarnai dengan larangan masuk bagi warga desa lain oleh komandan Kodim 0709/Kebumen, Letkol. Inf. Dany Rakca Andalasawan.
11 Februari 2014
Pertemuan dengan jajaran Pemerintahan Kabupaten Kebumen.
· Warga diwakili oleh empat Kepala Desa, yaitu: Widodo Sunu Nugroho (Wiromartan), Bagus Wirawan (Lembupurwo), Supardi (Mirit), dan Mukhlisin (Kaibon Petangkuran). Pihak pemerintah Kabupaten Kebumen diwakili oleh Buyar Winarso (Bupati), Adi Pandoyo (Sekda), Frans Haedar (Asisten I), Kejaksaan, dan para Kepala Dinas.
Hasil pertemuan ini adalah:
1. Bupati menjelaskan bahwa dia sudah berusaha berkomunikasi dengan berbagai pihak petinggi TNI, ketua DPR RI, dan lain-lain, baik secara formal maupun nonformal, tetapi belum membuahkan hasil
2. Bupati sebenarnya menginginkan agar status tanah diselesaikan dulu sebelum melakukan pemagaran, dan Bupati menyatakan bingung bagaimana cara menghentikan pemagaran
3. Bupati mengakui tidak mendapatkan surat resmi/permintaan ijin terkait pemagaran di Urutsewu
4. Bupati menjanjikan untuk mengadakan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah untuk memecahkan persoalan ini, dan berjanji akan memberi kabar. Namun hingga 10 April 2014 belum ada informasi apapun.
Kesimpulan pertemuan:
1. Tidak terdapat sejengkal pun tanah negara di pesisir Urutsewu.
2. Sejak dahulu hingga sekarang masyarakat tetap memanfaatkan tanah pesisir Urutsewu
3. TNI terbukti melakukan kegiatan bisnis, yaitu dengan adanya izin penambangan pasir besi kepada PT MNC, dan adanya pungutan terhadap petani dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir Urutsewu
4. Pemagaran dilakukan di atas tanah milik masyarakat tanpa izin dan tanpa dasar yang kuat.
***
Tahun 2015
16 April 2015
· Peringatan 4 Tahun Tragedi Setrojenar dengan menggelar mujahadah di lapangan desa
30 Juli 2015
Protes pemagaran Lembupurwo dipukul tentara
· Pemaksaan pembangunan pagar yang menerjang tanah-tanah pemajekan milik rakyat diprotes sejak awal sebelumnya, 2013, yakni di desa Tlogopragoto dan Tlogodepok.
22 Agustus 2015
Tentara brutal di lokasi pemagaran Wiromartan
· Protes warga atas –pemaksaan- pemagaran pesisir Desa Wiromartan juga dipukul tentara, 30 orang jadi korban kebrutalan termasuk (Siti Rochaini) perempuan hamil
Dokumentasi FPPKS, 2015
· Diantara korban kebrutalan militer, ada Widodo Sunu Nugroho yang bertindak sebagai aparat pemerintah (Kades Wiromartan, Mirit) akan tetapi terhadap Kades pun tentara main pukul menyebabkan Kades terluka dan pingsan.
· Hal serupa berlaku untuk Muhlisin Kades Kaibon Petangkuran (Ambal) yang bersolidaritas pada aksi penolakan pagar yang diburu dan dianiaya tentara di 200 meter sebelah utara lokasi pagar
· Catatan tambahan untuk insiden Wiromartan ini adalah bahwa semua awak media, sekitar 5-6 wartawan; disandera di warung di sisi Jl. Daendels dan dilarang meliput ke lokasi mana terjadi kekerasan oleh tentara.
Data Korban lihat https://bumisetrojenar.blogspot.com/2015/08/kronologi-serangan-tentara-ke-petani.html
14 September 2015
Aksi Massa di Kabupaten
· Aksi dengan tuntutan menolak pemagaran di pendopo Bupati Kebumen berlangsung hingga malam, tanpa kepastian hasil
· 7 Kades menunjukkan bukti-bukti pemilikan tanah warganya namun dari TNI tak diminta apa-apa, mediasi yang adil tak terjadi
Dokumentasi Litbang & Media-Center FPPKS, 2015
***
Tahun 2016
16 April 2016
· Peringatan 5 Tahun Tragedi Setrojenar dengan menggelar mujahadah di lapangan desa.
14 September 2016
· Latihan TNI-AD menimbulkan korban di lapangan
· Korban nama Bedor, desa Entak (Ambal), terkena serpih ledakan mortir di lahan. Semula dibawa ke Puskesmas Ambal lalu dirujuk ke RSUD Kebumen dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Magelang
Pecahan bom mortir di lokasi lahan petani yang serpihannya melukai Bedor [Foto: Dok.
***
Tahun 2017
16 April 2017
· Peringatan 6 Tahun Tragedi Setrojenar dengan menggelar mujahadah di lapangan desa.
14 September 2017
Temuan peluru mortir di lahan Bengkok Kaur Umum Desa Kaibon Petangkuran oleh warga, didokumentasi oleh Methilda (Atmajaya) Yogya, mahasiswa yang tengah melakukan riset skripsi.
Temuan bom mortir di lahan bengkok Kaur Umum desa Kaibon Petangkuran [Foto: Dok.
***
Tahun 2018
16 April 2018
· Peringatan 7 Tahun Tragedi Setrojenar dengan menggelar mujahadah di lapangan desa, dihadiri Kepala Kesbangpol Linmas Kebumen Nurtakwa Setyabudi, Camat Suis Idawati dan Kasie Trantib Kecamatan Buluspsantren
25 Juni 2018
· Diskusi Mediator Prof. Indra Bastian, Ketua Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada; anggota “Tim Independen” yang memaparkan naskah akademiknya “Praktik Cerdas Mediasi Konflik SDA” dengan studi kasus konflik Urut Sewu Kebumen.
[http://www.conflictresolutionunit.id/warta-mutakhir/20180821/penguasaan-konteks-sda-dalam-penyelesaian-konflik-urut-sewu.html]
2 Desember 2018
· Musyawarah penolakan revisi sertivikat hasil program PTSL (pendataan tanah sistematis dan langsung) di Entak Ambal, aksi penolakan serupa telah ditunjukkan sebelumnya di Balai Desa
· Penolakan panitia terhadap revisi sertivikat (yang tak sesuai dengan C Desa) dilakukan dengan menolak tanda-tangan hasil revisinya.
· Penolakan warga juga dilakukan atas -pemaksaan- pemagaran oleh TNI-AD di tanah “pemajekan”, tetapi pada intinya, TNI memang bersikukuh memagarnya.
***
Tahun 2019
16 April 2019
· Peringatan 8 Tahun Tragedi Setrojenar, bertepatan dengan “hari tenang” menjelang Pilgub Jateng, ada himbauan dari intel Kodim dan Polres Kebumen untuk tidak mengadakan peringatan di lapangan Dislitbang-AD.
· Hasil musyawarah tetap mengadakan di lokasi biasanya, karena bersifat rutin dan berupa doa bersama mujahadah
· Peringatan juga dihadiri Camat, Polsek Buluspesantren dan Ketua TAPUK.
Kamis, 11 Juli 2019
· Dislitbang-AD gelar pertemuan (undangan tertanggal 9 Juli 2019) dengan perwakilan warga tetapi kebutuhannya hanya untuk sosialisasi pemagaran yang jelas-jelas ditolak.
· Hadir 3 Kepala Desa terdampak beserta perwakilan warga, Camat, Dandim, BPN, dan Polsek. Pertemuan menghasilkan kesepakatan Dandim akan memfasilitasi semua pihak untuk menghadap Bupati pada Jumat.
· Pada hari yang sama, petani berunjuk-rasa menolak pemagaran
FPPKS dan USB menyurati Ombudsman RI
· Perihal aduan penyerobotan dan pemagaran lahan oleh TNI di wilayah pesisir Urutsewu Kebumen selatan (Buluspesantren, Ambal, Mirit)
Jumat, 12 Juli 2019
· Audiensi di Rumah Dinas Bupati, hadir Dandim 0709/Kebumen Letkol Inf. Zamril Philiang berserta jajarannya, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, KaBag Hukum Ira Puspitasari; tanpa titik temu (deadlock).
· Dandim Letkol Inf Zamril Philiang menegaskan pemagaran akan tetap dilaksanakan, dengan dalih melanjutkan program pemagaran sebelumnya. Kali ini pemagaran dilakukan sepanjang 2,7 Km melintasi desa Setrojenar, Brecong (Buluspesantren) dan desa Entak (Ambal)
Kamis, 18 Juli 2019
· 2 truk pembawa matrial pemagaran melintasi perempatan JLSS dan dihentikan warga Setrojenar,truk berbalik arah ke timur menuju Entak
· Pada malam harinya diketahui para pekerja memulai pekerjaan memasang pagar di desa Entak yang juga mendapat protes warganya.
Jumat, 26 Juli 2019
· Perwakilan petani didampingi Teguh Purnomo menemui Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara yang tengah berkunjung ke NYIA di Kulon Progo
Senin, 29 Juli 2019
· Perwakilan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menegaskan dua hal. Pertama, “Meminta kepada TNI untuk menghentikan sementara pembangunan tembok pembatas sampai permasalahan konflik tanah selesai”.
· Kedua, “Mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Kebumen untuk aktif memfasilitasi penyelesaian konflik tanah tersebut”.
Senin, 9 September 2019
· Ekspresi penolakan pemagaran dilakukan di Brecong dan Setrojenar
· Pemasangan poster-poster protes penolakan pagar diketahui dirusak oknum Dislitbang-AD dikawal oknum TNI, namun warga memasangnya lagi
Aksi Tolak Pagar di JLSS Brecong dan Setrojnar [Foto: Dok. Litbang&Media-Center FPPKS, 2019]
11 September 2019
Tentara brutal di lokasi pemagaran Brecong (Buluspesantren)
· Protes atas pemaksaan pemagaran dibalas tentara dengan pemukulan, menyebabkan 16 korban luka dan mendapat rawat jalan dari dokter di Puskesmas Buluspesantren. Salah satu dari 16 korban terkena peluru karet di bagian pangkal paha kirinya.
· Pergerakan petani pasca kekerasan TNI mendatangi Bupati dan mendesak dihentikannya -pemaksaan- pemagaran tanah pesisir
Aksi petani di lokasi pemagaran desa Brecong yang akhirnya dipukul tentara [Foto: Dok. FPPKS, 2019]
· Pada 11 September FPPKS mengirim surat susulan ke PBNU mengingat subyek konflik agraria kawasan Urutsewu mayoritas adalah warga nadliyin.
· Pasca bentrok di batas timur desa Brecong, tentara masih melanjutkan pemagaran hingga 11 blok beton
Aksi petani di lokasi pemagaran desa Brecong yang akhirnya dipukul tentara [Foto: Dok. FPPKS, 2019]
_____
Kronologi ini disusun berdasarkan:
1. Testimoni para orangtua pelaku sejarah Urutsewu
2. Fakta-fakta lapangan
3. Tanggapan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) terhadap surat Bupati Kebumen No. 590/6774
4. Cahyati, D.D., 2011. Analisis Konflik ekologi Politik di Era Desentralisasi Sumber Daya Alam. Studi Kasus: Konflik Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kabupaten Kebumen (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.
5. Website Tentara Nasional Indonesia: http://www.tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html.
6. Divisi Litbang & Media-Center FPPKS
7. Laman http://bumisetrojenar.blogspot.com/
8. Buku dan berita media
0 comments:
Post a Comment