This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Wednesday, May 20, 2015

Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Jawa Tengah!

- Attakk Empattujuh

 
“Selamatkan Kekayaan Sumber Daya Alam dan Stop Pertambangan Karst di Jawa"

Hari ini 20 Mei 2015 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional kami dari solidaritas masyarakat mendukung penyemalatan sumber daya alam dan selamatkan kawasan karst dari ancaman pertambangan melakukan aksi damai untuk mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penertiban berbagai bentuk perjinan pertambangan dikawasan karst di Jawa Tengah khususnya di Rembang yang hingga saat ini telah memunculkan konflik sosial, intimidasi, teror dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan satuan pengamanan perusahaan yakni PT Semen Indonesia.

Hari ini kita semua dibukakan kembali akan kesadaran bersama akan kesatuan dan kesatuan bangsa untuk melawan penindasan serta kesewenang-wenangan kolonialisasi. Kebangkitan kesadaran bersama inilah yang membuat bangsa Indonesia lepas dari kolonialisasi bangsa asing. Akan tetapi kemerdekaan yang didapatkan Indonesia ternyata tidak secara otomatis mengusir penindasan dan kesewenang-wenangan yang dialami oleh masyarakat luas. 

Justru pasca kemerdekaan muncul bentuk penindasaan-penindasan baru, penindasan yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengumbar hasratnya untuk menguasai kekayaan yang dimiliki Negara Indonesia.

Pada tanggal 20 Mei ini pula bertepatan dengan dilaksanakannya Term of Reference Konsolidasi Masyarakat Sipil Jawa Barat-Jawa Tengah-DIY dan Jawa Timur dengan agenda “Penyusunan Kertas Posisi Bersama terkait GN-SDA untuk Sektor Hutan, Kebun dan Minerba”. GN-SDA (Gerakan Nasional Sumber Daya Alam) merupakan suatu upaya mengembalikan berbagai keyakaan alam di negeri ini semaksimal mungkin dimanfaatkan dan dikelola untuk kesejahteraan rakyat.

Sektor Kehutanan:
 

Sampai saat ini permasalahan sektor kehutanan masih menjadi persoalaan yang belum terselesaikan. Penguasaan ratusan juta hektar luas kawasan hutan, belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan kemakmuran bangsa dengan cara yang adil dan bermartabat. Dari total 41,69 juta hektar lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala kecil dan masyarakat adat. Sementara itu kerusakan hutan, deforestasi terus terjadi dari dari tahun ketahun. Tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menjadi beban langsung yang harus ditanggung oleh 80 juta masyarakat yang hidup dan menggantungkan hidupnya dari hutan.

Buruknya pengawasan menyebabkan negara didera kerugian negara hingga 35 trilyun rupiah per tahun akibat pembalakan liar. Dengan penilikan yang lebih mendalam kajian KPK tahun 2010 mengenai perencanaan kehutanan, mengkonfirmasi persoalan dalam tata laksana pengawasan pelaksanaan penggunaan kawasan hutan. Hasil kajian menemukan bahwa kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi kehilangan penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ini karena (hanya di Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja) ditemukan 1.052 usaha pertambangan dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai.

Sektor Pertambangan dan Minerba:
 

Hasil kajian KPK terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sejak tahun 2011, menyimpulkan adanya sejumlah permasalahan dalam proses implementasi UU Minerba. Setidaknya terdapat sepuluh permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan tugas pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara. Kesepuluh permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem data dan informasi Minerba.
 

2. Penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 

3. Renegosiasi Kontrak (34 Kontrak Karya/KKdan 78 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B).
 

4. Peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil tambang mineral dan batubara.
 

5. Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan.
 

6. Peningkatan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation)
 

7. Pelaksanaan kewajiban pelaporan secara regular.
 

8. Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
 

9. UU minerba mewajibkan dilaksanakannya kegiatan reklamasi dan pascatambang.
 

10. Pengoptimalan penerimaan Negara.

Permasalahan tersebut semakin mengemuka manakala pelaksanaan UU No. 4 tahun 2009 diimplementasikan di daerah. Sejumlah hal mengindikasikan hubungan yang tidak harmonis dalam pengelolaan kegiatan pertambangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak menyampaikan kewajiban pelaporannya kepada pemerintah pusat.Setiap pemberi izin (pusat untuk KK/PKP2B dan Daerah untuk IUP) masing-masing bermain dalam lingkup pengawasannya saja tanpa adanya koordinasi yang baik dalam setiap kegiatan pengawasan, serta aliran data dan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak terjadi secara sistematis dan transparan.

Perjuangan Terus Berlanjut!

Tuesday, May 12, 2015

Dari Pulau Wawonii: Lahan Warga Terampas Tambang, Protes, Berbuah Aniaya dan Penangkapan

Monday, May 11, 2015

Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Pencabutan IUP PT DBM


Siaran Pers: Masyarakat Sipil Desak Pencabutan IUP PT DBM

May 11, 2015 

KPA/Jakarta: Konflik agraria kembali menelan korban kekerasan di Pulau Wawoniii Sulawesi Tenggara. Pada 3 Mei 2015 yang lalu satuan Brimob menyerang Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari serangan tersebut mereka menembak adam (28) dan Malinta (35) pejuang agraria, menganiaya 12 laki-laki, perempuan dan satu orang ibu hamil serta menangkap Muamar (29) dan Hasrudin orang.

Atas kejadian ini maka sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii mengadakan jumpa pers (10/05/2015) di kantor Kontras. Koalisi tersebut menuntut agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas tindak kekerasan yang dilakukan Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari serta mengadili pelaku penembakan pejuang agraria di Wawonii.
 

Dewi Kartika yang juga hadir mewakili Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menuntut pembebasan dan pemulihan nama baik pejuang agraria Muamar (29) yang dikriminalisasi oleh Kepolisian Kendari. Selain itu, Dewi juga menuntut Presiden Jokowi segera membentuk lembaga khusus untuk menyelesaikan konflik agraria dan menjalankan reforma agraria.

Koalisi ini juga menuntut Gubernur Sulawesi mencabut SK. Bupati Nomor:63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya PT Derawan Berjaya Mining (DBM) serta menuntut penghentian segala bentuk pertambangan minerba di pulau-pulau kecil dan di wilayah garapan/pemukiman rakyat.AGP.
Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii
 

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Bina Desa (Bindes), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

http://www.kpa.or.id/?p=5573&preview=true

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Nasional Untuk Rakyat Wawonii


Pernyataan Pers Bersama Koalisi Nasional Untuk Rakyat Wawonii

May 11, 2015 |  

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Aliansi Petani Indonesia (API), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Bina Desa (Bindes), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Bukan Tambang dan Kekerasan, Tapi Keadilan Agraria
untuk Rakyat di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara


Harapan besar rakyat Indonesia, khususnya kaum petani, masyarakat adat, dan rakyat pedesaan terhadap pemerintahan baru, Jokowi-JK yang selama ini digadang-gadang tentang penyelesaian ribuan konflik agraria dan pelaksanaan reforma agraria secara nasional untuk menghadirkan ruang aman rakyat dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan akhirnya menguap. 

Ternyata, faktanya di lapangan ruang aman dan keadilan agraria bagi rakyat hanya tinggal janji dalam teks Nawacita.

Konflik elit politik dalam kekuasaan nasional dan kebijakan pembanguan terkait penguasaan dan pengelolaan SDA semakin menunjukkan bagaimana sesungguhnya wajah penguasa yang dipimpin oleh Jokowi-JK justru semakin menjauh dari janji penyelesaian problem pokok konflik agraria yang semakin kronis dan massif. Problem pokok agraria Tanah Air sama sekali tidak menjadi prioritas utama Presiden Jokowi untuk segera dituntaskan.


Kekerasan berdarah kepada kaum tani kembali terjadi. Pada 3 Mei 2015, tindakan represifitas dan kriminalisasi petani telah dilakukan aparat gabungan Kepolisian Resort Kota Kendari dan Satuan Brimob terhadap warga Desa Polara, Desa Tondonggito, Desa Waturai dan Desa Kekea di Pesisir Pulau Wawonii, Kendari, Sulawesi Tenggara dalam penanganan konflik agraria, yang melibatkan perusahaan tambang PT. Derawan Berjaya Mining (DBM). 


Perusahan DBM adalah perusahan tambang krom yang merupakan bagian dari Grup IGAWARA Industrial Service and Trading PTE LTD. Konflik warga dengan perusahaan tambang ini telah berlangsung sejak tahun 2008 dan hingga kini belum ada penyelesaiannya.

Berdasarkan temuan sementara KPA Wilayah Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Tenggara dan beberapa organisasi yang menangani laporan warga empat desa di Pesisir Pulau Wawoni, sedikitnya ada 14 orang, termasuk ibu-ibu petani yang menjadi korban kekerasan dengan cara brutal. Adapun kekerasannya berupa penembakan, penganiayaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan pada sekitar pukul 04.00 WITA dini hari (3/5). – terlampir daftar korban dan kronologis kejadian.


Tindakan brutal aparat kepolisian dengan unsur Satbrimob yang dikomandoi oleh Kapolda Sulawesi Tenggara, Brigjend Polisi Drs. H. Arkian Lubis dan Kapolresta Kendari AKBP Ilham Saparona dalam penanganan konflik agraria ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Aparat kepolisian telah melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang, merendahkan martabat, dan penghukuman yang kejam yang secara jelas dilarang UUD 1945 dan UU HAM. Kekerasan tersebut juga pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kepolisian RI.


Sebagai institusi, Kapolri harus bertanggung jawab untuk mengusut tuntas bawahannya yang mengabaikan prinsip HAM dan keadilan.
Saat ini langkah cepat penyelamatan lebih kurang 2.000 warga dari daya rusak perusahaan tambang yang terus beroperasi di empat desa Pulau Wawoni harus menjadi prioritas. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara harus segera turun tangan dengan mencabut SK Bupati Konawe Nomor: 63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya pertambangan IUP PT. DBM di areal seluas 10.070 Ha.


Berdasarkan data ESDM, pada tahun 2010 Group DBM mendapatkan sedikitnya empat konsesi tambang Kromit di pulau Wowonii melalui SK No. 23, 24, 25 dan 26 tahun 2010. Keempat SK ini diterbitkan pada tahun dan hari yang sama, yakni pada 5 Januari 2010 dengan total luas 5.686 hektar.


Fakta Pulau Wawoni sebagai pulau kecil dengan luas 867,58 km2 sesungguhnya tidak diprioritaskan bagi pertambangan, sehingga melanggar Pasal 35 huruf i dan k UU No.27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang melarang penambangan pasir dan mineral pada wilayah yang secara teknis, ekologis, sosial dan budaya menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan Masyarakat.


Atas kejadian ini, kami Koalisi Nasional untuk Rakyat Wawonii menuntut:


1] Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengusut tuntas tindak kekerasan sistematis dari Kesatuan Brimob Polda Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari yang telah menembak dan menganiaya petani dan pejuang agraria di Wawonii;


2] Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan penyelidikan dan mengadili aparat negara yang terbukti melakukan penembakan dan penganiayaan terhadap petani dan pejuang agraria di Wawonii;
 

3] Pembebasan dan pemulihan nama baik pejuang agraria Muamar (29 th) dkk yang mengalami tindakan kriminalisasi oleh Kepolisian Kendari;
 

4] Penghentian cara-cara kekerasan, teror dan intimidasi aparat gabungan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dan Polresta Kendari dalam penanganan konflik agraria di Pulau Wawonii;
 

5] Gubernur Sulawesi Tenggara segera mencabut SK. Bupati Nomor:63/2007 yang menjadi dasar beroperasinya pertambangan PT Derawan Berjaya Mining (DBM);
 

6] Hentikan segala bentuk pertambangan minerba di pulau-pulau kecil dan di wilayah garapan/pemukiman rakyat.
 

7] Presiden Jokowi segera membentuk lembaga khusus langsung di bawah Presiden bagi penyelesaian konflik agraria dan menjalankan reforma agraria sebagai wujud kongkrit pengamalan janji politiknya untuk melindungi dan mensejahterakan kaum tani Indonesia.
 

Demikian Pernyataan Pers Bersama ini disampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak.
Jakarta, 10 Mei 2015

KOALISI NASIONAL UNTUK RAKYAT WAWONII



http://www.kpa.or.id/?p=5566&preview=true

Tuesday, May 05, 2015

Lahan Dipagar Tentara, Petani Protes

Selasa, 05 Mei 2015 | 14:47 WIB | Tempo

Warga Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen menolak pemagaran lahan konflik warga Urut Sewu dengan TNI AD, Kamis (14/11) petang. TEMPO/Aris Andrianto

TEMPO.CO, Kebumen - Warga Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, memprotes tindakan TNI AD yang memagar lahan di kawasan Urut Sewu yang melintasi desa mereka, Selasa, 5 Mei 2015. "Sampai saat ini TNI AD tidak memiliki alasan untuk melakukan klaim kepemilikan maupun pemagaran tanah di pesisir Urut Sewu," kata koordinator aksi, Suhud.

Penduduk memasang spanduk berisi penolakan pemagaran itu di jalan pesisir selatan. Spanduk itu antara lain bertuliskan “Aku Wong Tani Menolak Pemagaran”, "Masyarakat Menolak Pemagaran”, “Jokowi Tolong Kami”, “Jangan Ganggu Wong Cilik”.

Juru bicara Urut Sewu Bersatu, Widodo Sunu Nugroho, mengatakan, TNI AD telah mengklaim sepihak tanah pantai seluas 984 hektare itu. Mereka juga mengeluhkan adanya usaha tambang pasir besi oleh PT Mitra Niagatama Cemerlang yang diduga merupakan bisnis TNI.

Tokoh pemuda setempat, Puniyo, menegaskan pihaknya keberatan atas pemagaran itu. Terlebih masyarakat telah mengelola lahan itu untuk pertanian, pariwisata, dan kawasan konservasi. Kawasan itu juga telah dihijaukan dengan cemara laut dan mangrove.

Kepala Desa Lembupurwo, Bagus Wirawan, menyatakan masyarakat setempat sejak awal memang tidak pernah setuju dengan rencana pemagaran tersebut. Terlebih selama ini belum pernah ada sosialisasi terkait dengan pemagaran. “Pada prinsipnya saya mengikuti kehendak masyarakat. Masyarakat menolak dengan keras pemagaran yang dilakukan karena merupakan tanah milik warga dan tanah kemakmuran desa,” katanya.

Belasan petani dari lahan konflik kawasan Urut Sewu Kebumen pernah mendatangi Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Jokowi menyelesaikan sengketa agraria yang sudah puluhan tahun mereka hadapi melawan klaim TNI Angkatan Darat.

Ketua Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan, Seniman, mengatakan mereka meminta agar Jokowi bisa menghentikan proses pengajuan hak pakai tanah oleh TNI terhadap tanah masyarakat di Kecamatan Mirit. "Kami juga meminta penghentian pemagaran tanah yang hingga saat ini masih berlangsung," katanya.

Seniman menambahkan, petani juga menuntut pencabutan izin penambangan pasir besi di wilayah pantai karena bisa merusak lingkungan. Tuntutan lainnya, mereka meminta TNI tidak menjadikan kawasan Urut Sewu sebagai tempat latihan militer dan uji coba senjata berat. "Kami juga meminta Jokowi agar mencabut tanah Urut Sewu dari daftar inventaris tanah aset Kodam IV/Diponegoro," katanya.


ARIS ANDRIANTO

http://www.tempo.co/read/news/2015/05/05/058663665/Lahan-Dipagar-Tentara-Petani-Protes

Pemagaran Pesisir Urutsewu ditolak Petani



Tindakan brutal militer dalam bentuk yang lain, yakni pemagaran pesisir Urutsewu kini mendapat perlawanan rakyat terutama di desa pesisir Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kebumen selatan. 

Puluhan pemuda dan petani pesisir melakukan aksi terkait penolakan pemagaran itu, Senin [4/5]. Beberapa spanduk penolakan dipasang di berbagai titik. Situasinya mirip ketika terjadi penolakan terhadap masuknya tambang pasirbesi di desa sebelahnya, Wiromartan. Pesisir desa Lembupurwo juga masuk dalam areal zona tambang berikut 5 desa pesisir Mirit lainnya.

Di pesisir yang sekaligus diwacanakan sebagai calon areal tambang pasirbesi ini pula muncul klaim fihak militer sebagai pemilik tanah, meski pun berulangkali kenyataan ini diingkari sendiri oleh pejabat militer. Beberapa tahun yang lalu, yakni pada tahun 2011 saat wacana masuknya investor tambang pasirbesi masuk pesisir Mirit; warga menemukan indikasi kuat adanya konspirasi jahat yang mengancam ekologi pesisir. 

Dalam dokumen riset pra Amdal pt. Mitra Niagatama Cemerlang [MNC] disebutkan adanya rekomendasi tanah TNI-AD seluas 318,42 Ha yang direkomendasikan masuk calon zona tambang. Di sisi lain, fihak TNI-AD melakukan klaim atas pesisir Urutsewu sepanjang 22,5 Km mencakup 500 meter dari garis air sepanjang pesisir; sebagai tanah hankam. Padahal dibentang itu jelas-jelas terdata sebagai tanah “pemajegan”, tanah-tanah yang dibayarkan pajaknya oleh petani, bahkan sejak zaman kolonial Hindia-Belanda. Disamping tanah milik petani pesisir, di zona itu juga terdapat tanah banda desa, tanah bengkok, tanah makam dan tanah brasengaja yang merupakan konservasi sabuk hijau pesisir.

Pemuda dan Rakyat Melawan

Pemuda dan rakyat petani pesisir desa Lembupurwo kini benar-benar bangkit diatas kesadaran untuk melindungi dan menyelamatakan pesisir mereka dari ancaman klaim militer dan ancaman lainnya. 

Di desa lainnya bahkan fihak militer yang tetap bersikukuh membenarkan klaimnya atas pesisir Urutsewu, dianalogikan petani setempat sebagai “hama sepaton”. Sebuah idiom budaya yang sama sekali tak enak buat didengar. Perlawanan secara kultural juga tak putus dilakukan petani pesisir Urutsewu yang menolak pemagaran itu.

Pemuda dari berbagai dukuh di Lembupurwo, yakni dukuh Lengkong, Aglik, Mliwis, Pejaten, dan Dukuh tlogogunung; kini melancarkan penolakan pemagaran pesisir di wilayah desa mereka. 

Koordinator aksi tolak pemagaran, Suhud, menegaskan aksi pemuda dan warga bahkan juga ibu-ibu petani desa Lembupurwo merupakan bentuk penolakan dan perlawanan murni rakyat. Tak ada yang memprovokasi sebagaimana acapkali dituduhkan ketika masyarakat berdemo. Hal ini juga ditegaskan oleh tokoh pemuda lainnya, Puniyo, bahwa masyarakat menolak pemagaran pesisir yang dilakukan TNI-AD dengan dalih apa pun. 

Jika fihak TNI-AD tak juga menghentikan tindakan membabi-buta melanjutkan pemagaran sepanjang pesisir, tak habis pikir. Apa yang selanjutnya bakal terjadi di sana. Tindakan pemagaran pesisir ini sendiri, pada kenyataannya justru memprovokasi perlawanan. 

Protes Pemerintah Desa 

Protes dan penolakan atas tindakan pemagaran pesisir Urutsewu juga pernah dilakukan, setidaknya oleh 11 Kepala Desa di kawasan pesisir Urutsewu, dengan cara menghadap dan menyampaikan penolakan ke Bupati. 

Atas protes para Kades ini, Bupati menyatakan tak mengetahui ihwal pemagaran pesisir; juga tidak diberitahu. Sehingga dalam kaitan ini, Bupati merasa tak berwenang untuk menyikapinya. 

Kepala Desa Lembupurwo, Bagus Wirawan, tak bisa bersikap lain kecuali mengikuti kehendak mayoritas warganya dalam menolak pemagaran yang melintasi lahan pertanian dan tanah banda desa juga. 

Di mata masyarakat, persoalan ini tak bisa diserahkan penyelesaiannya kepada pemerintah, sehingga ke depan rakyat harus bertindak sendiri...