This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Sunday, August 23, 2015

AGRA strongly condemned the military attacks against the peasants in Urut Sewu, Kebumen, Central Java, Indonesia

AGRA strongly condemned the military attacks against the peasants in Urut Sewu, Kebumen, Central Java, Indonesia

Jakarta 23 August 2015

We still remember how brutal is Ahok administration in Jakarta. They recently attacked the residents of Kampung Pulo, East Jakarta in a massive eviction on 20 August 2015. Now we witnessed the brutality of military who on 22 August violently attacked the peasants of Urut Sewu village, Kebumen regency, Central Java, as they were demanding the military to stop putting up the fences on the peasants' lands, a step to land grabbing. The violence attack has caused at least fatal injuries of 4 peasants and tens others are being intimidated and under threat.

General Secretary of AGRA (Alliance of Agrarian Reform Movement), Rahmat Ajiguna, strongly condemned the military for their brutality against the people who only defended their right to the lands. Rahmat also mentioned that many people feel insecure from the terror that authorities can assume arbitrarily.
Such attacks have shown that Jokowi-JK (national) government is not democratic as they propagated. They are in fact undemocratic and against people. In less than a year of their post in the government, AGRA estimated at least 3 people were killed, 29 were harassed, and 52 were criminalized for defending their lands, not to include the recent attacks in both Kampung Pulo, Jakarta, and Kebumen, Central Java.

AGRA is aware that such cases will continue to rise, as the government will push hard to develop infrastructure under the masquerade of food sovereignty program. Such development is actually to serve and the pressure from foreign investment. Rahmat of AGRA also noticed that similar attack will likely happen to peasants in Wonosobo shortly.

Therefore, AGRA urged the government to stop the attack and terror unconditionally, and respect people rights by giving back the lands to the peasants, if the government is committed to settle the existing land conflicts. Moreover, Rahmat of AGRA also sent his message to peasants and people movement to strengthen their unity and solidarity in fighting against land grabbing and arbitrary attack from the authorities.

Contact: +62 821-1085-7684

Saturday, August 22, 2015

Kronologi Serangan Tentara ke Petani Pesisir Wiromartan, 22 Agustus 2015



Aparat TNI memukuli petani Urutsewu sebelum usai orasi Kades yang meminta ditemui aparat pimpinan proyek pemagaran pesisir [22/8]

07.30 – 09.45 wib:  
-  Massa rakyat warga desa, terdiri dari petani, pemuda dan perempuan; berkumpul di utara jalur Jln. Daendels di desa Wiromartan, Mirit;
-  Pada saat yang sama, di ruas jalan seputar gerbang kantor Pemkab dan DPRD [timur alun2 Kebumen] baru selesai dilaksanakan apel pasukan [dan simulasi pengamanan Pilkada] ber-uniform PHH, polisi [termasuk polwan], tentara dan jajaran intel berpakaian sipil;  
-  Di lokasi kumpulnya massa rakyat, disampaikan orasi pembekalan oleh Kades Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho; dan membaca doa bersama dipimpin oleh ustadz setempat;
-  Massa rakyat sebanyak 100-an beriringan naik sepeda motor menuju ke lokasi pemagaran TNI di 750-an meter arah selatan;
-  Diantara massa yang bergerak itu ada pula petani dari desa lain di kecamatan Mirit dan desa-desa lain yang ikut bersolidaritas, yakni dari Kaibon Petangkuran, Setrojenar, Ayamputih.

09.56 – 10.15 wib :
-  Massa rakyat tiba di lokasi dan langsung menuju titik pemagaran di sisi barat jalan akses menuju pesisir;
-  Di lokasi pemagaran terdapat 2 unit truk militer dan 1 alat berat eskavator tengah melakukan aktivitas pemagaran, sesuatu yang ditolak oleh warga terutama para petani pemilik dan penggarap lahan pertanian pesisir Urutsewu;
-  Beberapa petani yang tengah bekerja tak jauh dari lokasi pemagaran ikut bergabung dengan warga di lokasi pemagaran, di sebuah lahan tanaman cabe dan lahan-lahan tanaman lain pada zona itu yang juga terlanggar;
-  Massa rakyat beralasan pemagaran yang menerjang lahan-lahan milik petani sebagai ilegal, tak berijin, tanpa pamit atau pun pemberitahuan ke pemerintah desa setempat;
-  Salah satu warga yang membawa megaphone menyampaikan maksud kedatangan warga dan meminta pimpinan proyek pemagaran TNI menemui warga yang datang ke lokasi;

10.15 – 10.30 wib :
-  Kades Wiromartan Widodo Sunu Nugroho yang mengiringi warganya, dengan berpakaian dinas Kades, menyampaikan orasi melalui megaphone diantara warga dan pasukan militer dari satuan Zipur;
-  Dalam orasinya Kades menyampaikan pandangannya, tentang tiadanya dasar legalitas pelaksanaan proyek pemagaran, tanpa pemberitahuan ke pemerintah desa, dan hal-hal lain yang justru mencederai profesionalitas institusi TNI sendiri;
-  Kades juga meminta berkomunikasi dengan komandan yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan proyek pemagaran di lokasi pesisir desa yang menjadi bagian wilayah desanya itu;
-  Seruan permintaan Kades ini dibalas dengan suara musik dangdut dengan dukungan sound-system power besar yang rupanya telah disiapkan tentara di lapangan;
-  Pada rentang waktu yang sama, aktivitas eskavator dengan roda berantainya menggilas tanaman tetap berjalan sebagaimana sebelumnya, yakni mengangkut dan membongkar bawaan material pemagaran,    
-  Atas fakta lapangan ini, massa rakyat yang melihat spontan meneriaki kerusakan tanaman cabe milik petani;

10.30 – 10.40 wib :
-  Pada saat Kades Wiromartan masih menyampaikan orasinya dan permintaan untuk berkomunikasi dengan komandan lapangan tak digubris, tentara merangsek maju menutup titik pemagaran;
-  Dari jarak 200-an meter arah barat, bergerak pula segerombolan tentara yang tengah menuju lokasi titik pemagaran;
-  Kades Wiromartan yang masih mencoba menyerukan agar tentara tidak bertindak kekerasan, malah langsung dijawab dengan aksi pemukulan yang membabi-buta; 
-  Pukulan ini melukai kepala Widodo Sunu Nugroho, dan darah mengucur menutupi wajahnya yang membuat Kades ini menyingkir tapi tak melarikan diri dari lokasi karena melihat warga desanya juga dipukuli pentungan tentara;
-  Sejauh 7 meter dari titik penyerangan pertama, terlihat seorang pemuda dipukul keroyokan oleh tentara, terjatuh dan diinjak-injak sepatu lars. Korban ini jatuh pingsan di lokasi saat itu juga;
-  Ada belasan lagi warga lainnya, termasuk perempuan, tercerai-berai kena pukulan toya tentara, terdengar pula suara tembakan peluru hampa di lokasi;

-  Beberapa warga yang berusaha membopong tubuh korban untuk dievakuasi dari lokasi serangan pun digebuki oleh tentara

-  Kebrutalan militer ini susul-menyusul, tak berhenti tetapi mengejar memburu, meskipun warga tercerai-berai; terdengar bentakan tentara: “Cari Lurahnya.. Cari Lurahnya!”.  
-  Serangan susulan menimpa Kades Wiromartan sehingga akhirnya Widodo Sunu Nugroho pun jatuh pingsan, beberapa warga yang mengevakuasi dengan membopong tubuh Kadesnya pun digebuki bertubi-tubi;
-  Pejabat desa lain yang jadi korban kebrutalan tentara adalah Muhlisin Kades KaibonPetangkuran [Ambal], meskipun setelah sempat kena pukulan awal Kades Muhlisin ini telah menyingkir sejauh 200-an meter arah utara;
-  Korban Kades Muslihin diburu dan digebuki di depan mata polisi, terjatuh ke lubang galian blokade yang dibuat warga, dihujani pentungan toya dan diinjak-injak sepatu lars; ini bukti bahwa tentara memburu korban-korbannya dan polisi yang ada di lokasi tak berbuat apa-apa!

10.45 – 11.00 wib :
-  Kades Wiromartan bersama 1 warga yang jatuh pingsan di lokasi serangan militer, dievakuasi dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Mirit;
-  Saat warga mengevakuasi korban yang membutuhkan pertolongan ini, ternyata ada mobil patroli polisi yang hanya diparkir diam dalam jarak 200an meter sebelah utara lokasi serangan, tanpa melakukan tindakan apa pun;

11.00 - 11.30 wib :
-  Di Puskesmas Kecamatan Mirit ramai dengan korban-korban kebrutalan  TNI. Sedikitnya terdata 4 orang mengalami luka berat dan 29 korban luka lainnya.
-  Terjadi insiden kecil saat aparat Babinsa mau menerobos masuk ruang pertolongan pertama di Puskesmas Mirit, tetapi massa warga yang mengawal para korban tidak membolehkan
 _____

-  Data-data Korban : 
   1. Widodo Sunu Nugroho, 36 th, Kades Wiromartan, fractuur; rawat inap RSUD Kbm
   2. Parman, 40 th, petani pesisir desa Wiromartan; rawat jalan
   3. Samingan, 35 th, Wiromartan Mirit, rawat jalan
   4. Ratiman, 36, Wiromartan, pingsan dikeroyok tentara; rawat inap RSUD
   5. Prayoga, 49 th, Wiromartan Mirit; rawat inap RSUD
   6. Rajab, 27 th, Kaibon Petangkuran, Ambal; dikeroyok tentara; rawat jalan
   7. Kusnanto, 29 th, Wiromartan Mirit; rawat jalan
   8. Sri Rohaeni, 18 th, ibu hamil, Wiromartan Mirit; diperbolehkan pulang rawat jalan
   9. Pawit, 37 th, Wiromartan Mirit; rawat jalan
 10. Kuat, 39 th, Wiromartan Mirit; rawat jalan
 11. Muhlisin, 35 th, Kades Kaibon Petangkuran, Ambal; rawat jalan
 12. Paryono, 47 th, petani, Setrojenar Buluspesantren; diijinkan pulang
    13. Sabar, 35 th, Wiromartan Mirit;
    14. Ratno, 32 th, Wiromartan Mirit;
    15. Al Karim, Kaibon Petangkuran Ambal;
    16. Ngadino, Wiromartan Mirit;
    17. Habib, 28 th, Wiromartan Mirit;
    18. Sumedi, 38 th, Wiromartan;
    19. Pikir, 38 th, Wiromartan Mirit;
    20. Dalsirat, 41 th, Wiromartan Mirit;
    21. Kamit, 40 th, Wiromartan Mirit;
    22. Marjono, 51 th, Wiromartan Mirit;
    23. Jemadi, 46 th, Wiromartan Mirit;
    24. Rizki, 22 th, Wiromartan Mirit;
    25. Manisum, 43 th, Wiromartan Mirit;
    26. Tumini, perempuan, 53 th, Wiromartan Mirit;
    27. H. Kuat, 38 th, Wiromartan Mirit;
    28. Sartu, Wiromartan Mirit;
    29. Toni Rahman, Wiromartan Mirit;
 30. Imam Sido, Wiromartan Mirit; 
 
* Data Korban dimungkinkan bertambah karena banyak diantara para korban memilih langsung pulang ke rumah masing-masing, sehingga belum sempat terdata

Saturday, August 01, 2015

Megaphone Massa versus Toa Tentara



Kades Lembupurwo Bagus Wirawan memimpin massarakyatnya dalam aksi penolakan pemagaran pesisir desanya [1/8]. Orasi sang Kades ini ditandingi dengan suara "toa" corong TNI, yang menudingnya sebagai penghasut. Sebuah tudingan tolol [Foto: istimewa] 
 
Bentrokan (30/7) warga versus tentara yang dimobilisir dari Kesatuan Yonif 403 dan Zeni tempur [Zipur] di desa Lembupurwo Mirit, tak menyurutkan tekad petani pemuda dan perempuan kawasan pesisir Urutsewu dalam menolak pemagaran yang menerjang lahan-lahan holtikultura milik warga. Dalam ihwal terlanggarnya tanah-tanah pemajekan ini, sesungguhnya, bukan cuma fakta mengenai hak pemilikan para petani yang dikorbankan. Tetapi kedaulatan desa-desa atas wilayah pesisir dimana terdapat pula hak desa atas tanah kemakmuran, banda desa beserta hak ulayat yang melekat di atasnya; terampas !

Itu sebabnya, dari perspektif rakyat, tindakan pemagaran kawasan pesisir Urutsewu dikonotasikan sebagai brutalitas militer dalam bentuk barunya.

Sedangkan dari pendekatan causalitas, bentrokan petani vs tentara di gumuk dekat lokasi pemagaran pesisir Lembupurwo itu adalah sample akibat yang ditimbulkannya. Berbagai fihak prihatin dan menyayangkan bentrokan itu. Tetapi keprihatinan model begitu, cuma pandangan dungu; karena jelas bahwa persoalan substansialnya tak dilihat secara obyektif. Lebih menyakitkan, bahkan, karena menganggap ekspresi perlawanan rakyat ini merupakan buah dari provokasi semata. Tak menyadari bahwa tindakan pemagaran pesisir itu lah, sejatinya; yang memprovokasi perlawanan dan penolakan...

Tak kurang, Kades Lembupurwo sendiri, Bagus Wirawan dan koleganya Kades Wiromartan Widodo Sunu Nugroho; dituding-tuding sebagai bagian dari provokator itu. Tudingan yang naif, picik dan tolol. Tapi begitulah faktanya. Saat massarakyat kembali gelar aksi penolakan pagar pada hari Sabtu [1/8] di tempat bentrokan dua hari sebelumnya. Melalui corong toa pengeras suara, fihak militer berkoar-koar mengatai ke dua Kades yang memimpin massarakyatnya ini sebagai “provokator” dan penghasut.
Dalam konteks ini, anekdot “maling teriak maling” menemukan tautnya...

Filosofi Perjuangan Petani Jawa di Urutsewu



 Pagar di pesisir Urutsewu yang dibangun TNI-AD [Foto: istimewa] 

Jika saja TNI-AD batal membangun pagar di pesisir Urutsewu, petani tak terprovokasi untuk bergerak melancarkan perlawanan.

Rupanya proyek “prestisius” pemagaran ini memang makin membuktikan fakta atas sinyalement perampasan tanah-tanah pemajekan yang merupakan lahan garap pertanian holtikultura. Kalau pun tak seluruh kawasan pesisir ini dijadikan lahan budidaya produktif, maka bukan berarti tanah-tanah ini sebagai lahan tak bertuan yang bisa diklaim pihak lain, dalam hal ini fihak militer; begitu saja. Atau pun dianggap bandha Kumpeni tinggalane Landa. Karena ungkapan tanah peninggalan kolonial yang diserahkan ini pun pernah diwacanakan sebagai asal-usul sejarah tanah latbak di pesisir itu. Bahkan disertai sesumbar bahwa semua ada bukti dokumentasinya.

Pada versi yang lain terkait melegitimasikan riwayat lapangan tembak militer, diwacanakan pula bahwa “tradisi” latihan perang atau latihan menembak telah dimulai oleh TNI sejak 1937. Ini makin membodohi masyararakat karena jelas-jelas republik ini belum punya institusi kemiliteran masa itu. Muncul pula idiom “tanah negara” tanpa penjelasan mendasarnya apa. Terakhir sampe menjelang lahirnya regulasi lokal Rencana Tata Ruang Wilayah baru yang kontorversial, diwacanakan pula “kawasan hankam” sebagai bagian dari kawasan strategis nasional. Intinya, di semua frasa itu, sejarah adat dan sejarah tanah pesisirnya sendiri yang dapat menjelaskan sejarah material hak-hak pemilikan rakyat; tersingkir! 

Sedangkan dalam ihwal tata-kelola agraria, ada idiom budaya lokal masyarakat tradisional pesisir yang sejak mulanya memiliki kearifan tersendiri dalam mengelola bumi. Kearifan lokal berupa konsep Tata Ruang pesisir selatan dikenal belakangan dengan sebutan kawasan Brasengaja. Dari kata bera dan sengaja; yang artinya sengaja diberakan [dibiarkan, tak dibudidayakan]. Ini adalah konsep tata ruang versi masyarakat tradisi untuk menyediakan zona pangonan semacam “sabuk hijau” pesisirnya. Dan dalam realitasnya, atas bentang zona ini, disamping tak dibudidayakan, juga sebagai zona penggembalaan ternak.

Secara adat perlu diketahui bahwa petani pesisir terbiasa menggiring ternak piaraannya ketika bekerja di sawah atau pun lahan kering garapannya. Di saat petani bekerja ini lah, ternak piaraan seperti lembu atau kambing; dilepas di zona penggembalaan guna mencari makan. Baru lah pada sore harinya ternak ini dihela kembali ke kampung bareng dengan pulangnya petani dari rutinitas agrarisnya. Di beberapa kampung pesisir, tugas menggembalakan ternak biasa diambil-alih oleh anak-anak yang lazim disebut Cah-Angon.

Perihal eksistensi Cah-Angon ini, secara adat dan oleh sebab konsistensi peran tradisionalnya, diapresiasi oleh masyarakat pesisir dengan ritual tersendiri seperti entak-entik di desa Entak [Ambal] dan Rowo [Mirit]. Juga desa-desa lainnya yang berkaitan secara kultural dengan pesisir. 

Tanah Pemajekan

Galian pondasi pagar yang dibuat fihak militer yang melanda "tanah pemajekan" lahan jagung milik petani [Foto: Dok.Istimewa]
 
Pada tahun 1932, pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda, dilakukan pemetaan tanah-tanah pesisir selatan. Mapping kawasan pesisir yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial Belanda ini dinamai masa Klangsiran.1) Pemetaan kawasan pesisir dilakukan oleh seorang yang disebut masyarakat sebagai Mantri Klangsir atau nDoro Klangsir. Pada beberapa desa pesisir, mapping yang menghasilkan blok, persil, klasifikasi dan kategori serta data-data tanah ini telah mulai dilakukan pada dekade sebelumnya, seperti yang terjadi pada rentang tahun 1922 di desa Brecong, Buluspesantren2)

Dalam masa Klangsiran ini juga ditandai dengan patok pembatas yang dalam idiom setempat disebut Pal Budheg [Setrojenar], Pal Keben [Entak] dan Pal Tanggulasi [Kaibon]. Testimoni petani yang berpartisipasi pada pemetaan Klangsiran ini meyakini keberadaan pal sebagai pembatas antara tanah kolonial yang diistilahkan sebagai tanah Kumpeni dengan tanah rakyat petani. Perihal pal pembatas di kawasan pesisir Urutsewu dan fungsinya sebagai pembatas ini dijelaskan oleh petugas agraria kolonial yang oleh petani disebut nDoro Klangsir. Sedangkan keberadaan pal secara faktual hanya tersisa 3 di bentangan 22,5 kilometer pesisir yang ada.  

Peristiwa yang berkaitan langsung dengan sejarah tanah-tanah sepanjang pesisir Urutsewu ini begitu lekat tersimpan dalam ingatan kolektif petani. Begitu pun Klangsiran yang merupakan sistem distribusi tanah-tanah petani dan menghasilkan data-data administrasi tanah di Buku C desa ini. Konsekuensi dari semua ini adalah perlindungan hukum negara atas hak pemilikan tanah petani serta kewajiban bagi petani untuk membayar pajak tanah. Itu sebabnya tanah-tanah sepanjang pesisir Urutsewu sampai pada batas pal-budheg [untuk kawasan tertentu lainnya bahkan batas tanahnya sampai banyuasin, bibir pantai] disebut dengan tanah pemajekan; tanah yang dibayar pajaknya kepada negara oleh petani.  

Fakta bahwa ketika di atas bentang tanah pemajekan ini dibangun pagar pembatas, meski dengan dalih-dalih kepentingan nasional dan aturan hukum lain yang dibuat belakangan; maka dalam perspetif rakyat telah terjadi pelanggaran hak dalam bentuk perampasan tanah secara sistematis. Kenyataan ini tumbuh dan berhadapan dengan landasan filosofi petani Sedumuk Bathuk Senyari Bumi.

Perjuangan petani pesisir dalam mempertahankan hak tanah-tanah pesisir mereka terbangun diatas kesadaran ideologis itu.  

________
1] Klangsiran, pemetaan tanah kawasan pesisir selatan Kebumen, dilakukan secara partisipatif oleh petugas agraria pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan menyertakan masyarakat pesisir yang memiliki hak atas tanah pertanian; dilakukan antara tahun 1922–1932. Di era ini dikenal pula sistem distribusi tanah tradisional yang disebut kemudian dengan idiom “galur larak”