This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Thursday, July 30, 2015

Kronologi Bentrok Urutsewu di Lembupurwo, 30 Juli 2015



Saat-saat menjelang bentrokan pemuda, petani dan perempuan pesisir Urutsewu versus personel militer [Doc. USB]
 
Rabu, 29 Juli 2015 

07.00 – 08.00 : Kedatangan alat berat, buldozer-eskavator di Koramil Mirit;  
Penyampaian informasi bahwa akan ada pemagaran di zona pesisir;

09.00 – 12.00 : Warga bersiap mengantisipasi pemagaran, tetapi fihak    militer belum jadi melakukan aktivitasnya;
                      Warga bubar dan pada malam harinya mendapat info akan ada pemagaran keesokan harinya. 


Massarakyat yang mengantisipasi tindakan pemagaran TNI yang menerjang lahan-lahan holtikultura [Doc. USB]

Kamis, 30 Juli 2015 

09.00            : Kedatangan truk material pemagaran ke zona pesisir, info pengiriman material melalui jalur wisata, dekat Bale Desa Lembupurwo ke arah selatan.



09.00 - 10.00 : Massarakyat yang mengantisipasi di jalur sebelah barat, bergerak ke lokasi pemagaran dan mendapati sebagian truk pengangkut material telah membongkar muatannya;
                      Masih ada sekitar 4 truk yang belum masuk ke lokasi yang kemudian diusir pergi oleh massarakyat;

11.00 – 11.30 : Massarakyat berhadap-hadapan dengan kesatuan militer dari Yonif 403 yang memang diterjunkan ke lokasi;
                      Perlu diketahui bahwa Yonif 403 ini juga yang melakukan tindak kekerasan pada Tragedi Setrojenar (16042011);



                      Ada orasi dari warga yang membawa megaphone, sempat ada “penjelasan” fihak militer tentang aktivitas di hari itu; tetapi massarakyat membantah seluruhnya. 

                      Massarakyat yang datang ke lokasi terdiri dari petani, pemuda desa, perempuan; termasuk massa solidaritas dari desa Wiromartan, Mirit, Tlogodepok, Kaibon Petangkuran, Ambalresmi, Entak, Setrojenar, Ayamputih; 


11.30 – 12.00 : Massarakyat menggelar tahlil dan doa bersama di lokasi pemagaran, jumlah massa sekitar 100-an orang; 

                      Pada saat tahlilan digelar, berdatangan lah massa yang bersolidaritas dari desa-desa lainnya; 

12.00 – 13.00 : Setelah tahlilan selesai diketahui ada penambahan jumlah pasukan TNI sebanyak 2 truk, namun dihadang massarakyat yang melarang militer masuk; 

                      Pada rentang waktu ini lah, Kades Lembupurwo, Bagus Wirawan menghubungi pejabat Sekda Kabupaten Kebumen, namun tidak diangkat; kemudian mengontak Polsek dan Camat Mirit dan terhubung;

                      Intinya melaporkan perkembangan yang terjadi dan direspons fihak kepolisian Polsek dengan mengirim 2 petugas intel ke lokasi. 


13.00 – 14.00 : Pasukan TNI memulai bergerak melakukan penggalian pondasi pagar; 

                      Massarakyat bergerak mendekat dan dihadang oleh kesatuan Zipur tetapi massarakyat berhasil menembus hadangan militer; 

                      Jumlah personel militer ditengarai berasal dari 2 satuan, Zipur dan Yonif 403; sebanyak 400-500an personel; 

                      Massarakyat berkonsentrasi di ujung timur galian pondasi yang sempat telah tergali sepanjang 50 meter; 



14.00 – 15.00 : Ibu-Ibu sigap turun ke jalur lubang galian pondasi yang dibuat personel militer dengan tujuan menghentikan penggalian;

                      Aksi ibu-ibu ini mendorong massarakyat mengikuti tindakan pengurugan galian, tetapi pasukan militer berusaha keras mencegahnya; 

                      Terjadi aksi dorong-mendorong yang berlanjut dengan pemukulan dan tindakan kekerasan lainnya yang dilakukan pasukan militer; 


                      Tindakan kekerasan ini mengakibatkan 1 orang warga [Rubino, 30 th] jatuh pingsan karena kena pukul toya dan kehilangan 1 unit HandPhone merk Sony-Ericsson. 

                      Korban ini dirawat di Puskesmas Mirit. Diketahui ada korban lain yakni perempuan yang terinjak-injak di lokasi dan seorang warga lain [Teguh Wiromartan, 26 th]. 

Jumlah korban keseluruhan 5 orang, tetapi yang terkena pukulan toya tak terhitung jumlahnya. 


15.00 – 16.00 : Fihak TNI-AD menginisiasi komunikasi untuk meredakan chaos tetapi personel pasukan yang lain melanjutkan pemagaran di lokasi; 

                      Kades Kaibon Petangkuran [Muhlisin] menghubungi Bupati Kebumen [Buyar Winarso] dan tersambung tetapi tak terjadi komunikasi intensif karena kualitas jaringan GSM yang tak jelas dan tidak ditelpon balik oleh Bupati; 

                      Kades Wiromartan [Widodo Sunu Nugroho] menghubungi Kapolres Kebumen [Faisal] yang berdalih belum berkoordinasi dengan fihak Denpom sehingga tidak bisa melakukan tindakan mengirim pasukan keamanan resmi; 

                      Kapolres menutup komunikasi dan langsung menghubungi Sekda dan memperoleh keterangan pejabat pemerintah ini telah mengutus Camat untuk datang tetapi faktanya tak ada pejabat yang mendatangi lokasi; 

                      Massarakyat menggelar tahlilan kedua sebelum kemudian membubarkan diri pada jam 16.00 sore hari.   

Sunday, July 12, 2015

Ikra Kepentingan Strategis yang Sesungguhnya...



Tepis Issue Provokasi, Petani Konsolidasi



 Sedikit yang tahu bahwa gedung Sekwan DPRD Kebumen "dikepung" tentara saat Tim Delegasi petani Urutsewu ber-audiensi di Komisi A [Foto: Istimewa]

Stigma lama tentang adanya provokator di dalam aksi-aksi petani Urutsewu yang tak henti berjuang mempertahankan hak tanah pesisirnya dari perampasan sistematis militer, jadi selipan topik dalam rapat evaluasi aksi. Rapat petani digelar paska tarawih di rumah Kades Lembupurwo Bagus Wirawan, Sabtu (11/7) berlangsung hingga dinihari berikutnya.

***

Pelempar issue provokasi Kusmayadi, mayor Komandan Dislitbangad Setrojenar harusnya malu dengan kepicikan asumsi subyektifnya. Issue ini berhembus sejak “Tragedi Urutsewu” di Setrojenar 16 April 2011, alih-alih merupakan kedok impunitas tentara pelaku kebrutalan yang hingga kini tak ada proses hukum yang berkeadilan. Terakhir, tudingan adanya provokator ala Orba ini masih ngotot dia sampaikan di depan Komisi A-DPRD Kebumen saat audiensi di Gedung Sekwan (8/7) lalu.

“Tudingan provokasi sudah bukan jamannya. Kini saatnya menolak pemagaran yang dilakukan tentara”, ketus petani yang datang dari desa Ayamputih.  

Malam dingin berkabut mendekati jam 10, belasan petani dari desa-desa sejauh 22 Km pun menyempatkan datang di rapat ini. Padahal, undangan hanya disebar dalam bentuk pemberitahuan melalui pesan pendek SMS. Ini bukti tak ada provokasi fihak tertentu, melainkan kesadaran bersama.

Evaluasi Aksi

Beberapa hal penting terkait perjuangan petani Urutsewu dalam aksi terakhirnya pun terungkap pada gayengnya rapat petani di tengah musim bediding kawasan pesisir yang dingin namun bergelora ini.
Nur Hidayat, mantan Kades Setrojenar yang oleh Kusmayadi juga dituduh provokator, paska aksi terakhir diajak meeting informal oleh beberapa fraksi DPRD. Diantaranya dari PKB, Gerindra dan Demokrat.

Tak diketahui apa motifnya para senator anggota partai di dewan ini mengundang delegasi aksi ke ruang fraksi, bukan secara terbuka pada saat semua dirapatkan di Komisi A. Fenomena ini mengingatkan kejadian paska tragedi (2011) dimana ada seorang anggota dewan lama yang terkesan kucing-kucingan seperti sedang dibawah tekanan atau ancaman, saat menemui Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK) sebelum berangkat ke Jakarta guna menghadap beberapa kementerian di era rezime SBY kemarin.

Kundari, senator fraksi PKB bahkan mendoktrin delegasi aksi tentang dalih “profesionalitas” tentara, seolah dalam konteks ini senator lebih mewakili militer; yang muaranya berujung pada pentingnya tempat latihan tembak. Ini dalih usang yang pernah mendapat kajian kritis di ranah advokasi petani, dan kini kehilangan relevansinya. Karena apa ?.

Karena tak mungkin tempat latihan tembak dan uji coba senjata berat Alutsista berada tak jauh dari pemukiman dan persawahan serta lahan pertanian Urutsewu. Terlebih di masa-masa nantinya ketika infrastruktur jaringan Trans Nasional, Jalan Lintas Selatan-Selatan [JLSS] selesai dibangun. Dimana mobilitas kendaraan dan pupulasi serta mobilitasnya amat tinggi. Terlalu Beresiko. Sementara produk industri persenjataan strategis seperti mortir dan senjata roket berhulu ledak sensor panas.

Tetapi kenapa fihak militer mati-matian bersikukuh pada klaim sefihaknya dalam “menguasai” kawasan yang bakal jadi konsentrasi pertarungan modal di masa-masa yang akan datang? Ini lah rahasia terselubungnya.  

“Sama-sama kepentingan nasional, kenapa antara JLSS, pemagaran pesisir dan pembangunan pertanian itu dibedakan perlakuannya?”, tanya Nur Hidayat.
Tak seorang pun anggota legislator Kebumen mampu menjawab !  

Wednesday, July 08, 2015

Negosiator Urutsewu “dipagari” Tentara

Tim "negosiator" UrutSewu Bersatu dipimpin Widodo Sunu dihadapkan pada "tim pemagaran" yang dipimpin Kusmayadi (duduk di sudut dekat pintu) 

Ada yang menarik untuk dicatat pada aksi petani Urutsewu saat tim negosiator mereka memasuki gedung Sekretariat DPRD (Sekwan). Dimediasi oleh Komisi A DPRD Kebumen, dalam “pertemuannya” dengan pelaksana pemagaran pesisir yang tengah diprotes para petani. Audiensi yang digelar di ruang meeting Sekwan itu ternyata “dikepung” beberapa oknum tentara.

Sampai-sampai Dandim 0709 Kebumen, Letkol Inf. Putra Widyawinaya, SH pun ada di sekitar bawahannya itu. Ihwal keberadaan tentara bersenjata tongkat di seputar gedung Sekwan itu, mungkin dalam rangka mengawal atasannya. Namun boleh jadi “situasi tak aman” tengah mengancam alat negara, sehingga polisi saja dipandang tak cukup untuk mengamankan situasi..

Yang jelas, kenyataan timpang ini dipertanyakan oleh Koordinator UrutSewu Bersatu Widodo Sunu Nugroho, pada awal dimulainya audiensi sebagaimana yang direncanakan dalam skenario aksi (8/7) hari itu.

“Ini bukan audiensi, sebagaimana dimaksud dalam permohonan aksi petani”, dalihnya. Melainkan sebuah mediasi. Sedangkan dari pengalaman aksi terdahulunya para petani menyadari bahwa pemerintah daerah termasuk DPRD tak memiliki kewenangan apa pun dalam kaitan penyelesaian konflik tanah pesisir Urusewu.

Rupanya memang ada skenario untuk “menyederhanakan” konflik agraria Urutsewu, dengan pendekatan parsial dan kasuistik tentang pemagaran pesisir saja. Kontroversi pemagaran pesisir ini memang yang memicu demonstrasi petani untuk ke sekian kalinya ini. 

Itu sebabnya agenda audiensi tim negosiator berubah format menjadi “mediasi” dengan fasilitator Komisi A DPRD Kebumen yang dipimpin ketuanya, Yudi Trihatmanto, SH. Maka didatangkan lah para pelaksana (baca: pekerja pemagaran) berikut Komandan Dislitbangad Kusmayadi di gedung Sekwan itu, disertai dengan regu koersif militer yang berada di seputar gedung Sekwan.

Issue Aksi Tandingan

Teka-teki bakal munculnya aksi tandingan pada demonstrasi massa petani Urutsewu yang muncul sejak dua hari terakhir, siang itu terjawab sudah saat para "pekerja pemagaran" dihadirkan berhadapan di ruang mediasi. Yang ternyata adalah sedulur-sedulur rakyat Urutsewu sendiri. Menyikapi semua ini, beberapa dari tim negosiator aksi petani Urutsewu menegaskan sikap prinsipilnya mengenai penolakan pemagaran pesisir. Penyikapan ini disertai penjelasan yang menyayangkan jika sampai terjadi konflik sesama rakyat.

"Penolakan pemagaran pesisir tak berkaitan langsung dengan kepentingan warga yang pada dasarnya cuma menjadi pekerja pemagaran", papar jubir tim negosiator aksi.

Bahkan pada sessie berikutnya, jubir tim pelaksana pemagaran pun menyatakan sepakat dengan paparan argumentasi tersebut. Disertai pernyataan sikapnya  untuk menghindari gesekan atau pun konflik dengan sesama warga pesisir !

Persoalan kontroversi pemagaran pesisir menjadi cukup jelas singkap tabirnya, justru ketika Kepala Dislibangad, Kusmayadi diberi kesempatan berbicara. Tetapi justru tentara berpangkat mayor ini secara verbal menuding bahwa seluruh aksi-aksi penolakan petani Urutsewu sejak mulanya diakibatkan oleh provokasi fihak lain. Kusmayadi dengan mengabaikan etika bahkan menyebut nama-nama seperti Seniman, Paryono dan petani lainnya sebagai provokator. 

Urutsewu Bersatu Tolak Pemagaran Pesisir Kebumen Selatan

Dua organisasi rakyat tani Urutsewu, FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) dan USB (UrutSewu Bersatu) saling bahu-membahu mengorganisasikan perjuangan petani di kawasan pesisir selatan Kebumen. Aksi massa hari ini, Rabu 8 Juli 2015, kembali digelar dengan issue sentral dan tuntutan pemurnian kawasan pesisir Urutsewu sebagai kawasan Pertanian dan pariwisata rakyat.

Demonstrasi kali ini sebagai respons atas tindakan Dislitbang TNI-AD yang dalam setahun terakhir ini membangun pagar di pesisir desa-desa pada 2 kecamatan, Mirit dan Ambal. Tindakan pemagaran kawasan pesisir, di mata petani Urutsewu merupakan tindakan otoriter dan arogansi kekuasaan dalam bentuknya yang baru paska kebrutalan mereka dalam “Tragedi Urutsewu” di Setrojenar, 4 tahun silam; tanpa penegakan hukum yang berkeadilan.

Tanpa dasar hukum dan aturan jelas serta perijinan yang semestinya, TNI-AD memaksakan kehendaknya dalam membangun pagar yang jelas-jelas menabrak lahan-lahan pertanian milik petani. Pemagaran pesisir Urutsewu adalah sebuah proyek prestisius berbiaya besar, tetapi penggunaan uang Negara [baca: uang rakyat] justru dialokasikan untuk proyek yang berakibat terlanggar dan terampasnya hak-hak petani atas tanah pesisir Urutsewu.

Tanah-tanah di pesisir Urutsewu, sejak jaman Klangsiran tahun 1922, 1932 [Masa Kolonial] dan masa Rubahan 1958 hingga terakhir Sismiop 2012; adalah hak petani sebagaimana tertera pada Buku C Desa. Kewajiban membayar tagihan pajak, sesuai dengan data tanah itu, sejak jaman kolonial menggunakan pethuk hingga sekarang menggunakan SPPT telah dibayarkan pajaknya oleh petani.

“Saya membayar pajak pada masa kolonial sebesar 12 kethip”, begitu testimoni Mangun Sastro seorang petani pesisir Petangkuran yang hingga wafatnya teguh pada pendiriannya. 

Sejarah tanah Urutsewu adalah sejarah hak pemilikan tanah-tanah pertanian, di satu sisi. Di sisi yang lain, sejarah tanah pesisir Urutsewu adalah sejarah kedaulatan desa-desa atas wilayah dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Dengan begitu, perjuangan dalam mempertahankan hak atas tanah pesisir ini adalah sebuah perjuangan yang menyangkut kewajiban sejarah.

Pada prinsipnya, perjuangan rakyat Urutsewu melalui organisasi petani FPPKS dan organisasi rakyat USB; bukan lah perjuangan melawan Negara. Sekali lagi, bukan perjuangan melawan Negara !
Tetapi semata-mata sebuah perjuangan membela dan mempertahankan hak-hak rakyat. Hak atas hidup dengan rasa aman, hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia ini. Ini lah hak dan kepentingan mendasar petani serta rakyat Urutsewu khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Tetapi hak dan kepentingan ini telah lama diharu-biru, terutama sejak munculnya klaim penguasaan dan/atau pemilikan tanah-tanah pesisir secara sefihak oleh TNI-AD melalui Dislitbang beserta oknum-oknumnya. Mekanisme okupasi [baca: perampasan] tanah ini dapat dijelaskan secara terpisah berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Pemagaran yang melanggar tanah-tanah pertanian pesisir milik petani sebagaimana yang terjadi selama setahun terakhir ini; bagi kami adalah tindakan pelanggaran hak tetapi dengan mengatasnamakan seolah-olah kepentingan Negara.

Jika semua ini dibiarkan maka terampaslah hak dan kemerdekaan petani dan rakyat pesisir Urutsewu.
Padahal Negara sendiri sesuai amanat kemerdekaan, memanggul kewajiban untuk melindungi hak-hak rakyat serta mensejahterakannya.

Dengan begitu, rakyat petani pesisir Urutsewu, melalui organisasi FPPKS dan USB ini mendesak kepada Negara, untuk:

1.   Menetapkan kawasan Urutsewu semata-mata sebagai kawasan pertanian dan pariwisata rakyat;
2.   Menghentikan pemagaran di seluruh pesisir Urutsewu; sekarang juga.

Kebumen, 8 Juli 2015

“Rakyat Urutsewu Bersatu, Tolak Pemagaran Pesisir”

“Kawasan Urutsewu untuk Pertanian dan Wisata Rakyat”