Ikra Kepentingan Strategis yang Sesungguhnya...

Tepis Issue Provokasi, Petani Konsolidasi

 Sedikit yang tahu bahwa gedung Sekwan DPRD Kebumen "dikepung" tentara saat Tim Delegasi petani Urutsewu ber-audiensi di Komisi A [Foto: Istimewa]

Stigma lama tentang adanya provokator di dalam aksi-aksi petani Urutsewu yang tak henti berjuang mempertahankan hak tanah pesisirnya dari perampasan sistematis militer, jadi selipan topik dalam rapat evaluasi aksi. Rapat petani digelar paska tarawih di rumah Kades Lembupurwo Bagus Wirawan, Sabtu (11/7) berlangsung hingga dinihari berikutnya.

***

Pelempar issue provokasi Kusmayadi, mayor Komandan Dislitbangad Setrojenar harusnya malu dengan kepicikan asumsi subyektifnya. Issue ini berhembus sejak “Tragedi Urutsewu” di Setrojenar 16 April 2011, alih-alih merupakan kedok impunitas tentara pelaku kebrutalan yang hingga kini tak ada proses hukum yang berkeadilan. Terakhir, tudingan adanya provokator ala Orba ini masih ngotot dia sampaikan di depan Komisi A-DPRD Kebumen saat audiensi di Gedung Sekwan (8/7) lalu.

“Tudingan provokasi sudah bukan jamannya. Kini saatnya menolak pemagaran yang dilakukan tentara”, ketus petani yang datang dari desa Ayamputih.  

Malam dingin berkabut mendekati jam 10, belasan petani dari desa-desa sejauh 22 Km pun menyempatkan datang di rapat ini. Padahal, undangan hanya disebar dalam bentuk pemberitahuan melalui pesan pendek SMS. Ini bukti tak ada provokasi fihak tertentu, melainkan kesadaran bersama.

Evaluasi Aksi

Beberapa hal penting terkait perjuangan petani Urutsewu dalam aksi terakhirnya pun terungkap pada gayengnya rapat petani di tengah musim bediding kawasan pesisir yang dingin namun bergelora ini.

Nur Hidayat, mantan Kades Setrojenar yang oleh Kusmayadi juga dituduh provokator, paska aksi terakhir diajak meeting informal oleh beberapa fraksi DPRD. Diantaranya dari PKB, Gerindra dan Demokrat.

Tak diketahui apa motifnya para senator anggota partai di dewan ini mengundang delegasi aksi ke ruang fraksi, bukan secara terbuka pada saat semua dirapatkan di Komisi A. Fenomena ini mengingatkan kejadian paska tragedi (2011) dimana ada seorang anggota dewan lama yang terkesan kucing-kucingan seperti sedang dibawah tekanan atau ancaman, saat menemui Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK) sebelum berangkat ke Jakarta guna menghadap beberapa kementerian di era rezime SBY kemarin.

Kundari, senator fraksi PKB bahkan mendoktrin delegasi aksi tentang dalih “profesionalitas” tentara, seolah dalam konteks ini senator lebih mewakili militer; yang muaranya berujung pada pentingnya tempat latihan tembak. Ini dalih usang yang pernah mendapat kajian kritis di ranah advokasi petani, dan kini kehilangan relevansinya. Karena apa ?.

Karena tak mungkin tempat latihan tembak dan uji coba senjata berat Alutsista berada tak jauh dari pemukiman dan persawahan serta lahan pertanian Urutsewu. Terlebih di masa-masa nantinya ketika infrastruktur jaringan Trans Nasional, Jalan Lintas Selatan-Selatan [JLSS] selesai dibangun. Dimana mobilitas kendaraan dan pupulasi serta mobilitasnya amat tinggi. Terlalu Beresiko. Sementara produk industri persenjataan strategis seperti mortir dan senjata roket berhulu ledak sensor panas.

Tetapi kenapa fihak militer mati-matian bersikukuh pada klaim sefihaknya dalam “menguasai” kawasan yang bakal jadi konsentrasi pertarungan modal di masa-masa yang akan datang? Ini lah rahasia terselubungnya.  

“Sama-sama kepentingan nasional, kenapa antara JLSS, pemagaran pesisir dan pembangunan pertanian itu dibedakan perlakuannya?”, tanya Nur Hidayat.

Tak seorang pun anggota legislator Kebumen mampu menjawab !