Negosiator Urutsewu “dipagari” Tentara

Tim "negosiator" UrutSewu Bersatu dipimpin Widodo Sunu dihadapkan pada "tim pemagaran" yang dipimpin Kusmayadi (duduk di sudut dekat pintu) 

Ada yang menarik untuk dicatat pada aksi petani Urutsewu saat tim negosiator mereka memasuki gedung Sekretariat DPRD (Sekwan). Dimediasi oleh Komisi A DPRD Kebumen, dalam “pertemuannya” dengan pelaksana pemagaran pesisir yang tengah diprotes para petani. Audiensi yang digelar di ruang meeting Sekwan itu ternyata “dikepung” beberapa oknum tentara.

Sampai-sampai Dandim 0709 Kebumen, Letkol Inf. Putra Widyawinaya, SH pun ada di sekitar bawahannya itu. Ihwal keberadaan tentara bersenjata tongkat di seputar gedung Sekwan itu, mungkin dalam rangka mengawal atasannya. Namun boleh jadi “situasi tak aman” tengah mengancam alat negara, sehingga polisi saja dipandang tak cukup untuk mengamankan situasi..

Yang jelas, kenyataan timpang ini dipertanyakan oleh Koordinator UrutSewu Bersatu Widodo Sunu Nugroho, pada awal dimulainya audiensi sebagaimana yang direncanakan dalam skenario aksi (8/7) hari itu.

“Ini bukan audiensi, sebagaimana dimaksud dalam permohonan aksi petani”, dalihnya. Melainkan sebuah mediasi. Sedangkan dari pengalaman aksi terdahulunya para petani menyadari bahwa pemerintah daerah termasuk DPRD tak memiliki kewenangan apa pun dalam kaitan penyelesaian konflik tanah pesisir Urusewu.

Rupanya memang ada skenario untuk “menyederhanakan” konflik agraria Urutsewu, dengan pendekatan parsial dan kasuistik tentang pemagaran pesisir saja. Kontroversi pemagaran pesisir ini memang yang memicu demonstrasi petani untuk ke sekian kalinya ini. 

Itu sebabnya agenda audiensi tim negosiator berubah format menjadi “mediasi” dengan fasilitator Komisi A DPRD Kebumen yang dipimpin ketuanya, Yudi Trihatmanto, SH. Maka didatangkan lah para pelaksana (baca: pekerja pemagaran) berikut Komandan Dislitbangad Kusmayadi di gedung Sekwan itu, disertai dengan regu koersif militer yang berada di seputar gedung Sekwan.

Issue Aksi Tandingan

Teka-teki bakal munculnya aksi tandingan pada demonstrasi massa petani Urutsewu yang muncul sejak dua hari terakhir, siang itu terjawab sudah saat para "pekerja pemagaran" dihadirkan berhadapan di ruang mediasi. Yang ternyata adalah sedulur-sedulur rakyat Urutsewu sendiri. Menyikapi semua ini, beberapa dari tim negosiator aksi petani Urutsewu menegaskan sikap prinsipilnya mengenai penolakan pemagaran pesisir. Penyikapan ini disertai penjelasan yang menyayangkan jika sampai terjadi konflik sesama rakyat.

"Penolakan pemagaran pesisir tak berkaitan langsung dengan kepentingan warga yang pada dasarnya cuma menjadi pekerja pemagaran", papar jubir tim negosiator aksi.

Bahkan pada sessie berikutnya, jubir tim pelaksana pemagaran pun menyatakan sepakat dengan paparan argumentasi tersebut. Disertai pernyataan sikapnya  untuk menghindari gesekan atau pun konflik dengan sesama warga pesisir !

Persoalan kontroversi pemagaran pesisir menjadi cukup jelas singkap tabirnya, justru ketika Kepala Dislibangad, Kusmayadi diberi kesempatan berbicara. Tetapi justru tentara berpangkat mayor ini secara verbal menuding bahwa seluruh aksi-aksi penolakan petani Urutsewu sejak mulanya diakibatkan oleh provokasi fihak lain. Kusmayadi dengan mengabaikan etika bahkan menyebut nama-nama seperti Seniman, Paryono dan petani lainnya sebagai provokator.