This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Monday, September 25, 2017

Aliansi Anak Tani Memperingati Hari Tani Nasional 2017

Senin, 25 September 2017 | 08.46




Tak dapat kita lupakan sejarah yang telah menuliskan perjuangan-perjuangan rakyat indonesia untuk memenangkan tanah untuk rakyat. Tanah harus dibagikan kepada rakyat bukan hanya dimiliki oleh raja-raja, oleh segelintir orang. Dari kesadaran akan pentingnya tanah untuk rakyat lahirlah UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Untuk memperingati kemenangan atas lahirnya UU tersebut maka diperingatilah Hari Tani Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 24 September.

Pagi hari (25/9/17) pukul 10.00 WIB kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani (AAT) berkumpul di samping Parkiran Abu Bakar Ali Yogyakarta untuk memperingati Hari Tani Nasional 2017. Mereka duduk dibawah pepohonan sambil berbincang dan beberapa dari mereka menikmati hisapan rokok, mereka pun juga mempersiapkan perlengkapan aksi yang sudah disiapkan saat teklap (teknis lapangan) di malam hari sebelum aksi. Poster-poster yang bertuliskan "Tolak SG/PAG, "Tolak Pasar Bebas", "Laksanakan Agraria Sejati" telah disiapkan. 

Setiap menit kawan-kawan berdatangan ikut berkumpul duduk di bawah pepohonan sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Massa aksi pun berdatangan hingga jumlahnya ratusan yang datang dari berbagai organisasi dan tak lama kemudian, pukul 11.00 WIB Korlap (Koordinator Lapangan) memanggil kawan-kawan massa aksi untuk berbaris dengan rapi, menunjukan bahwa massa aksi adalah massa aksi yang terdidik.

"Kapitalisme! Hancurkan!", "Imperialisme! Musnahkan!", "Tanah untuk rakyat! Sekarang juga!", begitulah Korlap membuka aksi massa dengan menyampaikan yel-yel perlawanan.

Indonesia yang masyarakatnya selain terdiri dari para pekerja atau buruh juga banyak yang petani, namun tanah-tanah petani tergusur dan terampas oleh kepentingan modal. Rezim Jokowi JK yang berjanji bahkan telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada program Nawacita hanya menjadi janji-janji tanpa implementasi.

"Seharusnya Jokowi Jk harus melaksanakan reforma agraria sebagaimana yang telah tercantum pada program Nawacita. Namun Jokowi JK tidak melaksanakannya, Jokowi JK telah berpihak pada para pemilik modal yang alhasil petani-petani pun tergusur, tersungkur!" teriak kawan dari organisasi FMN saat menyampaikan orasi politik.

Deven, kawan yang mewakili organisasi PEMBEBASAN dalam penyampaian orasi politik pun juga menyampaikan pentingnya reforma agraria, pun juga pentingnya menghapuskan pengklaiman tanah yang dilakukan Gubernur DIY selaku Sultan DIY dengan dalih adanya tanah Sultan Ground/Pakualaman Ground (SG/PAG). Tak lupa, Deven juga menyampaikan pentingnya persatuan organisasi-organisasi tanpa melibatkan organisasi yang telah bersetubuh pada militer, telah berselingkuh dari rakyat dan menjalin kemesraan dengan militer. Deven menyampaikan kritiknya terhadap organisasi yang mengaku berjuang untuk rakyat namun bersetubuh dan menjalin kemesraan dengan musuh rakyat yakni dengan mengundang militerisme dalam agenda diskusi-diskusinya.

Adalah penting menjelaskan seterang-terangnya siapa musuh rakyat. Selain dari kapitalisme dan imperialisme, musuh rakyat yang lainnya adalah militerisme. Fitri yang menyampaikan orasi politik mewakili SIEMPRE (Serikat Pembebasan Perempuan) juga menjelaskan, "kita tentu tidak dapat berjuang apabila masih bermesraan dengan militer yang telah membunuh berjuta-juta rakyat pada tahun 65/66, yang membunuh kawan-kawan saat aksi Kuda Tuli, yang menembaki kawan-kawan saat berlawan menumbangkan Rezim Soeharto, yakni Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, belum lagi militer yang telah membunuh jutaan rakyat West Papua hingga populasi Orang Asli Papua tersisa tidak sampai 50%".

Watak yang militeristik memang digunakan oleh kapitalisme untuk melindunginya agar eksploitasi, ekspansi dan akumulasi profitnya berjalan mulus tanpa suatu halangan sekecilpun. Militerpun terlibat dalam urusan sipil rakyat dengan menggusur tanah-tanah petani, melarang dan mengintimidasi petani yang berlawan. Dalam aksi hari tani tersebut tentu salah satu pernyataan sikapnya adalah tolak militer terlibat dalam urusan sipil rakyat.

Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Pernyataan sikap rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani (AAT) diantaranya adalah :

1.  Jalankan reforma agraria sejati

2. Berikan tanah kepada petani

3. Stop kriminalisasi terhadap petani

4. Tolak privatisasi lahan

5. Hentikan monopoli & perampasan tanah melalui berbagai skema pembangunan infrastruktur, perkebunan besar, taman nasional, pertambangan, dll yg merugikan petani

6. Hentikan tindak kekerasan, intimidasi, teror, dan kriminalisasi dari militer terhadap petani & rakyat

7. Tolak kebijakan anti demokrasi

8. Tolak pasar bebas

9. Berikan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat bagi rakyat

10.  Tuntaskan pelanggaran HAM

11. Cabut PP 78

12. Cabut UUPT no 12 tahun 2012

Sumber: PembebasanJogja 

Thursday, July 13, 2017

Gaung Perempuan Menolak Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG)

Juli 13, 2017 | Abdus Somad




Yogyakarta- Pagi itu (9/7) sekitar pukul 09.12 WIB, warga Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) ramai. Mereka berkumpul untuk merayakan peringatan syawalan yang rutin dilakukan setiap tahun. Terlihat warga saling menyapa satu sama lain. Kehangatan terbentuk pagi itu, tidak ada perselisihan, tidak ada pula pertengkaran. Semua baik-baik saja.
Seulas senyum terpancar dari bibir perempuan pesisir Kulon Progo setiap bertatap muka dengan warga, kemudian diikuti dengan berjabat tangan. Mereka ramah, mereka begitu ceria hari itu. Kebahagiaan yang diselimuti dengan kepedulian dengan sesama memunculkan aura silaturahmmi.
Tema yang diangkat kali ini memang bertajuk perempuan, bagi PPLP-KP sosok perempuan sangat penting dalam berkehidupan. Ulasan Perempuan sebagai tonggak perjuangan agraria menjadi salah satu simbol jika kontribusi kaum perempuan tidak bisa disepelekan.
Widodo selaku perwakilan warga PPLP-KP mengatakan perempuan mempunyai kekuatan besar dalam menggerakan warga. Sosok perempuan tidak hanya untuk urusan dapur, ia bisa melakukan lebih dari itu. Tema ini diangkat sebagai penjelas posisi perempuan pesisir Kulon Progo.
“Perempuan itu penting untuk pergerakan warga, tanpanya kita (laki-laki-red) bisa apa? “ Tutur Widodo.
Ia menambahkan, perempuan itu adalah ibu bagi alam, keterikatannya menumbuhkan keseimbangan. Baginya kemarahan perempuan adalah kemarahan alam semesta, “ Perempuan itu adalah rohnya alam, ia menjaga keseimbangan” ucapnya.
Sekilas mengulas titik balik perjuangan perempuan pesisir Kulon Progo. Terkhusus bagi warga yang tergabung di PPLP-KP. Selama kurang lebih hampir 11 tahun mereka berjuang dengan terus-menerus melakukan aktivitasnya sebagai petani. Tanah mereka begitu subur, setiap menanam, hasil yang melimpah mereka dapatkan. Mereka berani dengan tegas menyatakan jika tanah adalah ruang hidup yang hakiki.
Namun pada tahun 2006, sebuah perusahaan datang dengan niat untuk menambang kawasan pesisir Kulon Progo. Salah satu aktor yang memotori adalah anak dari Sultan HB X-Pembayun. Kandungan mineral di pesisir Kulon Progo mendorong penandatanganan Kontrak Karya untuk pertambangan pasir besi tahun 2008. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan yang sebelum joint venture dengan Indo Mines Limited bernama Jogja Magasa Mining yang kemudian mengubah namanya menjadi Jogja Magasa Iron (PT. JMI) ini melakukan penelitian kandungan mineral, dan mendapati kadar Fe di pesisir selatan Kulon Progo bervariasi antara 5,29% hingga 36,4%. Penerbitan Kontrak Karya hingga sekarang tetap bermasalah karena belum dibatalkan. Karena itu pula, warga yang tergabung dalam PPLP senantiasa menanami lahan yang mereka pertahankan dari ancaman penggusuran, pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara dan jalan bebas hambatan.
Warga menilai PT JMI menjadi penyebab aktivitas warga terganggu, mereka berusaha melakukan apa saja untuk memuluskan proyek tersebut, salah satunya ialah dengan berkongsi dengan tanah Pakualaman Ground agar mudah memanfaatkan tanah seluas 22 KM x 1,8 KM atau sekitar 29085 ha.
Isyanti salah satu warga PPLP-KP yang terlibat aktif disetiap gerakan warga mengaku berulang kali melakukan pencengahan para investor serta aktivitas tambang yang masuk ke wilayahnya. Cara-cara yang dilakukannya seperti blokade kendaraan PT JMI yang lalu lalang di kawasan pesisir, khususnya desa Bugel.
“Beberapa kali kita kaum perempuan menghalangi bolo-bolo investor masuk ke sini, kita pernah mencegat tujuh mobil, itu diperbatasan dusun satu dan dua,” ujar Isyanti ibu rumah tangga yang juga aktif sebagai para legal.
Tidak hanya itu, ketika ada yang membuat tambak udang yang membutuhkan lahan luas. Isyanti dan kawan-kawan bergerak untuk menghentikannya. Aksinya tidak berhenti disitu, Ia pernah memberhentikan alat berat yang ingin masuk ke wilayahnya, Mereka tidak ingin ada tambak dan penambang. Kaum perempuan melakukan itu semua karena mempunyai dasar yang logis. Ia sangat khawatirkan jika pertambangan beroperasi akan memunculkan perampasan lahan dan haknya sebagai warga Indonesia hilang.
Sebagai ibu dan perempuan pesisir pada umumnya ia telah menyadari ancaman tesebut. Ia berfikir bagaimana nasib anak-anak dan cucunya di kemudian hari. Tambang tidak mungkin membiayai kehidupan warga. Dasar itulah yang menguatkan Istiyanti menolak segala bentuk upaya pertambangan dan perampasan lahan.
“Kita merasakan perempuan dan anak-anak sangat rentan akan hal tersebut, sehingga menjadi ancaman bagi kami ketika terjadi penambangan, akan terjadi perubahan hidup” ucapnya.
BU KAWIT: Bu Kawit, pejuang agraria dari pesisir Parangkusumo, Bantul DIY tenagh menyampaikan orasinya saat hadiri Syawalan PPLP
Syawalan dan Sikap Perempuan Pesisir Melawan SG/PAG
Tidak ada yang lebih mulia dari manusia ketika seorang perempuan berjuang membela tanah kelahirannya sendiri. PPLP-KP berusaha untuk menunjukan kekuatan perempuan. Upaya itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk relasi kaum laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan lahan. Nilai-nilai kesetaraan diagungkan, kebersamaan dimunculkan.
Hal itu juga dirasakan oleh Isyanti. Ia dan perempuan pesisir merasa di manusiakan, ia mengutarakan jika kaum perempuan cukup diperhitungkan di PPLP -KP.
“Kami dianggap ada, bukan hanya sekedar dianggap, namun kita benar-benar ada untuk mendukung kaum laki-laki dalam perjuangan PPLP melawan segala bentuk penggusuran perampasan lahan atas hak-hak kami” ucap Isyanti.
Dengan adanya ruang tersebut, ia berusaha untuk melakukan gerakan perempuan dengan menyatakan sikap menolak segala bentuk penjajahan tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman melalui klaim Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG), “Saya tidak rela kalau ada tanah kami yang dirampas” tuturnya dengan menunjukan raut wajah tegas.
 Kawit selaku pejuang pesisir yang juga hadir dalam kegiatan Syawalan PPLP-KP ikut memberikan sikap politiknya, baginya perempuan harus bisa bersemangat lebih dari laki-laki. Dalam urusan ruang hidup, ia mengungkapkan jangan sampai lahan di pesisir pantai selatan yang sudah subur diambil alih oleh kerajaan Kasultanan dan Pakualaman.
Ia benci dan sangat menentang keras kebijakan Sultan.  Bahkan ibu yang kesehariaanya berjualan di Parangkusumo ini kerap kali memprotes kerajaan yang telah menghidupkan kembali tanah-tanah Swaparaja menjadi hak milik Kasulatanan dan Pakualaman. Ia menyatakan bahwa sejatinya SG/PAG itu sudah dihapus oleh HB IX dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Perda DIY no 3 tahun 84 dan Kepres no 33 tahun 1984 tentang pemberlakuan UU PA sepenuhnya di DIY
“Ini sebenarnya lahan dari Gusti Allah. Ora lahane Sultan. Sultan ora duwe lahan ngaku-ngaku SG.” Tuturnya saat memberikan orasi di hadapan warga PPLP-KP
Baginya pemerintah atau kerajaan harusnya menjadi contoh teladan bagi manusia, bukan malah sebaliknya, menginjak-nginjak bahkan merampas hak warganya sendiri. Itu tindakan yang tidak manusiawi. Perilaku demikan baginya harus dilawan.
“Ketika pemerintah malah berkuasa, rakyate disak karepe dewe, alasannya untuk kepentingan umum. Sekarang ini memang Indonesia sudah merdeka tapi (kemerdekaan-red) dirampas oleh rakyat sendiri yang ada di duwur (penguasa-red),” tandasnya,
Pun hal tersebut diperkuat oleh Isyanti, baginya tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah tidak ada lagi. Kemunculannya hanya menjadi upaya untuk memperkaya kerajaan. Menurutnya, ketika orang-orang bangga menyatakan Jogja adalah Istimewa ia sebaliknya, keistimewaan jogja tidak menjamin rakyat sejahtera.
“Dengan mengatakan keistimewaan Sultan telah merampas tanah kita, tanah kita adalah alat produksi kita, karena kita sebagai petani tanpa tanah kita mau jadi apa, apa Sultan mau ngasi makan kita?,” Tanyanya dengan resah., [as]

Monday, July 10, 2017

Heboh Temuan Pal Urutsewu di Ayamputih

Senin, 10 Juli 2017

PAL-T: Patok dengan kodefikasi huruf "T" yang terbenam pasir sedalam 60 cm ditemukan petani pesisir Urutsewu saat bekerja mempersiapkan lahan cabe di selatan zona yang diklaim kawasan militer 
[Foto: Litbang FPPKS] 

Kawasan pertanian pesisir Urutsewu dikejutkan dengan temuan Pal (patok_Red) yang semula tertimbun gumuk pasir Kabuaran di blok Serut yang bersebelahan dengan blok Klepu pada zona pertanian pesisir warga Desa Ayamputih Buluspesantren, Kebumen; Senin (10/7). Sontak, temuan ini menjadi perhatian banyak orang di kawasan pesisir selatan.

Pal berkodefikasi huruf T yang diperkuat dengan pasangan batubata ukuran 1 meter persegi ini semula tertimbun pasir sedalam 60 cm, ditemukan oleh Parmo (28) saat petani muda ini memasang pagar pelepah kelapa yang didirikan di sisi selatan lahan untuk persiapan menanam cabe. Lahan kisik ini adalah milik orangtuanya.

Dihubungi terpisah, pemilik lahan Paijo (65) warga RT.1-RW.3 Desa Ayamputih ini awalnya mengaku khawatir dengan temuan Pal mengingat peta konflik agraria kawasan pesisir Urutsewu menunjukkan belum adanya penyelesaian yang berkeadilan bagi petani pemilik lahan, tetapi telah dilakukan pemagaran secara paksa oleh militer. Lokasi temuan Pal di atas lahan miliknya, berada pada sekitar 150-an meter di selatan pagar yang didirikan pihak militer.

“Senin sore harinya saya mengurug lagi temuan pal itu”, tutur Paijo.

Menurutnya, pada sore hari ditemukannya Pal ini pihaknya memang mengurug kembali Pal temuan anaknya saat bekerja. Tak urung, info temuan ini telah tersebar luas di masyarakat Urutsewu. Sehingga banyak warga lain berbondong mendatangi lokasi temuan ini. Akhirnya, urugan dibuka kembali oleh Ramikin (50) bersama warga petani lainnya.
 

Pal Budheg

Masih menurut Paijo, titik lokasi Pal temuan warga di zona yang dalam idiom lokal disebut Kisik atau Gepyok ini berada pada posisi sebanding dengan Pal Budheg. Yakni sebuah patok penanda yang kalau di Desa Setrojenar pada patoknya diterakan kodifikasi Q222. Dari perspektif petani Urutsewu, Pal Budheg ini diyakini sebagai pal pembatas agraria tinggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada paska jaman klangsiran tahun 1932.

Meskipun apa yang diyakini petani Urutsewu ini pernah dibantah pihak Dislitbang AD pasca Tragedi Setrojenar (16-04-2011) sebagai Pal Triangulasi atau pemetaan tipografi, namun temuan Pal baru dengan kode huruf “T” di pesisir Desa Ayamputih ini menggugah ingatan kolektif banyak orang terhadap konflik agraria Urutsewu yang tak menemukan titik temu; selain –pada akhirnya- pemaksaan pemagaran oleh tentara.
Kontroversi pemagaran pesisir ini memicu perlawanan petani hingga menimbulkan 2 kali bentrokan berdarah di Lembupurwo dan Wiromartan (Mirit); 2 tahun silam. Itu sebabnya banyak orang mendatangi lokasi temuan dengan maksud yang sama; membuktikan temuan warga.

Lokasi temuan Pal merupakan lahan pertanian milik Paijo yang ditanami berbagai jenis tanaman holtikultura tiap musim tanam sejak lebih 15 tahun silam.
“Saya memulai meladang pada masa lurah Slamet”, terang Paijo yang berarti saat itu berjarak lebih 15 tahun waktu lampau.

Pada awalnya lokasi ini merupakan gumuk pasir dengan tumbuhan pandan pantai berbatang besar dan semak belukar. Di sisi barat bagian lahan miliknya berupa lembah kecil yang lebih rendah paparannya. Lambat laun gumuk ini tergerus dan ketinggiannya berkurang. Sehingga keberadaan Pal yang awalnya tertimbun gundukan menjadi lebih dekat ke permukaan.

“Saya menemukan saat melinggis lubang untuk mendirikan pagar pelepah nyiur”, terang Parmo yang saat itu menyiapkan lahan cabe.


Bendo yang dipakainya membuat lubang membentur benda keras, setelah digali lebih dalam ternyata benda itu adalah patok cor yang diperkuat dengan pasangan batubata. Menilik ukuran tebal batubatanya, sangat dimungkinkan bahwa benda ini dibuat dan dipasang sejak puluhan tahun silam, karena tak ada batubata seukuran itu dapat ditemukan di masa sekarang.   

Thursday, April 27, 2017

Indonesia Krisis Regenerasi Petani Muda

Reporter: Akhmad Muawal Hasan | 27 April, 2017
  • Data BPS: petani terbanyak ada di kelompok usia 45-54 tahun sebesar 7.325.544 orang
  • Urbanisasi, modernisasi, dan industrialisasi jadi penyebab profesi petani dijauhi anak muda
  • Generasi muda Indonesia makin banyak yang menjauhi profesi sebagai petani, bahkan di kalangan mahasiswa lulusan fakultas pertanian itu sendiri.
tirto - Pengalaman masa kecil yang paling berkesan dan selalu diingat Nur Ainu Sulton (22) adalah saat ia diajak kedua orang tuanya ke sawah. Ia bertugas membawa bekal untuk orang-orang yang sedang panen. Ayahnya fokus di sawah, sedangkan ibunya lebih suka menanam beragam jenis bunga dan sayur. 

Di sekolah menengah atas, Sulton pernah terkesima dengan salah seorang guru dari lulusan ilmu pertanian. Di saat teman-temannya memainkan gim yang sedang populer, ia bertahan pada gim berbasis pertanian modern: Harvest Moon

Usai tamat SMA pada 2012, Sulton merantau ke Yogyakarta untuk menimba ilmu di Program Studi Agronomi di Fakultas Pertanian UGM. Impiannya menjadi petani sekaligus pengusaha agrobisnis yang sukses saat kembali ke kampung halaman di Tulungagung, Jawa Timur. Sayang, saat ia hampir meluluskan diri, keluarga justru berharap agar ia menunda cita-cita tersebut. 

“Keluargaku pengin lihat anaknya (kerja) di kantoran, berseragam, dan digaji tetap,” katanya kepada Tirto, sambil menyatakan keheranannya. Mulai dari ayah hingga neneknya adalah pengolah alam yang tekun. Namun, kini mereka bersikap ganjil, meminta Sulton tak menapaki jejak yang sama. 

Sulton pun terancam sebaris dengan teman-teman satu jurusannya yang memilih profesi agak menyimpang dari visi-misi fakultasnya. Teman-temannya di jurusan, kata Sulton, sangat sedikit yang menjalani profesi sebagai petani. 

“Baru lima orang yang kukenal yang benar-benar jadi petani. Itu pun bukan dari angkatanku saja, tapi juga dari angkatan 2009, 2010, dan 2011. Masih di sektor perusahaan pertanian seperti sawit, sih, tapi yang lain ujung-ujungnya ke bank, karyawan kantor, dan lain sebagainya,” imbuhnya. 

Penyebabnya ditengarai macam-macam. Ada yang senasib dengan Sulton, ada juga yang menilai keputusan itu “lebih realistis.” Sulton menilai calon petani mestinya memang tak alergi turun ke lapangan. Menurutnya, banyak lulusan fakultas pertanian dari pelbagai kampus menghindari jadi petani karena emoh berpanas-panasan di lahan, tak suka kotor, dan lebih nyaman bekerja di kantor. 

“(Mereka) enggak mau ambil risiko. Main aman dan tinggal nunggu gaji. Masuk akal memang sebab sekarang kalau mau mulai jadi petani risikonya cukup besar kalau mau untung yang besar juga. Istilahnya high risk, high revenue,” katanya. 

Sulton sepakat bahwa keengganan menjadi petani kini mewabah di kalangan anak-anak muda Indonesia, baik dari lulusan fakultas pertanian maupun bukan. Kondisi ini pun telah jadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah sejak lama. Salah satu gejala yang terlihat di banyak daerah adalah tingkat urbanisasi yang tinggi dan otomatis menganaktirikan bidang pertanian di desa. 

Petani dianggap bukan profesi yang menjamin finansial di tengah naiknya harga-harga kebutuhan hidup, apalagi untuk investasi masa depan: biaya kuliah, cicilan rumah, pensiun. Bekerja di industri di pinggiran kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, atau Depok menjadi pilihan yang lebih menarik. Orang berbondong-bondong meninggalkan ciri agrarisnya sebab (menganggap) tak ada lagi penghidupan layak di dalamnya. 

Empat tahun silam, Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan laporan bertajuk Sensus Pertanian 2013. Di dalam salah satu bagian publikasinya, BPS mendata jutaan petani di Indonesia dalam kelompok usia. Dari total 26.135.469 petani yang saat itu terdata, kelompok usia 45-54 tahun memiliki jumlah absolut terbanyak: 7.325.544 orang. 
 
Jumlah terbesar kedua pada kelompok usia 35-44 tahun (6.885.100 orang) dan jumlah ketiga dan keempat pada kelompok usia lebih tua lagi, yakni 55-64 tahun (5.229.903 orang). Sementara kelompok usia lebih dari 65 tahun sebanyak 3.332.038 petani. 

Adapun jumlah petani muda di kelompok 25-35 sebanyak 3.129.644 orang. Semakin usia ke bawah pun semakin sedikit. Pada kelompok usia 15-24 tahun, jumlah petani hanya 229.943 orang. Jumlah paling sedikit pada kelompok di bawah usia 15 tahun, yakni 3.297 orang. 

Angkatan muda yang emoh mengolah lahan membuat jumlah petani menyusut hingga 5 juta orang dalam kurun 2003-2013. Jika diringkas, 60,8 persen petani di Indonesia berada dalam usia di atas 45 tahun. Usia produktif seseorang sudah menurun cukup drastis pada usia sepuh seperti itu. Apalagi 73,97 persennya berpendidikan hanya sampai SD. Daya saing mereka tentu lebih rendah dalam strategi bertani gaya modern. 

Tak hanya kalangan petani yang sudah terlalu tua. Sebanyak 70 persen petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman) rata-rata berusia di atas 50 tahun. 

Riset Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada 2015, bertajuk “Regenerasi Petani”, mengungkap kondisi yang sama. Ada 96,45 persen petani tanaman pangan di empat lokasi penelitian (Tegal, Kediri, Karawang, dan Bogor) berusia 30 tahun atau lebih, sedangkan 3,55 persennya berumur di bawah 30 tahun, dan 47,57 persen petani tanaman pangan berusia 50 tahun atau lebih. 

Bagian lain riset KRKP mengungkapkan hanya 54 persen anak petani (yang menjadi responden) yang mau meneruskan apa yang dikerjakan orang tuanya, dan 46 persen sisanya dengan tegas menolak. Pada kelompok usaha hortikultura, persentasenya lebih timpang lagi: 63 persen menolak mewarisi profesi orang tuanya dan hanya 36,7 persen yang bersedia menjalankan pekerjaan dalam budidaya pertanian tersebut. 

Meski tertarik, nyatanya 70 persen responden pada kelompok usaha tani padi justru mengaku tidak pernah memiliki cita-cita menjadi petani. Ini berbeda dari responden usaha tani hortikultura yang tidak tertarik bekerja di bidang tersebut tetapi 60 persen respodennya bercita-cita menjadi petani. 

Salah satu faktor utama generasi muda merasa asing dari dunia pertanian karena mengaku mengetahui informasi soal pertanian "secara otodidak." Sebanyak 64 persen mengaku tidak pernah diajarkan soal pertanian oleh orang tua. Demikian juga responden usaha tani hortikultura: 86,7 persen menyatakan tidak pernah diajarkan tentang pertanian oleh orang tua mereka. 

Keinginan rendah menjadi petani dipengaruhi oleh persepsi responden yang kurang baik atas situasi pertanian saat ini. Mayoritas 42 persen responden menyatakan kondisi pertanian sekarang memprihatinkan, dan sisanya menyatakan biasa saja (30 persen) dan membanggakan (28 persen). Adapun 66,7 persen responden usaha tani hortikultura menyatakan bidang pertanian itu memprihatinkan. Sisanya menyatakan biasa saja (26,7 persen) dan menganggap membanggakan (6,7 persen). 

Tergeser Sektor Industri Pengolahan

Dalam rilis pers, Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dra. Haning Romdiati, M.A menyatakan kondisi minat rendah generasi muda menjalani profesi tani otomatis mengancam kedaulatan produksi pangan Indonesia di masa depan. 

Kondisi itu bukan semata karena minimnya tranfer keterampilan pertanian dari orang tua atau masyarakat. Tetapi ada perubahan keluarga, sekolah, sawah, aktivitas non-pertanian, yang justru mengasingkan generasi muda dari lingkungan tempat hidupnya. 

Akademisi, pejabat legislatif-eksekutif, hingga elemen penjaga kedaulatan, hampir semuanya bersepakat bahwa kunci mengamankan kedaulatan pangan agar mampu mandiri dari impor adalah menjaga eksistensi kaum tani di masa depan.
 
Sayangnya, dalam konteks pembangunan, penurunan jumlah petani kerap dipandang sebagai kemajuan. Semakin sedikit jumlah petani, semakin efisien proses budidayanya. Menurut analisis KRKP, perspektif pembangunan semacam ini hanya menganggap sektor industrilah yang bisa memajukan suatu bangsa. Persoalannya bukan soal efisiensi dan kemajuan industri belaka. Berkurangnya jumlah petani, dalam analisis KRKP, akan berimplikasi pada menurunnya ketersediaan pangan produk dalam negeri. 
Mengenai penyediaan lahan mata pencaharian, KRKP dalam bagian riset menyadur hasil kajian global World Economic Forum (WEF) 2010 yang menunjukkan pertanian, selain sebagai penyedia pangan, merupakan sektor yang berkontribusi menyediakan 40 persen lapangan pekerjaan. 


Namun, pengerdilan peran pertanian dalam platform pembangunan negara, plus penjaga kemandirian pangan, menjadikan sumbangan sektor pertanian kepada Produk Domestik Bruto (PDB) terus menurun sejak era 1970-an. Pada 1971, sektor pertanian menyumbang 44,8 persen PDB, pada 1990 berkurang menjadi 21,5 persen, pada 2010 menjadi 15,3 persen, dan pada 2012 hanya 14,5 persen. 

Sumbangan dari sektor pertanian lambat laun dikalahkan oleh sumbangan dari sektor industri pengolahan. Pada 1971, sumbangan PDB dari sektor industri pengolahan hanya 8,4 persen. Pada 1990-an, sumbangannya naik menjadi 19,9 persen. Pada 2010 angkanya mencapai 24,8 persen. Dan pada 2012 menyumbang 23,9 persen, mengungguli sektor pertanian.

Pada akhirnya, Sulton dan generasi muda Indonesia lain memang mesti berkompromi dengan kenyataan hidup, meski ia menilai fenomena ini "tidak adil." Sektor industri semakin mengalahkan sektor pertanian, padahal banyak wilayah di negeri ini punya corak kebudayaan agraris.

Terbersit dalam benaknya untuk menjalani usaha di bidang pertanian modern sebagai perpaduan antara gaya bertani klasik plus penerapan konsep industri yang efisien dengan pemanfaatan alat-alat modern, serupa dengan strategi pertanian dan hortikultura di negara-negara modern. Ia berkaca dari pebisnis di bidang yang sama yang sudah sukses di Indonesia, yang mampu meraup keuntungan besar dan menyejahterakan petani lain. 

Namun, cita-cita ini juga sulit tercapai sebab modal ke sana cukuplah besar. Ia mesti memutar otak agar bisa mengumpulkan modal, salah satunya bekerja terlebih dulu di luar sektor pertanian. Misalnya, menjadi karyawan kantor sebagaimana diharapkan keluarganya akhir-akhir ini. 


(tirto.id - awa/msh)
https://tirto.id/indonesia-krisis-regenerasi-petani-muda-cnvG

Monday, March 27, 2017

Surokonto Wetan: "Kurung Siji Kurung Kabeh"

KURUNG SIJI KURUNG KABEH 
[Penjarakan Satu Penjarakan Semua] 
Tak hanya petani Rembang, Pati dan Blora yang jadi korban tambang dan pabrik semen. Petani Surokonto Wetan di Kabupaten Kendal, juga menjadi korban tukar guling lahan untuk pabrik semen di Rembang. Kriminalisasi berawal dari masalalah ‘"Tanah Negara’’ yang dijadikan sebagai lahan tukar menukar yang ditetapkan melalui SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri, seluas 127.821 Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lahan pengganti kawasan hutan yang digunakan oleh PT. Semen Indonesia di Rembang sebagai tapak pabrik. Dengan objek tukar menukar lahan berada di Desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal dengan luas 127.821 Ha.
Hari ini, 27 Maret 2017 adalah hari dimana jaksa akan melakukan perintah penetapan Pengadilan Tinggi (PT) Jateng untuk menahan Kyai Nur Aziz dan kedua petani Surokonto Wetan, Kendal, lainnya.
Sebelumnya pada tgl 23 Maret 2017, istri ketiga Petani tersebut telah melayangkan permohonan penangguhan penahanan ke PT Jateng namun sampai saat ini belum ada keputusan diterima atau tidaknya. Oleh karena itu, hari ini ratusan petani surokonto wetan kendal kembali lagi mendatangi PT Jateng utk meminta agar majelis hakim PT mengabulkan penangguhan penahanan.
Sumber : LBH Semarang

Seruan Aksi

PANTANG PULANG SEBELUM PENANGGUHAN PENAHANAN DIKABULKAN
3 Petani di Vonis 8 Tahun Pidana Penjara dan Denda 10 Milyar!!!
[MASYARAKAT ADAT, MASYARAKAT DISEKITAR HUTAN, DAN MASYARAKAT DIDALAM HUTAN YANG MEMANFAATKAN KAWASAN HUTAN TIDAK DAPAT DIPIDANA]
.
Pada 18 Januari 2017, Pengadilan Negeri Kendal memvonis 3 petani di Desa Surokonto Wetan dengan pidana MASING-MASING PIDANA PENJARA 8 TAHUN DAN MASING-MASING DENDA 10 MILYAR RUPIAH, Pasal 94 ayat (1) huruf a UU PPPH dengan pertimbangan hakim, menyebutkan bahwa para petani tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan lahan tersebut. Dan atas Vonis tersebut dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Para Petani, tersebut adalah Nur Aziz (44), Sutrisno Rusmin (63), dan Mujiono (39), mereka adalah perwakilan masyarakat dari Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW), ketiganya dilaporkan oleh Perhutani KPH Kendal, dengan tuduhan mengorganisir masyarakat dalam melakukan perlawanan terhadap Perhutani. Padahal, ketiga Petani tersebut hanya mempertanyakan, kebenaran dari lahan yang digarap lebih dari 400 masyarakat Desa Surokonto Wetan, sejak tahun 1970-an, Lahan tersebut merupakan lahan turun temurun yang sudah dimanfaatkan masyarakat Desa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penderitaan Petani, Desa Surokonto Wetan semakin menjadi-jadi dan sangat berat, dengan adanya Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tertanggal berita penahanannya terhitung sejak 27 maret s.d. 25 April 2017., penahanan tersebut atas upaya hukum banding yang sedang dilakukan oleh para petani dan kuasa hukumnya.

Penetapan penahanan itu sangat memberatkan para petani Surokonto Wetan, atas kasus kriminaliasi yan dilakukan oleh Perhutani ini saja mereka harus wajib lapor saat penyidikan, proses peradilan harus sidang setiap minggu, dan sekarang akan ditahan. Hal ini justru, membuat hukum Indonesia semakin tumpul terhadap masyarakat kebawah, selama proses dari penyidikan hingga vonis, 3 Petani tersebut tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat menunda atau menggangu proses hukum, tetapi mengapa mereka akan ditahan? Dan pula kita mengenal asas praduga tidak bersalah (persumption of innocence), faktanya 3 petani tersebut tidak pernah menunda persidangan, dan menimbang bahwa penetapan tersebut berdasarkan bahwa petani akan merusak hutan, faktanya adalah perbuatan mereka seharusnya menghormati nilai-nilai asas praduga tak bersalah, bukan malah menyudutkan petani adakan merusak kawasan hutan. Kemudian, bila 3 petani tersebut di tahan, itu akan sangat memberatkan keluarganya khususnya, yang masih memiliki anak-anak yang butuh kehadiran Ayahnya, pula 3 petani tersebut adalah tulang punggung keluarga. maka penahanan tersebut sangat memberatkan dan menciderai para penghormatan hak asasi manusia di Indonesia!

Terhadap Putusan atau Vonis Hakim PN Kendal, menurut para penasihat hukum terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan aspek hukum. Bahwa jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 95/PUU-XII/2014, menyebutkan bahwa: ‘’Memang seharusnyya masyarakat yang hidup secara turun temurun didalam hutan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk kebutuhan sehari-hari dengan menebang pohon dan dapat dibuktikan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain (komersial) sehingga bagi masyarakat tersebut tidaklah termasuk dalam larangan, sehingga tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya. Sebaliknya negara justru harus hadir memberikan perlindungan terhadap masyarakat demikian. Dengan demikian permohonan para pemohon sepanjang mengenai pengecualian terhadap masyarakat yang hidup di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, beralasan menurut hukum untuk sebagian sepanjang yang berkaitan dengan dan hanya terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun didalam hutan...,(vide Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014 hal. 181). Lanjutnya, Bahwa masyarakat yang hidup dalam kawasan hutan harus dihubungkan akan sandang (kebutuhan pakaian), pangan (kebutuhan makanan), dan papan (kebutuhan perumahan) dari hutan, dengan demikian yang dimaksud masyarakat yang hidup dalam hutan adalah masyarakat yang mengantungkan kebutuhan hidupnya untuk keperluan sandang, pangan dan papan dari hutan. Dengan kata lain hanya masyarakat yang memiliki relasi kehidupan yang kuat dengan hutan. Atas pertimbangan MK tersebut, Majelis Hakim di PN Kendal terlihat tidak memhami putusan MK tersebut dengan baik.

Upaya Banding, adalah upaya hukum bagi petani untuk mencari keadilan atas tidak diprolehnya keadilan di PN Kendal. Biarlah upaya hukum tersebut berlangsung dengan baik dan memproleh keadilan seadilnya. Tetapi, untuk proses tersebut kiranya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, asas paraduga tidak berasalah, hak untuk menghidupu keluargnya, hak untuk berdudukan sama di mata hukum ,dan hak mendasar lainnya, atas dasar itu semoga permohonan penangguhan penahanan terhadap Petani diterima. Dan untuk itu, mengundang seluruh jaringan masyarakat di yang peduli terhadap nasib petani dan menyakini bahwa konflik-konflik terhadap petani masih terjadi sampai sekarang, untuk dapat datang dan menemani para warga Surokonto Wetan. Adapun aksinya akan dilakukan pada:

Hari dan Tanggal: Senin, 27 Maret 2017
Pukul: 10:00 WIB
Bertempat: Pengadilan Tinggi Jawa Tenggah
.
Aksi ini bertujuan untuk menangguhkan penahanan terhadap 3 Petani Surokonto Wetan.
#LawanKriminaliasiPetani
#WujudkanReformaAgrariaSejati
#LaksanakanPutusanMK95/2014
.
Kontak Person
Samuel Rajagukguk (YLBHI-LBH Semarang): 0823-2604-6489
Kahar Muamalsyah S.H. (PBHI Jawa Tengah) 0815-6592-812
Dian Puspita Sari S.H. (LRC KJ-HAM Semarang) 0856-4080-7986
________
Pres Release
CABUT PENETAPAN PENAHANAN 3 Petani Surokonto Wetan: 
"Negara Mengkhianati Petani, Negara Mengkhianati Reforma Agraria Sejati"
Reforma Agraria sejati hanya slogan belaka dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, kekerasan-kerasan terhadap petani belakangan ini semakin menjadi-jadi, dan sudah berapa petani mengalami kekerasan dari aparatur-aparatur sipil negara, hingga militer. Negeri yang besar dan kaya akan kekayaan alam, khusus sumber pangan, dan terkenal sebagai negeri agraris hanya slogan saja. 
Pada 18 Januari 2017, Pengadilan Negeri Kendal mevonis 3 petani di Desa Surokonto Wetan dengan pidana MASING-MASING PIDANA PENJARA 8 TAHUN DAN MASING-MASING DENDA 10 MILYAR RUPIAH. Dengan pertimbangan hakim, bahwa Para Petani terbukti merusak kawasan hutan, yang dimana kawasan hutan tersebut hanya bentuk tidak berdayanya pejabat negara dan negara menegakkan hukum. Kawasan hutan tersebut ditetapakan sebagai kawasan hutan tidak melalui proses clean and clear, yang artinya cacat prosedur, karena bagaimana bisa tanah negara dapat diperjual-belikan.
Atas Vonis Hakim yang tidak berkeadilan, Para Petani melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Jawa Tengah. DAN PADA TANGGAL 20 MARET 2017 PARA PETANI MENERIMA SURAT DARI PT JAWA TENGAH YANG MEMERINTAH UNTUK PARA PETANI DITAHAN. PENETAPAN PENAHANAN TERSEBUT MEMBUAT PENDERITAAN PARA PETANI SEMAKIN BERAT. SEBAB, PARA PETANI MASIH MEMILIKI KELUARGA DAN ANAK ANAK YANG MEMBUTUHKAN SOSOK SEORANG AYAH, DAN JUGA SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA. KEMUDIAN, MENIMBANG PASAL 31 KUHAP BAHWA DAPAT DILAKUKAN PENANGGGUHAN PENAHANAN.
Kriminalisasi berawal dari masalah ‘’Tanah Negara’’ yang dijadikan sebagai lahan tukar menukar yang sitetapakan melalui SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai lahan pengganti kawasan hutan yang digunakan oleh PT. Semen Indonesia di Rembang sebagai tapak pabrik. Dengan objek tukar menukar lahan berada di Desa Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal dengan luas 127.821 Ha.
Jauh sebelum ada penetapan lahan 127.821 Ha. di Surokonto Wetan, Kabupaten Kendal. Masyarakat sudah menggarap lahan tersebut dari tahun 1972. Bahwa saaat itu PT. Sumurpitu dengan HGU yang diterbitkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Dirjen Agraria Nomor SK 166/HGU/DA72 tanggal 13 Oktober 1972. HGU yang berlaku sampai 31 Desember 1997 dengan status tanah sebagai TANAH NEGARA. PT Sumurpitu Wringinsasi memiliki hak Pengelolahan.
Pada tahun 1972, PT Sumurpitu melakukan penanaman dilahan yang diterbitkan HGU tersebut. Penanaman hanya dilakukan sekali dan setelah itu PT Sumurpitu menelantarkan lahan tersebut. Melihat lahan yang tidak diolah secara baik, warga desa Surokonto Wetan menggarap lahan tersebut.
Bahwa tahun 2014, terbit SK Menhut dengan NomoR SK 3021/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Pada Bagian Hutan Kalibodri Seluas 127.821 Hektar di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya SK Menhut tersebut, Perhutani KPH Kab. Kendal Mengadakan penawaran terhadap warga Desa Surokonto Wetan untuk kerjasama dalam pengelolahan kawasan hutan.
Warga menolak penawaran tersebut, dan melakukan penolakan pada saat penawaran yang dilakukan KPH Perhutani Kab. Kendal tersebut. Warga tidak tahu menahu persoalan perubahan status kepengolahan HGU PT Sumurpitu Wringinsari yang merupaka tanah negara telah berubah status menjadi milik perhutani KPH Kendal.
Pada 30 maret 2016, Perhutani KPH Kab. Kendal melakukan intimidasi terhadap warga Surokonto Wetan dengan mengadakan upacara simbolik penanaman pohon yang juga diiringi oleh ratusan aparat kepolisian, Brimbob, dan TNI. Brimbob juga mendirikan tenda dan berkemah disekitar SD Negeri 01 Surokonto Wetan sampai 2 April 2016.
Ketiga Terdakwa, Nur Aziz terdakwa I, Sutrisno Rusmin Terdakwa II, dan Mujiono Terdakwa III. Merupakan pengarap dilahan 127.821 Ha. tersebut. Ketiga Petani sudah mengarap lahan tersebut sejak dari tahun 1972, dan lahan tersebut merupakan lahan peninggalan dari orangtua dan leluhur mereka.
Vonis Hakim PN Kendal telah memposisikan hukum menjadi alat untuk menindas kalangan bawah, dan tumpul keatas. DalamVONIS HAKIM tersebut tampak bagaimana MAJELIS HAKIM tidak memahami kondisi sosial masyarakat Surokonto Wetan dan lebih memprioritaskan kepentingan Perhutani yang seringkali tidak memihak masyarakat sekitar hutan. Dominasi Perhutani dalam penguasaan Hutan di Jawa yang hingga hari ini tidak kunjung mendatangkan kesejahteraan masyarakat kian nyata, bahkan semakin kuat dengan diiringi ancaman nestapa bagi masyarakat. Hukum kini dijadikan oleh negara melalui Perhutani KPH Kendal bukan sebagai sarana mewujudkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat melainkan sebagai sarana penindasan negara kepada rakyatnya.
Ini menjadi ironi di rezim Joko Widodo yang dalam Nawa Cita nya berkeinginan untuk menwujudkan Reforma Agraria. Konflik Agraria menjadi polemik yang berkepanjangan dan selalu mengorbankan para rakyat kecil, khususnya petani. Hal ini menambah pula semakin korban-korban dari timpangnya struktur Agraria di Indonesia. Jelas bahwa UUPA -sebagai salah perundang-undangan yang berorientasi rakyat- dibentuk untuk mengakhiri ketimpangan penguasaan lahan dan menwujudkan impelementasi atas Pasal 33 UUD 1945 NRI.
Untuk itu, tidak hanya sebatas kasus ini namun juga untuk seluruh kasus konflik agraria, negara hendaknya bertindak responsif dalam penegakan hukum. Bahwa yang semestinya dilayani oleh negara melalui aparaturnya adalah masyarakat banyak, bukan pihak-pihak yang ingin menguasai sumber daya namun tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kemudian, sebagai seruan kepada masyarakat umum dan jaringan solidaritas agar ikut menemani para petani melakukan aksinya. AKSI TERSEBUT ADALAH SEBAGAI UPAYA PERMOHONAN KEPADA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH UNTUK TIDAK MENAHAN PARA PETANI, ATAS PENETAPAN YANG PENAHANAN YANG DIKELUARKAN OLEH PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH pada 18 maret 2017.
AKSI CABUT PENETAPAN PENAHANAN TERHADAP PARA PETANI SUROKONTO WETAN
HARI DAN TANGGAL: KAMIS, 23 MARET 2017
PUKUL: 10.00 WIB
BERTEMPAT: PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
Kontak Person
Samuel Rajagukguk (YLBHI-LBH Semarang): 0823-2604-6489
Kahar M. S.H. (PBHI Jawa Tengah) 0815-6592-812
Dian Puspita Sari S.H. (LRC KJ-HAM Semarang) 0856-4080-7986

Friday, March 03, 2017

Siaran Pers Hentikan Segera Peradilan Sesat, Bebaskan Sugianto dan Enam Petani STKGB



Jakarta (kpa.or.id) – Hampir tiga dekade PT. BNIL melakukan berbagai pelanggaran terhadap warga Banjar Margo, Tulang Bawang, Lampung. Mulai dari merampas lahan hingga melakukan kriminalisasi terhadap warga. Tercatat semenjak 1991 sudah 55 orang warga yang menjadi korban yang 8 diantaranya meregang nyawa, namun hingga saat ini tidak satupun sikap tegas dari aparat Negara untuk menghentikan tindakan tersebut.
Sementara pdt. Sugianto bersama empat orang petani STKGB yakni Sujarno, Hasan, Sukirman dan Sukirji yang berjuang merebut kembali hak atas tanah mereka langsung divonis hukuman penjara selang beberapa bulan setelah dituduh melakukan tindakan provokasi saat insiden bentrokan antara warga dengan Pamswakarsa awal Oktober tahun lalu.
Lagi-lagi petani harus menjadi korban dari peradilan sesat yang terus-menerus menjadi budaya di Negeri ini dalam penyelesaian konflik-konflik agraria. Pdt. Sugianto beserta empat petani STKGB tersebut divonis bersalah oleh PN Manggala, Tulang Bawang, Kamis, (2/3) atas tuduhan provokasi kerusuhan yang terjadi di areal konflik antara warga dengan PT BNIL.
Sujarno dan Hasan divonis 2 tahun penjara sedangkan Sukirman dan Sukirji divonis 2,4 tahun penjara. Keempatnya diputus bersalah melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sementara Pdt. Sugianto divonis 1,6 tahun penjara karena alasan yang sama, yakni melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan.
Kasus kriminalisasi yang dialami oleh Pdt. Sugianto dan enam petani STKGB ini kembali menjadi preseden buruk penegakan hukum yang dilakukan aparat d wilayah-wilayah konflik agraria. Selama era Jokowi-JK, cara penanganan konflik di wilayah-wilayah konflik agraria masih belum berubah dengan masih memakai cara lama yakni dengan terus melakukan cara-cara represif, teror, hingga pemidanaan paksa kepada petani atau warga yang sedang berhadap-hadapan dengan perusahaan atau pemerintah dalam rangka memperjuangkan hak mereka atas tanah. Selama tahun 2016 saja, KPA mencatat terjadi 177 pejuang agraria dikriminalisasi, 66 orang dianiaya, hingga 13 orang tewas di seluruh wilayah-wilayah konflik agraria.
Selama proses persidangan, KPA mencatat terdapat beberapa keganjilan yang jelas-jelas menghilangkan hak korban di depan hukum.
  1. Tuntutan jaksa mengkesampingkan fakta-fakta persidangan;
  2. Jaksa dalam membuat tuntutan hanya menyalin dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bukan dari keterangan saksi dalam persidangan,
  3. Saksi yang dihadirkan oleh Polisi untuk pdt. Sugianto merupakan polisi anggota Polres Tulang Bawang yang dalam konteks ini dia yang mengadukan, setelah itu menjadi penyidik, dan sekaligus bersaksi di pengadilan.
  4. Sugianto dituduh melakukan provokasi, Sakirman dituduh menggunakan toa untuk mengajak warga aksi, sedangkan Sujarno dituduh melakukan penghasutan pengrusakan kepada warga. Anehnya dalam persidangan ini tidak ada satu orang pun saksi yang mengatakan melihat kejadian tersebut.
Atas situasi tersebut, KPA mengecam keras tindakan kriminalisasi Polres Tulang Bawang beserta praktek peradilan sesat yang telah dilakukan saat proses persidangan dengan mengabaikan hak-hak konstitusional korban dan warga yang dalam kontek ini merupakan korban gusuran dari perampasan lahan yang dilakukan oleh PT. BNIL.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, sebagai bentuk tuntutan kepada semua pihak terkait untuk segera menghentikan praktek-praktek peradilan sesat, menghentikan tindakan kriminalisasi dan segera membebaskan Pdt. Sugianto dan enam petani STKGB. Mendesak Komnas HAM dan Mabes Polri, Polda Lampung untuk segera mengusut tuntas pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT. BNIL.
Jakarta, 3 Maret 2017

Dewi Kartika
Konsorsium Pembaruan Agraria

Tuesday, February 07, 2017

Solidaritas: Bebaskan Rajiman dan Sugianto dari Kejahatan Kriminalisasi Terhadap Rakyat

 Kawan Ram | 7 Februari 2017

Bebaskan segera tanpa syarat Rajiman dan Sugianto, Foto: Roy Murtadho

DAULAT TANI - Dua pejuang agraria, agama dan kemanusiaan dari Tulang Bawang, provinsi Lampung juga dikriminalisasi yakni Rajiman, petani dan guru ngaji, kader NU di tingkat ranting dan Sugianto, pendeta dan pejuang para petani. 
Bersama-sama dengan 5 petani lainnya, keduanya telah dipenjara selama 4 bulan ini dengan tuduhan pelaku kerusuhan pada 2 Oktober 2016 lalu. Padahal mereka sedang memperjuangkan tanahnya yang telah dirampas atau diklaim PT. BNIL. Bahkan pada pada 1991, BNIL dibantu Bakorstanasda–Korem 043 Garuda Hitam melakukan tindakan kekerasan pada petani disana untuk mengusir mereka dari lahan mereka.

Sayangnya, terhadap berbagai kejahatan kemanusiaan yang terang benderang terjadi di sekitar kita. Kita tidak pernah marah, tidak pula gelisah. Kita santai saja dengan penghancuran ruang hidup rakyat. Seolah-olah apa yang mereka hadapi bukan urusan kita.


Apa yang mereka alami hanya segelintir dari kasus-kasus serupa yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Tak jauh berbeda dengan di Tulang Bawang, di Kendal tiga orang petani dikriminalisasi. Salah seorang diantaranya adalah pak Nur Aziz, guru ngaji, kiai di kampungnya. Semoga kita bukan menjadi bagian dari para pendusta (atau penista) agama karena mengabaikan mereka.


Mohon doa dan dukungan untuk perjuangan mereka. Sekarang mereka masih menjalani proses persidangan.


Sumber: facebook Roy Murtadho

Friday, February 03, 2017

Reforma Agraria Perlu Dipercepat