This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tuesday, May 08, 2018

Konflik Agraria di Pulau Sumba: Peluru Polisi di Dada Poro Duka

Oleh: Mawa Kresna - 8 Mei 2018

Aksi mengecam kekerasan polisi dalam konflik agraria hingga menewaskan Poro Duka, warga Kampung Marosi di Kabupaten Sumba Barat. FOTO/Istimewa

Poro Duka, warga desa Patiala Bawa, Sumba Barat, ditembak polisi. Dadanya bolong. Ia mati seketika karena membela tanah adat.
Luther L.Hya kedatangan tamu pagi-pagi. Sebuah mobil masuk ke pelataran rumahnya membawa rombongan petugas Badan Pertanahan Nasional. Seorang petugas BPN turun dari mobil, langsung disambut oleh Luther di depan pintu.

Tanpa basa-basi, petugas BPN itu menyerahkan sebuah surat pemberitahuan. Isinya, besok, 25 April 2018, petugas BPN akan meninjau tujuh bidang tanah di kampung Luther. Karena itu, BPN dan Bupati Sumba Barat akan menyosialisasikan proses itu hari ini.

Surat itu diberikan kepada Luther karena ia adalah Kepala Desa Patiala Bawa, sebuah daerah pantai di pesisir Marosi, sebelah barat Pulau Sumba. Ia pun diberi tugas untuk mengumpulkan warga.

Sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, warga sudah berkumpul di kantor kecamatan. Bupati Agustinus Niga Dapawole telah hadir di sana. Ia memimpin sosialisasi hari itu. Sosialisasi itu terkait peninjauan tujuh bidang tanah yang diklaim milik PT Sutera Marosi Kharisma seluas 51 hektare di Desa Patiala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.

PT Sutera Marosi mengklaim sudah memiliki tanah itu sejak 1994. Namun, warga menilai tidak pernah menjual tanah adat mereka pada perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan itu. Selama ini tanah itu terlantar. Namun, pada 2016, PT Sutera Marosi tiba-tiba mengklaim, tanpa sepengatahuan dan seizin warga. Sengketa pun terjadi. Perusahaan kesulitan. Bupati ikut turun tangan.
“Untuk saudara-saudara yang hadir di Lamboya, di Patiala Bawa ini, saya sudah ulang-ulang, kalau saya mau, saya punya cara yang lama, pasti sudah ada yang selesai. Saya masih mau cara yang baik, masih mau menghargai,” kata Dapawole di depan warga.
Luther dan sekitar 30 warga yang hadir saat itu hanya diam mendengar ancaman itu. Sampai pertemuan berakhir, tak ada kata sepakat. Warga memilih bungkam.
“Saya tidak tahu apa maksud omongan Bapak Bupati,” kata Luther kepada saya, berhari-hari kemudian mengingat peristiwa itu.
Keesokan pagi, sekitar pukul 9, beberapa petugas BPN sudah datang ke Patiala Bawa. Mereka didampingi oleh lebih dari 100 regu Brigade Mobil, pasukan tempur polisi Indonesia. Melihat kedatangan banyak Brimob, warga mendatangi petugas BPN dan meminta bukti surat kepemilikan tanah dari PT Sutera Marosi. Karena tak digubris, bentrok pun terjadi. Polisi dan warga saling adu dorong.

Luther mencoba melerai. Ia mendengar berkali-kali tembakan peringatan ke udara. Kericuhan berlangsung sampai siang ketika petugas BPN istirahat makan. Setelah BPN mulai lagi bekerja, warga kembali berkumpul. Polisi mengadang. Bentrok tak terhindarkan. Polisi beringas. Warga dipukul mundur.

Kabar bentrok itu sampai ke telinga Poro Duka, salah seorang warga yang getol membela hak atas tanah adat di kampungnya. Sekitar pukul 2 siang, ia mendatangi lokasi bentrok. Tak jauh dari lokasi pengukuran, Sepri, adik Poro, tengah mendokumentasikan kericuhan itu dengan kamera ponsel secara diam-diam. Si adik ketahuan lalu dipukuli polisi yang bersenjata lengkap.

Melihat adiknya dipukuli, Poro berlari, berusaha membantu Sepri yang sudah tersungkur. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. 

DOR! 

Luther, berada sekitar 100-an meter dari lokasi peristiwa, kaget mendengarnya. 

Ia menoleh dan melihat Poro sudah tersungkur. Ia melihat Poro susah payah berdiri, lalu berlari menjauh dari pusat peristiwa. Jatuh lagi. Lalu mati.

Luther berlari mendekati Poro tetapi dihalang-halangi polisi. Ia tak bisa berkata-kata. Anaknya, yang berusia 45 tahun itu, mati ditembak polisi.

Kejanggalan Polisi

Setelah tergeletak, jenazah Poro Duka diangkut polisi ke sepeda motor. Namun, karena kesulitan membawanya, jenazah itu akhirnya dinaikkan ke mobil polisi berkap terbuka. Jasad Poro diletakan begitu saja di kap belakang lalu dibawa ke Puskesmas. Luther menyusul dengan sepeda motor.

Kematian Poro tak menghentikan petugas BPN bekerja. Mereka tetap melanjutkan peninjauan. Brimob tetap berjaga. Sedangkan warga kembali ke kampung.

Dua hari setelah meninggal, jenazah Poro diautopsi. Kepala Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan kepada media bahwa hasil autopsi menyatakan tidak ditemukan proyektil peluru di tubuh Poro. 

Pernyataan ini berbeda dari kesaksian Luther, yang melihat dari dekat proses autopsi. Ia melihat langsung peluru kecil berwarna kuning dikeluarkan dari lambung Poro. 
“Saya lihat sendiri peluru itu. Jadi, kalau polisi bilang tidak ditemukan peluru, itu bohong,” kata Luther kepada saya di Jakarta, 4 Mei 2018.
Polisi mengubah pernyataannya. Wakapolres Sumba Barat, Kompol Yohanis Nisa Pewali justru mengatakan sampai saat ini mereka belum menerima hasil autopsi. 
“Kami belum tahu, belum terima, masih di labfor,” katanya saat dihubungi redaksi Tirto, Senin kemarin, 7 Mei 2018.
Kejanggalan lain baru terlintas di kepala Luther setelah kematian Poro. Ia ingat, tidak ada seorang pun dari seratusan personel Brimob yang berjaga saat peristiwa penembakan itu yang dikenalnya. Padahal, ia mengenal banyak personel Brimob di kabupaten.
“Sumba Barat ini kecil, kita kenal hampir semua orang. Polisi, apalagi. Kan, tidak banyak. Waktu pertama BPN datang, yang jaga itu Brimob. Kami kenal mereka. Tapi, saat penembakan, tidak ada yang kami kenal,” ujar Luther.
Soal keberadaan Brimob, Yohanis enggan berkomentar apakah sengaja didatangkan dari luar Sumba Barat atau tidak. “Kalau pertanyaan itu, silakan nanti ke pimpinan langsung,” ujarnya.
Seminggu lebih usai penembakan itu, Kapolres Sumba Barat AKBP Gusti Maychandra Lesmana langsung dimutasi. Mutasi itu dibenarkan oleh Yohanis. “Iya, tapi sekarang belum serah terima jabatan,” katanya.

infografik kematian poro duka

Ancaman terhadap Keluarga Korban

Sehari sebelum kematian Poro Duka, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole sempat mengucapkan ancaman. Ancaman itu menjadi nyata dengan kematian Poro.

Usai kematian Poro, Luther L. Hya bersama pendamping hukum dan aktivis Walhi Nusa Tenggara Timur bertolak ke Jakarta untuk melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Keberadaan Luther di Jakarta terdengar sampai ke telinga Bupati Dapawole. Si bupati lantas menelepon Luther.
“Saya di Komnas HAM,” kata Luther menjawab pertanyaan Dapawole.
“Bagaimana? Komnas HAM. Datang ke sana sebagai apa? Kepala desa atau apa?”
Di akhir perbincangan, Dapawole mengancam. “Oh, kalau begitu sikap kepala desa, nanti kalau bapak pulang kita BAP-kan saja.”
Luther tak paham maksud si bupati. Namun, ia mendapat kabar bahwa seluruh PNS dari Desa Patiala Bawa dikumpulkan oleh bupati. Luther termasuk yang mendapatkan undangan itu tetapi tak hadir. Ia juga tahu sekarang ia dicari-cari polisi. Sejak ia di Jakarta, ia menerima laporan bahwa ada polisi yang sering lalu-lalang di rumahnya setiap malam. Mereka mengendarai sepeda motor dan bersenjata lengkap.
“Saya tidak takut, kita sama manusia, makan nasi juga," kata Luther. "Saya cuma takut sama Allah."
Soal polisi yang lalu-lalang itu, Wakapolres Yohanis berkata bahwa itu "hanya patroli biasa." 
“Tidak ada apa-apa di sini," klaimnya. "Media saja yang membikin tegang. Kami patroli seperti biasa untuk mencegah pencuri."
Reporter: Mawa Kresna
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
Sumber: Tirto.Id 

Friday, April 27, 2018

Polisi Tembak Mati Warga Penolak Ukur Lahan di Sumba NTT

Prima Gumilang, CNN Indonesia | Jumat, 27/04/2018 14:06 WIB



Warga pesisir Pantai Marosi, Sumba Barat, menolak pengukuran lahan. Polisi melepaskan tembakan ke arah warga. (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Aparat kepolisian menembaki warga yang menolak pengukuran tanah di pesisir Pantai Marosi, Desa Patijala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Seorang tewas tertembak di bagian dada, sementara lainnya mengalami luka.

Peristiwa ini bermula dari aktivitas pengukuran lahan seluas 200 hektare yang tersebar di tujuh bidang di pesisir Pantai Marosi. Pengukuran oleh pihak Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dan PT. Sutra Marosi itu didampingi sekitar 50 personel aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan atribut dan mobil antihuru-hara.

Warga setempat menggelar aksi protes sejak tim pengukur hadir didampingi polisi. Mereka mempertanyakan legalitas izin. Polisi mengusir dan menembaki warga dengan gas air mata dan tembakan peringatan.


Aksi mulai mereda saat pejabat setempat berdialog dengan warga. Sebagian massa menuju ke Gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi, sementara lainnya tetap berada di lokasi pengukuran.

Proses pengukuran berlanjut hingga di bidang keempat. Brimob bersenjata laras panjang ikut mengawal. Saat itu, warga hanya menyaksikan aktivitas pengukuran.

Situasi mulai memanas kembali ketika pengukuran dilanjutkan di bidang kelima. Polisi marah karena sebagian warga mengambil foto melalui ponsel dan merekam video aktivitas pengukuran tersebut. 

Ponsel warga dirampas polisi, disertai aksi pemukulan. Melihat tindakan kekerasan aparat, sejumlah warga mendatangi lokasi. Saat itulah polisi langsung memberondong dengan tembakan.

Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi mengatakan atas kejadian itu seorang warga bernama Poroduka, pria 40 tahun, tewas tertembak di dada. Warga lainnya bernama Matiduka juga tertembak di bagian kaki.

Selain itu, setidaknya 10 orang mengalami luka akibat tindak kekerasan aparat, termasuk di antaranya seorang anak usia sekolah menengah pertama. 


Usai penembakan itu, warga lari berhamburan karena ketakutan. Sementara proses evakuasi korban yang meninggal dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Polisi, BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan perusahaan sedari awal memang sudah berupaya mengintimidasi warga dengan persiapan keamanan yang seolah-olah darurat. BPN juga harus bertanggungjawab atas peristiwa ini," kata Umbu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/4).
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Jules Abraham Abast mengatakan proses pengukuran tanah itu dikawal 131 personel gabungan dari Polres Sumba Barat, Brimob Polda NTT, dan Raimas Polda NTT serta Kodim 1613 Sumba Barat.

Menurut Jules, warga sempat mengadang dan melempari batu ke arah aparat selama proses pengukuran tanah yang dipimpin Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Jaungkap E Simatupang.

Polisi Tembak Mati Warga Penolak Eksekusi Tanah di Sumba NTT
Polisi sempat diadang saat warga menolak pengukuran tanah di Sumba Barat, NTT. (Dok. Istimewa)
Jules mengatakan polisi dan TNI mengamankan proses pengukuran tanah berdasarkan surat permohonan bantuan keamanan dari Janis dan Associates selaku kuasa hukum PT Sutera Marosi Kharisma. Surat itu bernomor 325/JA-EXT/IV/2018 pada 9 April 2018.
"Kegiatan pengamanan berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Saat pengukuran tanah Sertifikasi HGB nomor 3 sampai dengan 7 atas nama Oki Rehardi Lukita U/An PT. Sutera Marosi Kharisma oleh pihak pertanahan Kabupaten Sumba Barat," kata Jules melalui keterangan tertulis.
Jules menyebut mayoritas warga membawa parang dan mengamuk sambil melempari batu ke arah aparat. Dia mengakui petugas melakukan tembakan peringatan merespons reaksi warga.
"Dalam kondisi terdesak, akhirnya petugas mengeluarkan tembakan gas air mata," ujar Jules.
Akibat insiden itu, pihak pemohon dan petugas pertanahan menghentikan proses pengukuran. Mereka memutuskan untuk kembali ke Kota Waikabubak.


Kronologi Konflik
Umbu menjelaskan konflik bersumber dari perizinan PT. Sutra Marosi yang melakukan aktivitas pariwisata di pesisir Pantai Marosi.

Berdasarkan informasi dari warga, luas HGB perusahaan yaitu 200 hektare tersebar di tujuh bidang. Tanah di bidang pertama dan kedua dianggap tanah terlantar. Sementara bidang ketiga hingga ketujuh terindikasi tanah terlantar.

Warga menolak keberadaan PT. Sutra Marosi yang dinilai tidak memiliki legalitas yang jelas. Mereka pun menolak aktivitas pengukuran lahan oleh pihak dinas pertanahan dan perusahaan.

Proses mediasi sempat dilakukan oleh Bupati Sumba Barat namun tak menghasilkan titik temu. Warga terus mempertanyakan legalitas kepemilikan lahan tersebut. Sejak 1995 tanah yang disengketakan itu dibiarkan terlantar hingga kemudian kasus tersebut mencuat pada 2017.

Umbu mengatakan warga yang menolak pengukuran tanah pada dasarnya hanya meminta BPN menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah tersebut. Jika tuntutan itu dipenuhi, maka warga setempat tak akan melawan.

"Masyarakat hanya meminta pihak BPN menunjukkan bukti sertifikat milik PT (Sutra Marosi). Tetapi tidak ditunjukkan dan malah pihak BPN atas permintaan dari pihak PT (Sutra Marosi) secara sepihak melakukan pengukuran di atas tanah tersebut," kata Umbu dalam keterangan tertulis.
Catatan Redaksi: Berita ini sebelumnya berjudul 'Polisi Tembak Mati Warga Penolak Eksekusi Tanah di Sumba NTT'. Polda NTT mengklarifikasi bahwa peristiwa tersebut berkaitan dengan pengukuran pengembalian batas tanah berdasarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) yang dilakukan oleh tim dari Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat. Dengan klarifikasi ini, kekeliruan telah dikoreksi.

Sumber: CNN Indonesia 

_____

Hasil Penelusuran WALHI



Kronologi Tragedi Penembakan di Pesisir Marosi

24 April 2018- Pada tanggal 24 April, Bupati Sumba Barat bersama Dinas Pertanahan Sumba Barat, Kantor ATR/BPN dan Perwakilan PT. Sutera Marosi melakukan proses mediasi untuk menyelesaikan persoalan antara PT. Sutera Marosi dengan warga desa Patiala, Kecamatan Lamboya. Mediasi tersebut dilakukan di kantor kecamatan Lamboya. Mediasi tersebut dipenuhi protes warga karena mempertanyakan legalitas perusahan dan status tanah yang telah dinyatakan terlantar dan terindikasi terlantarkan. Warga juga meminta agar pemilik lama perusahan Sutera Marosi untuk dihadirkan tapi tidak bisa ditunjukan apa yang diminta masyarakat. Mediasi pun tidak menghasilkan titik temu, karena warga terus mempertanyakan legalitas dari kepemilikan lahan tersebut.
- Pada saat pertemuan tersebut, Bupati Sumba Barat bersama Dinas Pertanahan Sumba Barat, Kantor ATR/BPN dan Perwakilan PT. Sutera Marosi untuk mediasi mengatakan PT dan BPN mengatakan akan tetap melakukan pengukuran.dan akan dikawal oleh aparat keamanan. Warga meminta tidak dilakukan pengukuran sebelum segala hal yang dipertanyakan dan diminta oleh warga dipenuhi oleh pihak pihak terkait

25 April 2018- 25 April 2018, sekitar pukul 09.00 wita, Pihak PT. Sutera Marosi bersama pegawai BPN yang dikawal ratusan orang polisi bersenjata lengkap dilengkapi dengan pasukan bersenjata lengkap dengam menggunakan Rompi anti peluru, senjata laras panjang, kendaraan anti huru hara, kendaraan taktis penghalau massa, brimob kurang lebih 60-70 orang, belum termasuk anggota dari Polsek Lamboya dan bantuan TNI
- Dari awal kedatangan Tim Pengukur yang didampingi Polisi, warga melakukan aksi protes terhadap pihak BPN dan PT. Sutra Marosi dengan menanyakan legalitas izin. Serta meminta legalitas tertulis dan menghadirkan pemilik lama perusahan seperti yang dimintakan saat proses mediasi ( 24 April) Masyarakat kemudian diusir dan ditembaki dengan gas air mata dan tembakan peringatan. Pemda didalamya Camat, Dinas Pertanahan Sumba Barat, Camat Lamboya dan Kepala Desa Pati Jala Bawa mencoba komunikasi dan dialog dengan warga dan berhasil. setelah itu aksi protes mulai mereda dan masyarakat menarik diri mejauh dari lokasi pengukuran.
- Setelah itu sebagian warga menuju ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirsasinya, dan sebagian lagi tetap berada di sekitar lokasi pengukuran. Setelah istirahat makan sekitar jam 13.30 wita proses pengukuran dilanjutkan lagi oleh pihak BPN, dan PT dengan dikawal oleh Brimob bersenjata lengkap dan menggunakan senjata laras panjang dan rompi anti peluru, pengukuran terus berlanjut sampai sekitar jam 16.00 wita
- Sepanjang kegiatan pengukuran puluhan warga hanya melihat aktivitas pengukuran
- Setelah selesai melakukan pengukuran pada bidang 3 dan 4, pengukuran dilanjutkan ke bidang 5;
- Dalam melakukan aktivitas pengukuran di bidang 5, warga mengambil foto dan rekaman aktiivtas tersebut;
- Polisi marah karena warga mengambil foto dan merekam aktivitas tersebut, kemarahan ini dilakukan dengan merampas hp dan melakukan pemukulan; beberapa warga yang merasa teman/saudaranya mendapat kekerasan melakukan pelemparan batu ke arah petugas
- Melihat ada tindakan kekerasan dari Polisi di lokasi pengukuran, warga yang berada di atas bukit (dekat kampong) yang terdiri dari laki laki, perempuan dan anak anak turun ke lokasi bergerombol karena melihat ada kekerasan. Mereka turun dari bukit karena merasa yang mendapat kekerasan dari polisi adalah saudaranya. dan seketika Polisi langsung melakukan mengeluarkan gas air mata dan penembakan dengan senjata ke arah warga
- Tindakan penembakan terjadi sekitar pukul 15.00 siang, dan mengakibatkan seorang warga bernama Poroduka, laki-laki, 40 tahun, meninggal tertembak dada dan Matiduka, laki-laki, luka ditembak di kedua kaki;
- Selain itu, lebih dari 10 orang mengalami tindakan kekerasan dari aparat Polres Sumba barat, 1 diantaranya seorang anak SMP
- Proses evakuasi warga yang meninggal dan korban luka tembak di kaki dilakukan oleh Polisi, karena warga berhamburan lari karena panik akan tertembak dan karena adanya korban penembakan;

- Pihak BPN tetap melakukan pengukuran di lokasi selama 1 hingga 1 setengah jam hingga bidang 6 pasca
- penembakan walaupun sudah ada korban meninggal dan korban tertembak kaki serta korban lainnya.

Source: 
Walhi-NTT 

Monday, April 16, 2018

Pemerintah Masih Abaikan Petani Urutsewu


* 7 Tahun Tragedi Urutsewu di Setrojenar:


TRAGEDI: Peringatan 7 Tahun Tragedi Urutsewu (16/4/2011) diikuti oleh ratusan petani pesisir Kebumen selatan. Peringatan digelar (16/4) di lapangan Desa Setrojenar, Bulupesantren [Foto: Teguh P]

Tragedi Urutsewu yang terjadi di Blok Pendil Desa Setrojenar pada Sabtu, 16 April 2011, telah lewat 7 tahun silam; kembali diperingati oleh ratusan petani di kawasan pesisir Kebumen selatan. Peringatan ini dihelat warga pada Senin (16/4) di lapangan desa setempat, persis di seberang markas Dislitbang TNI-AD.

Rangkaian peringatan diawali sholat hajat dilanjutkan dengan istighotsah berjamaah. Nampak diantara jamaah yang hadir Kepala Kesbangpol Linmas Kebumen Nurtakwa Setyabudi, Camat Suis Idawati yang diiringi Kasie Trantib Kecamatan Buluspesantren. Peringatan 7 tahun “Tragedi Urutsewu” juga banyak diikuti petani dan warga tetangga lain desa yang berdatangan dari Kecamatan Ambal dan Mirit.

Ketua FPPKS (Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan) Seniman Marto Dikromo juga datang dan melantunkan puisi “Kidung Pesisiran” diiring pupuh tembang mocopat dan gambuh di sela musik tradisional yang dimainkan petani warga Desa Wiromartan Mirit; sebuah desa di ujung timur Urutsewu yang juga pernah mengalami kekerasan lainnya yang dilakukan tentara hingga melukai Kades Sunu dan beberapa warganya.

Lantunan “Kidung Pesisiran” seakan menggugah kembali ingatan petani dari suasana keseharian dan menghadapkan pada dua situasi yang menuntut perjuangan antara hidup sebagai pejuang ketahanan pangan dan pejuang hak pemilikan lahan.

Dari kiri ke kanan: Seniman 9Ketua FPPKS), Teguh Purnomo (Koordinator TAPUK), Suri Supangat (Kades Setrojenar) [Foto: teguh P]


Keadilan yang Terluka

Beberapa dari 14 korban kekerasan militer, 6 diantaranya ditembak dan kesemuanya harus rawat inap di RSU kala itu; juga saling bertemu dan tak bisa mengelak dari suasana yang mengharu. Mustofa, 71, petani yang saat tragedi berusia 64 tahun dan diserang 6 tentara hingga pingsan di lokasi; nampak merah kusut dan basah matanya di usia yang menua.

Paryono, ketua panitia yang memprakarsai peringatan ini mengingatkan betapa timpangnya keadilan diterapkan. Faktanya, 6 petani rekannya telah menjalani hukuman atas sangkaan perusakan fasilitas Dislitbang. Tetapi hingga hari ini, tentara yang melakukan kekerasan dan perusakan 12 sepeda motor warga tak tersentuh hukum. Bahkan ke 12 sepeda motor milik warga yang rusak permanen dan disita tanpa keterangan, tak jelas keberadaan dan penanganannya hingga hari ini.

Ketua Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen (TAPUK), Teguh Purnomo yang juga hadir menyebut kejadian ini sebagai merugikan petani.
“Kasus konflik agraria seperti ini tak hanya terjadi di Urutsewu saja”, terangnya sambil menjelaskan kasus serupa sebagaimana terjadi di Temon Kulonprogo atas petani yang menolak pembangunan bandara. Ia melihat di setiap relasi konflik seperti ini, termasuk di Kedungombo; masyarakat kecil seperti petani selalu rentan pada posisi korban atau bahkan dikriminalkan. 
“Perlu komitmen bersama semua pihak. Selama ini pemerintah masih abai terhadap penyelesaian konflik pertanahan”, terangnya.
Tak kurang, koordinator Urutsewu Bersatu (USB) Widodo Sunu Nugroho lebih menyoroti perkembangan konflik paska tragedi 16 April 2011, dimana pada kenyataannya TNI-AD malah memaksakan proyek pemagaran pesisir sepanjang 22,5 Km yang mencakup 15 desa di 3 kecamatan yang ada.  
“Sebenarnya ketika TNI-AD memaksakan pemagaran itu jelas melanggar hukum”, tegas Sunu yang kini menjabat Kades Wiromartan itu.
Masih dalam perkembangan konflik yang sama, Kades Sunu ini pernah mengiring warganya yang menolak pemagaran lahan pertanian milik petani yang diterjang pembangunan pagar. Tetapi bukannya mendapat penjelasan TNI-AD, Sunu dan beberapa warganya malah dipukul tentara hingga pingsan dan terluka.
“Padahal, jelas petani Urutsewu memiliki bukti pemilikan tanahnya”, pungkasnya.

Sunday, April 08, 2018

Pelajar Kebumen Berjaya di Malang Film Festival 2018

8 April 2018

Kameramen film “Melawan Arus”, Jauhari, mewakili tim produksi SMKN 1 Kebumen menerima penghargaan dari Juri Malang Film Festival 2018. (dok.sinemakedung/purwokertokita)
Purwokertokita.com – Film bertajuk “Melawan Arus”  garapan sutradara Eka Saputri dari SMK Negeri 1 Kebumen menyabet Film Fiksi Pendek Pelajar Terbaik diajang Malang Film Festival (Mafifest) 2018. Malam penganugerahan festival yang memasuki tahun ke-14 digelar di Hellypad Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (7/4).
Film berdurasi 10 menit ini berlatar cerita sengketa tanah antara petani Urut Sewu Kebumen dengan TNI. Siti, petani setempat percaya bahwa proses penangkapan suaminya, Yono, merupakan korban fitnah akibat konsekuensi rumit dari sengketa tanah antara petani dan TNI yang tak berkesudahan. Situasi tak menentu berujung pada keinginan pindah Yono yang ditolak Siti.
Menurut Eka Saputri, film yang disutradarainya terinspirasi kakak kelas yang tahun lalu menggarap dokumenter pendek petani Urut Sewu dan sempat menjuari di Mafifest 2017 di kategori Dokumenter Pendek Pelajar.
“Ada kesempatan mewujudkan ide yang sama namun dalam film fiksi pendek yang semoga bisa kembali mengingatkan bahwa perjuangan petani Urut Sewu masih berlanjut, terutama dikuatkan peran perempuan yang turut melawan,” jelasnya, kemarin.
Dia mengatakan, produksi film pendek “Melawan Arus” dan dua film pendek lainnya,  terwujud lewat kerja kolaboratif program Sinema Kedung Meng Desa-Desa (SKMDD) dari Sinema Kedung pada 11 Agustus-5 November 2017. Pada pelaksanaan tahun kedua itu menghadirkan lokakarya produksi difasilitasi CLC Purbalingga.
Program ini dibawah naungan Jaringan Kerja Film Banyumas (JKFB) yang didukung Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Perpusda Kebumen, Roemah Martha Tilaar Gombong, dan Sangkanparan Cilacap.
Salah satu dewan juri, Lulu Ratna mengatakan, “Melawan Arus“ dipilih karena mampu mengoptimalkan bahasa visual meski masih menyisakan pesan verbal.
”Konten film yang diangkat cukup berani dan menguji kepekaan setidaknya bagi pembuat film seusia pelajar,” terangnya.
Sementara itu, Direktur Komunitas Sinema Kedung Kebumen, Puput Juang mengatakan, film sebagai medium gambar dan suara bisa menjadi pilihan tepat menyuarakan keberpihakan terhadap posisi rakyat yang masih terpinggirkan. “Seperti terjadi pada nasib para petani Urut Sewu yang masih menggantung karena pemagaran lahan pertanian mereka,” tegasnya. (NS)

Sumber: PurwokertoKita 

Monday, March 05, 2018

Perjalanan Kebumen: Pasir Besi Pantai Setrojenar

March 5, 2018 | Rika Isvadiary 


Pantai Setrojenar di Kebumen (Dok: Devy DC)
Kebumen, Mei 2012
Baru saja kemarin siang saya sampai di Kebumen. Devy, junior saya di kampus dulu menjemput di alun-alun Kebumen. Saya penasaran dengan skripsi Devy yang membahas konflik Sumber Daya Alam (SDA) di pesisir Urutsewu.
“Urutsewu itu sebutan untuk kawasan pesisir selatan yang membentang dari Cilacap, Kebumen dan Kulonprogo. Di Kebumen sendiri kecamatan yang termasuk Urutsewu ada Klirong, Petanahan, Puring, Buluspesantren, Ambal dan Mirit. Masyarakat Urutsewu itu punya sistem pembagian dan pengelolaan tanah sendiri. Misal, di Desa Kaibon Petangkuran, terdapat blok dokelan, kuburan, jenggreng, gupakan, pangonan dan kisik. Kuburan untuk kubur mayat. Pangonan atau bera sengaja adalah tempat pengembalaan ternak. Sedang kisik, wilayah tepi pantai. Di Desa Setrojenar, dongkelan disebut kacangan dan gupakan disebut gumuk kewadonan.”  Devy merunut  kisah Urutsewu.
Saya mendengar tanpa menyela. Masyarakat lokal terutama masyarakat adat memang memiliki sistem tenurial yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Kebijakan ini diwariskan dari nenek-moyang melalui budaya bertutur yang tersaji dalam sajak, cerita, hikayat, syair ataupun mantra. Sistem tenurial biasanya meliputi kepemilikan tanah, pengelolaan, pemindahan hak dan hilangnya hak atas tanah.
Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah bera sengaja, yang sengaja tidak dibudidayakan. Tanah bera sengaja muncul sebagai manifestasi konsep ekologi masyarakat Urutsewu. Zona ini sengaja di-bera-kan atau belum dibudidayakan untuk pemenuhan kebutuhan area pengembalaan ternak. Area inilah yang digunakan militer untuk latihan uji coba senjata. Mereka fikir, karena tidak dibudidayakan, maka tanah itu kosong dan menjadi tanah negara” devy meneruskan ceritanya.
Saya mahfum sekali dengan kondisi yang diceritakan Devy. Masyarakat dulu memang bijak menggunakan tanah. Tidak semua tanah boleh digunakan. Misalnya masyarakat adat di sekitar Gunung Halimun-Salak mengenal konsep hutan tutupan dan hutan titipin. Hutan tutupan boleh dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara hutan titipan tidak boleh diganggu gugat. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan alam.
Kadang tanah yang sudah digarap sengaja dibiarkan saja beberapa tahun untuk mengembalikan unsur hara-nya. Perbedaan persepsi muncul. Mayoritas pejabat dan aparat negara menilai tanah tersebut sebagai tanah terlantar, sehingga negara berhak untuk mengambil tanah itu untuk “diberdayakan”. Ketika izin atau hak milik dikeluarkan oleh Pemerintah, muncullah berbagai konflik. Aksi saling klaim pun terjadi yang berbuntut pada sengketa tanah dan konflik sosial.
“Nah, habis makan siap-siap ya, kaleng…kita ke Pantai Setrojenar” Devy menyudahi ceritanya tentang Urutsewu dan memberaskan makanan.
Saya senang sekali. Sudah lama saya menanti kesempatan plesir ke pantai itu. Kami berangkat naik motor. Dari rumah Devy ke Setrojenar ternyata lumayan jauh. Motor kami akhirnya sampai di gerbang Pantai Setrojenar. Harusnya kami bayar semacam retribusi pariwisata. Tapi warga rupanya sudah sangat akrab dengan Devy. Kami langsung disuruh lewat saja.
Pantai ini jadi pemasukan untuk warga sekitar juga. Mereka mengelola pantai ini jadi tempat wisata. Warga membuka warung, menyewakan kuda dan membangun beberapa fasilitas di area pantai”  Devy bicara pada saya sambil terus mengemudikan motornya.
Kami sampai di tempat parkir. Ini pun kami digratiskan. Langsung saja kami masuk ke area pantai. Ternyata lumayan ramai. Orang-orang bermain di pinggir pantai. Ada yang berenang di tepian, ada yang bermain layang-layang dan ada yang naik kuda. Pantai ini punya garis pantai yang cukup panjang dengan ombak yang menggulung cukup tinggi. Khas pantai selatan.
Ramai juga…eh, pasirnya hitam ya, dek” saya memperhatikan pasir yang ada di Pantai Setrojenar.
Devy menggambil segenggam pasir. Lalu memperlihatkan pada saya, “inilah pasir yang menggandung pasir besi kak. Coba lihat kalau terkena sinar matahari jadi berkilat dan bercahaya
Saya melihat lekat pasir yang ada di tangan Devy. Devy mengarahkan tangannya tepat di bawah sinar matahari. Kilatan cahaya berkilau dari pasir yang kehitaman. Inilah rupanya yang jadi anugerah sekaligus bencana.
Devy mengajak saya minum kopi di warung dekat pantai. Seperti yang sudah-sudah, orang-orang di sekitar pantai semuanya kenal dengan Devy. Kami ngopi sambil menikmati gorengan. Makanan pokok orang Indonesia.
Jadi kenapa pantai seindah ini menuai konflik?” saya bertanya tetap asyik menyantap pisang goreng.
Devy mengunyah dulu tahu isinya. Baru menimpali saya. “Awalnya sengketa kepemilikan antara militer dan warga. Pihak militer mengklaim itu tanah mereka. Katanya karena sejak tahun 1937 dikuasai oleh Pemerintah Belanda, tahun 1940 dikuasai oleh tentara Jepang. Nah sekarang kan gak ada lagi penjajah, jadi tanah itu dibawah penguasaan mereka. Tapi ini dibantah oleh warga yang mengatakan kalau di masa kolonial pun sudah ada klangsiran”
Wilayah Sengketa di Urutsewu (Dok: Devy DC)
Saya berhenti mengunyah. Kali ini yang jadi sasaran saya tempe goreng. “klangsiran?
Iya. Klangsiran tanah adalah proses pemetaan tanah yang dilakukan oleh mantra klangsir dengan tujuan menetapkan pajak. Menurut saksi sejarah, klangsiran di Urutsewu terjadi pada tahun 1932. Yang boleh mengikuti klangsiran hanya mereka yang punya tanah. Lalu setelah itu dibuatlah pal batas antara tanah warga dengan tanah yang dikuasai kompeni. Ada juga yang menggunakan istilah tanah pemajekan. Penarikan pajak tahun 1962 menggunakan pethuk karena belum ada sertifikat” ujar Devy lagi.
Angin di pantai berhembus. Damai sekali. “Lalu sejak kapan militer datang?”
Devy menarik napas sejenak. Melihat laut yang penuh dengan orang.
tahun 1960 militer mulai melakukan latihan di Urutsewu. Konflik muncul saat tahun 1980-an didirikan kantor Dinas Penelitian dan Pengembangan milik militer di Desa Setrojenar. Warga keberatan, karena latihan ini merusak pohon di sekitar dan juga merusak perkebunan warga. Konflik kembali memanas ketika tahun 2007 patok yang menjadi batas dengan tanah milik warga bergeser hingga 750-1000 meter dari garis pantai. Padahal awalnya hanya 500 meter dari garis pantai”
Kami beranjak dari warung. Berdua, menyusuri garis Pantai Setrojenar. Suara debur ombak memanjakan telinga. Suara yang selalu saya rindu. Riak-riak putih itu, yang datang bersama ombak. Indah nian negeri bahari.
Bagaimana perusahaan bisa masuk dan ikut terlibat dalam konflik?”  tanya saya seperti menggantung pada langit. Melibas layang-layang mengangkasa.
Devy kembali menarik napas. “huft….itulah perusahaan mendapatkan izin untuk melakukan penambangan pasir besi. Jelas warga menolak. Penambangan pasir besi ini pun menimbulkan konflik ekologi politik di Urutsewu. Jika lahan ini digunakan untuk penambangan pasir besi, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan pertanian. Jika mereka tak bisa bertani, hilanglah mata pencaharian. Bagaimana bisa bertahan hidup? Pun penambangan pasir besi pasti butuh tenaga ahli, tenaga masyarakat yang biasa bertani tak akan diterima di sana”
Dok: Devy DC
Saya tersenyum kecil. Mengerti benar kegundahan hati Devy. Meski tak dilahirkan di desa dan bukan anak petani, saya sadar saya berhutang banyak pada petani. Semua yang masuk ke mulut saya, barangkali adalah apa yang telah mereka upayakan bertahun-tahun, “memisahkan petani dari tanahnya sama saja dengan mengarahkan bedil ke kepalanya”
Ucapan saya siang itu seakan menjadi penutup diskusi kami. Ombak makin tinggi. Kami meninggalkan area pantai dengan pasir mengkilat yang menuai kontroversi itu. Sebelum meninggalkan parkiran, Devy membeli semangka hasil pertanian Urutsewu.
Pertanian di Urutsewu bagus kak. Semangka, melon, bawang, papaya, cabai. Pokoknya komplit. Setahun warga bisa panen lima kali. Malahan ya, perputaran uang dalam satu tahun bisa mencapai 3 miliar rupiah” Devy menggendong semangka yang dibelinya dengan semangat.
Duh, negeri subur begini. Katanya tongkat kayu saja ditancap bisa jadi tanaman dan dimakan. Alam bahari yang kaya, negeri agraris yang subur. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Tapi justru di negeri kaya inilah, orang-orang berebut tanah dan semua yang ada di dalamnya. Bukankah kehidupan menjadi jauh lebih damai jika kita tak serakah? Entahlah…..
Sumber: Rika Isvandiary 

Tuesday, January 09, 2018

Press-Release | Warga PWPP-KP Menyikapi Eksekusi Pengosongan Lahan 8 Januari 2018

Warga Penolak Bandara: Angkasa Pura dan Aparat Lakukan Kekerasan dan Rusak Lahan!


Pada 08 Januari 2018, sekitar pukul 11:00 siang. Angkasa Pura I beserta gabungan Aparat Kepolisian, Satpol PP, Tentara, dan pasukan lengkap dengan alat berat menghancurkan lahan kami, merusak akses jalan rumah kami, dan mengobrak-abrik tanaman cabai, tanaman singkong, beserta pohon-pohon di sekitarnya.
Kami sempat mencegah, namun aparat kepolisian menghalang-halangi kami dan relawan yang hendak mempertahankan lahan kami. Justru, pihak AP I mendatangkan pasukan lebih banyak untuk menggasak lahan kami tersebut.
Sekitar pukul 15:00, AP I semakin bernafsu. Apa kurang jelas: kami tidak akan jual tanah anak cucu ini untuk bandara. Pimpinan pasukan kepolisian memerintahkan pasukannya untuk membuat barisan melindungi alat berat yang sedang menggusur lahan kami. Pasukan aparat maju ke arah warga dan relawan, sempat terjadi dorongan-dorongan. Salah satu relawan lehernya dipiting dan diseret hingga jatuh, ada yang sempat ditangkap dan berhasil lepas. Kemudian menyusul ibu-ibu warga kami didorong hingga jatuh dan terinjak-injak.
Warga mencoba menolong ibu-ibu tersebut, namun malah didorong hingga jatuh. Muka salah satu warga disikat pakai dengkul; bagian mulut dan hidungnya berdarah sampai pingsan dan mesti dilarikan ke rumah sakit.
Tidak berhenti di situ, aparat makin kasar; ibu-ibu dijambak, jatuh dan terinjak-injak. Salah satu warga kami dipukul bagian belakang kepalanya sampai telinga bagian belakang robek; warga yang sudah tua didorong jatuh ketika hendak mempertahankan tanaman singkongnya; ada juga warga kami yang tubuh bagian belakang dipukul-pukul pakai kayu dan diinjak-injak pakai sepatu yang dibeli pakai duit rakyat.
Relawan yang berjuang bersama kami juga mendapat kekerasan dari aparat. Lebih 10 relawan mengalami kekerasan; ada yang wajah bagian pipi dan dahinya dipukul, rambut dijambak, diseret hingga jatuh; ada yang bagian punggungnya diinjak-injak, dicekik, dan dikeroyok polisi. Bahkan, relawan yang mau menolong ibu-ibu malah diteriaki provokator, ditendang, dan dipukul mukanya. Salah satu wartawan juga sempat dihalang-halangi ketika mengambil gambar, diseret, dan kameranya mau dirampas.
Tidak hanya itu, tindakan asusila juga dilakukan salah satu anggota aparat pada ibu-ibu kami yang sudah tua. Anggota aparat tersebut memanggil ibu-ibu sambil menunjuk-nunjuk alat kelaminnya. Sungguh tindakan yang memalukan di tengah-tengah penggusuran, mereka juga melecehkan perempuan seusia ibu mereka.
Atas kejadian tersebut, tanaman cabai warga kami, satu-satunya sumber penghidupan untuk keluarga dan anak yang sedang menempuh pendidikan juga di rusak. Pohon-pohon di lahan kami tumbang, tanaman singkong yang mencukupi pangan dan penghidupan kami juga dirusak.
Namun, kami tidak menyerah, kami tegaskan kembali: kami menolak bandara NYIA.
Hormat kami,
Paguyuban Warga Penolak Penggusuran – Kulon Progo (PWPP-KP)

Thursday, December 28, 2017

Dua Konflik Per Hari, Catatan Buram Konflik Agraria di 2017

Reporter: Andrian Pratama Taher | 28 Desember, 2017

Ratusan petani, nelayan, dan aktivis dari berbagai elemen melakukan aksi memperingati Hari Tani Nasional 2017 di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/9). tirto.id/Andrey Gromico
Ada 659 konflik agraria terjadi sepanjang tahun ini atau dua kasus per hari hari.

Organisasi non-pemerintah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebut ada peningkatan jumlah konflik agraria di seluruh Indonesia sepanjang 2017. Ada 659 konflik yang mereka catat tahun ini, atau meningkat 50 persen ketimbang tahun sebelumnya. 

Dengan demikian, rata-rata konflik agraria per harinya mencapai dua kasus. 

"Di tahun 2017, KPA mencatat terjadi kenaikan konflik sebesar 50 persen dibandingkan 2016, dari 450 konflik ke 659 konflik dengan cakupan 520.491 hektare," katan Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika di Cikini, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Dalam dokumen Catatan Akhir Tahun 2017 KPA, dijelaskan bahwa yang dimaksud konflik agraria adalah "konflik yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik (pusat dan daerah), melibatkan banyak korban dan menimbulkan dampak yang meluas, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik." Kata "agraria" mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang mendefinisikan agraria tidak hanya sebatas tanah/bumi, tapi juga air dan ruang angkasa. 

Konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan. Ada 208 kasus terjadi di sektor ini, atau berkontribusi sebesar 32 persen dari total konflik. Lebih spesifik, perkebunan sawit adalah tempat yang paling sering jadi lokasi konflik. 

KPA mencatat, hal ini terjadi karena peningkatan luas perkebunan sawit tidak dibarengi dengan sistem pemberian izin lokasi, izin usaha, dan kajian dampak yang komprehensif. Per 2016, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 11,67 juta hektare, dimana 31 persennya dimiliki beberapa grup saja seperti Sinar Mas Group, Salim Group, dan Wilmar Group. 

Sektor properti berada di posisi kedua, dengan jumlah konflik mencapai 199. Di sektor ini konflik tidak monolitik karena persoalan tanah. Di beberapa tempat, pembangunan properti dan apartemen misalnya, menimbulkan konflik perebutan sumber mata air antara warga dan pengembang. 

Satu contoh adalah pembangunan hotel The Rayja Resort milik PT Panggon Perkasa Sukses Mandiri. Warga di sekitarnya, di Dusun Cangar, Bulukerto, menolak keberadaan hotel itu karena memonopoli sumber mata air Umbul Gemulo. Setidaknya ada 9.000 orang yang terkena dampak. Mereka mengalami kekurangan air bersih sejak pendirian hotel tersebut. 

Sektor pertanian menempati posisi ketiga, dengan jumlah konflik mencapai 78. 

Sisanya terdiri dari 30 konflik di sektor kehutanan, 28 konflik di pesisir dan kelautan, serta 22 konflik yang berkaitan dengan pertambangan. Jika diakumulasikan selama tiga tahun terakhir di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, maka jumlah konflik mencapai 1.361.
Komposisi konflik sedikit berbeda jika dilihat dari luasan wilayah. Di peringkat pertama memang masih sektor perkebunan dengan luasan konflik mencapai 194.453 hektare. Namun di peringkat kedua bukan properti seperti pada jumlah kasus, melainkan sektor kehutanan. Di sektor ini konflik melibatkan tanah seluas 137.204 hektare. 

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur, dengan luasan konflik mencapai 52.607 hektare. Sektor pertambangan berada di posisi keempat, dengan luas 45.792 hektare. Di bawahnya, konflik di sektor pesisir atau lautan, pertanian, dan properti masing-masing mencakup lahan seluas 41.109 hektare, 38.986 hektare, dan 10.337 hektare.

KPA mencatat konflik-konflik ini terjadi menyeluruh, di semua provinsi Indonesia. Lima provinsi penyumbang konflik agraria terbesar adalah Jawa Timur (60 konflik), Sumatera Utara (59 konflik), Jawa Barat (55 konflik), Riau (47 konflik), dan Lampung (35 konflik). Kelima provinsi ini menyumbang 38,85 persen dari total 659 konflik agraria se-Indonesia tahun 2017.

KPA juga mencatat siapa saja yang saling berhadapan dalam konflik. Mereka menyebut konflik antara warga dan swasta yang paling mendominasi. Di posisi kedua ada 140 konflik yang melibatkan warga dan pemerintah, dan peringkat ketiga dengan 112 konflik terjadi antara warga dengan warga. 

Untuk kasus terakhir, KPA mencatat konflik umumnya terjadi karena putusan ngawur yang tidak segera diperbaiki. 
Konflik juga terjadi antara warga dengan aparat. Dalam hal ini dengan polisi (21 kasus) dan TNI (11 kasus). Konflik warga dengan TNI umumnya terjadi karena rencana pembangunan lapangan udara (Lanud) dan kompleks perumahan TNI yang tumpang tindih dengan tanah warga. 

Bagi masyarakat, implikasi dari konflik ini beragam. Tertinggi adalah kriminalisasi (369 korban), menjadi korban penganiayaan (224 orang), tertembak (6 orang), bahkan hingga tewas (13 orang).

Komentar ATR/BPN dan Polri

Menanggapi temuan KPA ini, Kepala Biro Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Arwin Baso mengatakan bahwa temuan KPA bisa jadi benar karena pendaftaran tanah pun meningkat. "Semakin banyak tanah terdaftar, semakin banyak sengketa terdeteksi. Jadi harus dilihat pula peningkatan orang-orang yang mendaftarkan tanah ke BPN," katanya kepada Tirto.
Meski begitu, Arwin tidak bisa memberikan data pasti baik soal konflik ataupun soal pendaftaran tanah itu sendiri. "Saya tidak pegang data. Jadi tidak bisa memberikan data pembanding saat ini," katanya. "Tapi itu, bisa jadi bertambah karena pendaftarnya pun bertambah." 
Dua Konflik Per Hari, Catatan Buram Konflik Agraria di 2017

Sementara Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Mohammad Iqbal, mengatakan bahwa laporan KPA harus didalami dulu. Apakah yang mereka maksud soal keterlibatan polisi masuk delik pidana atau sebatas "mengamankan" ketika terjadi konflik pecah. 

"Kalau tindak pidana saya belum punya datanya, kalau konflik masyarakat setempat dan perusahaan lain memang tugas polisi di situ. Tapi dicek dulu itu pidana atau dorong-dorongan. Kalau dorong-dorongan biasa itu, karena unjuk rasa saja misalnya, pasti polisi yang terlibat," katanya. 
Namun yang dimaksud KPA bukan itu. Penyandang korps Bhayangkara itu adalah aktor utama tindak kekerasan dan penangkapan. 
"Polisi melakukan 21 kali tindak kekerasan maupun penangkapan tanpa prosedural kepada masyarakat yang coba bertahan di tanah mereka," kata Dewi. 
Sumber: Tirto.Id 

Monday, December 11, 2017

Hadi Tjahjanto Buka Kemungkinan Pengadilan Sipil Bagi TNI

Reporter: Felix Nathaniel | 11 Desember, 2017

Pejabat lama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan pejabat baru Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) melakukan salam komando seusai melaksanakan upacara serah terima jabatan, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Sabtu (9/12/2017). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

  • Hadi berjanji bahwa semuanya akan ditindak tanpa pandang bulu
Hadi sedang mengusahakan harmonisasi KUHPM dan KUHP agar oknum militer yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi terhadap masyarakat sipil bisa diadili di pengadilan sipil.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan tidak menutup kemungkinan terhadap sistem peradilan umum atau sipil kepada oknum militer yang kedapatan melakukan pelanggaran hukum, apalagi terhadap sipil. Hal ini dikatakan Hadi selepas bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes TNI, Cilangkap, Senin (11/12/2017).

Hadi menerangkan bahwa pengadilan militer akan mengadili siapapun yang bersalah. Namun, selama ini penyelesaian kasus militer, meski melibatkan korban sipil, tetap ditangani oleh pihak polisi militer. Pengadilannya pun diadakan di pengadilan militer yang sifatnya tertutup.

"Kami yang jelas siapa yang salah kami akan adili, rasa keadilan harus ada. Kami sedang bicarakan masalah harmonisasi antara KUHPM [Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer] dan KUHP [Kitab Undang-undang Hukum Pidana]. Biar tidak ada pasal yang dobel. Dihukum di umum, dituntut di militer," katanya di Mabes TNI, Cilangkap, Senin (11/12/2017).

Namun terlepas di mana tempat oknum militer akan diadili, Hadi berjanji bahwa semuanya akan ditindak tanpa pandang bulu. "Pada dasarnya, kami akan tegakan," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) berharap bahwa TNI bisa menyelesaikan masalahnya di ranah sipil. Menanggapi hal ini, Hadi menjelaskan bahwa masalah itu juga salah satu dari bahasan yang akan diselesaikan saat ia menjabat.

KontraS membuat pernyataan pers yang disampaikan Badan Pekerja KontraS pada Kamis (7/12/2017)  bahwa ada 9 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Hadi saat menjabat sebagai Panglima TNI yang baru. Dalam salah satu poinnya, Kontras mendesak agar Hadi bisa memperbaiki sistem peradilan militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

Selama ini, sistem peradilan militer telah menimbulkan ketidakadilan bagi rakyat sipil, terutama saat menjadi korban. Penyelesaian kasus di peradilan militer cenderung tertutup dan tidak ada sangsi berat terhadap oknum militer. Lebih dari itu, beberapa kasus biasanya diselesaikan secara damai oleh internal militer sendiri.

"Calon Panglima TNI yang baru juga harus mendorong revisi UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer sebagai satu-satunya alat uji akuntabilitas yang justru kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM," tulis KontraS dalam rilis yang diterima Tirto, pada Kamis (7/12/2017). 

Sumber: Tirto.Id