This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Saturday, September 24, 2016

Kisah Para Petani

Penulis: Roy Murtadho
 


Dua hari yang lalu. Di sela-sela saya memberikan materi "Teologi Petani dan Jalan Reforma Agraria" di Sekolah Tani Blitar yang pesertanya petani semua. Ada salah seorang peserta, bapak-bapak, menghampiri saya ke depan. Beliau dengan berkaca-kaca mengatakan kira-kira begini: 

"kami ini sudah dikuyo-kuyo sejak lama. Tahun 65 sebagian besar pemuda kami hilang hingga sekarang tak tahu rimbanya. Di awal zaman Suharto tanah-tanah kami di rampas dan dikuasai perkebunan (saya tak akan menyebutnya di sini). Pada tahun 70-an dan 80-an banyak warga yang tinggal dan dipekerjakan di perkebunan, khususnya ibu-ibu yang sedang hamil dipaksa bekerja dalam kondisi kekurangan gizi. Akibatnya satu generasi yang lahir pada waktu itu di kampung kami hampir seratus persen menjadi idiot. 

Sekarang tanah-tanah masih dikuasai perkebunan dan beberapa orang elit desa. 
Akibatnya, warga desa, para petani yang dirampas alat produksinya, bekerja sebagai kuli kasar yang menambang pasir di kali luberan lahar dingin Gunung Kelud dengan upah yang rendah. Sedangkan yang diuntungkan adalah bos-bos besar penambang pasir dari berbagai daerah di sekitar Blitar. 
Begini dik. Saya sebenarnya sangat merindukan kembalinya kebangkitan kedua gerakan santri. Karena dik, kami ini sudah capek distigma yang tidak-tidak. Bahkan oleh teman-teman di organisasi Islam yang saya ikuti. Saya dicibir dan dikucilkan." 

Lelaki tua yang hampir berusia 70 tahun tersebut memang aktif di ormas Islam di tingkat Ranting di Desanya. Beliau juga cerita dulu mereka diorganisir alm Munir dan Herlambang P. Wiratraman

Tengah malam, sepanjang perjalanan pulang bersama Djuir Muhammad, kata-kata bapak itu menghantui pikiran saya. Apalagi ketika Djuir Muhammad bilang ke saya bahwa penduduk desa yang berada di pinggiran hutan, yang cukup makmur, memiliki truk untuk mengangkut pasir, sebenarnya bisa keluar dari rantai kemiskinan karena memiliki anak perempuan yang bisa kerja jadi TKI keluar negeri. 

Hingga subuh kemarin saya tidak bisa tidur. Tidak habis pikir kenapa orang-orang kejam itu banyak sekali di Indonesia? kok ada orang yang tega menculik para pemuda, dan membikin satu generasi di satu desa menjadi cacat fisik dan mental. 

Dan ketika subuh saya cuman bisa bilang pada Tuhan,
"Tuhan jika pada satu generasi kami ini engkau tidak memberi kemenangan-kemenangan kecil menuju kemenangan besar, maka di generasi di bawah kami, mungkin tak ada lagi yang jadi saksi bagi kebenaranmu. Karena semua doa dan harapan yang kami layarkan hanya menjadi sia-sia." 

Saya berencana mengatur jadwal kesana lagi, membuat riset kecil-kecilan, mencatat peristiwa masa lalu dan masa kini yang terjadi. Dan berharap akan jadi dua tulisan. Satu tulisan etnografi dan satu tulisan teori. Ah, beginilah hidup. Kita nggak bisa menyumbang apa-apa. Hanya berbagi kisah dan resah.

Dan yang saya ingat lagi ketika pulang. Di jalanan yang dilumuri gerimis malam itu, hati saya digenangi amarah. Sambil berzikir dalam hati: Jancuk... Jancuk...

https://www.facebook.com/roy.murtadho/posts/1115179285184481

Rilis Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Peringatan 56 Tahun Hari Tani Nasional (HTN) 24 September 2016

Rilis Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Peringatan 56 Tahun Hari Tani Nasional (HTN) 24 September 2016 yang di sampaikan dalam Konferensi Perss di kantor YLBHI -Jakarta pada Sabtu 24 September 2016.



“Perkuat Persatuan Kaum Tani dan Solidaritas Antar Rakyat Tertindas-Lawan Kebijakan Ekonomi, Politik Dan Reforma Agraria Palsu Jokowi-JK Yang Menindas Rakyat !!”

Front Perjuangan Rakyat (FPR), mengucapkan selamat memperingati hari tani nasional (HTN) 2016 kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Hormat dan Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia yang terus konsisten berjuang mempertahankan hak atas tanah, berjuang menentang monopoli dan perampasan tanah yang semakin agresif di pedesaan dan perkotaan, serta menuntut segera dilaksanakannya reforma agraria sejati.


Sepanjang perjuangan rakyat melawan penjajahan kolonialisme Belanda, “Reforma Agraria” telah menjadi salah satu semangat dan aspirasi sejati rakyat yang menghendaki terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah dan kebebasan akses atas sumberdaya alam di Indonesia. Lahirnya Undang-undang pokok agraria (UU PA) tahun 1960, kemudian telah menjadi satu kemenangan besar bagi kaum tani dan rakyat Indonesia secara umum. Namun hingga 56 tahun UUPA di undangkan, monopoli tanah masih terus berlansung, problem ketimpangan dan konflik agraria semakin massif dan, terus menjadi akar dari setiap persoalan rakyat diberbagai sector lainnya.

Karenanya, peringatan HTN kali ini memiliki arti penting untuk merengkuh semangat perjuangan rakyat yang tiada putusnya, terus berkobar hingga hari ini. Momentum ini juga menjadi sangat penting, karena secara lansung menyediakan syarat ojektif bagi rakyat untuk terus memperkuat persatuan dan berjuang bersama, utamanya untuk mewujudkan reforma agraria sejati.

Janji Jokowi kurangi kemiskinan kaum tani dan seluruh rakyat tidak terbukti!

 
Dibawah kuasa pemerintahan Jokowi, pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Klas buruh dan rakyat miskin perkotaan, hidup menderita akibat pendapatan yang tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang terus meningkat. Begitu pula dengan penghidupan kaum tani di pedesaan yang mengalami berbagai bentuk penghisapan dan penindasan feudal. Data BPS per-Maret 2016, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,1 juta jiwa (10,86%), dengan persebaran 10,4 juta jiwa diperkotaan dan 17,67 juta jiwa di pedesaan. Jika mengacu pada upah harian buruh tani sebesar Rp. 49.000 perhari, maka sesungguhnya angka kemiskinan di Indonesia, jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditetapkan pemerintah.

Meningkatnya angka kemiskinan kaum tani dan masyarakat luas di pedesaan, akibat monopoli dan perampasan tanah yang semakin luas dan biaya produksi pertanian yang semakin mahal. Sedangkan harga komoditas pertanian terus anjlok, ditambah dengan buruknya infrastruktur dan kekacauan iklim, menyebabkan kaum tani dan jutaan rakyat di pedesaan mengalami kemerosotan ekonomi yang semakin parah dan jeratan hutang yang kian menumpuk. Pemerintahan Jokowi-JK tidak akan dapat mengatasi kemerosotan harga-harga komoditas pertanian, sebagaimana halnya dia tidak sanggup berbuat apapun mencegah besarnya defisit pendapatan keluarga kaum tani akibat merosotnya hasil komoditas pertanian.

Pada waktu yang bersamaan, Pemerintahan Jokowi-JK terus mempromosikan berbagai skema liberalisasi pertanian. Melalui program CPO Fund, Pemerintah merampas upah buruh perkebunan, dan semena-mena mencuri pendapatan petani sawit skala kecil, dengan memangkas lansung harga jual sawit petani hingga USD. 50/Ton. Pemerintah juga terus menipu kaum tani dengan ilusi “kedaulatan pangan dan pertanian berkelanjutan”, melalui kerjasama pertanian berkelanjutan Indonesia (Partnership Indonesian Sustainable Agriculture-PIS AGRO), dibawah kontrol kapitalisme monopoli (imperialis) melalui Bank Dunia (WB), IFC dan dominasi perusahaan-perusahaan input dan ouput pertanian monopoli Internasional.

Dibawah skema ini, kaum tani dipaksa bergantung atas bibit, obat-obatan, pestisida, alat kerja hingga pembiayaan produksi serta pasar, bahkan penyerahan tanah secara cuma-cuma. Sebab hakekatnya dibawah kerjasama ini, kaum tani dipaksa bekerja diatas tanahnya sendiri dengan suplay modal financial, alat kerja dan input lainnya. Sementara sebagian besar keuntungan hasil produksi, mengalir ke rekening lembaga keungan dan perusahaan-perusahaan monopoli pertanian milik imperialis, yang dicuri dari kaum tani melalui tekanan harga produksi yang sangat rendah. Sehingga, kaum tani hanya akan menyisakan utang dan sedikit pendapatan yang nilainya jauh dibawah harga kebutuhan hidup yang semakin tinggi.

Jokowi terus melakukan tindak kekerasan, kriminalisasi dan pemenjaraan kaum tani 

 
Sederet kebijakan Jokowi, terus mengintensifkan perampasan dan monopoli tanah kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas dan rakyat miskin lainnya di pedesaan. Parahnya lagi, dalam setiap kasus pembebasan lahan dari tangan kaum tani, selalu disertai dengan berbagai tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat luas.

Menurut catatan AGRA, selama pemerintahan Jokowi-JK sampai Mei 2016, sedikitnya terdapat 59 kasus yang terjadi di 18 Provinsi dengan korban: Kekerasan 256 orang, penembakan 39 orang, penangkapan 581 orang, kriminalisasi 82 orang dan, meninggal dunia 10 orang. Dalam dua bulan terakhir ini, sekitar 200 petani kecil dikriminalisasi dengan tuduhan pembakar lahan. Selain itu, dalam empat bulan terakhir (Maret-Juni 2016), sedikitnya ada 5,000 orang di Papua ditangkap dengan berbagai tuduhan.

Data-data tersebut, bahkan belum termasuk korban kekerasan akibat operasi militer (Operasi Tinombala) di Sulawesi Tengah dan, kekerasan (penembakan) oleh TNI AU di Medan Sumatera utara. Pada kesimpulannya, seluruh kebijakan, berbagai skema penghisapan, tindak kekerasan dan kriminalisasi yang dialami oleh kaum tani dan rakyat luas saat ini, menunjukkan watak asli pemerintahan Jokowi-JK sebagai rezim fasis anti rakyat, kaki tangan imperialisme, tuan tanah besar dan, borjuasi besar komprador.

Jokowi tidak sanggup menghentikan monopoli dan perampasan tanah
 

Saat ini, penguasaan tanah skala luas oleh tuan tanah terus meningkat. Sektor perkebunan dan pertambangan saja, sudah menguasai tanah mencapai 41,87 juta ha. Perkebunan sawit, 25 tuan tanah besar swasta, sudah mengantongi izin perkebunan mencapai 29 juta ha, tidak termasuk luas lahan perkebunan yang dikuasai oleh Negara. Untuk kawasan hutan, terdapat 531 konsesi hutan skala besar diatas lahan seluas 35,8 juta ha. Jumlah yang sangat timpang dengan kepemilikan tanah kaum tan yang terus berkurang.

Disektor Pertambangan, terdapat sekitar 8.000 izin pertambangan diatas lahan mencapai 2.519.415,82 ha (Per juni 2012). Secara nasional, total monopoli tanah oleh 16 (enam belas) group tuan tanah besar, termasuk oleh pemerintah telah mencapai 171,582,538 ha. Ancaman perampasan dan monopoli tanah bahkan akan terjadi semakin massif, bersamaan dengan program pembangunan infrastuktur Jokowi yang hanya untuk melayani kepentingan tuan tanah, borjuasi komprador dan imperialis semata.

Ketimpangan penguasaan tanah tersebut, jelas menunjukkan bahwa monopoli tanah masih eksis dan semakin massif. Kondisi demikianlah yang melanggengkan penindasan feudal di Indonesia dan, terus memerosotkan penghidupan ekonomi kaum tani dan rakyat diseluruh wilayah Indonesia.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan bahwa keputusan untuk memberikan izin bagi kelanjutan  kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta  pada 13 September 2016 merupakan keputusan yang berwatak anti rakyat dan anti demokrasi. Keputusan pemerintah tersebut melegitimasi dan mengintensifkan perampasan tanah, mencabut hak hidup rakyat, dan merampas seluruh hak-hak demokratis rakyat. Keputusan tersebut pasti akan mengintensifkan tindasan melalui kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap rakyat. Keputusan pemerintah tersebut telah menindas aspirasi dan hak demokratis rakyat. Keputusan pemerintah tersebut pasti akan menjadi acuan bagi pemerintah di berbagai daerah, sehingga akan mengintensifkan tindasan yang semakin menyesengsarakan rakyat.

Reforma Agraria Palsu Jokowi memperkuat monopoli dan perampasan tanah
 

Ditengah kemerosotan ekonomi dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia yang semakin tajam, investasi asing terus mengalir semakin agresif, baik untuk pembangunan mega proyek infrastruktur, perluasan perkebunan skala besar, pertambangan besar, taman nasional, dan peruntukan lainnya. Pada saat yang sama, Jokowi-JK terus menebar ilusi untuk meredam resistensi rakyat, dengan mempromosikan “Reforma Agraria palsu-nya” semakin gencar. Program reforma agraria (RA) yang hanya berbicara soal redistribusi dan sertifikasi tanah semata, tanpa menyinggung sedikitpun usaha untuk menghentikan monopoli dan perampasan tanah di Indonesia.

Program RA Jokowi bertentangan dengan aspirasi sejati kaum tani dan rakyat Indonesia. Terlebih, program reforma agraria Jokowi tidak melibatkan sama sekali kaum tani, maupun organisasi tani untuk bicara atau mendengar bagaimana aspirasi sejati kaum tani tentang reforma agraria. Reforma agraria sejati, merupakan jawaban satu-satunya atas setiap persoalan yang dihadapi oleh kaum tani dan seluruh rakyat. Reforma Agraria sejati adalah penghapusan setiap bentuk peghisapa dan penindasan akibat perampasan dan monopoli tanah. RA sejati sebagai dasar pembangunan industri nasional di Indonesia, sekaligus syarat kedaulatan dan kesejahteraan kaum tani dan rakyat Indonesia secara umum.

Jokowi pertahankan politik upah murah dan pencipta PHK
 

Dengan dijalankannya PP 78 Tahun 2015 Jokowi-JK telah memerosotkan penghidupan rakyat Indonesia. hal ini dikarenakan PP No.78/2015 hanya menyandarkan penetapan kenaikan upah berdasar pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata.  Sehingga PP No.78 tahun 2015 akan semakin meningkatkan beban penghisapan bagi klas buruh di Indonesia, sementara disisi lain akan memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pengusaha. PP No.78 tahun 2015 menjadi klimaks dari kebijakan politik upah murah yang tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir (2014-2016.

Selain upah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah masalah lain yang dihadapi oleh buruh di Indonesia. Dalam perkembangannya, semakin banyak alasan yang digunakan oleh pengusaha untuk melakukan PHK, alasan efisiensi salah satunya. Pengusaha mengkondisikan situasi seolah-olah perusahaan sedang dalam kondisi sulit, sepi order, penjualan menurun, sampai mempengaruhi pikiran buruh agar tidak menuntut lebih kepada pengusaha, termasuk jika pengusaha harus melakukan efisiensi buruh dipaksa untuk menerima kebijakan tersebut. Persoalan lainnya yang belakangan terjadi dan dialami oleh buruh adalah semakin hilangnya kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau tuntutannya, baik dipabrik maupun terhadap pemerintahan.

Janji jokowi kurangi kemiskinan dan berikan perlindungan sejati bagi BMI tidak terbukti

 
Mayoritas BMI lahir dari keluarga buruh tani dan tani miskin di pedesaan, mereka harus berjuang keras agar mampu bertahan hidup ditengah krisis pangan, pendidikan kesehatan, social yang semakin merosot ditengah kekayaan sumber alam yang melimpah. Akan tetapi sampai saat ini dibawah kekuasaan pemerintah Jokowi-JK, BMI belum mendapatkan hak atas perlindungan, banyaknya kasus kekerasan, kriminalisasi dan pemenjaraan BMI adalah bukti nyata yang harus dialami oleh BMI, bahkan mereka harus rela hasil kerjanya dipangkas oleh PJTKI dan Calo tenaga kerja, saat ini banyak diantara BMI yang di jerat oleh sindikat perdagangan narkoba dan diantara mereka harus meregang nyawa karena terkena hukuman mati. Selain harus berhadapan dengan sindikat jaringan narkoba juga rentan diperjual belikan oleh sindikat perdagangan manusia. Atas dasar kondisi tersebut maka Front perjuangan Rakyat (FPR) berpandangan bahwa Janji Jokowi berikan perlindungan bagi BMI tidak terbukti.

Berdasarkan padangan diatas, maka dalam memperingati hari tani nasional (HTN) 2016, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menegaskan bahwa, tidak ada jalan lain bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia, selain terus memperkuat persatuan dan menggencarkan perjuangannya. Bersama ini, FPR menyatakan sikap “Menolak Reforma Agraria Palsu Jokowi-JK” dan menuntut:

1.    Hentikan monopoli dan perampasan tanah, Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan bangun INdustri Nasional.
2.    Hentikan intimidasi, teror, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan seluruh rakyat!
3.    Turunkan sewa tanah, Naikkan upah buruh tani, Turunkan harga sarana produksi pertanian, Turunkan bunga kredit pertanian, Naikkan harga produk pertanian dan, Tolak import produk pertanian asing!
4.    Tolak Reklamasi Teluk Jakarta dan Hentikan Penggusuran terhadap Rakyat!
5.    Turunkan Biaya Produksi pertanian-Tolak PIS AGRO dan berbagai skema liberalisasi pertanian
6.    Sediakan lapangan kerja, Naikkan upah buruh tani di pedesaan dan Buruh Industri di perkotaan!
7.    Akhiri Kemiskinan dan Berikan Perlindungan Sejati Untuk Buruh Migran dan Keluarganya!
8.    Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan, Kerja!

Adapun puncak kampanye massa (aksi) peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2016 yang di organisasikan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) akan diselenggarakan pada hari SENIN, tanggal 26 September 2016, secara serentak di seluruh Indonesia dan perwakilan FPR di Luar Negeri.

Dimana untuk aksi yang di Jakarta akan dimulai pada pukul 07.00 wib dengan Titik kumpul di Masjid Istiqlal-Jakarta Pusat, dilanjutkan dengan Longmach menuju Kantor Gebernur DKI Jakarta, Kantor Kemenhan RI serta puncaknya di Istana Negara/Kantor Presiden RI, dengan memobilisasi massa dari Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Sedangkan untuk yang berkedudukan di luar Pulau Jawa (Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali Nusra dan NTT serta Pulau Papua) akan melakukan aksi yang sama dengan sasaran kantor-kantor pemerintahan setempat pada tanggal 26 September 2016 sedangkan yang di Luar Negeri akan melaksanakan aksinya pada hari Minggu, 25 September 2016.

Jayalah perjuangan kaum tani..!!
Jayalah Perjuangan Rakyat…!!
Wujudkan Land Reform Sejati dan Industri Nasional…!!

Jakarta, 24 September 2016
Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)


Rudi HB. Daman
Koordinator Umum

Kontak Person:  

Rudi HB Daman (Koordinator) : +6281213172878/
Rachmad Panjaitan (Sekretaris) : +6281310573364 /
M. Ali ( Sekjend AGRA dan Juru Bicara FPR untuk urusan Agraria dan SDA) : +6282120135553.


http://www.infogsbi.org/2016/09/rilis-front-perjuangan-rakyat-fpr-dalam.html

Pers Release : Peringatan Hari Tani Nasional 2016 dan 56 Tahun Undang-Undang Pokok agraria (UUPA)



“Menolak Ilusi Reforma Agraria dan Kebijakan Pro-Investasi Jokowi-JK”

Hari Tani Nasional (HTN) yang diperingati setiap tanggal 24 September merupakan hari lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang juga merupakan momentum kebangkitan kaum tani di seluruh Indonesia, sebagaimana ditetapkan melalui Kepres 169 tahun 1963. 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengamanatkan terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pelaksanaan reforma agraria, yang program pokoknya adalah menyediakan tanah dan program pendukung lainnya untuk kaum petani. Namun amanat ini tidak dijalankan. 
Hingga kini nasib kaum tani tak kunjung membaik. Kemiskinan di pedesaan semakin luas karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang semakin tajam.

Jokowi-JK memulai pemerintahannya dengan menjanjikan pelaksanaan reforma agraria melalui Nawa Cita dan RPJMN 2015-2019, yang diterjemahkan ke dalam dua skema, yakni redistribusi tanah dan legalisasi asset dengan target 9 juta hektar bagi petani. Skema ini sesungguhnya melanjutkan praktik dari rezim sebelumnya yang cenderung membuka pasar tanah (market-led land reform). Hingga dua tahun masa pemerintahan Jokowi JK berjalan, ketiadaan lembaga pelaksana reforma agraria yang dipimpin langsung oleh Presiden menunjukkan bahwa pemerintahan ini tidak memiliki kemauan menjalankan reforma agraria sejati.

Penyimpangan ini diperparah oleh berbagai kebijakan ekonomi dan politik yang bertentangan dengan cita-cita reforma agraria. Pemerintahan Jokowi-JK tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan pro investasi anti rakyat, yang semakin melanggengkan persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain: kebijakan pengadaan tanah untuk kebutuhan infrastruktur, perkebunan, pertambangan, kehutanan dan reklamasi; impor pangan; paket kebijakan ekonomi jilid I-XIII; UU Tax Amnesty; dan Perpres Percepatan Pembangunan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Situasi di atas semakin meningkatkan eskalasi konflik agraria di berbagai sektor dan daerah yang berujung pada tindakan represif dan kriminalisasi terhadap perjuangan rakyat atas hak-haknya. Dari 2004-2015, tercatat 1.772 konflik agraria dengan luasan wilayah konflik 6.942.381 hektar dengan korban 1.085.817 kepala keluarga. Akibat represifitas aparat (polisi/TNI/satpol PP) dan security korporasi di lapangan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah, tercatat petani/nelayan/masyarakat adat yang ditangkap 1.673 orang, dianiaya/luka-luka 757 orang, ditembak 149 orang dan tewas 90 orang (KPA, 2015).

Melihat jauhnya janji dengan realisasi di lapangan, dan menyaksikan tetap bertahannya berbagai persoalan kaum tani tanpa penyelesaian, maka KNPA menegaskan sikap dan posisinya dengan menggelar rangkaian aksi peringatan HTN di berbagai daerah (terlampir), dan akan menutup rangkaian tersebut dengan aksi puncak peringatan HTN 2016 pada Hari Selasa, 27 September di depan Istana Negara, Jakarta. Puncak peringatan HTN di Jakarta ini akan diikuti oleh sekitar 10.000 massa, yang terdiri dari organisasi tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, perempuan, kaum miskin kota dan aktivis/NGO dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jakarta.

Demikian rilis ini kami sampaikan. Di dalam negara yang kuat, kaum tani harus berdaulat. Mari perkuat persatuan gerakan rakyat, dan selamat Hari Tani Nasional kepada kaum tani di seluruh tanah-air.

Jakarta, 24 September 2016
Hormat Kami,
Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)


Dewi Kartika
Koordinator Umum


Aliansi KNPA:

KPA, SPI, API, AMAN, KPBI, WALHI, Bina Desa, KontraS, SP, SAINS, IHCS, JKPP, KIARA, STI, SPM, SPB, FPRS, SEPETAK, FPPB, STIP, STAM, SW, Pusaka, YLBHI, WAMTI, IPPHTI,
GMNI, SMI, Jaka Tani, SPRI, SNI, KNTI, LMND, SPKS, LBH Jakarta,
TuK-Indonesia, STKS, JRMK, UPC.


http://www.kpa.or.id/news/blog/pers-release-peringatan-hari-tani-nasional-2016-dan-56-tahun-undang-undang-pokok-agraria-uupa/

Sunday, September 11, 2016

Esensi Konflik Urutsewu: Perampasan Tanah Petani !



TIM INVESTIGASI: Tim Investigasi bentukan Pemkab yang tengah melakukan pengumpulan fakta-fakta lapangan (25-10-2016). Nampak di latar belakang pagar yang dibangun TNI-AD dimana terdapat tanah-tanah milik petani yang terlanggar [Foto: Litbang FPPKS]
Kasus petani Urutsewu warga Desa Entak Ambal bernama Bedor yang terluka oleh pecahan bom mortir (8/9) saat TNI-AD latihan tembak senjata sejenis roket, telah makin membuktikan betapa besar kerentanan dan resiko warga masyarakat pesisir dari ancaman terhadap keselamatan umum. Dan betapa amat berbahayanya jika kawasan pesisir itu ngotot dijadikan sebagai arena latihan perang dan bahkan juga tempat ujicoba senjata berat (alutsista) militer

Lebih berbahaya lagi jika melihat proyeksi ke depan, manakala Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang merupakan jalan trans-nasional telah selesai dibangun dan berfungsi sebagai jalan lintas provinsi dengan mobilitas dan jumlah serta kepadatan arus kendaraan sangat tinggi. Bagaimana mungkin kawasan pesisir ini tetap menjadi arena ujicoba alutsista, sementara di sebelahnya adalah jalur pansela. Tak mungkin.

Fakta bahwa selama kawasan pesisir Urutsewu difungsikan sebagai lapangan tembak dan arena ujicoba senjata berat sejak tahun 1980-an, telah menyebabkan jatuh korban 7 orang tewas1) termasuk 6 diantaranya adalah anak-anak. Belum terhitung korban yang terluka dan menderita cacat fisik. Di Desa Entak sendiri dimana petani Bedor (8/9) lalu terluka oleh serpihan bom mortir. Jauh sebelumnya juga pernah ada 2 orang lain yang terluka saat bekerja di lahan pertanian, dan saat di rumah lantaran memungut sisa peluru mortir. Pun ada pula 1 orang tewas terkena ledakan bom saat mencari kayu di seputar zona makam desa.

Dan solusi atas kasus-kasus ini bukan lagi cukup dengan menghentikan atau memindahkan lapangan tembak sekaligus arena ujicoba senjata militer ini ke tempat lain yang cukup aman. Karena apa? Karena konflik Urutsewu itu bukan lagi “hanya” masalah fungsi penggunaan kawasan pesisir sebagai zona aktivitas militer disamping sebagai lahan pertanian penduduk dalam perkembangannya. 


Perampasan Tanah Secara Sistematis
 

PERIKSA BUKTI: Petani Urutsewu menunjukkan bukti pemilikan tanah pesisir dan tengah diperiksa Tim Investigasi sambil mengecek fakta di lapangan [Foto: Litbang FPPKS)

Kemunculan terminologi “perampasan tanah secara sistematis” ini adalah dihasilkan dari diskusi-diskusi informal warga Urutsewu, terutama para petani pemilik tanah pesisir; di atas kawasan mana juga melekat hak-hak ulayat atas banda desa atau pun tanah kemakmuran masyarakatnya. Pada awalnya, penggunaan kawasan pesisir Urutsewu sebagai zona latihan perang dan arena ujicoba senjata berat tak sampai menimbulkan konflik terbuka antara petani versus TNI-AD.

Hal itu karena penggunaan pesisir sebagai fasilitas latihan militer masih diletakkan pada penghormatan hak-hak petani pemilik lahan sesuai data tanah dalam Buku C desa dan pemerintah desa sebagai pengelola banda desa atau pun tanah kemakmuran itu.    

Akan tetapi sejak muncul klaim bahwa itu tanah negara dengan segala dalihnya2) yang diikuti dengan pengukuran dan pemetaan sepihak oleh tentara kemudian dimintakan tandatangan dan cap persetujuan kepada para Kepala Desa untuk dimanfaatkan sebagai lapangan tembak TNI-AD; maka tidak secara otomatis aspek historis, status dan hak pemilikan tanahnya menjadi terhapus, bermutasi, bias atau dibiaskan. 

SERTIVIKAT: Sertivikat Tanah dan Data Buku C Desa juga diperiksa kebenarannya [Foto: Litbang FPPKS] 


Konteks persetujuan fihak pemerintah desa, sejatinya, juga harus dimaknai sebagai persetujuan untuk digunakan sebagai latihan tembak TNI dan ujicoba alutsista; bukan bermakna persetujuan bagi mutasi status tanah dan hak pemilikan yang melekat di atasnya. Persetujuan penggunaan sementara dalam arti “selama dilaksanakan latihan TNI” tak bisa didalilkan sebagai prosedur yang benar dalam mutasi status dan hak atas tanah. Karena jika menyangkut pengalihan status dan mutasi hak tanah, tentu saja, harus bermusyawarah dengan petani pemilik tanahnya; ini substansinya.

Jika hasil pengukuran sepihak ini dimintakan persetujuan pemerintah desa tapi mengabaikan tujuan substansial pemanfaatannya secara insindental dipakai latihan dan bukan untuk dikuasai apalagi dimiliki, maka mau dibilang apa jika bukan sebuah perampasan melalui suatu klaim sepihak. Terlebih, secara diam-diam klaim kemudian diregister dalam inventarisasi kekayaan negara. Lebih menyakitkan lagi, hasil klaim ini dipasangi pagar pembatas permanen.

Petani menganalogikan ini sebagai tindakan brutal militer dalam bentuk lain. Dan memang terbukti kebrutalan tentara berulang terjadi saat petani bersama pemerintah desa memprotes pemagaran pesisir Urutsewu.    

 
____
1)    Terdiri dari 5 anak Desa Setrojenar (1997), 1 anak Desa Ambalresmi (1987) dan 1 orang petani warga Desa Entak (1982)

2)    Dalih sebagai kawasan strategis nasional, kawasan hankam, kawasan lapangan tembak, arena ujicoba senjata alutsista; bahkan dikembangkan sebagai “tanah negara” atau “tanah TNI-AD”        

Thursday, September 08, 2016

Bedor Terkena Serpihan Bom Di Tanah Pemajekan



Kabar Luka Urutsewu


Bedor (38), petani Urutsewu yang terkena serpihan bom mortir di lahan pesisir Desa Entak, Kecamatan Ambal; salah satu desa di kawasan pesisir Urutsewu. Bedor, didampingi istrinya Narsiyem saat akan dievakuasi dari Puskesmas Ambal ke RSUD "Dr Soedirman" Kebumen [Foto: Warga-doc] 

Hari Kamis (8/9) jatuh lagi korban warga sipil dari kalangan petani pesisir Urutsewu yang terkena pecahan bom mortir, saat tentara dari kesatuan Yonif 403 tengah latihan di kawasan pesisir Kebumen selatan. 

Bedor (38 tahun) warga Rt.02–Rw.04 Desa Entak Kecamatan Ambal, terluka cukup parah pada lengan kanan, dievakuasi petani tetangganya menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Ambal. Kemudian dilarikan ke IGD RSUD Dr Sudirman Kebumen; tetapi akhirnya buru-buru dirujuk ke Rumah Sakit Tentara (RST) Magelang. Hasil pemeriksaan radiologi RSUD mendapati masih ada 3 serpihan mortir bersarang di bagian bawah lengan kanan korban. 
 
Sebagaimana diketahui, Yonif 403–Kentungan Yogyakarta adalah satuan yang diduga melakukan penyerangan terhadap warga sipil dan merusak 12 sepedamotor milik warga pada “Tragedi Urutsewu” (16/4) di Setrojenar; 5 tahun yang lalu. Disaat mana masyarakat mengekspresikan penolakan terhadap latihan TNI di kawasan pertanian Kebumen selatan

Lokasi tempat jatuhnya bom mortir yang diluncurkan dari lapangan tembak  Desa Setrojenar meledak di atas tanah pemajekan milik Sadja berjarak dua desa sebelah timurnya. Kejadian ini di luar dugaan petani yang kebetulan berada di lokasi lahan miliknya. Sebelumnya terjadi ledakan mortir sebanyak 2 kali, sebelum ledakan ke 3 yang melukai salah satu petani di sana. Ledakan ke 3 ini berselang cukup lama, lebih 5 menit dari ledakan ke 2. 

“Bom meledak di lahan dogol (singkong_Red) milik Sadja”, aku Slamet yang berada tak jauh dari posisi korban. Slamet masih sempat mendengar suara serpihan mortir yang meledak dan menerobos tanaman di sekitarnya sebelum kemudian dia mendengar suara teriakan lain yang menimpanya 

“Bedor kena bom.. Bedor kena bom..!”, lalu Slamet yang tengah memanen terong, berlarian guna menolong Bedor yang kelihatan berdarah di lengan kanannya.  


Kronologi Kejadian 


Bedor berangkat ngarit (mencari rumput_Red) sekitar jam 08.00 wib. Ada kabar dari petugas Koramil hari itu digelar latihan tembak yang dilepaskan dari desa Setrojenar. Menurut warga berdasar pemberitahuan ini, latihan tembak mortir berjarak pendek, diperkirakan bakal jatuh di desa Brecong Buluspesantren, akan tetapi ternyata bom mortir yang ditembakkan jatuh di lahan pemajekan milik petani desa Entak Ambal.  

Ledakan ke 3 yang melukai Bedor terjadi sekitar jam 09.30 wib, di “legokan kisik sisih lor” (paparan pesisir sebelah utara_Red). Posisi korban Bedor berada sejauh sekitar 30-40 meter dari titik ledakan. Beberapa petani yang ada di sekitar lokasi, Slamet Kiwil, Kriswanto, Rajab, Sarwono dan lainnya mendengar teriakan “Bedor kena bom… Bedor kena bom” 

Jam 09.40 wib dilakukan evakuasi dari lokasi ledakan ke Puskesmas Ambal setelah luka pada lengan kanan korban dibalut dengan baju yang dipakai korban. Evakuasi dilakukan oleh petani dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Puskesmas Ambal. 

Setelah jam 10.00 wib, luka di lengan korban nampak membengkak dan korban mulai merasa ngilu kesemutan. Atas rujukan pihak Puskemas, dilakukan evakuasi dari Puskesmas Ambal ke RSUD “Dr Sudirman” Kebumen dengan ambulance dari Kodim; sopir dan petugas dari tentara. Sedangkan di bagian kabin belakang, korban didampingi Narsiyem istrinya dan Ngadiman salah satu warga Entak

Sekitar jam 11.00 wib tiba di RSUD “Dr Sudirman” dan masuk IGD hingga saat terdengar suara adzan dhuhur, kemudian korban dimasukkan ruang tindakan, di-scan radiologi dan tindakan lain hingga jam 12.00 wib. 

Jam 12.30 dirujuk ke RST (Rumah Sakit Tentara) Magelang. Ihwal rujukan ke Magelang ini atas “advis” tentara; dimungkinkan sebagai yang terbaik. Meski sebelumnya, keluarga korban menghendaki dirujuk ke Rumah Sakit di Yogyakarta saja. Kades Entak Sapari bahkan sempat berdebat soal rujukan rumah sakit pilihan keluarga korban ini.   
___
Catatan: Selama kawasan Urutsewu dijadikan lapangan tembak dan ujicoba senjata TNI-AD, khusus Desa Entak setidaknya telah terjadi 4 kasus yang membawa korban sipil; termasuk salah satu kasus yang korbannya sampai tewas tahun 1980-an di lokasi dekat makam setempat. Ledakan pada Kamis (8/9) terjadi di “legokan kisik sisih lor” antara zona Keben dengan Gumuk Klanangan; terbilang masih masuk “tanah pemajekan” (tanah berpajak_Red) dan zona pangonan yang faktual jadi lahan hortikultura pesisir.