Saturday, August 22, 2015

TNI AD Menginjak-injak Rakyat Urutsewu dengan Brutal

Aug 22, 2015 | Agam Imam Pratama


Aksi kekerasan guna membubarkan massa warga kembali dilakukan oleh TNI di Urutsewu (08/15). Setelah sebelumnya terjadi peristiwa serupa (baca: http://literasi.co/pemaksaan_pemagaran_di_urutsewu_memakan_korban). 
Pemagaran di Desa Lembupurwo sebelumnya mendapat perlawanan keras dari warga, meskipun pada akhirnya perlawanan warga dikalahkan oleh kekerasan. Kali ini pemaksaan pemagaran bergeser ke desa sebelahnya, yakni desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, desa terujung yang berbatasan langsung dengan Purworejo.

[caption id=”attachment_3686" align=”aligncenter” width=”638"]
Foto: Agam.[/caption]

Berawal dari mulai masuknya batu dan pasir menggunakan truk di pesisir se latan desa Wiromartan sejak beberapa hari lalu. Hari ini, 22 Agustus 2015 kurang lebih 150 warga Desa Wiromartan dengan dukungan warga desa-desa di sekitarnya melakukan aksi ke pesisir selatan desanya guna mempertanyakan legalitas pemagaran oleh TNI AD. Aksi tersebut dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam orasinya, Kepala Desa Wiromartan, Widodo Sunu Nugroho menyampaikan, “saya sebagai kepala desa tidak menerima sepucuk surat pun dari manapun mengenai pemagaran ini. Kalau memang pemagaran ini resmi, kan seharusnya ada pemberitahuan ke desa. Dengan begitu kita disini bukan menghalang-halangi apa yang “katanya” sebagai program pemerintah, justru sebagai dukungan agar pemerintahan termasuk regulasinya berjalan baik. Kalau memang ini resmi program pemerintah, coba mana pimpinannya maju ke depan, tunjukkan bukti-buktinya, kalau memang terbukti sah warga kami bahkan siap membantu pemagaran, tanpa dibayar sepeserpun. Tapi kalau tidak punya bukti, ya pemagaran ini harus dihentikan.”

[caption id=”attachment_3687" align=”aligncenter” width=”595"]
Foto: Agam.[/caption]

Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, aksi yang kurang lebih baru berjalan setengah jam tersebut dibubarkan dengan tanpa memberi peringatan. Pihak TNI dengan kekuatan kurang lebih 200 personil yang sedari awal sudah mengitari warga tiba-tiba menyerang secara membabi buta. Nampak di lokasi beberapa warga dipukuli hingga jatuh, warga lain yang berusaha menggotong warga yang jatuh pun tak luput dari pukulan tongkat dan tendangan sepatu lars.

Muchlisin, kepala Desa Petangkuran, Kecamatan Ambal misalnya, menuturkan, “saya sudah jauh padahal, sekitar 200 meter dari lokasi. Saya sedang mempertanyakan kepada polisi yang berjaga kenapa tidak dilerai, padahal sudah jelas keberingasan TNI. Tiba-tiba 6 orang TNI datang, saya dimasukkan ke dalam lubang bekas galian dan diinjak-injak dengan sepatu lars hingga muka, leher dan badan saya babak belur begini. Oknum polisi yang di lokasi tempat saya diinjak-injak juga hanya diam saja,” ujarnya.

Dalam kejadian ini, sedikitnya 4 orang luka berat yakni Widodo Sunu Nugroho, Prayogo dan Ratiman, warga Kecamatan Mirit, dan Rajab warga Petangkuran Kecamatan Ambal. Saat ini mereka dirujuk di RSU Kebumen setelah sebelumnya dirawat di Puskesmas Mirit. Sedangkan belasan lainnya mengalami luka memar, bahkan seorang ibu hamil juga terkena pukulan dan sempat dirawat di Puskesmas Kecamatan Mirit.

Tak dapat dipungkiri tentunya ada beberapa hal yang menjadi janggal dalam persoalan ini. Pertama, adalah aksi damai warga yang datang secara baik-baik menanyakan kelegalan pemagaran justru dijawab dengan kekerasan. Toh jika memang pemagaran itu program pemerintah, tinggal ditunjukkan saja surat-suratnya dan selesai persoalan, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan.

Kedua yakni pemagaran tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya berwenang terkait hal tersebut, bahkan pemerintah (melalui lembaga-lembaga yang seharusnya berwenang) sama sekali tidak nampak. Terkesan ada pembiaran terhadap konflik yang berlarut ini, atau justru adanya dominasi militer terhadap lembaga-lembaga pemerintah khususnya di Kebumen sehingga takut untuk mengambil sikap.

Ketiga, yakni begitu tampaknya dominasi TNI atas POLRI di Kabupaten Kebumen. Bukan hanya kali ini saja, beberapa aksi dan demonstrasi sebelumnya pun yang seharusnya polisi sebagai pengamanan justru tentara yang melakukannya. Bahkan pada audiensi di DPRD Kebumen 8 Juli lalu, pengamanan pun dari pihak TNI, yang seolah berusaha mengintimidasi jalannya proses audiensi.

[caption id=”attachment_3688" align=”aligncenter” width=”583"]
Foto: Agam.[/caption]

Lantas yang menjadi pertanyaan adalah apa yang harus dilakukan warga masyarakat Urutsewu yang merupakan juga bagian dari warga Negara Indonesia?. Warga diam, diacuhkan. Warga keras, tak ditanggapi. Warga marah, dipukuli. Dan hari ini warga bertanya, dibalas dengan senjata. Lalu pada akhirnya, sebagai warga harus bagaimana?[]

0 comments:

Post a Comment