Penyerahan
kenang-kenangan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria (Ampera) yang
diwakili oleh Koordinator Umum Nurcholis Ainul RT berupa karikatur yang
sekaligus merupakan kritikan kepada Ganjar Pranowo (kiri) selaku
Gubernur Jawa Tengah atas banyaknya konflik agraria yang belum tuntas,
Senin (2/5). (Foto Oleh : Danca Prima)
HIMMAH ONLINE, Kampus Terpadu –
Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria (Ampera) menggelar aksi terkait
kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke Universitas Islam
Indonesia (UII) pada Senin, 2 Mei 2016 sejak pukul 15.30 WIB. Aksi ini
dimulai dengan massa aksi yang berjalan dari Kantin Fakultas Psikologi
dan Ilmu Sosial Budaya UII menuju bagian depan Auditorium Kahar Muzakkir
untuk memblokade akses masuk ke acara Suara Rakyat TV One.
Berdasarkan press release,
tuntutan aksi tersebut meliputi penolakan kunjungan Ganjar ke UII,
penolakan terhadap intervensi politik praktis masuk ke kampus,
selesaikan konflik-konflik agraria yang ada di Jawa Tengah, pemerintah
sebagai aparatur negara harus bersikap membela rakyat dan berhenti
melakukan tindakan represif ke rakyat dengan militernya dalam menangani
konflik agraria, dan tegakkan Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960
dengan sebenar-benarnya serta tegas memasukkannya dalam politik negara.
Syamsul
Ariski, salah satu koordinator lapangan, menyebutkan bahwa massa yang
terlibat dalam aksi berjumlah kurang lebih 300 orang. Massa aksi tidak
hanya berasal dari UII, tetapi juga mahasiswa lain yang bergabung dengan
aliansi. Syamsul juga menjelaskan bahwa tujuan akhir aksi ini adalah
untuk bisa beraudiensi dengan Ganjar. Audiensi diharapkan menjadi ajang
penyampaian aspirasi, pernyataan sikap dari massa, dan penyerahan
lukisan serta data kepada Ganjar.
Ganjar
Pranowo menyatakan bahwa dirinya tidak datang ke UII demi berpolitik
kampus, melainkan untuk menghadiri undangan dari TV One. Mengenai kasus
agraria yang ada di Jawa Tengah, apabila konflik di Rembang tidak
selesai, maka satu hal yang bisa dilakukan adalah jalan pengadilan. Kemudian,
proses pengadilan untuk kasus di Kabupaten Pati harus dikawal sehingga
apa yang terjadi di Rembang tidak lagi terulang. “Saya belum pernah
menandatangi satu pun SK (Surat Keputusan –red) yang berkaitan dengan
izin semen dan sebagainya, tetapi saya bertanggung jawab sebagai
gubernur,” ungkapnya.
Sementara
kasus Urutsewu terjadi ketika Ganjar masih menjadi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat. Konflik agraria di Urutsewu kini sudah mencapai tahap
proses identifikasi sertifikat. Adapun pekerjaan yang telah selesai,
yakni redistribusi tanah di Cilacap dan konflik di Batang. Gubernur Jawa
Tengah tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh masalah agraria
melalui dokumen hukum dan logika yang mesti diikuti dalam suatu
prosedur. Apabila ada pihak yang tidak setuju, dipersilakan untuk
menggugat.
Nurcholis
Ainul Rafiq Tri selaku koordinator umum dalam aksi ini menyatakan bahwa
dia kurang puas atas jawaban-jawaban Ganjar. Menanggapi tuntutan
mengenai politik praktis, Nurcholis menyayangkan kedatangan tokoh-tokoh
politik yang menyuarakan politik praktis dengan kondisi politik yang
kurang baik seperti saat ini. Ia pun mengharapkan agar mahasiswa
mengawal kampusnya. “Berpihaklah kepada masyarakat karena pada dasarnya
itulah yang harus dilakukan,” ucapnya. Nurcholis juga menambahkan bahwa
belum ada pembahasan mengenai aksi lanjutan untuk isu di atas. Namun,
dirinya akan mengajak Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria untuk terus
mengawal isu-isu agraria yang ada. (Fatimah Intan K.)
http://lpmhimmahuii.org/2016/05/aksi-menolak-lupa-konflik-agraria/
0 comments:
Post a Comment