Urutsewu Satu Tubuh

Meski TNI-AD telah membangun pagar di 6 dari 15 desa pesisir kawasan Urutsewu, tak lalu menyurutkan tekad petani di sana untuk terus melakukan penolakan. Tindakan pemagaran pesisir yang telah selesai pembuatannya di kecamatan Ambal mencakup desa Kenoyojayan, Ambalresmi, Kaibon, Sumberjati, serta di kecamatan Mirit meliputi desa Mirit Petikusan dan Tlogodepok; adalah tindakan illegal.

“Pembangunan pagar di Urutsewu itu illegal”, terang Widodo Sunu Nugroho, Ketua Urutsewu Bersatu.

Hal ini disampaikan pada gelar mujahadah “konsolidasi” petani di pesisir dukuh Pranji desa Entak [Ambal], Rabu [24/6] di sebuah bukit pasir atau gumuk yang diyakini masyarakat pada masa silam pernah dipakai mesanggrah Raja Mataram, Sultan Agung.

Jika pembangunan pagar itu legal, tambahnya, harus jelas dulu status tanahnya. Pun mensyaratkan adanya Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana mestinya jika pihak mana pun termasuk instansi pemerintah membangun kantor atau sejenisnya. Itu lah sebabnya petani dan masyarakat pesisir selatan Kebumen terus melakukan penolakan, meskipun di beberapa desa, pemagaran telah selesai dikerjakan.  

Kebangkitan TAPUK

Kenekadan TNI-AD membangun pagar, telah lama menjadi buah bibir banyak pihak. Termasuk Tim Advokasi Petani Urutsewu Kebumen [TAPUK] yang dibentuk 4 tahun lalu, menyertai “Tragedi Urutsewu” di Setrojenar pada 16 April 2011.

TAPUK adalah sebuah koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari praktisi hukum, advokat, pekerja sosial, aktivis LSM, aktivis tani dan mahasiswa; termasuk di dalamnya para petani dari kawasan pesisir Urutsewu. Koalisi masyarakat ini dimotori oleh LBH Pakhis [Kebumen], LBH Yogyakarta, LPH Yaphi Solo dan LBH Semarang.

Kabar tentang pemagaran pesisir Urutsewu juga mewarnai atmosfer sengketa agraria di Indonesia yang kembali marak di era rejim berciri mengedepankan kekerasan yang terjadi dimana-mana. Koalisi TAPUK kembali terpanggil oleh kesadaran pentingnya membangun dan mendorong meluasnya solidaritas rakyat.

“Kebangkitan Urutsewu akan menjadi tonggak yang penting dalam budaya dan sejarah perlawanan petani”, pungkas pegiat TAPUK