MELAWAN HEGEMONI MILITER DI BUMI SETROJENAR

Meski fihak Dislitbang TNI-AD berkeberatan, pembangunan portal oleh warga tetap dilanjutkan. Ini sebuah keputusan penting bagi rakyat Setrojenar.
Dalam perspektif kerakyatan, larangan TNì-AD jelas tak berlaku bagi masyarakat. Jika Dislitbang TNì-AD melarang warga mengembangkan potensi kawasan pesìsir Setro, maka harus ada evaluasi secara menyeluruh terkait keberadaan TNì-AD di sana.

Tata Ruang dan Wilayah

Jum'at (13/3) datang (tembusan) surat permohonan pembongkaran gapura. Surat tertanggal 10 Maret 2009 dengan 14 tembusan, dilayangkan Kodìm 0709 Kebumen ini, pada intinya memohon kepada Bupati untuk melaksanakan pembongkaran atas gapura yang dibangun warga.
Alasannya, gapura itu dibangun di tanah Lapbak Dislitbangad, tidak minta ijin kepada Kadislìtbangad serta menyalahi prosedur penyusunan dan penetapan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Dalam hal RUTR ini, nuansa hegemoni militer atas kehidupan petani memang kentara. Setidaknya, begitulah yang dìrasakan petani dan warga Setrojenar sejak kawasan itu dijadìkan tempat latihan TNI-AD dan ajang uji coba senjata taktis.

Perda tentang RUTR sendiri mestinya bukan produk hukum yang hanya dimaknai berdasarkan kepentingan sefihak yang implementasinya cuma untungkan institute tentara, tapi berakibat menegasikan hak-hak sipil. Hak petani dan warga atas kawasan itu tak boleh diabaikan begitu saja.

Kita masih ingat penolakan petani Kebumen Selatan terhadap Rencana UmumTata Ruang di kawasan itu. Pada pleno DPRD, 13 Desember 2007 lalu, 60 petani "urut-sewu" menolak kawasan itu dijadikan kawasan pertahanan.

Artinya, ada persoalan di sana. Militer, dalam hal ini Dislitbang TNì-AD, tak bisa semaunya memanfaatkan kawasan itu. Sebab, setìdaknya ada 2 alasan penting terkait pemanfaatan kawasan itu. Pertama, dan ini didukung data-data Buku Desa, tanah di kawasan itu adalah tanah adat milik petani. Sehingga lebih tepat peruntukannya untuk lahan pertanian rakyat.
Kedua, kawasan itu punya potensi wisata dan ramai didatangi pengunjung.