Oleh: Mawa Kresna - 8 Mei 2018
Aksi mengecam kekerasan polisi dalam konflik agraria hingga menewaskan Poro Duka, warga Kampung Marosi di Kabupaten Sumba Barat. FOTO/Istimewa
Poro Duka, warga desa Patiala Bawa, Sumba Barat, ditembak polisi. Dadanya bolong. Ia mati seketika karena membela tanah adat.
Luther L.Hya kedatangan tamu pagi-pagi. Sebuah mobil masuk ke pelataran rumahnya membawa rombongan petugas Badan Pertanahan Nasional. Seorang petugas BPN turun dari mobil, langsung disambut oleh Luther di depan pintu.
Tanpa basa-basi, petugas BPN itu menyerahkan sebuah surat pemberitahuan. Isinya, besok, 25 April 2018, petugas BPN akan meninjau tujuh bidang tanah di kampung Luther. Karena itu, BPN dan Bupati Sumba Barat akan menyosialisasikan proses itu hari ini.
Surat itu diberikan kepada Luther karena ia adalah Kepala Desa Patiala Bawa, sebuah daerah pantai di pesisir Marosi, sebelah barat Pulau Sumba. Ia pun diberi tugas untuk mengumpulkan warga.
Sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, warga sudah berkumpul di kantor kecamatan. Bupati Agustinus Niga Dapawole telah hadir di sana. Ia memimpin sosialisasi hari itu. Sosialisasi itu terkait peninjauan tujuh bidang tanah yang diklaim milik PT Sutera Marosi Kharisma seluas 51 hektare di Desa Patiala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
PT Sutera Marosi mengklaim sudah memiliki tanah itu sejak 1994. Namun, warga menilai tidak pernah menjual tanah adat mereka pada perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan itu. Selama ini tanah itu terlantar. Namun, pada 2016, PT Sutera Marosi tiba-tiba mengklaim, tanpa sepengatahuan dan seizin warga. Sengketa pun terjadi. Perusahaan kesulitan. Bupati ikut turun tangan.
“Untuk saudara-saudara yang hadir di Lamboya, di Patiala Bawa ini, saya sudah ulang-ulang, kalau saya mau, saya punya cara yang lama, pasti sudah ada yang selesai. Saya masih mau cara yang baik, masih mau menghargai,” kata Dapawole di depan warga.
Luther dan sekitar 30 warga yang hadir saat itu hanya diam mendengar ancaman itu. Sampai pertemuan berakhir, tak ada kata sepakat. Warga memilih bungkam.
“Saya tidak tahu apa maksud omongan Bapak Bupati,” kata Luther kepada saya, berhari-hari kemudian mengingat peristiwa itu.
Keesokan pagi, sekitar pukul 9, beberapa petugas BPN sudah datang ke Patiala Bawa. Mereka didampingi oleh lebih dari 100 regu Brigade Mobil, pasukan tempur polisi Indonesia. Melihat kedatangan banyak Brimob, warga mendatangi petugas BPN dan meminta bukti surat kepemilikan tanah dari PT Sutera Marosi. Karena tak digubris, bentrok pun terjadi. Polisi dan warga saling adu dorong.
Luther mencoba melerai. Ia mendengar berkali-kali tembakan peringatan ke udara. Kericuhan berlangsung sampai siang ketika petugas BPN istirahat makan. Setelah BPN mulai lagi bekerja, warga kembali berkumpul. Polisi mengadang. Bentrok tak terhindarkan. Polisi beringas. Warga dipukul mundur.
Kabar bentrok itu sampai ke telinga Poro Duka, salah seorang warga yang getol membela hak atas tanah adat di kampungnya. Sekitar pukul 2 siang, ia mendatangi lokasi bentrok. Tak jauh dari lokasi pengukuran, Sepri, adik Poro, tengah mendokumentasikan kericuhan itu dengan kamera ponsel secara diam-diam. Si adik ketahuan lalu dipukuli polisi yang bersenjata lengkap.
Melihat adiknya dipukuli, Poro berlari, berusaha membantu Sepri yang sudah tersungkur. Tiba-tiba suara tembakan terdengar.
DOR!
Luther, berada sekitar 100-an meter dari lokasi peristiwa, kaget mendengarnya.
Ia menoleh dan melihat Poro sudah tersungkur. Ia melihat Poro susah payah berdiri, lalu berlari menjauh dari pusat peristiwa. Jatuh lagi. Lalu mati.
Luther berlari mendekati Poro tetapi dihalang-halangi polisi. Ia tak bisa berkata-kata. Anaknya, yang berusia 45 tahun itu, mati ditembak polisi.
Tanpa basa-basi, petugas BPN itu menyerahkan sebuah surat pemberitahuan. Isinya, besok, 25 April 2018, petugas BPN akan meninjau tujuh bidang tanah di kampung Luther. Karena itu, BPN dan Bupati Sumba Barat akan menyosialisasikan proses itu hari ini.
Surat itu diberikan kepada Luther karena ia adalah Kepala Desa Patiala Bawa, sebuah daerah pantai di pesisir Marosi, sebelah barat Pulau Sumba. Ia pun diberi tugas untuk mengumpulkan warga.
Sekitar pukul 10 pagi waktu setempat, warga sudah berkumpul di kantor kecamatan. Bupati Agustinus Niga Dapawole telah hadir di sana. Ia memimpin sosialisasi hari itu. Sosialisasi itu terkait peninjauan tujuh bidang tanah yang diklaim milik PT Sutera Marosi Kharisma seluas 51 hektare di Desa Patiala Bawa, Lamboya, Kabupaten Sumba Barat.
PT Sutera Marosi mengklaim sudah memiliki tanah itu sejak 1994. Namun, warga menilai tidak pernah menjual tanah adat mereka pada perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan itu. Selama ini tanah itu terlantar. Namun, pada 2016, PT Sutera Marosi tiba-tiba mengklaim, tanpa sepengatahuan dan seizin warga. Sengketa pun terjadi. Perusahaan kesulitan. Bupati ikut turun tangan.
“Untuk saudara-saudara yang hadir di Lamboya, di Patiala Bawa ini, saya sudah ulang-ulang, kalau saya mau, saya punya cara yang lama, pasti sudah ada yang selesai. Saya masih mau cara yang baik, masih mau menghargai,” kata Dapawole di depan warga.Luther dan sekitar 30 warga yang hadir saat itu hanya diam mendengar ancaman itu. Sampai pertemuan berakhir, tak ada kata sepakat. Warga memilih bungkam.
“Saya tidak tahu apa maksud omongan Bapak Bupati,” kata Luther kepada saya, berhari-hari kemudian mengingat peristiwa itu.Keesokan pagi, sekitar pukul 9, beberapa petugas BPN sudah datang ke Patiala Bawa. Mereka didampingi oleh lebih dari 100 regu Brigade Mobil, pasukan tempur polisi Indonesia. Melihat kedatangan banyak Brimob, warga mendatangi petugas BPN dan meminta bukti surat kepemilikan tanah dari PT Sutera Marosi. Karena tak digubris, bentrok pun terjadi. Polisi dan warga saling adu dorong.
Luther mencoba melerai. Ia mendengar berkali-kali tembakan peringatan ke udara. Kericuhan berlangsung sampai siang ketika petugas BPN istirahat makan. Setelah BPN mulai lagi bekerja, warga kembali berkumpul. Polisi mengadang. Bentrok tak terhindarkan. Polisi beringas. Warga dipukul mundur.
Kabar bentrok itu sampai ke telinga Poro Duka, salah seorang warga yang getol membela hak atas tanah adat di kampungnya. Sekitar pukul 2 siang, ia mendatangi lokasi bentrok. Tak jauh dari lokasi pengukuran, Sepri, adik Poro, tengah mendokumentasikan kericuhan itu dengan kamera ponsel secara diam-diam. Si adik ketahuan lalu dipukuli polisi yang bersenjata lengkap.
Melihat adiknya dipukuli, Poro berlari, berusaha membantu Sepri yang sudah tersungkur. Tiba-tiba suara tembakan terdengar.
DOR!
Luther, berada sekitar 100-an meter dari lokasi peristiwa, kaget mendengarnya.
Ia menoleh dan melihat Poro sudah tersungkur. Ia melihat Poro susah payah berdiri, lalu berlari menjauh dari pusat peristiwa. Jatuh lagi. Lalu mati.
Luther berlari mendekati Poro tetapi dihalang-halangi polisi. Ia tak bisa berkata-kata. Anaknya, yang berusia 45 tahun itu, mati ditembak polisi.
Kejanggalan Polisi
Setelah tergeletak, jenazah Poro Duka diangkut polisi ke sepeda motor. Namun, karena kesulitan membawanya, jenazah itu akhirnya dinaikkan ke mobil polisi berkap terbuka. Jasad Poro diletakan begitu saja di kap belakang lalu dibawa ke Puskesmas. Luther menyusul dengan sepeda motor.
Kematian Poro tak menghentikan petugas BPN bekerja. Mereka tetap melanjutkan peninjauan. Brimob tetap berjaga. Sedangkan warga kembali ke kampung.
Dua hari setelah meninggal, jenazah Poro diautopsi. Kepala Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan kepada media bahwa hasil autopsi menyatakan tidak ditemukan proyektil peluru di tubuh Poro.
Pernyataan ini berbeda dari kesaksian Luther, yang melihat dari dekat proses autopsi. Ia melihat langsung peluru kecil berwarna kuning dikeluarkan dari lambung Poro.
“Saya lihat sendiri peluru itu. Jadi, kalau polisi bilang tidak ditemukan peluru, itu bohong,” kata Luther kepada saya di Jakarta, 4 Mei 2018.
Polisi mengubah pernyataannya. Wakapolres Sumba Barat, Kompol Yohanis Nisa Pewali justru mengatakan sampai saat ini mereka belum menerima hasil autopsi.
“Kami belum tahu, belum terima, masih di labfor,” katanya saat dihubungi redaksi Tirto, Senin kemarin, 7 Mei 2018.
Kejanggalan lain baru terlintas di kepala Luther setelah kematian Poro. Ia ingat, tidak ada seorang pun dari seratusan personel Brimob yang berjaga saat peristiwa penembakan itu yang dikenalnya. Padahal, ia mengenal banyak personel Brimob di kabupaten.
“Sumba Barat ini kecil, kita kenal hampir semua orang. Polisi, apalagi. Kan, tidak banyak. Waktu pertama BPN datang, yang jaga itu Brimob. Kami kenal mereka. Tapi, saat penembakan, tidak ada yang kami kenal,” ujar Luther.
Soal keberadaan Brimob, Yohanis enggan berkomentar apakah sengaja didatangkan dari luar Sumba Barat atau tidak. “Kalau pertanyaan itu, silakan nanti ke pimpinan langsung,” ujarnya.
Seminggu lebih usai penembakan itu, Kapolres Sumba Barat AKBP Gusti Maychandra Lesmana langsung dimutasi. Mutasi itu dibenarkan oleh Yohanis. “Iya, tapi sekarang belum serah terima jabatan,” katanya.
Kematian Poro tak menghentikan petugas BPN bekerja. Mereka tetap melanjutkan peninjauan. Brimob tetap berjaga. Sedangkan warga kembali ke kampung.
Dua hari setelah meninggal, jenazah Poro diautopsi. Kepala Humas Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan kepada media bahwa hasil autopsi menyatakan tidak ditemukan proyektil peluru di tubuh Poro.
Pernyataan ini berbeda dari kesaksian Luther, yang melihat dari dekat proses autopsi. Ia melihat langsung peluru kecil berwarna kuning dikeluarkan dari lambung Poro.
“Saya lihat sendiri peluru itu. Jadi, kalau polisi bilang tidak ditemukan peluru, itu bohong,” kata Luther kepada saya di Jakarta, 4 Mei 2018.Polisi mengubah pernyataannya. Wakapolres Sumba Barat, Kompol Yohanis Nisa Pewali justru mengatakan sampai saat ini mereka belum menerima hasil autopsi.
“Kami belum tahu, belum terima, masih di labfor,” katanya saat dihubungi redaksi Tirto, Senin kemarin, 7 Mei 2018.Kejanggalan lain baru terlintas di kepala Luther setelah kematian Poro. Ia ingat, tidak ada seorang pun dari seratusan personel Brimob yang berjaga saat peristiwa penembakan itu yang dikenalnya. Padahal, ia mengenal banyak personel Brimob di kabupaten.
“Sumba Barat ini kecil, kita kenal hampir semua orang. Polisi, apalagi. Kan, tidak banyak. Waktu pertama BPN datang, yang jaga itu Brimob. Kami kenal mereka. Tapi, saat penembakan, tidak ada yang kami kenal,” ujar Luther.Soal keberadaan Brimob, Yohanis enggan berkomentar apakah sengaja didatangkan dari luar Sumba Barat atau tidak. “Kalau pertanyaan itu, silakan nanti ke pimpinan langsung,” ujarnya.
Seminggu lebih usai penembakan itu, Kapolres Sumba Barat AKBP Gusti Maychandra Lesmana langsung dimutasi. Mutasi itu dibenarkan oleh Yohanis. “Iya, tapi sekarang belum serah terima jabatan,” katanya.
Ancaman terhadap Keluarga Korban
Sehari sebelum kematian Poro Duka, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole sempat mengucapkan ancaman. Ancaman itu menjadi nyata dengan kematian Poro.
Usai kematian Poro, Luther L. Hya bersama pendamping hukum dan aktivis Walhi Nusa Tenggara Timur bertolak ke Jakarta untuk melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Keberadaan Luther di Jakarta terdengar sampai ke telinga Bupati Dapawole. Si bupati lantas menelepon Luther.
“Saya di Komnas HAM,” kata Luther menjawab pertanyaan Dapawole.
“Bagaimana? Komnas HAM. Datang ke sana sebagai apa? Kepala desa atau apa?”
Di akhir perbincangan, Dapawole mengancam. “Oh, kalau begitu sikap kepala desa, nanti kalau bapak pulang kita BAP-kan saja.”
Luther tak paham maksud si bupati. Namun, ia mendapat kabar bahwa seluruh PNS dari Desa Patiala Bawa dikumpulkan oleh bupati. Luther termasuk yang mendapatkan undangan itu tetapi tak hadir. Ia juga tahu sekarang ia dicari-cari polisi. Sejak ia di Jakarta, ia menerima laporan bahwa ada polisi yang sering lalu-lalang di rumahnya setiap malam. Mereka mengendarai sepeda motor dan bersenjata lengkap.
“Saya tidak takut, kita sama manusia, makan nasi juga," kata Luther. "Saya cuma takut sama Allah."
Soal polisi yang lalu-lalang itu, Wakapolres Yohanis berkata bahwa itu "hanya patroli biasa."
“Tidak ada apa-apa di sini," klaimnya. "Media saja yang membikin tegang. Kami patroli seperti biasa untuk mencegah pencuri."
Reporter: Mawa Kresna
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
Sehari sebelum kematian Poro Duka, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole sempat mengucapkan ancaman. Ancaman itu menjadi nyata dengan kematian Poro.
Usai kematian Poro, Luther L. Hya bersama pendamping hukum dan aktivis Walhi Nusa Tenggara Timur bertolak ke Jakarta untuk melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Keberadaan Luther di Jakarta terdengar sampai ke telinga Bupati Dapawole. Si bupati lantas menelepon Luther.
Usai kematian Poro, Luther L. Hya bersama pendamping hukum dan aktivis Walhi Nusa Tenggara Timur bertolak ke Jakarta untuk melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM. Keberadaan Luther di Jakarta terdengar sampai ke telinga Bupati Dapawole. Si bupati lantas menelepon Luther.
“Saya di Komnas HAM,” kata Luther menjawab pertanyaan Dapawole.
“Bagaimana? Komnas HAM. Datang ke sana sebagai apa? Kepala desa atau apa?”
Di akhir perbincangan, Dapawole mengancam. “Oh, kalau begitu sikap kepala desa, nanti kalau bapak pulang kita BAP-kan saja.”Luther tak paham maksud si bupati. Namun, ia mendapat kabar bahwa seluruh PNS dari Desa Patiala Bawa dikumpulkan oleh bupati. Luther termasuk yang mendapatkan undangan itu tetapi tak hadir. Ia juga tahu sekarang ia dicari-cari polisi. Sejak ia di Jakarta, ia menerima laporan bahwa ada polisi yang sering lalu-lalang di rumahnya setiap malam. Mereka mengendarai sepeda motor dan bersenjata lengkap.
“Saya tidak takut, kita sama manusia, makan nasi juga," kata Luther. "Saya cuma takut sama Allah."Soal polisi yang lalu-lalang itu, Wakapolres Yohanis berkata bahwa itu "hanya patroli biasa."
“Tidak ada apa-apa di sini," klaimnya. "Media saja yang membikin tegang. Kami patroli seperti biasa untuk mencegah pencuri."
Reporter: Mawa Kresna
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
0 comments:
Post a Comment