Pondok Mahasiswa "Politik Minyak dan Gas" Angkatan V [Sekilas Info]

Foto: Illustrasi [TribunNews]

Tentang Pondok Mahasiswa

Pondok Mahasiswa adalah program pendidikan politik kerakyatan untuk mahasiswa yang memadukan konsep 8 jam Belajar, Bekerja dan Istirahat. Bertujuan untuk mengajak peserta menambah teori sekaligus mengenal rakyat pelaku perjuangan. Dilaksanakan sekali setiap semester, dan kali ini memasuki gelombang kelima.

Mahasiswa dalam politik Indonesia menempati posisi historis. Mahasiswa menjadi bagian kaum muda yang memiliki peran penting dalam setiap perubahan politik besar di negeri ini, dari perjuangan kemerdekaan 1945 sampai Reformasi 1998. Di dalam struktur ekonomi dan politik negara pun mahasiswa bukan sekadar individu, melainkan juga fase dimana secara sosial akan berproses menjadi angkatan kerja pengabdi sistem atau pembuat perhitungan terhadap sistem.

Dalam situasi mahasiswa seperti di atas, kemudian Politik Rakyat melihat penting untuk menyelenggarakan sebuah program pendidikan yang mendekatkan mahasiswa dengan proses dan pengalaman berjuang rakyat. Dengan kecapakan pengetahuan dan semangatnya, harapannya mahasiswa dapat berkontribusi lebih pada perubahan sosial negeri ini menuju arah yang lebih baik.

Pondok Mahasiswa kali ini bertema “Politik Minyak dan Gas”. Tema tersebut kami pilih karena terdapat persoalan besar terkait minyak dan gas baik secara ekonomi juga politik. Mengajak mahasiswa menggali pengetahuan akan sumber daya alam kita,  juga berinteraksi dengan para pelaku perjuangan di wilayah yang berkaitan dengan ladang minyak dan gas.

Kenapa “Politik Minyak dan Gas”

Minyak dan gas merupakan industri yang srategis, sebab migas adalah energy utama dunia. Apalagi bagi para pengusaha, minyak dan gas digunakan untuk melipatgandakan modal dan meraup keuntungan. Di sisi lain mayoritas rakyat pun di tiap harinya membutuhkan migas. Jika kita amati bersama, industri migas yang berlimpah di Indonesia mayoritas dikelola dengan campur tangan para pengusaha yang orientasi utamanya adalah profit. Lalu bagaimana blok tambang minyak ini dapat menjadi strategi negara untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat?

Indonesia, dalam konsep pembangunan ekonominya seharusnya lebih mementingkan pembangunan industri nasional yang pro rakyat. Tapi fakta tidak menunjukkan begitu adanya. Banyak kesalahan industri dalam kasus migas justru membuat rakyat kehilangan hak hidup seperti yang terjadi pada kasus Lapindo.

Saat ini, secara ekonomi dan politik Indonesia masih mengabdi pada prinsip kepemilikan pribadi, eksploitasi buruh dan industri yang berorientasi profit.Seharusnya kita bisa memafaatkan potensi sumber daya alam untuk sedikitnya merubah kesengsaraan rakyat dari miskin menjadi sejahtera, bisa memperbesar akses rakyat ke pendidikan tinggi dan berkualitas, kesehatan gratis dan berkualitas, perumahan, penghidupan dan kerja yang layak. Sehingga kelimpahan industri minyak dan gas ini mampu berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia. Namun pertanyaannya, apa bisa ya ?

Bagaimana kemudian fenomena tambang-tambang rakyat yang ada di  Indonesia? Bagaimana pertarungannya dengan tambang-tambang industri besar yang ada di Indonesia?

Siapa melakukan apa ? Siapa mendapat apa ? Kemana hasilnya ? Siapa yang diuntungkan ? Bagaimana bisa industri migas berkontribusi untuk kesejahteraan rakyat?

Temukan jawaban atas berbagai pertanyaan di atas Pondok Mahasiswa V

Ada apa di Pondok Mahasiswa V?

a.      Mendalami tentang materi Ekonomi Politik Migas di Indonesia

Peserta akan diajak untuk belajar bersama dengan para pembicara-pembicara yang secara khusus dihadirkan menjadi pemateri Pondok. Materi Ekonomi Politik Migas ini akan mengupas tentang latar belakang / sejarah industri Migas di Indonesia, politik Migas yang berjalan di Indonesia, kaitan persoalan Migas dengan berbagai persoalan lain seperti Korupsi, Ekologi dan Lingkungan.

Materi akan dihadirkan dalam bentuk sesi Kelas, Seminar dan Dialog Inspiratif bersama tokoh dan pelaku perjuangan di isu Migas.

b.      Belajar tentang materi Perempuan dan Perjuangannya

Pondok Mahasiswa meyakini bahwa perempuan adalah aktor penting dalam pergerakan sosial. Oleh karena itu, dalam konsep pembelajaran akan hadir materi khusus tentang Perempuan yang akan mengupas tentang bentuk-bentuk eksploitasi dan penindasan perempuan serta inspirasi perjuangan gerakan perempuan.

c.       Belajar tentang Metode Kreatif Gerakan Sosial

Dalam membangun pergerakan sosial, metode kreatif sangat lah diperlukan. Dalam sesi – sesi kelas di Pondok Mahasiswa V nanti, peserta akan diajak untuk belajar bersama tentang teori komunikasi sosial media, latihan penulisan, pelatihan audio visual, dan metode kreatif dalam pembangunan gerakan kritis mahasiswa di kampus.

Materi ini juga akan dihadirkan dalam sesi kelas dan Dialog Inspiratif bersama tokoh dan pelaku pergerakan sosial.

d.      Bekerja dan tinggal menjadi keluarga tambang rakyat

Peserta akan diajak untuk tinggal dan jadi keluarga buruh tambang tradisional di desa Wonocolo (Bojonegoro, Jawa TImur). Keseharian peserta akan menyesuaikan hidup dengan keluarga baru di desa tersebut dan terisi dengan kerja produksi (di dalam dan luar rumah) bersama para buruh. Mengenal produksi minyak di Wonocolo yang masih banyak menggunakan cara dan alat yang tradisional dalam mengolah minyak.

Kegiatan ini akan mendorong peserta untuk merefleksikan materi-materi yang telah didapat sebelumnya.

e.      Ber-Wisata Sejarah

Pramoedya Ananta Toer pastilah nama yang sudah tidak asing lagi di kalangan mahasiswa. Dalam Pondok nanti, peserta akan diajak untuk berwisata sejarah ke komunitas pembaca Pram dan yang terus mereproduksi gagasan serta pemikiran Pram di Blora.

Selain Pram dan Blora, peserta juga akan diajak ber-wisata sejarah ke Kasus Lapindo yang saat ini masih menyisakan persoalan. Peserta akan bertemu dengan para warga pejuang kasus Lapindo.

Kepesertaan

Kepesertaan Pondok Mahasiswa adalah para mahasiswa, diutamakan bagi yang masih duduk di semester awal (I s.d IV). Kuota 30% bagi perempuan juga menjadi penekanan dalam perekruitan. Perekruitan akan dilakukan di berbagai kota di Indonesia, Kuota peserta adalah 50 orang.

Formulir Pondok Mahasiswa V dapat diakses melalui link berikut : https://docs.google.com/document/d/1omUW3f0xNx_U2lDtg8riNwmM7g5eWh82UtQrc7BOkNY/edit

Pembiayaan

Pembiayaan Pondok Mahasiswa dilakukan secara mandiri. Setiap peserta yang mendaftar Pondok wajib membayar :

·         Biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,00

·         Biaya selama Pondok sebesar Rp 500.000,00

Peserta juga bertanggung jawab atas transportasi dari daerah asal menuju lokasi pelaksanaan Pondok. Kebutuhan selama Pondok berlangsung seperti tempat tinggal, makan dan transportasi di lokasi acara akan menjadi tanggung jawab panitia. 

Kontak Penyelenggara

Pondok Mahasiswa diprakarsai oleh Politik Rakyat, sebuah organisasi politik yang bercita-cita untuk terus menghidupkan politik kerakyatan di Indonesia. adapun tentang Politik Rakyat dapat diketahui dalam website www.politikrakyat.com

 

Selanjutnya, video iklan Pondok Mahasiswa V dapat diakses melalui link berikut :

1. https://www.youtube.com/watch?v=dPwcbr-XSe0

2. https://www.youtube.com/watch?v=585WJRmlXaU

Read More

Surat Terbuka untuk Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas

oleh Herlambang P. Wiratraman · January 20, 2016

20 Januari 2016

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sungguh memprihatinkan. Saya menuliskan ini dari kampus Unair siang ini, usai mendapat pesan pendek tentang situasi tanah dan sawah rakyat dirusak dan akan dibangun mega proyek Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW).

Pak Bupati, perkenankan saya mengetuk hati Anda. Bukan dengan Pendapat Hukum, melainkan surat yang berisikan rasa peduli kepemimpinan yang baik serta upaya perlindungan hak warga. Karena saya yakin, selain sebagai seorang pemimpin, Anda juga seorang yang terlahir dalam tradisi pesantren, tentunya pendidikan, nilai dan ajaran agama telah banyak didapatkan.

Di sebuah kampung, Bongkoran, antara desa Wongsorejo dan desa Alas Buluh, warga petani telah memberikan catatan sejarah penting dalam soal pertanian.

Petani, usai masa penjajahan, baik atas inisiatifnya maupun diajak membuka lahan bongkor, atau terlantar, atas dukungan pemerintah. Pemerintahan di masa 1950an peduli atas nasib petani agar lebih sejahtera.

Syukur alhamdulillah, hasilnya bukan semata kesejahteraan sosial sebagaimana dimandatkan UUD 1945, melainkan pula mengharumkan nama bangsa Indonesia. Bayangkan, tanah bongkoran itu ditanami jagung, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah petani mengekspor jagung ke luar negeri, berasal dari kampung Wongsorejo, hingga ekspor perdana tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial saat itu (lihat foto, milik alm. H. Husein).

Pak Bupati, ini membuktikan kesalahan pemerintah saat ini yang banyak diucapkan ke media atau publik, bahwa tanah Wongsorejo adalah tanah gersang yang tidak produktif. Ucapan itu, maaf, ahistoris! Bertolak belakang dengan pengalaman sejarah.

Padahal, saya sering mendengar, keberhasilan Bupati Anas, konon kabarnya adalah keberhasilan menggali potensi sosial-ekonomi daerah, sehingga tak sedikit pemerintah lain belajar kepada anda.

Pak Bupati, pernahkah Anda membaca, mendengar atau menyimak apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan, di lokasi mengapa warga petani begitu gigih bejuang mempertahankan hak atas tanahnya?

Sejarah petani Bongkoran tak lepas dengan cerita perampasan tanah, manipulasi dan paksaan untuk menyerahkan tanah kepada PT Wongsorejo, yang membuka lahan untuk industri perkebunan kapuk.

Kepada Pak Bupati, saya hanya sedikit saran. Jumpailah pak Bian, beliau sudah sangat tua, namun ialah salah satu saksi penting dalam proses keji perampasan tanah itu. Peganglah tangan beliau dengan lembut, lihat dan cocokkan jempol jarinya dengan bukti-bukti dokumen persetujuan penyerahan tanah kepada PT Wongsorejo, yang kini dokumen itu terus dirahasiakan oleh Kantor Pertanahan/BPN.

Saya hanya ingin memberitahukan kepada Anda, bahwa sekalipun fakta perampasan, kesaksian, dan data/dokumen dibuka, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama ini buta, atau mungkin dibutakan. Berhasil menutup rapat-rapat kebenaran, dan mengumbar kebohongan.

Pak Bupati Anas, saya masih yakin, Anda bukan pemimpin tipe demikian. Saya tidak yakin anda meniru pemimpin sebelumnya, yang memaksa dan mengusir warga petani, memukuli saksi sejarah pak Bian yang sudah renta, memenjarakannya di Lapas Banyuwangi. Bahkan, anaknya pak Bian, yang bernama Ponijan, ditembaki hingga peluru timah panas itu menembus tubuhnya. Subhanallah… Astaghfirullah, betapa kejamnya saya merasakan dan melihat itu semua.

Pak Bupati Anas, mas Ponijan anak pak Bian itu bisa juga Anda temui. Ia masih hidup. Ia bisa ditanya, kebenaran apa yang saya sampaikan ini.

Kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Penangkapan, pemenjaraan terhadap petani belakangan ini, dan berbagai bentuk tekanan, saya yakin tidak akan pernah efektif menghentikan niat petani Bongkoran untuk ingin hidup sejahtera. Mereka memilih mati di tanahnya sendiri, karena kebenaran.

Pak Bupati Anas yang saya yakin ahli agama. Apakah Islam yang mengajarkan kekerasan, ancaman, dan siksaan terhadap kaum lemah, miskin dan mereka yang pertahankan kebenaran? Apakah Islam yang ajarkan halalkan segala cara untuk membenarkan kebohongan demi kebohongan, katanya kesejahteraan dengan industri mega proyek, tetapi mengapa isteri pak Nursadin tengah malam dikalungi celurit oleh preman-preman yang dikawal Polisi? Sayang, terlanjur pak Bupati. Akibat celurit itu, ia histeris dan bayinya meninggal di dalam kandungan.

Kemarin, saya dengar lagi ibu-ibu petani pingsan di lahan, karena pihak PT Wongsorejo dan aparat kepolisian memaksa untuk membuat bangunan di tanah dan sawah yang ditanami petani. Pagi ini berulang kembali, perusakan ladang jagung di atas tanah yang menjadi tumpuan kesejahteraan para petani. Prihatin sekali saya mendengarnya.

Apa tak ada cara pemerintah lebih santun pada warganya?

Terakhir, entah benar atau tidak. Bupati Banyuwangi, termasuk Anda, tidak pernah mau mendengar aspirasi warga petani Bongkoran secara langsung. Yang saya tahu, permohonan warga untuk ketemu berulang kali telah Anda abaikan, hingga jabatan periode pertama selesai. Konon kabarnya, kalau masuk ke kampung Bongkoran berbahaya, sehingga perlu dikawal puluhan atau ratusan polisi, satpol PP dan bahkan TNI. Ini tidak benar.

Saya yakin, pak Bupati Anas bukan tipe penakut, apalagi Anda pemimpin, Bupati, yang tiap saat bisa kerahkan pasukan mengawal anda, agar hindari ‘ancaman’ warga petani.

Tidak perlu pasukan atau aparat bersenjata. Ke kampung Bongkoran cukup dengan meluruskan niat, niat baik untuk memberikan rasa keadilan sosial, memberikan perlindungan dan rasa aman.

Pak Bupati Anas, bila Anda meminta saya menemani ke kampung Bongkoran itu, insya Allah saya akan sukarela dan bersedia hadir menemani. Dan, tentu akan dengan senang hati, menunjukkan di mana lokasi perampasan tanah, gubug di mana para saksi sejarah kampung tinggal, dan insya Allah tidak akan ada ancaman apapun.

Surat ini tak bermaksud menggurui, atau merasa lebih hebat dari Anda sebagai seorang pemimpin. Surat ini hanya berbagi perasaan, karena kekhawatiran saya, pak Bupati menerima informasi dari bawahan secara keliru, dibohongi, sehingga menjadi bahan kebijakan yang kurang tepat.

Pak Bupati Anas, kita pernah satu sekolah di SMASA Jember. Mungkin saat itu kita tak saling mengenal, tapi karir aAda membuat kita semua bangga, apalagi bila prestasi Banyuwangi semakin menjulang tinggi. Mudah-mudahan, kalau tak berkesempatan menemani Anda, Anda bisa datang sendiri ke kampung Bongkoran. Mendengar situasi warga petani dan sekaligus menguji apa benar yang saya tulis ini. Mohon maaf bila kurang berkenan, semoga bermanfaat.

Salam hormat,

Herlambang P. Wiratraman
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga

http://islambergerak.com/2016/01/surat-terbuka-untuk-bupati-banyuwangi-abdullah-azwar-anas/

Read More

Tak Kunjung Terbit, Perpres Reforma Agraria Ternyata Ditenderkan

Kamis, 7 Januari 2016 | 07:49 WIB

 

Ilustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengkritik keras Kementerian Agrarian dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang mentenderkan perumusan Peraturan Presiden (perpres) tentang program Reforma Agraria.

"Soal reforma agraria, KPA mengkritik keras Kementerian ATR/BPN. Presiden sudah memerintahkan agar kementerian ini membentuk Perpres, namun Perpres ini malah ditenderkan dan yang menang sebuah PT," ujar Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin, di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Perusahaan tersebut adalah PT Mahaka yang mendapatkan dana senilai Rp 1,5 miliar untuk memenuhi target penyelesaian perumusan Perpres selama satu tahun yakni 2015.

Menurut Iwan, proses perumusan Perpres tidak transparan dan hanya melibatkan pihak-pihaka tertentu saja. Dengan adanya tender ini, proses perumusan Perpres dinilai hanya formalitas.

Padahal seharusnya, mengingat reforma agraria adalah agenda nasional, pemerintah perlu melibatkan banyak lembaga dan kementerian terkait sekaligus masyarakat sipil secara luas.

"Kebijakan publik seperti tidak dilakukan melalui proses bagaimana reforma agraria dipahami sebagai suatu mandat konstitusional dan UU," jelas Iwan.

Sebagai informasi, objek tanah yang akan diredistribusi seluas 9 juta hektar atau dikenal tanah reforma agraria (TORA) ditargetkan berasal dari dalam kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar.

Sementara sisanya berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis atau tanah terlantar seluas 0,4 juta hektar dan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar.
Tujuan program Reforma Agraria adalah memberi kepastian hak atas tanah pada masyarakat miskin.

Program ini diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu redistribusi lahan seluas 18 juta bidang atau 9 juta hektar.

Sebagai landasan hukum, Presiden Joko Widodo telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk merumuskan Perpres. Meski demikian, hingga saat ini Perpres tersebut tidak kunjung terbit.

Penulis	: Arimbi Ramadhiani
Editor	: Hilda B Alexander

 

http://properti.kompas.com/read/2016/01/07/074907621/Tak.Kunjung.Terbit.Perpres.Reforma.Agraria.Ternyata.Ditenderkan

Read More