Hama Sepaton, Medi Sawah dan Buto “ogoh-ogoh” Ijo

Ritual Merti Desa dan Ruwat Bumi Urutsewu [25/10] diwarnai aksi teaterikal menarik [Foto: Suyoto] 

Kemunculan beberapa bentuk identivikasi simbolik, seperti medi sawah, hama sepaton dan buto “ogoh-ogoh” ijo, dalam beberapa tahun terakhir; seakan mewakili kesedaran [baca: kecerdasan lokal] petani Urutsewu dalam perlawanannya terhadap perampasan sistematis atas tanah-tanah pesisirnya.  Ada satu lagi sastra tutur lokal berupa anekdot bertajuk “Asu Kudhung Wlulang Macan” dalam khasanah budaya perlawanan agraris yang ikut menandai fenomena pertarungan ekspansi kepentingan modal yang ditandai pertama-tama dengan perampasan tanah; land-grabbing.   

Lahan pertanian pemajekan yang dalam satu dekade terakhir telah berkembang secara mandiri mengawali tradisi industrialisasi pertanian modern ini; terlanggar pemagaran yang dibangun semena-mena oleh tentara. Tak ada upaya mediasi pemerintah cukup berani untuk kasus land-grabbing ini. Berbarengan dengan itu marak pula penetrasi kapital baru yang tak kalah rakusnya, yang muncul lewat menjamurnya pertambakan udang. Penetrasi kapital lainnya dalam bentuk ekspansi tambang pasirbesi, sementara ini; terkunci oleh kuatnya resistensi massarakyat.

Seperti genderang tengah hari yang membangunkan tidur siang, petani Urutsewu mendapati musuh-musuhnya yang tengah membangun basis kekuatan baru di kawasan holtikultur mereka. Munculnya pertambakan udang seperti setan dan asap kemenyan; marak di sepanjang pesisir selatan. Sejak Tritis, Gunungkidul, Parangkusumo, Kulonprogo, Bagelen, di Urutsewu pun marak. Mirit, Lembupurwo, Ambal, Ayamputih, hingga merambah tlatah kulon kali Tanggulangin, Tegalretno, Petanahan, Puring.

Bahkan hingga pesisir Jetis, Nusawungu, Widarapayung di pesisir selatan Cilacap juga. Catatan ekologis krussial atas munculnya tambak udang ini adalah kehancuran zona sabuk hijau konservasi pantai.

Bakar Buto “ogoh-ogoh” Ijo

“...muga-muga grandong-grandong, setan-setan yang selama ini mengganggu Urutsewu, ndang musno, muga-muga kula lan panjenengan terbebas dari semua gangguan, ora ngobong buto neng ngobong wong sing ngganggu urutsewu...”

Seusai “mantra” ini dibaca, maka dimulailah prosesi pembakaran “ogoh-ogoh” itu. Memang, ini sebuah aksi perlawanan simbolik petani Urutsewu yang dihelat mengiringi tradisi merti desa dan ruwat bumi di Pesanggrahan Elus pesisir Desa Wiromartan, Mirit [25/10]. Di zona pesisir dimana pernah terjadi peristiwa “serangan berdarah” tentara terhadap petani [22/08] yang memprotes pemagaran pesisir ini; berkumpul ratusan warga yang mengikuti prosesi itu.

Dalam aksi ini, sosok “buto-ijo” atau lebih tepatnya “ogoh-ogoh loreng” memang representasi dari musuhnya para petani. Yakni perwujudan dari golongan yang secara serakah dengan menggunakan kekuasaannya akan merampas dan menguasai asset sosial kaum tani. Sama seperti ungkapan hama sepaton yang muncul dalam aksi-aksi perlawanan massarakyat Urutsewu sebelumnya. Segala jenis hama dan pengganggu petani memang harus “diberantas” dan dihalau. Meskipun perjuangan menghalau musuh ini mengundang resiko berat.

Bentuk perlawanan lain Petani Urutsewu di Hari Tani Nasional 2012 lalu [Foto:USB]

Hal ini juga mengemuka pada aksi Hari Tani Nasional 2012 lalu. Penampakan medi sawah di tepian jalan Daendels merefleksikan perlawanan dengan idiom kearifan lokal yang ada. Ihwal medi sawah yang biasa dipakai petani mengusir pengganggu tanaman di sawah ladang, diboyong ke tepi jalan untuk mengingatkan semua fihak. Bahwa ada yang harus pergi dari lahan-lahan milik petani...

Dan apakah pemerintah memiliki cukup nyali untuk mewujudkan semua itu?    

Read More

Alur Carut Marut Pertambangan Pesisir Selatan Lumajang

Af | On 07, Okt 2015

Disusun oleh: Jatam-Walhi Jatim

Tahun 2000:

• Kawasan di sepanjang pesisir selatan Lumajang merupakan kawasan berstatus Hutan Produksi yang kewenangannya diberikan kepada Perhutani. Di Jember dan Banyuwangi sebagian kawasan pesisir selatan berstatus Hutan Produksi, Hutan Lindung, Cagar Alam, dan Taman Nasional.
• PT ANTAM dapat konsesi seluas 584,4 H melalui SK Dirjen Pertambangan Umum No. 30.k/24.02/DJP/2000 tertanggal 7 Februari, Tahun 2000.
• Proposal KK Pertambangan Emas oleh PT Jember Metal dan Banyuwangi Mineral di seluruh kawasan selatan Jember dan Banyuwangi seluas 58.000H Ditolak warga.

Tahun 2002:

• PT ANTAM berhenti karena alasan situasi pasar dan ekonomi.

Tahun 2005:

• BPKP menemukan potensi kerugian negara 5 M akibat kerjasama antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim dalam pengelolaan penimbangan pasir.

Tahun 2008:

• Pemilihan Kepala Daerah Lumajang. Terpilih, Bupati: Sjahrazad Masdar, Wakil Bupati: As’at Malik.

Tahun 2009:

• Disahkan UU Minerba NO. 04 Tahun 2009.

Tahun 2010:

• PT ANTAM memperpanjang izin Eksplorasi 462,2 Hektar di Desa Wotgalih, kecamatan Yosowilangun.
• IMMS mendapat IUP Produksi dengan SK Bupati 503/436/427.14/2010 seluas 1.195 Ha.
• Tanggal 28 April di Paseban, 3 Surveyor
• IMMS ditolak dan disandera oleh masyarakat. Konsesi yang disurvey PT. IMMS adalah konsesi kepunyaan PT. Agtika Dwi Sejahtera melalui SK. 541.3/029/411/2010 seluas 491,8 Hektar meliputi kawasan Paseban, Jember.

Tahun 2011:

• Pada 16 Mei 2011 delapan Surveyor PT Antam diusir oleh warga Wotgalih.
• 17 September 2011 empat warga anti tambang di Wotgalih ditangkap dan dikriminalisasi.
• Tahun 2011, terbit 57 IUP dan IPR melalui SK Bupati.
• IUP Produksi PT. IMMS terbit melalui SK Bupati: 188.45/224/427.12/2011 seluas 872,1 Hektar.
• Bulan Maret warga Wotgalih demo tolak tambang PT ANTAM.
• Bulan Mei, warga Wotgalih minta alat berat milik PT ANTAM ditarik dari pesisir Wotgalih. Warga anti tambang diserang kelompok pro.

Tahun 2012:

• SK Produksi PT. IMMS No. 188.45/247/427.12/2012 (sumber dari Dinas ESDM Jatim). (?) Keluar SK Eksplorasi PT. IMMS No. 503/302/427.14/2012 dengan luasan 4.398 H meliputi Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun.
• Keluar Peraturan Menteri SDM No. 7 tahun 2012 , mengatur tentang kewajiban olah KP produk yang akan diekspor: Emas, Tembaga, Perak, Timah, Timbal, Bisi Besi,Pasir Besi, nikel dan lainya;
• 10 Mei, Sosialisasi dan konsultasi Amdal PT IMMS di Lumajang dibubarkan oleh warga Wotgalih. Vita Alfiana Direktur PT IMMS keluarkan pernyataan tidak akan menambang;
• Desember 2012, keluar izin penjualan Pasir Besi dan transportasi dari Gubernur Jatim dan kepala kordinasi dan investasi BKPM ke PT Dampar Golden Internasional (DGI). PT IMMS memiliki 40% saham di PT DGI.

Tahun 2013:

• Bulan Januari, Masa desa Bades Kecamatan pasirian Lumajang membakar pabrik PT IMMS karena tidak ada kontribusi kepada masyarakat.
• Mei, pemilihan Kepala Daerah Lumajang. Terpilih, Bupati: Sjahrazad Masdar, Wakil Bupati: As’at Malik.
• Juli 2013, penambang pasir tradisional memprotes operasi alat-alat berat penambangan di wilayah desa Gondoruso, Pasirian.
• Melalui PT. DGI , PT IMMS melakukan ekspor sebesar 10..000 metrik ton Pasir Besi melaui pelabuhan Tembaga Probolinggo menuju pelabuhan Qingdao China (masuk 10 pelabuhan terbesar di dunia) pada September.
• Retribusi Pasir Besi ke Pemkab untuk PT IMMS sebesar 700 juta/ tahun. PT. IMMS klaim retribusi yang diserahkan ke pemkab sebesar 16 M.

Tahun 2014:

• 11 Januari 2014 keluar PP No. 1 tahun 2014 ttg Perubahan PP No. 23 tahun 2010 tentang kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batubara.(Smelter).
• Sejak Januari, PT IMMS melalui Vita Alfiana menyatakan perusahaan tidak aktif.
• Juni,PT IMMS tidak aktif (versi Dewi -ESDM Jatim).
• 19 Agustus 2014 Pansus DPRD Lumajang mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan pembinaan pengawasan, dan penertiban penambangan liar dan pemegang izin – kedua mendesak bupati mencabut izin pertambangan PT IMMS dan 14 IPR yang telah dikeluarkan karena izinnya cacat hukum; mendesak para pihak untuk menindak lanjuti kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan tambang, kerusakan jalan dan lingkungan.
• September, Kejaksaan Tinggi JATIM periksa pejabat yang terkait pertambangan di Lumajang.
• Sejak 31 Oktober Stockpile yang ada di Probolinggo milik PT DGI disegel oleh satpol PP.
• Nopember 2014 stockpile PT. Tambang Mas Gemilang disegel Polres Lumajang.
• Nopember 2014 seorang penjaga portal dibunuh didesa Bades.
• Petani Selok Awar Awar mulai protes, mereka dihajar preman penambang.

Tahun 2015:

• Kades fasilitasi pertambangan dengan dalih wisata.
• Februari, Kejaksaan Tinggi JATIM tetapkan Dirut PT IMMS dan Pejabat DLH Lumajang sebagai tersangka.
• Sekitar Maret, Warga Selok Awar Awar mengadu ke DPR RI, dll.
• Juni, warga Selok Awar Awar pengajuan audiensi ke bupati tapi disuruh ke kecamatan dan ketemu camat;
• Juni perempuan tewas dibondet (bom ikan) di Yosowilangun.
• Bulan Juli 2015 ketua DPRD Agus Wijaksono menyebut penambangan ilegal kejahatan paling besar.
• Ketua RW Dusun Krajan 2 yang menolak tambang dibacok 2 orang tidak dikenal;
• 9 September aksi damai di balai desa dan kepala desa menandatangani surat pernyataan penghentian penambangan.
• Tanggal 10 september ancaman pembunuhan ke pak Tosan.
• Tanggal 11 Pengaduan ke Polsek atas ancaman dari preman – warga juga menghadang truk.
• Tanggal 12 Bupati menyatakan akan memfasilitasi BUMDesa tambang;
• Tanggal 14 September warga menanyakan tentang laporan ke Polres, ditemui Kasat Reskrim;
• Tanggal 23 September melayangkan pemberi tahuan ke Polres.
• Tanggal 26 September Penculikan, Penganiayaan Tosan, dan Pembunuhan Salim Kancil.

http://selamatkanbumi.com/alur-karut-marut-pertambangan-pesisir-selatan-lumajang/

Read More

Tangani Konflik Agraria, Kementerian ATR/BPN Gelar Forum Kajian

Selasa, 6 Oktober 2015 | 21:14 WIB

KOMPAS/YULVIANUS HARJONO | Ilustrasi demonstrasi menuntut penuntasan konflik agraria

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah mendapat masukan dari Komisi II DPR RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) mulai menyusun rencana untuk mengurangi konflik agraria di Indonesia. 

Kementerian ATR/BPN akan menggelar forum untuk menyelesaikan sengketa tanah di lapangan. Forum ini diisi oleh para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN yang bertugas melaporkan konflik agraria yang ada di daerahnya masing-masing.

"Kami menangani konflik agraria dengan mengadakan kajian penyelesaian konflik setiap dua minggu. Khususnya, pada 2-3 masalah yang mengemuka dan berdampak luas di masyarakat. Masing-masing (kanwil) akan beri kajian," ujar Ferry kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Menurut Ferry, konflik agraria harus segera diputuskan penyelesaiannya. Jangan sampai, konflik dan sengketa ini dibiarkan dan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Dengan dibiarkannya konflik, masalah akan menjadi semakin kompleks. Ada persoalan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 2006-2007 dan belum selesai sampai sekarang.

Mengetahui riwayat tanah yang menjadi konflik juga perlu supaya penyelesaian masalahnya tepat sasaran. Dalam upaya mengetahui riwayat tanah, Ferry akan melakukan klasifikasi dalam lima kategori.

Kategori tersebut adalah konflik antara masyarakat dengan kementerian atau lembaga pemerintah, konflik masyarakat dengan perusahaan perkebunan atau perhutani, konflik masyarakat dengan pengusaha, konflik antar-para pengusaha, dan konflik antar-masyarakat. Kelima kategori ini, kata Ferry, akan dibuat format bakunya melalui sebuah regulasi.

"Lima kategori ini masalahnya bisa berbeda dan punya pola penyelesaian yang berbeda juga. Misalnya, asal muasal konflik ada di kawasan adat, ya selesaikan dengan hak komunal. UU Pokok Agraria kan mencantumkan masyarakat di kawasan adat tinggal di sana 10 tahun maka diakui," jelas Ferry.

Penulis	: Arimbi Ramadhiani
Editor	: Hilda B Alexander

http://properti.kompas.com/read/2015/10/06/211426321/Tangani.Konflik.Agraria.Kementerian.ATR.BPN.Gelar.Forum.Kajian

Read More