* Catatan Akhir Tahun Perlawanan Petani Urut Sewu
Perlawanan petani pesisir Urutsewu, dibilang, tengah memasuki babak baru. Karakter lokal belakangan mengemuka. Simbol-simbol, idiom dan kearifan setempat menguat; linier dengan irama perjuangan petani yang tak pernah surut ini. Pasca ditetapkannya regulasi daerah Perda RTRW yang mengatur peruntukan kawasan, bukannya meredup api perlawanannya. Lebih dari 4.000 keluarga petani menolak substansi aturan daerah yang melegitimasi kawasan tradisional yang (setidaknya selama satu dekade terakhir) berkembang jadi kawasan pertanian hortikultura; ditetapkan menjadi kawasan ujicoba senjata militer sekaligus pertambangan pasirbesi.
Tuntutan mendasar "Kawasan Urutsewu untuk Pertanian dan Pariwisata Rakyat = Harga Mati", benar-benar menemukan momentum perjuangan ideologisnya. Filosofi Sedumuk Batuk Senyari Bumi manifest dalam sikap bersama yang justru makin kuat, pasca "tragedi berdarah" 16 April 2011 silam. Lolosnya Perda RTRW Kab. Kebumen, penerbitan ijin tambang pasirbesi sebelumnya, pendekatan kekerasan dan cara-cara militeristik yang diterapkan kepada petani pesisir ini; terakumulasi menjadi tenaga perlawanan yang pantang surut ke belakang.
Ruwatan Tani dan Slametan Bumi
Resistensi petani yang muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari do'a bersama, mujahadah, dialog hingga aksi massa telah dilakukan sejak lama, namun secara massive dan terus-menerus dilancarkan sejak awal 2009; tak membuahkan hasil sebagaimana yang dituntut ribuan petani Urutsewu. Ada 2 dari 15 desa yang menjadi pusat perlawanan. Kepeloporan desa Setrojenar (Buluspesantren) dan Wiromartan (Mirit) dengan menyertakan dukungan partisipatif warga desa-desa seurutnya. Kini telah menemukan makna baru disamping sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan hasil bumi pertanian lahan pasir ini. Hasil pertanian dari kawasan pesisir Urutsewu telah menjadi andalan daerah Kebumen selatan. tetapi justru potensi kesejahteraan sosial yang diyakini bakal terus berkembang ini luput dari perhatian para pemegang policy daerah.
Dan petani bukan tak memahami kepentingan apa yang tengah "menguasai" pemerintah daerahnya. Dalam ritual mujahadah, para tetua berdoa agar para pemimpin, pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan daerah diingatkan oleh Tuhan; akan tugas kewajiban, akan amanah dan bahkan akan janji-janji kampanye politiknya. Ritual-ritual yang lebih punya perspektif sosial kerakyatan pun dilakukan, Seperti pada peringatan hari HAM se Dunia, desa Setrojenar menggelar labuhan laut dan ruwat bumi. Masih dalam tema besar seputar hak azasi manusia untuk tinggal di habitatnya dengan rasa aman dan jauh dari gangguan dalam melaksanakan hajat hidup bertaninya; petani desa Wiromartan menghelat ruwatan petani dan slametan bumi. Hajat sosial ini juga didukung partisipasi petani desa-desa lain di Urutsewu. Bahkan muncul partisipasi solidaritas petani dari Kulonprogo, Parangkusumo, Cilacap, Lumajang dan Banten.
Ruwatan adalah tradisi yang dipercaya untuk membuang sial atau memusnahkan sengkala. Para petani seperti diingatkan pada kearifan tradisional yang sarat spiritualitas agraris. Karena apa? Karena menipisnya rasa percaya kepada pemerintah, kepada para wakil rakyat; yang memang tak menghiraukan lagi terhadap apa yang menjadi aspirasi petani. Terlebih karena dalam lahan-lahan pertanian pesisir Urutsewu ini melekat hak sejarah dan kultural, bahkan hak pemilikan petani. Ada distrust terhadap para petinggi. Terlebih karena di negeri ini begitu marak kasus-kasus korupsi yang menjerat mereka. Dan rakyat telah muak...
Perlawanan petani pesisir Urutsewu, dibilang, tengah memasuki babak baru. Karakter lokal belakangan mengemuka. Simbol-simbol, idiom dan kearifan setempat menguat; linier dengan irama perjuangan petani yang tak pernah surut ini. Pasca ditetapkannya regulasi daerah Perda RTRW yang mengatur peruntukan kawasan, bukannya meredup api perlawanannya. Lebih dari 4.000 keluarga petani menolak substansi aturan daerah yang melegitimasi kawasan tradisional yang (setidaknya selama satu dekade terakhir) berkembang jadi kawasan pertanian hortikultura; ditetapkan menjadi kawasan ujicoba senjata militer sekaligus pertambangan pasirbesi.
Tuntutan mendasar "Kawasan Urutsewu untuk Pertanian dan Pariwisata Rakyat = Harga Mati", benar-benar menemukan momentum perjuangan ideologisnya. Filosofi Sedumuk Batuk Senyari Bumi manifest dalam sikap bersama yang justru makin kuat, pasca "tragedi berdarah" 16 April 2011 silam. Lolosnya Perda RTRW Kab. Kebumen, penerbitan ijin tambang pasirbesi sebelumnya, pendekatan kekerasan dan cara-cara militeristik yang diterapkan kepada petani pesisir ini; terakumulasi menjadi tenaga perlawanan yang pantang surut ke belakang.
Ruwatan Tani dan Slametan Bumi
Ruwatan adalah tradisi yang dipercaya untuk membuang sial atau memusnahkan sengkala. Para petani seperti diingatkan pada kearifan tradisional yang sarat spiritualitas agraris. Karena apa? Karena menipisnya rasa percaya kepada pemerintah, kepada para wakil rakyat; yang memang tak menghiraukan lagi terhadap apa yang menjadi aspirasi petani. Terlebih karena dalam lahan-lahan pertanian pesisir Urutsewu ini melekat hak sejarah dan kultural, bahkan hak pemilikan petani. Ada distrust terhadap para petinggi. Terlebih karena di negeri ini begitu marak kasus-kasus korupsi yang menjerat mereka. Dan rakyat telah muak...
