Sinyal Merah Dunia Pertanian untuk Joko Widodo

Oleh: Dwi Cipta 
Untuk Darmanto Oloan Sitompul 

Pendahuluan: Angka-angka yang membingungkan petani

Ada dua predikat bagi Indonesia yang sampai sekarang dipercayai oleh penduduknya dari anak-anak hingga mereka yang akan masuk ke liang lahat: Indonesia adalah negara agraris dan negara maritim. Predikat sebagai negara agraris berangkat dari kenyataan sangat luasnya lahan-lahan pertanian konkret dan potensial membentang dari Sabang sampai Merauke. Sementara predikat negara maritim berangkat dari kenyataan posisi geografis Indonesia yang diapit dua samudera (Pasifik dan Hindia) sementara pulau-pulaunya dihubungkan (bukan dipisahkan) oleh laut. Dengan dua predikat itu, umumnya diterima bahwa negeri ini berlimpah hasil pangan, baik di darat maupun di laut. Pertanyaan logisnya: apakah kita memiliki kebutuhan untuk mengimpor bahan pangan dari luar?

Namun data dari BPS tahun 2013 ini menjadi cermin betapa pemerintah Indonesia--yang bermain mata dengan para pengusaha atau importir—telah secara culas membohongi rakyatnya. Pada 5 Februari 2014, BPS merilis catatan impor beras dari tiap-tiap negara. Dari total 472 ribu ton beras senilai US$ 246 juta yang diimpor, Vietnam mendominasi dengan pengiriman sebanyak 171.286 ton atau senilai US$ 97,3 juta. Thailand di urutan kedua dalam mengekspor beras ke Indonesia. Selama 2013, Negeri Gajah Putih itu mengirim 194.633 ton beras senilai US$ 61,7 juta. Sementara India di urutan ketiga, pada 2013 tercatat mengekspor 107.538 ton beras senilai US$ 44,9 juta ke Indonesia. Pakistan tercatat sebagai negara asal 75.813 ton beras impor Indonesia dengan nilai US$ 29,9 juta. Serta Myanmar ada di urutan kelima negara pemasok beras terbanyak bagi Indonesia di 2013 dengan jumlah 18.450 ton atau US$ 6,5 juta (http://www.tempo.co/read/news/2014/02/05/090551264/Tahun-lalu-Indonesia-Impor-Beras-dari-Lima-Negara).

Agar lebih adil, mari kita bandingkan dengan produksi beras dalam negeri sepanjang tahun 2013. Pada 8 Juli 2014, Kementerian Pertanian—lewat Kepala Badan Ketahanan Pangan Ahmad Suryana—mengklaim bahwa produksi beras tahun 2013 sebesar 39 juta ton gabah kering. Angka ini sama artinya dengan surplus produksi sebesar 5 juta ton mengingat total kebutuhan dalam negeri adalah 34 ton (http://finance.detik.com/read/2013/07/08/114029/2295368/4/produksi-beras-ri-surplus-5-juta-ton-tahun-ini-tapi-kok-masih-impor). Angka yang dirilis oleh BPS bisa dijadikan bandingan dengan data yang diklaim oleh Departemen Pertanian. Menurut rilis dari BPS, produksi padi pada tahun 2013 (ASEM) sebesar 71,29 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau naik sebesar 2,24 juta ton (3,24 persen) dibanding tahun 2012. Kenaikan produksi ini terjadi di Jawa sebesar 0,97 juta ton dan di luar Jawa sebesar 1,27 juta ton. Kenaikan produksi terjadi karena kenaikan luas panen seluas 391,69 ribu hektar (2,91 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 0,16 kuintal/hektar  atau sebesar 0,31 persen (http://www.bps.go.id/brs_file/asem_03mar14.pdf). Dengan angka-angka meyakinkan di atas, hampir tak bisa diterima alasan yang diajukan olehpemerintah Indonesia, khususnya Departemen Pertanian, untuk mengimpor beras dari luar. Dengan kata lain, pemerintah maupun importir beras telah secara meyakinkan—dan di depan mata kita sendiri—berniat membunuh para petani lokal negeri ini! 

Apakah pemerintah dan para importir itu bermain sendiri dalam kebijakan impor beras Indonesia? Tentu tidak. Ada perangkat-perangkat lain yang secara bersama-sama bersekutu dengan pemerintah dan para importir agar kita terus menerus mengalami ketergantungan. Hitung-hitungan makro di atas—antara impor dan produksi beras dalam negeri—ketika bertemu dengan perkiraan atau ramalan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) tahun 2014 yang baru dirilis Mei 2014 makin membuktikan bahwa kita memang didesain agar terus mengalami ketergantungan pangan. Secara meyakinkan, perangkat-perangkat dari luar itu melegitimasi kebutuhan pangan kita dengan memberikan angka-angka yang membuat para petani lokal semakin nelangsa. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) memperkirakan pemerintah Indonesia bakal mengimpor beras sebanyak 1,2 juta ton sepanjang 2014. Jumlah tersebut naik sekitar 70 persen dari 705.880 ton yang diimpor sepanjang tahun lalu. Sementara itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memprediksi Indonesia akan mengimpor 1,5 juta ton beras sepanjang 2014. Itu karena USDA menaksir, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak akan mampu memenuhi target produksi beras sebesar 3,85 juta ton pada akhit tahun ini. Dengan demikian, volume impor beras Indonesia dapat naik lebih dari dua kali lipat total impor pada 2013 yang mencapai total 650 ton (www.Oryza.com).

Jadi, apabila pemerintah dan importir disalahkan atas terus dijalankannya kebijakan impor beras, mereka tinggal menunjukkan perkiraan atau perhitungan yang telah dibuat oleh FAO dan USDA tersebut. Siapa yang berani melawan lembaga sekaliber FAO dan USDA tersebut sekali pun angka-angka yang mereka rilis adalah sebuah kebohongan terstruktur dan sitematis? Apakah presiden dan wakil presiden baru yang terpilih berani bertarung melawan rezim korporasi global yang sudah terlanjur menggurita? Apakah para relawannya, terutama kaum kelas menengahnya, mau secara serius menciptakan mekanisme yang efektif agar petani lokal tidak terus menerus dijadikan sapi perah politik setiap pemilu namun terus dikorbankan hidupnya? Sekali lagi, pesimisme saya menyeruak. Sejak berdirinya rezim otoriter-birokratik-militeristik Soeharto hingga rezim politik SBY—dengan perkecualian rezim politik Gusdur yang berumur pendek—kita terus menerus dididik untuk menjadi manusia kerdil, yang begitu takut dengan institusi-institusi besar seperti FAO, WTO, AFTA, Zona perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN, Amerika Serikat, China, dan korporasi-korporasi global yang kemaruk. Kelas menengah Indonesia yang kemarin memenangkan Joko Widodo dan Mohammad Jusuf Kalla masih terlena dengan terus menerus mengolok-olok Prabowo Subianto dan koalisi politiknya. Perilaku ngehek ini sungguh memalukan mengingat mereka senang melekatkan predikat “terdidik,” “kritis,” dan “progresif” pada diri mereka. Inilah jenis kelas menengah yang masih mengalami distopia akibat kuatnya pengaruh rezim otoriter-birokratik-milieristik Soeharto. Mereka baru aktif dalam melakukan kerja-kerja penalaran namun begitu tak bertenaga saat harus bergerak secara nyata. Kalau semua predikat hebat itu tak mampu diwujudkan dalam agenda kerja yang jelas, yang jelas berkeringat, selamanya kelas menengah semacam itu akan menjadi kelas menengah yang mudah terpukau dengan figur baru dan pengolok-olok yang menjijikkan! Dan sekali lagi, yang mengambil keuntungan, adalah rezim perdagangan bebas global, korporasi besar, politisi oportunis yang meloloskan kebijakan impor, dan jaringan importir dalam negeri yang kemaruk. 

Realita Pahit Petani Kecil

Setelah kita mengerti gambaran-gambaran besar tentang contoh persoalan dunia pertanian Indonesia, mari kita turun ke persoalan-persoalan konkret para petani kecil kita. Kenyataan-kenyataan ini disusun sebagai sinyal sinyal merah baik oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan memegang tongkat komando tertinggi di bidang pertanian, Departemen Pertanian, kaum kelas menengah Indonesia yang tengah kebingungan dalam menentukan arah geraknya yang konkret dalam mengawal pemerintahan baru, maupun bagi kelompok-kelompok tani progresif yang tengah memperjuangkan nasib petani. Tentu saja banyak fakta-fakta mengenaskan yang tidak bisa saya masukkan di sini mengingat keterbatasan akses informasi. Namun semoga fakta-fakta kecil ini bisa memicu kerja yang lebih konkret dan sistematis dalam melakukan kemandirian pangan Indonesia.

Pada akhir Mei saya dan kawan-kawan Gerakan Literasi Indonesia (GLI) mengadakan perjalanan menemui para petani di Wonosobo. Dalam sebuah perbincangan yang dalam, terungkap fakta menarik: Beberapa petani di kaki Gunung di Wonosobo tak mau memanen cabai mereka akibat harga hasil pertanian mereka meluncur turun dengan deras. Padahal mereka sudah menghabiskan banyak biaya penanaman dan perawatan. Kehancuran harga cabai petani lokal ini akibat ulah para importer avonturir yang membanjiri pasar dalam negeri dengan cabai impor dari Vietnam, India dan Tiongkok. Fakta menyedihkan ini diperkuat dengan temuan Muhammad Sofwan Hadi, aktivis Gerakan Literasi Indonesia (GLI) lainnya, yang juga melakukan perbincangan tentang pertanian cabai dengan para petani di kaki gunung Merapi, Yogyakarta. Menurut pengakuan para petani itu, mereka tak mau memanen cabai rawitnya seharian dan hanya memeroleh uang sebesar Rp.20.000 sementara uang yang telah mereka keluarkan untuk merawat tanaman cabainya jauh lebih besar daripada uang yang mereka terima. Tindakan bunuh diri semacam ini dilakukan di bawah tawa para importir, pejabat Departemen Pertanian, dan petugas bea cukai yang meloloskan impor cabai ke dalam pasar dalam negeri.

Dua fakta konyol di atas tampaknya sepadan dengan kekonyolan lain yang dilakukan oleh petani apel Malang. Dalam suatu unjuk rasa yang dilakukan di Kementerian Perdagangan pada 23 Februari 2014, para pengunjuk rasa langsung menumpahkan apel-apel dari kantung dan menyebarkannya di jalan depan kantor Muhammad Lutfi itu.  Selain menyebar apel, ada pula aksi teatrikal dengan dua "pocong" berbaring di atas apel-apel. Tidak hanya itu, para pendemo sempat melempari kantor kementerian dengan apel. Ada sekitar 1,5 ton apel yang mereka buang dalam aksi demonstrasi tersebut. Tindakan ini mereka lakukan karena Indonesia kebanjiran apel impor sehingga harga apel lokal terus jatuh hingga kisaran Rp.2.500,-/per kilo di tingkat eceran. Kejatuhan harga ini membuat 70 persen lahan perkebunan saat ini sudah beralih fungsi menjadi tempat hiburan, agrowisata, dan perkebunan tebu (http://bintangnews.com/politik/1321-demo-di-kemendag,-petani-malang-lempar-1,5-ton-apel.html).

Apakah fakta-fakta di atas bias Jawa? Bagaimana dengan para petani di luar Jawa? Untuk menyanggah anggapan demikian, berikut ini adalah faka-fakta segar lain yang harus dihadapi oleh pemerintahan terpilih begitu mereka mulai bekerja nantinya. Pengalaman yang dialami oleh Darmanto Oloan Sitompul, seorang petualang sunyi yang hidup bertani di Kab.Dairi (Sumatera Utara) menemukan kesejajaran dengan para petani Wonosobo, kaki gunung Merapi Yogyakarta, dan Malang. Beberapa bulan lalu ia berbincang-bincang lama dengan petani yang pernah terpaksa menjual kentang hasil panennya seharga Rp.900,-/kg (baca: sembilan ratus rupiah per kilogram) ke pedagang pengumpul. Saat itu, setahunya, pemerintah memasukkan kentang impor dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia lewat pelabuhan Belawan, yang dilepas ke pasaran dengan harga Rp.2.000,-/kg (dua rebu perak sekilo!). Dalam pemahamannya, kentang impor bisa jauh lebih bagus, sebab ukuran dan bentuknya lebih seragam. Tidak perlu ditanya ruginya berapa, yang pasti kerja 3-4 bulan (untuk menanam kentang) tak kelihatan hasilnya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana kelak petani-petani lokal akan bertahan saat perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN resmi berjalan.

Dalam kasus petani kopi, apa yang telah ditulis oleh Yusran Dharmawan bisa menjadi indikator kenapa nasib petani kopi kita tak pernah membaik. Dalam beberapa kali pertemuan dengan petani kopi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel), ia memeroleh keterangan tentang harga kopi yang terus jatuh di tanah air. Kata mereka, harga kopi di tingkat petani hanya berkisar sekitar Rp 3.500 hingga Rp 4.000 per kilogram. Padahal di Amerika, secangkir kopi bisa dihargai hingga lima dollar atau sekitar Rp 45.000 (dengan asumsi 1 dollar sama dengan Rp 9.000). Kesenjangan luar biasa ini bisa terjadi karena  perusahaan multinasional seperti Starbucks, Kraft, Nestle, Sara Lee, serta Procter & Gamble. Mereka datang ke petani, lalu membeli dengan harga murah, kemudian menjualnya ke manca negara. Beberapa perusahaan multi-nasional mengejar untung berlipat-lipat dengan cara mendatangi langsung para petani (http://luar-negeri.kompasiana.com/2013/05/06/kopi-sumatra-kopi-termahal-di-amerika-553276.html). 

Pelajaran dari Naga Timur Yang Bersiap Mencaplok Petani Indonesia

Dengan fakta-fakta di atas, bisakah kita belajar justru dari ancaman dari luar yang sedang bersiap menelan nasib petani kita di masa yang akan datang? Saya hanya menghadirkan salah satu sinyal merah potensial yang akan menjadi ancaman bagi para petani kita kalau kita tak bisa menyiasatinya dengan baik. Selain satu ancaman yang akan saya paparkan di bawah ini, ancaman paling deka justru dari negara satu kawasan kita seperti Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Mari kita simak pelajaran dari Naga Timur yang sedang menggeliat dan mengibaskan ekor ekspansi produk pertaniannya hingga sampai ke kepulauan Nusantara ini. 

Sejak tahun 1971, Tiongkok telah berhasil memproduksi pangan lebih besar dari India meski India memakai teknologi modern dan Tiongkok masih dengan teknologi yang sederhana. FAO mengetahui jumlah luar biasa produksi pangan Tiongkok ini. Namun karena FAO, sebagaimana lembaga PBB lainnya, berada dalam dominasi Eropa Barat dan Amerika yang secara ideologis berbeda dengan Tiongkok, maka mereka tak mau melaporkan tentang kemajuan produksi pangan Tiongkok itu. Lewat media massa elektronik dan cetak, hingga sampai awal 1990-an, mereka justru memberitakan bahwa Tiongkok masih banyak yang mengalami kelaparan. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, keberhasilan strategi ketahapanan pangan Tiongkok, maka revolusi kebudayaan yang diluncurkan oleh Tuan Mao Tse Tung adalah kuncinya. Mereka mengirimkan intelektual dan kaum terpelajar kota ke pedesaan untuk bersatu dengan massa rakyat. Memang korbannya banyak, tapi kebanyakan adalah orang-orang kota dan intelektual pemalas. Selebihnya adalah keberhasilan Tiongkok untuk menjadikan intelektual dan kaum terpelajarnya untuk lebih realistis dengan kondisi alam, latarbelakang sejarah dan sosial negerinya, dan mencari jalan masa depannya sendiri. Sementara kita di Indonesia dicekoki dengan wacana mengerikan tentang revolusi kebudayaan Ketua Mao, di Tiongkok para petani bekerjasama dengan kaum intelektual perkotaan dalam menciptakan teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan produksi pertanian mereka.

Efek revolusi kebudayaan Tiongkok bagi bidang pertanian memang tak serta merta. Sejak paruh kedua 1960-an sampai paruh pertama 1970-an, Tiongkok terkesan menutup diri dari luar. Dalam setting perang dingin masa itu, penghancuran Indonesia oleh kaum nekolim lewat kudeta merangkak Jenderal Soeharto yang didukung CIA nampaknya jadi pelajaran berharga. Kebijakan menutup diri ini mereka lakukan untuk menangkal berbagai pengaruh buruk dari luar yang berpotensi memecah-belah negeri komunis itu. Diperlukan waktu satu dasa warsa lebih bagi mereka untuk membuka diri dan siap menerima berbagai pengaruh dari luar. Ketika Ketua Mao meninggal dan Deng Xiao Ping naik ke puncak kekuasaan, jalan bagi kemajuan pertanian Tiongkok mulai menampakkan hasilnya. Sejak 1978-2012, Tiongkok menunjukkan pola pertumbuhan yang stabil, sebagian akibat dari reforma ekonomi di wilayah pedesaan dan perubahan-perubahan dalam kebijakan pemerintah Tiongkok terhadap produksi pertanian dan taraf hidup petani. Dari tahun 1978-2012, misalnya, produksi gandum Tiongkok naik sebanyak 41,1 kali lipat! Sejak tahun 2000-2012, produksi susunya naik sebanyak 3,5 kali lipat, sementara produksi minyak sayurnya naik sebesar 17,64%. 

Nampaknya Tiongkok sadar betul bahwa perkembangan masyarakat tidak bisa melompat. Satu dekade sejak revolusi kebudayaan pertama diluncurkan, mereka hanya menggunakan teknologi tepat guna yang bisa dipahami dan seluruh komponennya bisa diperoleh oleh petaninya. Ketika mereka telah siap dengan mekanisasi alat-alat pertanian secara erintegrasi, barulah kebijakan mekanisasi alat-alat pertanian erintegrasi itu dilakukan. Hasilnya, sejak 1978 sampai 2012, Tiongkok mengalami kenaikan tingkat mekanisasi terintegrasi dari 18,8% menjadi 56,6%. Tingkat mekanisasi terintegrasi inilah yang menjadi faktor penting dari pertumbuhan produksi pertanian yang berlangsung stabil (China Statistical Yearbook tahun 1978-2012). Di periode yang sama, sektor pertanian juga menjadi saksi dari terjadinya perluasan sistem irigasi yang efektif. Hasil dari perluasan sistem irigasi ini adalah lonjakan lahan yang teraliri air dari 45 juta hektar pada 1978 menjadi 61,68 hektar pada 2011 (China Statistical Yearbook, 2012). 

Kelebihan lain dari pembangunan sektor pertanian Tiongkok adalah perencanaan pembangunan pertanian khusus berdasarkan kekhasan wilayahnya. Model konsentrasi produksi pertanian ini mereka terapkan agar memudahkan pengaturan dari hulu sampai hilir terhadap produk-produk pertanian tertentu. Misalnya, kontribusi 13 provinsi penghasil padi mengalami peningkatan signifikan dari sebelum dan sesudah revolusi kebudayaan (Li Zhou, China’s Agricultural Development: Achievements and Challenges). Pada 1949-1959, kontribusi 13 provinsi di China dalam menghasilkan padi sebesar 69,21%, lalu meningkat menjadi 75,15% dari periode 2000-2009 dan naik lagi menjadi 77,78% pada 2010-2012. Zona produksi kedelai dan jagung dipusatkan di wilayah Timur laut, produksi kacang-kacangan dan gandum di wilayah Huang-Huai-Hai, biji minyak dipusatkan di wilayah sepanjang sungai Yangtze, sementara katun dipusatkan di sepanjang sungai Kuning (suangai Huangho) dan wilayah Barat laut. Kesemuanya ini didukung dengan Keseluruhan Produksi Faktor (Total Factor Production) yang naik satu persen sepanjang tahun dari 1985-2010. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Kementerian Pertanian, kontribusi kemajuan teknologi bagi pertumbuhan pertanian Tiongkok sebesar 54,5% pada tahun 2012. Pertumbuhan tahunan efisiensi teknis pertanian Tiongkok naik konstan sekitar 1%, sementara kemajuan teknologinya naik tetap sebesar 1% (China Statistical Yearbook 1986-2011). 

Seluruh kebijakan pertanian yang sistematis itu dalam setengah abad telah membuat para petani Tiongkok memiliki martabat yang sama dengan mereka yang tinggal di perkotaan—bandingkan dengan mindernya para petani kita dengan orang-orang kota. Sejak tahun 1978 (pertama berkuasanya Deng Xiao Ping) sampai tahun 2012, pendapatan perkapita petani naik sebesar 10,77 kali lipat (dari 133,6 yuan menjadi 7.917 yuan) (Li Zhou, China’s Agricultural Development: Achievements and Challenges). Yang hebat lagi adalah karena kenaikan pendapatan per kapita antara petani dan penduduk perkotaan ini nyaris sama di periode yang sama. Efeknya adalah sedikitnya ketimpangan yang tercipta antara petani dan penduduk perkotaan biasa. Tentu saja fakta ini mengabaikan pertimbangan bahwa tingkat absolut pendapatan per kapita antara pedesaan dan perkotaan berbeda. Dua tahun terakhir, tingkat pertumbuhan pendapatan antara penduduk pedesaan dan penduduk perkotaan justru lebih tinggi pedesaan (bandingkan dengan Indonesia yang berkebalikan 180 derajat!). Faktor berikutnya adalah distorsi harga produk-produk pertanian lenyap oleh reformasi dan liberalisasi harga. Lalu pajak pertanian sejak 2005 dihapuskan (bagaimana dengan di Indonesia?). Di saat bersamaan, sejak 2005, subsidi pemerintah ke bidang pertanian justru meningkat. Semua fasilitas dan kebijakan-kebijakan negara yang mendukung pertanian ini membuat para petani Tiongkok percaya diri kalau seberapa besar pun produksi mereka,akan ada pasar yang menyerapnya. Ini sejalan dengan kebijakan kementerian pendidikan Tiongkok sejak 2001 yang mewajibkan bagi penduduk Tiongkok yang sedang berada di luar negeri untuk mencarikan pasar bagi produk-produk dalam negeri (wajib bro, bayangkan betapa terintegrasinya kebijakan mereka antar departemennya). Jadi tidak salah kalau para pengamat pertanian yang mau melek sedikit sadar bahwa Tiongkok-lah penguasa pasar pertanian dunia sekarang. 

Dalam perencanaan pembangunan 25 tahun ke depan, mereka bahkan sudah membuat grand design tentang pembagian jumlah penduduknya secara gila-gila-an: 500 juta di perkotaan, 500 juta di pinggiran kota, dan 500 juta di pedesaan. Jumlah penduduk dan pembagiannnya di masing-masing wilayah itu berangkat dari asumsi bahwa 25 tahun yang akan datang, jumlah penduduk Tiongkok 1,5 milyar (berangkat dari sensus penduduk terakhir tahun 2011 dimana jumlah penduduk Tiongkok 1,2 milyar).  Penduduk di desa-desa rencananya akan disatukan di sebuah lokasi untuk menghemat air dan listrik serta kebutuhan-kebutuhan publik. Efek bagusnya adalah lahan untuk pertanian dan pembangunan lainnya tak berkurang. Barangkali tidak ada sebuah negara adidaya yang memiliki rencana seambisius Tiongkok ini. Dengan perencanaan pembangunan semacam ini, lahan untuk pangan akan tetap berlimpah sementara negara-negara lain merasa kekurangan lahan karena perumahan tersebar, boros listrik maupun air. Pengembangan bio teknologi dan nano teknologi mereka sekarang nomer satu di dunia, dengan limpahan dana yang bisa membikin para peneliti hidup dan berkarya dengan nyaman. Kalau di Amerika dan Eropa seorang peneliti utama atau professor hanya memeroleh satu atau paling banter tiga asisten ahli, di Tiongkok mereka bisa memiliki 5-6 asisten ahli. Dengan semua infrastruktur seperti yang kusebutkan di atas, tak berlebihan kiranya kalau Tiongkok disebut mereka sebagai penguasa pangan dunia di masa mendatang. Perencanaan pembangunan semesta semacam Tiongkok itu mestinya membuat kita waspada dan belajar

Agenda kawal kebijakan pertanian Presiden baru

Saat mengunjungi area persawahan di Desa Tanjung Sari, Cariu, Bogor, Jawa Barat, Jokowi membeberkan 6 kebijakan yang akan diterapkan kepada petani jika terpilih menjadi presiden. Pertama, lahan pertanian produktif jangan sampai dikonversi pada kegunaan yang lain. Kedua, Jokowi menyoroti pendampingan terhadap petani khususnya dalam pengelolaan tanah pertanian. Ia mengatakan para petani jangan diarahkan menggunakan bibit impor ataupun pupuk kimia, dan sebisa mungkin menggunakan pupuk organik dan benih sendiri. Yang ketiga, infrastruktur pertanian dari bendungan sampai saluran tersier harus dibenahi. Keempat adalah ketersediaan air bersih bagi para petani. Bendungan air yang digunakan para petani untuk mengairi lahan dan sawah harus terbebas dari limbah industri. Kelima, pasar dan teknologi harus memberikan keuntungan pada petani. pasca panen juga belum menyentuh petani. Keenam, modal. Petani posisinya kekurangan modal. Butuh akses permodalan. Bank pertanian harus didirikan khusus berikan pertanian pada petani (http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2042442/dekati-petani-jokowi-beberkan-6-kebijakan-terkait-pertanian).

Enam poin kebijakan pertanian Joko Widodo itu sekilas memang hebat dan menguntungkan petani. Namun kalau dikuliti satu persatu, kebijakan-kebijakan itu berpotensi menjadi omong-kosong dan bombasme politik elektoral kita yang sejak jatuhnya rezim Soeharto menjelma kebohongan yang pahit bagi petani. Mari kita lihat satu per satu enam kebijakan Joko Widodo yang berpotensi menjadi bombasme selanjutnya dari politik elektoral kita.
Pertama, soal himbauan agar lahan pertanian produktif tak dikonversi pada kegunaan yang lain. Meletusnya konflik agraria di Kebumen, Rembang, Wonogiri, Batang, dan Karawang adalah contoh pengkonversian lahan pertanian produktif yang ada di depan mata Joko Widodo dan Jusuf Kalla di samping makin maraknya pembangunan perumahan yang memangsa lahan pertanian produktif di kota-kota menengah dan kecil. Lahan di Kebumen diserobot militer dan menjadi latihan perang, pegunungan Kendeng yang meliputi Pati, Tuban, dan Rembang dimangsa pabrik semen, dan pertanian subur di wilayah Karawang akan dibangun perumahan megah oleh Agung Podomoro meski kita semua tahu bahwa Karawang telah berabad-abad menjadi salah satu lumbung padi di Jawa. Belum lagi kita menghitung lahan-lahan pertanian produktif yang dikonversi oleh pengusaha real estate untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Jawa yang terus meningkat. Bagaimana Jokowi akan berhadapan dengan militer, pengusaha perumahan, korporasi seperti pabrik semen, dan industri-industri lain yang memangsa lahan propduktif itu? 

Sekarang Indonesia malah punya proyek tidak jelas berupa pembukaan lahan untuk sawah sebesar 2 juta hektar di luar Jawa (Papua) dimana pemilik lahan itu bukan petani-petani kecil atau buruh tani yang bertransmigrasi namun pengusaha papan atas yang hanya berpikir soal keuntungan belaka tanpa mempedulikan kelestarian alam dan lingkungan. Kebijakan tolol dari para politisi dan ahli ekonomi yang tidak paham soal kondisi alam, demografi, dan faktor-faktor sosial dan budaya masyarakatnya itu selain hanya menguntungkan pengusaha besar juga tak memberikan partisipasi dari warga kelas menengah ke bawah dalam aktivitas produksi pertanian. Pengawasan kebijakan pembukaan lahan pertanian yang luas di luar Jawa ini harusnya menjadi momentum yang bagus dari dilaksanakannya kebijakan reforma agraria dan transmigrasi yang dulu diimpikan oleh presiden Soekarno. Sekali lagi di sinilah kelemahan kelas menengah Indonesia yang sejak penghitungan suara versi hitung cepat lembaga survey lebih suka berceloteh di media sosial untuk mengolok-olok capres pecundang. Mereka tak sigap bergerak dengan melakukan agenda aksi yang konkret guna memuluskan (atau menelanjangi?) kebijakan yang dicanangkan oleh Joko Widodo. 

Kebijakan kedua, berupa pendampingan petani dan arah agar tidak memakai bibit impor dan pupuk kimia, akan menghadapkan Jokowi pada berbagai pihak-pihak yang nantinya akan dirugikan dari kebijakan kedua ini. Pendampingan petani barangkali akan lebih mudah mengingat jumlah para relawan Jokowi yang berlimpah dan bisa menjadi kekuatan pendamping yang hebat apabila bisa membuat masterplan pendampingan yang efektif. Namun penggunaan benih buatan sendiri serta pupuk organik adalah kebijakan yang terasa mengawang-awang. Para produsen pupuk kimia dan importir benih yang selama ini beroperasi tentu saja tak akan tinggal diam. Mekanisme macam apa yang akan dilakukan Joko Widodo agar kebijakannya yang kelihatannya “wah” itu bisa terwujud? Sebagai anak petani kecil, sudah sejak paruh kedua tahun 1990-an saya tak menyaksikan lagi ketelatenan para petani kecil hingga menengah kita dalam melakukan proses pembibitan yang begitu bertele-tele. Hadirnya bibit-bibit impor dan pembibitan padi yang siap tanam telah membuat para petani mengalami ketergantungan yang akut terhadap bibit dari luar dirinya sendiri. Sudah sejak hulu produksi mereka dibuat begitu tak berdaya. Sekarang, dengan kebijakannya itu, Joko Widodo dan pemerintahan barunya akan membangun infrastruktur pembibitan yang sudah jelas akan memakan energi dan biaya besar. Hal serupa terjadi dengan persoalan penggunaan pupuk. Setelah bertahun-tahun petani kecil dan menengah mengalami ketergantungan terhadap pupuk anorganik, bagaimana bisa kebijakan agar petani menggunakan pupuk organik bisa berjalan? 

Ketersediaan bahan untuk membuat pupuk organik, alat-alatnya, kemampuannya untuk bersaing dengan pupuk anorganik buatan pabrik, dan daya serap tanaman yang tak serta merta ketika dikasih pupuk organik adalah persoalan nyata yang menanti di depan mata Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 
Kebijakan ketiga dan keempat—perbaikan sarana irigasi dari bendungan sampai saluran tersier dan menjaga keberhasilan air untuk produksi pertanian—mungkin tak akan mendapatkan hambatan berarti. Program ini jauh lebih mudah diterapkan. Hanya kota-kota besar atau menengah tempat beroperasinya industri yang punya limbah buang cair yang harus memeroleh prioritas besar. 

Pada kebijakan kelima inilah tantangan paling besar yang harus dihadapi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Saya tidak akan membahas soal teknologi yang mendukung dunia pertanian. Seiring dengan meluasnya akses internet hingga ke pedesaan, teknologi bukan lagi persoalan nyata yang dihadapi oleh para petani. Internet hampir memerdekakan para petani tanpa bantuan yang signifikan dalam hal teknologi pertanian. Kalaupun pemerintah mau secara serius membantu petani, barangkali yang lebih nyata adalah bagaimana pemerintah bisa membangun mekanisme penyaluran bantuan teknologi yang mendukung produksi pertanian itu sampai ke tangan yang lebih berhak. Dibutuhkan data yang kokoh tentang petani kecil (dengan luas lahan kurang dari 1 hektar) dan menengah yang layak menerima bantuan dan sistem pengawasan yang kuat.

Bagaimana agar pasar bisa menguntungkan petani? Data dari BPS, Departemen Perdagangan, serta Departemen Pertanian secara telak telah menunjukkan bahwa sejak dulu pasar tak pernah berpihak secara nyata pada para petani. Kita tak memeroleh cukup penjelasan tentang formula yang akan dilakukan oleh Jokowi untuk memproteksi produk-produk pertanian dalam negeri. Kita juga tak mengetahui bagaimana sistem distribusi bagi berbagai produk pertanian itu agar bisa memastikan tidak adanya permainan harga yang merugikan para petani kecil. Musuh Jokowi bukan hanya para petualang di Departemen Pertanian dan Perdagangan yang menjual lisensi impor, namun juga para korporasi besar, importir, rezim perdagangan bebas ASEAN (AFTA), ACFTA (Asean-China Free Trade Area), dan negara-negara eksportir produksi pertanian seperti China, India, Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Australia. Importir-importir ini sebagian besar adalah para pengusaha yang memeroleh lisensi dari departemen terkait dan berafiliasi atau punya hubungan baik dengan partai. Sementara itu meyakinkan rezim AFTA, ACFTA, dan negara-negara ekportir produk pertanian membutuhkan kemampuan diplomasi yang hebat. Dengan sumberdaya diplomat-diplomat kita yang tak punya cukup nyali di forum-forum internasional, tanpa menyisakan ruang bagi tumbuhnya harapan, kemampuan rezim Joko Widodo dalam mengamankan pasar dalam negeri dari tekanan luar sangatlah kecil. Maka sangat layak kita menyangsikan kejituan Joko Widodo dan pemerintahan yang nanti akan berkuasa dalam mengamankan pasar bagi produk pertanian dalam negeri. 

Bagian terakhir dari kebijakan pertanian yang dicanangkan oleh Jokowi adalah modal bagi para petani. Ini persoalan klasik yang sampai sekarang tak pernah terpecahkan oleh rezim politik sejak jaman Soeharto hingga sekarang. Gembar-gembor soal modal untuk usaha pertanian namun dalam pelaksanaannya yang bisa mengakses modal itu tetap saja mereka yang memiliki kedekatan dengan penguasa politik atau birokrat. Para petani kecil seperti di sepanjang pantai Utara Jawa hingga kaki gunung di Wonosobo justru sering membiarkan lahan pertaniannya tidak tergarap karena tiadanya modal yang cukup untuk menggarapnya. Dan seandainya Joko Widodo dan Jusuf Kalla nanti benar-benar meluncurkan kebijakan injeksi modal pertanian pada petani kecil yang berjumlah lebih dari 26 juta jiwa, apa yang menjadi jaminan bagi modal yang diinjeksikan oleh pemerintah itu? Kalau tanah mereka sendiri yang menjadi jaminan, hampir dipastikan kebijakan ini tak akan berjalan. Pelajaran berharga dari beroperasinya bank-bank yang memberi pinjaman pada petani di pedesaan adalah melayangnya lahan produktif mereka ke pihak bank akibat ketidakmampuan mereka membayar pinjaman ketika panen mereka gagal. Dan kalau modal ini diberikan secara cuma-cuma, apa yang menjadi jaminan bahwa modal ini tak diselewengkan oleh petani kecil yang telah dihimpit oleh berbagai kebutuhan lain yang mendesak. Kalau pemerintah meluncurkan program kredit rakyat kecil untuk para petani seperti yang dilakukan oleh Muhammad Yunus di Bangladesh bisa saja kebijakan  itu menjelma jadi wajah lain dari penghisapan rakyat kecil yang menyerahkan dirinya secara abadi pada belenggu hutang. Siapakah perekayasa ekonomi dan sosial (Economic and Social Engineer) yang bisa membuat kebijakan permodalan bagi para petani ini lebih operatif dan menemukan sasaran yang tepat adalah tugas besar yang harus dipecahkan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla kalau tidak ingin kebijakannya di bidang pertanian tak jatuh dalam bombasme dan kebohongan politik elektoral seperti para pendahulunya. 
Paparan singkat dan bersifat makro soal tantangan dan ancaman yang harus dihadapi pemerintahan baru itu hanya sebuah isyarat atau sinyal sinyal merah dunia pertanian untuk Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla. Jika selama ini kebijakan pertanian kita selalu berkiblat ke negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa yang secara historis, sosiologis, dan kultural tidak sama dengan kita, tidak ada salahnya kalau kini mereka berpaling ke Tiongkok, India, dan negara-negara Amerika Latin yang secara historis, sosiologis, dan kultural hampir mirip dengan kita. Uraian tentang China di atas bukan hanya dimaksudkan untuk memberi isyarat berbahaya, namun juga limpahan pelajaran berharga tentang bagaimana negara sebesar dan sekompleks Tiongkok bisa membangun dan menjalankan kebijakan pertanian yang tak merugikan petani kecil mereka. India dan Tiongkok kini tengah mengintip pasaran produksi pangan Asia dan Afrika berkat kemampuannya dalam memproduksi secara massal hasil pertaniannya. Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk berhasil dimanfaatkan menjadi faktor pendukung bagi peningkatan produksi pangannya. 

Di era ketika informasi dari lingkaran elite bisa sampai ke masyarakat paling bawah dalam hitungan jam oleh bantuan internet; di era ketika masyarakat paling bawah sedang mengalami pertumbuhan kesadaran kritisnya; di era ketika masyarakat tengah mengalami gelombang pasang harapan untuk tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan besar, menelurkan kebijakan yang bersifat ‘pemanis mulut’ adalah sebuah tindakan berbahaya. Rezim yang semula dipenuhi harapan ini bisa dalam hitungan tahun menjadi rezim yang dicaci-maki atau malah digulingkan karena tak mampu memenuhi harapan kelompok-kelompok tertindas seperti petani dan buruh tani. Persis di sinilah Joko Widodo sedang dituntut merubah sinyal sinyal merah menjadi sinyal hijau. 

Yogyakarta, 10 Agustus 2014
Penulis adalah anak petani kecil