Aliansi Anak Tani Memperingati Hari Tani Nasional 2017

Senin, 25 September 2017 | 08.46

Tak dapat kita lupakan sejarah yang telah menuliskan perjuangan-perjuangan rakyat indonesia untuk memenangkan tanah untuk rakyat. Tanah harus dibagikan kepada rakyat bukan hanya dimiliki oleh raja-raja, oleh segelintir orang. Dari kesadaran akan pentingnya tanah untuk rakyat lahirlah UU Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Untuk memperingati kemenangan atas lahirnya UU tersebut maka diperingatilah Hari Tani Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 24 September.

Pagi hari (25/9/17) pukul 10.00 WIB kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani (AAT) berkumpul di samping Parkiran Abu Bakar Ali Yogyakarta untuk memperingati Hari Tani Nasional 2017. Mereka duduk dibawah pepohonan sambil berbincang dan beberapa dari mereka menikmati hisapan rokok, mereka pun juga mempersiapkan perlengkapan aksi yang sudah disiapkan saat teklap (teknis lapangan) di malam hari sebelum aksi. Poster-poster yang bertuliskan "Tolak SG/PAG, "Tolak Pasar Bebas", "Laksanakan Agraria Sejati" telah disiapkan. 

Setiap menit kawan-kawan berdatangan ikut berkumpul duduk di bawah pepohonan sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Massa aksi pun berdatangan hingga jumlahnya ratusan yang datang dari berbagai organisasi dan tak lama kemudian, pukul 11.00 WIB Korlap (Koordinator Lapangan) memanggil kawan-kawan massa aksi untuk berbaris dengan rapi, menunjukan bahwa massa aksi adalah massa aksi yang terdidik.

"Kapitalisme! Hancurkan!", "Imperialisme! Musnahkan!", "Tanah untuk rakyat! Sekarang juga!", begitulah Korlap membuka aksi massa dengan menyampaikan yel-yel perlawanan.

Indonesia yang masyarakatnya selain terdiri dari para pekerja atau buruh juga banyak yang petani, namun tanah-tanah petani tergusur dan terampas oleh kepentingan modal. Rezim Jokowi JK yang berjanji bahkan telah memasukkan reforma agraria sebagai salah satu prioritas kerja nasional yang terdapat pada program Nawacita hanya menjadi janji-janji tanpa implementasi.

"Seharusnya Jokowi Jk harus melaksanakan reforma agraria sebagaimana yang telah tercantum pada program Nawacita. Namun Jokowi JK tidak melaksanakannya, Jokowi JK telah berpihak pada para pemilik modal yang alhasil petani-petani pun tergusur, tersungkur!" teriak kawan dari organisasi FMN saat menyampaikan orasi politik.

Deven, kawan yang mewakili organisasi PEMBEBASAN dalam penyampaian orasi politik pun juga menyampaikan pentingnya reforma agraria, pun juga pentingnya menghapuskan pengklaiman tanah yang dilakukan Gubernur DIY selaku Sultan DIY dengan dalih adanya tanah Sultan Ground/Pakualaman Ground (SG/PAG). Tak lupa, Deven juga menyampaikan pentingnya persatuan organisasi-organisasi tanpa melibatkan organisasi yang telah bersetubuh pada militer, telah berselingkuh dari rakyat dan menjalin kemesraan dengan militer. Deven menyampaikan kritiknya terhadap organisasi yang mengaku berjuang untuk rakyat namun bersetubuh dan menjalin kemesraan dengan musuh rakyat yakni dengan mengundang militerisme dalam agenda diskusi-diskusinya.

Adalah penting menjelaskan seterang-terangnya siapa musuh rakyat. Selain dari kapitalisme dan imperialisme, musuh rakyat yang lainnya adalah militerisme. Fitri yang menyampaikan orasi politik mewakili SIEMPRE (Serikat Pembebasan Perempuan) juga menjelaskan, "kita tentu tidak dapat berjuang apabila masih bermesraan dengan militer yang telah membunuh berjuta-juta rakyat pada tahun 65/66, yang membunuh kawan-kawan saat aksi Kuda Tuli, yang menembaki kawan-kawan saat berlawan menumbangkan Rezim Soeharto, yakni Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, belum lagi militer yang telah membunuh jutaan rakyat West Papua hingga populasi Orang Asli Papua tersisa tidak sampai 50%".

Watak yang militeristik memang digunakan oleh kapitalisme untuk melindunginya agar eksploitasi, ekspansi dan akumulasi profitnya berjalan mulus tanpa suatu halangan sekecilpun. Militerpun terlibat dalam urusan sipil rakyat dengan menggusur tanah-tanah petani, melarang dan mengintimidasi petani yang berlawan. Dalam aksi hari tani tersebut tentu salah satu pernyataan sikapnya adalah tolak militer terlibat dalam urusan sipil rakyat.

Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 14.00 WIB. Pernyataan sikap rakyat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anak Tani (AAT) diantaranya adalah :

1.  Jalankan reforma agraria sejati

2. Berikan tanah kepada petani

3. Stop kriminalisasi terhadap petani

4. Tolak privatisasi lahan

5. Hentikan monopoli & perampasan tanah melalui berbagai skema pembangunan infrastruktur, perkebunan besar, taman nasional, pertambangan, dll yg merugikan petani

6. Hentikan tindak kekerasan, intimidasi, teror, dan kriminalisasi dari militer terhadap petani & rakyat

7. Tolak kebijakan anti demokrasi

8. Tolak pasar bebas

9. Berikan kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat bagi rakyat

10.  Tuntaskan pelanggaran HAM

11. Cabut PP 78

12. Cabut UUPT no 12 tahun 2012

Sumber: PembebasanJogja 

Read More

Patok, Tombak dan Meledaknya Perang Jawa

Reporter: Ivan Aulia Ahsan | 14 September, 2017

Ilustrasi perang Jawa. FOTO/Wikimedia Commons

Sebab khusus meletusnya Perang Jawa adalah pembangunan jalan raya oleh Belanda.

Pangeran Dipanegara kaget bukan kepalang mendengar kabar kebun-kebun miliknya bakal digusur. Patok-patok telah menancap di sepanjang kebun yang telah ia rawat selama bertahun-tahun sejak muda. Nyai Ageng, mbah buyutnya, mewariskan kebun-kebun yang luas untuk Sang Pangeran. 

Sejak bayi Dipanegara memang sudah nunut dengan mbah buyutnya itu. Permaisuri Pangeran Mangkubumi, yang kelak menjadi Sultan Hamengkubuwana I, ini adalah perempuan kuat dengan hati yang lembut. Ia mendidik buyut kesayangannya dengan etos dan disiplin seorang santri. Ketika Dipanegara masih balita, ia meminta sendiri agar si bocah dipelihara olehnya di Tegalrejo.

Dipanegara kaget soal penggusuran itu karena tidak menerima pemberitahuan lebih dulu. Tidak Residen, tidak juga Patih, atau utusan siapapun, yang mengabari tanah-tanah miliknya bakal dilewati jalan raya. Tanah-tanah tersebut begitu berharga bukan hanya karena menjadi sumber pemasukan, tapi juga, di beberapa bagian, menjadi tempat pemakaman leluhurnya. 

Sebulan sebelum pematokan tanah, Residen Yogyakarta Anthonie Henrik Smissaert memberi perintah agar jalan lingkar di luar kota Yogyakarta, yang melintasi daerah Tegalrejo, diperbaiki dan diperlebar. Tujuannya: meningkatkan laju perdagangan sehingga pendapatan negara meningkat. Meski Smissaert tidak punya pengalaman bertugas di keraton-keraton Jawa Tengah, ia dianggap sosok yang tepat: dikenal sebagai pejabat yang ahli dalam urusan olah-olah duit. 

Ada dua alasan penting mengapa Gubernur Jenderal Van der Capellen menunjuk Smissaert. Pertama, agar dia punya pendapatan tambahan dari jabatan barunya sehingga dia bisa menghidupi anggota keluarga yang berjumlah puluhan orang. Kedua, Smissaert diharapkan bisa mengelola urusan persewaan tanah di Yogyakarta yang sering tersendat di tangan residen sebelumnya. Dan orang tamak macam Smissaert tentu saja lebih fokus pada yang pertama ketimbang kedua.

Di balik kejeliannya soal duit, penampilan Smissaert sangat komikal. Willem van Hogendorp, pejabat tinggi Belanda, menggambarkan Smissaert sebagai seorang “bertubuh kecil, gemuk, dan pemalu”. Pelukis Belgia A.A.J. Payen punya perbandingan menarik: Smissaert digambarkan bak Sancho Panza, punakawan yang satir dan konyol dalam novel karya Miguel Cervantes Don Quixote de la Mancha (1615).

Kedatangan Tuan Residen yang gempal dan pemalu inilah yang membuat hubungan Dipanegara dengan keraton Yogyakarta dan pemerintah kolonial makin runyam. Lima tahun menjelang Perang Jawa, terjadi berbagai konflik internal dalam tubuh keraton, terutama sejak diangkatnya Danureja IV menjadi Patih. Smissaert membuat keadaan itu kian rumit.

Dipanegara tidak diberitahu Danureja bahwa tanahnya akan dilewati jalan raya. Tindakan ini adalah kesengajaan. Semua orang di Yogyakarta tahu, Danureja memendam kedongkolan tersendiri terhadap sang pangeran. Danureja menganggap Dipanegara selalu menghalangi langkah-langkahnya yang korup dan memperkaya diri.

Bagi Dipanegara, Danureja terlalu pro-Belanda dan hanya memikirkan kesenangan diri sendiri: mabuk-mabukan, main perempuan, bergaya ke-Belanda-Belanda-an. Danureja dipandang sebagai simbol paling nyata dekadensi moral yang terjadi di keraton Yogyakarta selama bertahun-tahun.

Orang alim seperti Dipanegara tentu saja gelisah melihat kebobrokan macam itu. Baginya keraton sudah tidak layak lagi memegang otoritas moral untuk membimbing rakyat Jawa. Situasi itu pula yang membuatnya berpikir untuk menuntut kekuasaan Jawa dibagi dua: penguasa politik dan penguasa spiritual. 

Dalam konsepsi kekuasaan Jawa, penguasa politik dan penguasa spritual digabung jadi satu. Tercermin dalam gelar raja-raja Jawa “senopati ing alaga khalifatullah sayidin panatagama”. Secara ringkas artinya “panglima perang sekaligus pemimpin agama”. Dipanegara ingin meraih kepemimpinan yang kedua. 

Pada 17 Juni 1825, tukang-tukang mulai berdatangan ke perkebunan Dipanegara untuk memasang patok-patok di tanah yang akan digunakan sebagai ruas jalan. Mereka datang atas perintah Danureja. 

Dipanegara dan para pengikutnya jadi repot dengan adanya patok-patok itu. Para pengikutnya, yang sebagian besar merupakan petani penggarap kebun yang merasa nyaman bekerja di atas lahan Dipanegara karena bebas dari pungutan, tidak bisa pergi ke sawah dengan leluasa.

Beberapa hari kemudian terjadi cekcok keras antara para petani dengan tukang-tukang pemasang patok. Penduduk dari desa-desa sekitar Tegalrejo juga berduyun-duyun membantu para petani.

Suasana makin memanas sebab pengikut Dipanegara yang berdatangan kian bertambah. Niat mereka yang paling utama adalah membela sang pangeran dari tindakan sewenang-wenang Belanda dan Danureja. Pada awal Juli 1825, konsentrasi massa semakin bertumpuk di Tegalrejo dan menyebabkan pemerintah kolonial mulai mengkhawatirkan kericuhan yang lebih besar.

Sang Pangeran, sementara itu, semakin sering menyepi dan bertapa untuk memohon petunjuk Yang Maha Kuasa. Agaknya dia masih bimbang dengan opsi perang dan mencari jalan spiritual, barangkali pertolongan Tuhan segera datang. Tapi keributan antara para pengikutnya dengan tukang-tukang patok makin membulatkan tekadnya bahwa perang memang tak bisa dihindari. Rencana pemberontakan yang sudah ia susun sebelumnya dan akan dikobarkan pada Agustus sepertinya harus dipercepat.

Pada pertengahan Juli, menyaksikan keadaan yang makin ruwet dan kejengkelannya terhadap Belanda sudah berada di puncak, Sang Pangeran akhirnya memilih jalan yang subtil tapi tegas: memerintahkan patok-patok jalan diganti dengan tombak. Dan dalam dunia ksatria Jawa, dipasangnya tombak adalah pesan yang jelas: sebuah tantangan perang. 

Sejarawan Inggris Peter Carey, yang menghabiskan empat puluh tahun karier kesejarawanannya untuk meneliti Dipanegara, menyimpulkan begini dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (hlm. 704): Pangeran tersebut menganggap pembangunan jalan raya yang tanpa pemberitahuan itu sebagai casus belli (penyebab perang).

Di hari patok-patok itu diganti tombak, ia memerintahkan anak-anak, para istri dan kerabat yang lain mengungsi dari Tegalrejo ke Selarong. Mereka dibekali sejumlah besar uang dan barang-barang berharga. Uang ini kelak dipakai untuk membiayai Perang Jawa.

Danureja dan Smissaert tentu saja mengetahui keadaan genting itu dan mereka berdua tampaknya juga merasa jika pemberontakan sudah di ambang pintu. Pada 18 Juli 1825, Smissaert mengeluarkan ultimatum agar Sang Pangeran mesti datang ke Yogyakarta untuk mempertanggungjawabkan kelakuannya. 

Justru ultimatum Smissaert ini semakin mempersempit ruang Dipanegara untuk memilih opsi di luar perlawanan bersenjata. Sang Pangeran, menurut Peter Carey, “kini menjadi tawanan pendukungnya sendiri, yang telah bersumpah untuk bertempur dan tidak membiarkan dia pergi ke Yogya untuk berunding dengan Smissaert” (hlm. 705).

Lantaran Dipanegara tetap keras kepala, Smissaert mengirimkan pasukan besar ke Tegalrejo pada 20 Juli 1825. Mereka dilengkapi atribut dan alat kemiliteran penuh. Harapannya: Dipanegara segera ditangkap dan diseret ke Yogyakarta.

Setibanya di Tegalrejo, pasukan itu dihadang pengikut Dipanegara yang sudah bersiap. Pertempuran sengit pun tak terelakkan. Pasukan akhirnya berhasil mengepung kediaman Sang Pangeran dan membakarnya.

Sementara Dipanegara dan para pengikutnya berhasil lolos lewat gerbang barat Tegalrejo. Mereka mengambil rute jalan setapak melalui daerah persawahan sehingga pasukan penyerbu sulit mengejar. Beberapa jam kemudian bahkan mereka masih sempat salat maghrib berjamaah di jalan raya dekat Sentolo. 

Esok harinya, Kamis 21 Juli 1825, mereka sudah sampai di Selarong, berkumpul dengan sejumlah pasukan dan para kerabat yang sudah lebih dulu tiba. “Dan di sana,” tutur Peter Carey, “dekat gua tempat Pangeran sering bersemadi dan tinggal berhari-hari dalam kesenyapan, mereka menancapkan panji pemberontakan." 

Dari sinilah dentum Perang Jawa pun meledak. 

Sumber: Tirto.Id 

Read More

Dua Jalan Daendels yang Membelah Pulau Jawa

Reporter: Iswara N Raditya | 13 September, 2017

Daendels yang dijadikan nama jalan di pesisir selatan Jawa bukan Herman Willem Daendels yang menggagas jalur panjang di Pantura.

Kebanyakan orang mengira bahwa jalur lurus di sepanjang pesisir selatan Jawa dari Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta bagian selatan) hingga Cilacap (Jawa Tengah bagian barat daya) adalah jalan yang juga digagas oleh Herman Willem Daendels, pemrakarsa pembangunan jalan di pesisir utara dari Anyer sampai Panarukan. Ternyata bukan. Ada dua Daendels berbeda.

Daendels yang mempelopori pembukaan jalur sepanjang 1.000 kilometer di pesisir utara Jawa dari Anyer sampai Panarukan adalah Gubernur Hindia Belanda era 1808-1811. Jalur yang disebut Jalan Raya Pos (De Grote Postweg) itu dibangun Daendels pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda (Ewout Frankema, eds., Colonial Exploitation and Economic Development, 2013:43).

Sementara yang dijadikan sebagai nama jalan di pesisir selatan Jawa yang menghubungkan Bantul (Yogyakarta), Purworejo, Kebumen, hingga Cilacap, berbeda dengan Daendels yang gubernur jenderal itu, alias bukan orang yang sama. Kedua Daendels ini hidup dalam masa yang berbeda pula.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah memberikan nama untuk masing-masing jalur pesisir yang mengapit Jawa tersebut. Untuk jalur Pantai Utara, namanya adalah Postwegen atau Jalan Raya Pos, sedangkan jalur Pantai Selatan—yang kini memiliki panjang sekitar 130 kilometer—dinamakan Belangrijke Wegen atau Jalan Raya Utama.

Dua Daendels yang Berbeda

H.W. Daendels tiba di Batavia pada 5 Januari 1808. Atas rekomendasi Napoleon Bonaparte, ia ditetapkan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk memperkuat pertahanan Belanda di Jawa guna menghadapi Inggris yang berpusat di India (M. Junaedi Al Anshori, Sejarah Nasional Indonesia,2011:69). Kala itu, Belanda berada di bawah pengaruh Perancis.

Memerintah hingga 1811, Daendels membuat sejumlah kebijakan krusial. Salah satunya pembangunan Jalan Raya Pos, menghubungkan bagian barat sampai timur Pulau Jawa dengan menyusuri pesisir utara, meski masih diperdebatkan apakah jalur tersebut benar-benar dibangun dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Situbondo) pada era Daendels.

Pekerjaan berat ini menelan belasan ribu korban jiwa dari orang-orang bumiputra yang dijadikan sebagai pekerja paksa tanpa dibayar (Jan Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, 2014:113). Jalur panjang ini kemudian dikenal dengan nama Jalur Pantura (Pantai Utara) yang kini menjadi salah satu jalur transportasi terpenting di Indonesia.

Sementara Daendels yang dijadikan sebagai nama jalan di pesisir Pantai Selatan Jawa ternyata bukan orang yang sama dengan Daendels si pencetus Jalur Pantura.

Jika H.W. Daendels berkedudukan setara dengan presiden selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda, maka Daendels yang kedua ini punya jabatan pemerintahan yang lebih rendah.

Ia adalah A.D. Daendels. Diketahui, Daendels yang satu ini menjabat sebagai asisten residen di wilayah Ambal (kini nama kecamatan di Kabupaten Kebumen) pada 1838, atau tiga dekade setelah H.W. Daendels mulai menempati posisi tertinggi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Overzigt der Reis in Nederlandsch Indie, 1838:63).

Dengan demikian, A.D. Daendels merupakan pembantu residen. Residen adalah jabatan untuk menyebut pemimpin karesidenan, wilayah administratif pada masa kolonial yang menaungi beberapa kabupaten dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Setelah 1950, wilayah administratif karesidenan ditiadakan, dari provinsi langsung ke kabupaten/kotamadya.

Semasa A.D. Daendels menjabat sebagai asisten residen, Ambal masuk dalam wilayah administratif Karesidenan Bagelen yang membawahi sejumlah daerah di Purworejo dan Kebumen (Jawa Tengah). Karesidenan ini dihapus pemerintah kolonial sejak 1 Agustus 1901 dan digabungkan dengan Karesidenan Kedu (Susanto Zuhdi, Perkembangan Pelabuhan dan Kota Cilacap, Jawa Tengah, 1830-1940, 1991:6).

Jalur Lama Kerajaan Jawa

A.D. Daendels adalah pembantu (asisten) Residen Bagelen yang ditugaskan membawahi wilayah Ambal. Maka, Jacobus Anne van der Chijs (1903:357) dalam Geschiedenis van de Gouvernements Thee-cultuur op Java menyebut A.D. Daendels sebagai Adsistent-resident van Ambal.

Selain Ambal, Karesidenan Bagelen menaungi tiga wilayah lain, yang dipimpin oleh asisten residen, yakni Kebumen, Ledok, dan Kutoarjo. Lantas, apakah peran A.D. Daendels dalam pembangunan jalan di pesisir selatan Jawa sama dengan H.W. Daendels sebagai pemrakarsa Jalur Pantura?

Kemungkinan besar tidak. Nama jalan pantai selatan Jawa kerap disebut dengan nama Jalan Daendels hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh A.D. Daendels. Dengan kata lain, jalan pesisir selatan tersebut sudah ada sejak sebelum orang Belanda itu tiba di wilayah ini.

Sebelumnya, jalan ini sempat menyandang nama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya pernah bergerilya di ruas jalan ini, tepatnya di wilayah Karesidenan Bagelen, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830 (Saleh Asʾad Djamhari, Strategi Menjinakkan Diponegoro, 2004: 173).

Bagelen, yang kini termasuk Kabupaten Purworejo, saat itu menjadi areal penting dalam Perang Diponegoro (Nanik Sri Prihartini, Dolalak Purworejo, 2007:13). Wilayah ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan serta arus lalu lintas. Terlebih lagi, Bagelen dialiri empar sungai besar: Sungai Bedono, Sungai Jali, Sungai Lebang, dan Sungai Bogowonto. Peran Bagelen ibarat pintu gerbang barat sebelum memasuki wilayah Kesultanan Yogyakarta.

Jalan pesisir Pantai Selatan sudah ada sejak abad ke-14, yang dijadikan sebagai penghubung kerajaan-kerajaan di Jawa. Sejarawan asal Kebumen, Ravie Ananda, seperti dikutip dari Republika (24 Januari 2014), menyebut jalan tersebut merupakan “jalur upeti kerajaan di Jawa, yang menghubungkan Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, hingga ke Demak di utara.”

Dari Bagelen ke arah barat hingga Cilacap, tepatnya antara Sungai Bogowonto dan Sungai Donan, pernah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram Islam pada era Sultan Agung (1613-1645). Area ini disebut dengan nama Sewu, satu dari delapan bagian wilayah “Negaraagung” milik Mataram Islam (S. Margana, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874, 2010). “Negaragung” adalah daerah-daerah di luar pusat pemerintahan yang harus membayar pajak kepada keraton.

Antara Daendels dan Diponegoro

Keputusan Pangeran Diponegoro memilih jalur pantai selatan sebagai salah satu rute perjuangannya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda bukan hal yang mengherankan. Sebagai anggota keluarga Kesultanan Yogyakarta, Diponegoro setidaknya memahami medan jalur yang pernah dirintis oleh leluhurnya itu.

Setelah Perang Jawa usai, yang berakhir dengan kemenangan Belanda yang bersiasat menangkap Pangeran Diponegoro, jalur lama Mataram Islam itu mulai dikenal sebagai Jalur Daendels seiring kehadiran A.D. Daendels.

Jalur ini memang kemudian lebih lekat dengan nama Daendels ketimbang Diponegoro meski orang masih sering salah kaprah mengenai sosok Daendels yang dimaksud. Nama Daendels barangkali dipilih untuk membedakan dengan penggunaan nama Diponegoro yang sudah jamak dipakai sebagai nama jalan, termasuk di Purworejo sendiri, yang sisi selatannya juga bagian dari Jalur Daendels.

Di Purworejo, penggunaan Diponegoro untuk menamai jalan bahkan lebih dari satu. Salah satunya adalah Jalan Diponegoro yang menjadi ruas jalan dalam rangkaian Jalur Daendels itu sendiri, tepatnya terletak di daerah Ngombol. Ada juga Jalan Diponegoro di pusat kota Kutoarjo, salah satu kecamatan penting di Kabupaten Purworejo.

Jalan Daendels selatan sendiri sempat menyandang citra suram, tidak sering dilewati kendaraan, berbeda dengan Jalan Daendels utara yang bahkan menjadi jalur transportasi utama antar-kota di Jawa. Kondisi jalan yang buruk dan kurangnya penerangan dan marka jalan memicu sering terjadi aksi begal, yang membuat jalur pesisir selatan ini seolah terabaikan.

Namun, kesan buram itu kini perlahan sirna. Jalur yang semula dari wilayah Brosot (Kulon Progo) hingga Cilacap itu kini dimulai lebih ke timur, dari pesisir Pantai Samas di Bantul. Alas jalannya pun sudah diaspal mulus dan menjadi jalur alternatif menuju Jakarta atau sebaliknya, dari barat ke Yogyakarta, untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Jawa Tengah atau timur melalui jalur tengah.

Terlepas dari sisi baik-buruknya, rencana pembangunan bandar udara baru di kawasan Glagah, Kulon Progo, sebagai pengganti Bandar Udara Adisucipto Yogyakarta boleh jadi akan semakin mengaburkan kesuraman yang sebelumnya melekat pada jalur Daendels selatan. Jalur ini mulai berbenah untuk setidaknya mengimbangi fungsi Jalan Daendels di Pantura dalam hal akses transportasi.

Sumber: Tirto.Id 

Read More

Pengikut Diponegoro Berserakan di Matraman, Pohon Sawo Penandanya

Penulis: Noviyanto Aji | 31 Agustus 2017

Lukisan Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan oleh De Kock.

Mataraman – Sejak penangkapan Pangeran Diponegoro oleh De Kock dan kemudian diasingkan, pahlawan Goa Selarong ini menghembuskan nafas dalam kesunyian. Benar-benar tragis. Ia dijauhkan dari peradaban pasca perang Jawa yang terkenal itu. Ia jauh dari sanak dan pengikutnya.

Hingga akhirnya pangeran yang memiliki nama asli Ontowiryo ini wafat pada Senin 8 Januari 1855, di usia 73 tahun (versi lain usia 69 tahun). Jenazahnya dikuburkan di luar Benteng Rotterdam, di kampung Melayu sebelah utara Ujungpandang (sekarang Makasar).

Sejak perang Jawa pecah tahun 1825-1830, pamor Pangeran Diponegoro telah naik dari bangsawan Mataram menjadi messiah tanah Jawa. Betapa tidak, ia telah memimpin gerakan perlawananan sporadis alias kraman terbesar sepanjang sejarah kolonialisme Hindia Belanda di tanah Jawa.

Tidak hanya jatuh korban besar di kedua belah pihak, tetapi akibat perang tersebut telah menghabiskan pundi-pundi kerajaan Belanda. Selama perang kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden.

Perang Jawa ini setidaknya telah memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya dalam kurun 5 tahun peperangan.

Pasca perang, pengikut Pangeran Diponegoro banyak meninggalkan jejak. Sejak itu pula sejarah penyebaran agama Islam di abad ke-19 tidak bisa dilepaskan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda di berbagai daerah.

Yah, para pengikut Pengeran Diponegoro kemudian melanjutkan perjuangan sambil menyebarkan agama Islam ke masyarakat yang masih kental dengan budaya dan agama Hindu Majapahit.

Tidak bisa dipungkiri, perang Jawa telah mengakibatkan banyak ulama pengikut Diponegoro mati syahid. Namun sisanya menyingkir ke pedalaman, membuka perkampungan, mendirikan masjid, mengajar ngaji para penduduk kampung. dan merintis pesantren. Sebagian besar para ulama dan santri ini mengganti nama dan identitas untuk menghindari kejaran Belanda yang terus menerus memantau pergerakan sisa-sisa laskar Diponegoro.

Raden Mas Ontowiryo atau dikenal Pangeran Diponegoro.

Sisa-sisa prajurit Diponegoro dalam taktik mengundurkan diri ini bergerak menyusuri Kali Progo melalui daerah Sentolo, Godean, Borobudur, Bandongan, Secang Temanggung, dan akhirnya Parakan, sebuah persimpangan tapal batas Karesidenan Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta dan Magelang, lalu beralih ke wilayah timur atau Matraman. Dipilihnya daerah Matraman karena umurnya sudah 208 tahun sejak penyerbuan Kerajaan Mataram ke Batavia.

Langkah strategis seperti ini ditempuh untuk mengimbangi taktik benteng stelsel(mendirikan banyak benteng kecil untuk menjepit gerak langkah pasukan Diponegoro), dalam Perang Jawa, yang sebelumnya mereka alami. Mereka membuka lahan baru (mbabat alas) bersama pengikutnya maupun menempati desa-desa yang miskin nilai agamanya.

Di Matraman ini, para pengikut Diponegoro terlebih dahulu mencari tokoh-tokoh setempat yang dianggap mengetahui asal-usul Matraman dan akhirnya memperkenalkan diri kepada mereka tentang keberadaan Pangeran Mataram (tidak menyebutkan nama asli) dan menceriterakan secara umum kondisi kejadian saat itu.

Adalah Pangeran Djonet atau Raden Mas Djonet Dipomenggolo, adalah putera pertama Pangeran Diponegoro yang diterima dengan tangan terbuka dan perlindungan masyarakat Matraman. Di situlah sang pangeran beserta pengikutnya menetap di Matraman lebih kurang selama dua tahun.

Ikatan Keluarga Pangeran Diponegoro (IKPD) dalam blog-nya menyebut, Pangeran Djonet sudah sejak kecil ikut rombongan pengungsi bersama keluarga besarnya ke Goa Selarong, setelah Puri Tegalrejo digempur oleh pasukan Belanda.

Sehingga dia sudah bisa merasakan bagaimana susahnya hidup dalam pengungsian dan hanya tinggal di dalam Goa bersama ibu dan saudara-saudaranya.

Selama menetap di Matraman dalam rangka mempertahankan diri dari kejaran tentara Belanda, Pangeran Djonet membentuk pasukan (semacam pengawal Raja) dengan merekrut pemuda-pemuda yang mayoritas keturunan prajurit Kerajaan Mataram walaupun ada juga dari etnis lain yang juga bergabung dengan suka rela.

Mendirikan Masjid dan Pesantren

Dari pesantren kembali ke pesantren, demikian semangat historis pengikut sang messiah ini. Memang tidak banyak diketahui bagaimana para ulama dan kyai menjadi elemen penting pengikut Diponegoro. Padahal masa sebelumnya ulama dan keraton berbatas garis demarkasi gara-gara kedekatan keraton dengan kolonial yang dicap kafir.

Namun sejarawan asal Inggris yang menekuni penulisan sejarah Pangeran Diponegoro, Peter Carey menyebut, sebenarnya laskar Pangeran Diponegoro terdiri dari berbagai elemen. Di samping prajurit yang dilatih militer, pasukan juga terdiri dari kyai dan ulama yang notabene mempunyai kemampuan ilmu kanuragan.

Dalam naskah Jawa dan Belanda, Carey menemukan 108 kyai, 31 haji, 15 syeikh, 12 penghulu Yogyakarta dan 4 kyai guru yang turut berperang bersama Diponegoro.

Ya, setelah pengikut Diponegoro menempati wilayah Matraman, mereka lantas mendirikan masjid dan pesantren. Jejak-jejak itu dapat dilihat dengan masih berdirinya pondok pesantren tua di Jawa, terutama Jawa Timur yang banyak menyimpan kronik-kronik sejarah ini.

Sebut saja di Magetan, terdapat Pesantren Takeran yang menjadi peninggalan pengikut Diponegoro. Pesantren ini yang didirikan oleh Kyai Kasan Ngulama (Kyai Hasan Ulama), seorang guru Tarekat Syattariyah, yang juga merupakan putera Kyai Khalifah, pengikut setia Pangeran Diponegoro. Kyai Khalifah alias Pangeran Kertopati usai perang mengungsi ke arah timur Gunung Lawu, Magetan, dan membangun sebuah padepokan agama di Bogem, Sampung, Ponorogo.

Di pondok yang merupakan cikal bakal Pesantren Sabilil Muttaqin (PSM), Kyai Hasan melakukan kaderisasi para santri yang kelak juga banyak mendirikan pesantren lain di berbagai daerah. Berasal dari Bagelen, Purworejo, trio veteran Perang Jawa: Kyai Nur Qoiman, Nuriman dan Ya’qub, memutuskan mbabat alas di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek.

Di desa ini, tiga bersaudara tersebut mendirikan sebuah masjid. Keberadaan masjid sederhana ini kemudian berkembang menjadi sebuah pesantren salaf di era kepemimpinan Kyai Murdiyah alias Kyai Muhammad Asrori, yang merupakan murid Kyai Kholil Bangkalan. Di era Kyai Asrori, banyak santri yang datang berguru. Kebanyakan berasal dari wilayah Mataraman dan Jawa Tengah. Pesantren berusia tua ini sekarang menggunakan nama PP. Qomarul Hidayah.

Sezaman dengan Kyai Khalifah, tak jauh dari situ ada masjid kuno bernama masjid KH Abdurrahman. Lokasinya di Dusun Tegalrejo, Desa Semen, Kecamatan Nguntoronadi. Seperti namanya, masjid KH Abdurahman didirikan oleh KH Abdurrahman pada tahun 1835 Masehi.

“Waktu itu setelah kalah perang melawan penjajah Belanda, para pengikut Pangeran Diponegoro ini menyebar dan mendirikan masjid yang dijadikan sebagai tempat pendidikan dan perjuangan termasuk di masjid ini,” jelas keturunan kelima KH Abdurrahman, KH Gunawan Hanafi.

Masjid KH Abdurrahman Tegalrejo, peninggalan pengikut Pangeran Diponegoro.

Gunawan menuturkan bahwa KH Abdurrahman merupakan keturunan keluarga Kraton Padjajaran, Jawa Barat, dan hijrah ke Pacitan, Jawa Timur, yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Kraton Solo. 

“Beliau itu memang berganti-ganti nama sebagai strategi perjuangan agar sulit dicari penjajah,” kata ketua ta’mir masjid setempat ini.

Demikian pula dengan Pondok Pesantren Tambakberas Jombang. Keberadaannya tak bisa lepas dari keterkaitan historis dengan perang Diponegoro. Sebab pendiri dan pembabat alas desa dan Pondok Tambakberas adalah Kyai Abdus Salam atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Soihah. Dia tak lain pengikut setia Pangeran Diponegoro.

Ketika mbabat alas, Kyai Abdus Salam bersama pengikutnya mendirikan sebuah langgar kecil dan pemondokan di sampingnya untuk 25 pengikutnya. Jumlah santrinya dibatasi 25 orang. Pondok ini dikenal dengan nama pondok selawe alias “pesantren dua puluh lima” atau disebut pondok telu karena hanya ada tiga unit bangunan.

Di kemudian hari, Bani Abdus Salam mendominasi jaringan ulama di wilayah Jombang, Kediri, dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan mayoritas silsilah para kiai di wilayah ini mengerucut pada namanya. Salah seorang puterinya, Layyinah, dipersunting Kyai Usman yang kemudian menurunkan Kiai Asy’ari, ayah dari KH. M. Hasyim Asy’ari. Adik Layyinah yang bernama Fatimah menikah dengan Kiai Said. Pasangan ini dikaruniai putera bernama Chasbullah Said.

Nama terakhir ini adalah ayah dari KH. A. Wahab Chasbullah, salah satu pendiri NU. Sedangkan adik Kyai Wahab menikah dengan KH. Bisri Syansuri, ulama yang berasal dari Pati. Kyai Bisri kemudian berbesanan dengan gurunya, Kyai Hasyim Asy’ari. Di kemudian hari, pesantren ini menjadi cikal bakal pesantren besar lain di wilayah Jombang, seperti Tebuireng, Rejoso, Denanyar, Seblak, dan sebagainya.

Kyai Abdus Salam pengikut setia Pangeran Diponegoro sekaligus pendiri Pesantren Tambakberas, awalnya mendirikan sebuah langgar kecil dan pemondokan dengan jumlah santri dibatasi 25 orang.

Di Kediri, ada saudara tiri Diponegoro, Sabar Iman alias Kyai Bariman bin Hamengkubowono III. Dia menyingkir dari keratonnya dan memilih tinggal di kota ini. Dari silsilah Kiai Sabar Iman ini lahir Abdul Ghofur. Di kemudian hari salah satu putra Abdul Ghofur, Mukhtar Syafa’at, menjadi salah seorang ulama terkemuka di Banyuwangi. Pesantren yang dirintis, Darussalam, berkembang dengan ribuan santri. Saat ini, pesantren yang didirikan oleh Kyai Mukhtar Syafaat diasuh oleh putranya, KH. Ahmad Hisyam Syafaat.

Di Kediri juga terdapat Pesantren Kapurejo yang didirikan oleh Kyai Hasan Muhyi. Setelah bergerilya di lereng Gunung Lawu, Wilis, dan Kelud, Kyai Hasan Muhyi (Raden Mas Ronowidjoyo), seorang perwira tinggi dalam Detasemen Sentot Alibasah Prawirodirdjo, akhirnya mendirikan Pesantren Kapurejo, di Kecamatan Pagu. Pesantren tua ini banyak menelurkan alumni yang kemudian mendirikan pesantren di wilayah Nganjuk dan Kediri. Kyai Ahmad Sangi mendirikan Pesantren Jarak di Plosoklaten, Kyai Nawawi merintis Pesantren Ringinagung, Kyai Sirojuddin merintis pendirian Pesantren Jombangan, dan beberapa kyai lain juga mendirikan masjid di berbagai tempat tinggal masing-masing.

Selain itu, ada juga Pesantren Miftahul Ulum, Jombangan, Tertek, Pare, Kediri, yang didirikan oleh Kyai Sirojuddin, kurang lebih limabelas tahun setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Kyai Sirojuddin kelahiran Kudus, bergabung dengan pasukan gerilya Diponegoro beberapa saat menjelang Perang Jawa pecah. Hingga saat ini, Pesantren Miftahul Ulum dilanjutkan oleh keturunannya dan fokus pada pengembangan kajian al-Qur’an dan kitab kuning.

Di Nganjuk, terdapat Pesantren Miftahul Ula, Nglawak, Kertosono. Pendirinya adalah Kyai Abdul Fattah Djalalain. Ayahnya, Kyai Arif, adalah cucu Pangeran Diponegoro, karena Kyai Arif adalah putera Kyai Hasan Alwi, yang merupakan putera Diponegoro dari selirnya. Kyai Arif semasa hidupnya diburu serdadu Belanda dan sering berpindah tempat. Terakhir, ia menetap di desa Banyakan, Grogol, Kediri.

Di kemudian hari, Kyai Arif menikah dengan Sriyatun binti Kyai Hasan Muhyi, pengasuh Pesantren Kapurejo. Dari pasangan ini, Kyai Fattah lahir. Pada era revolusi fisik, Kyai Fattah yang juga santri Kyai Hasyim Asyari ini menjadi magnet para laskar rakyat, termasuk Hizbullah dan Sabilillah. Sebab, beliau banyak memberikan wirid, amalan keselamatan, serta kekebalan bagi para pasukan yang mau terjun ke medan perang. Kyai kelahiran 9 April 1909 ini juga menjadikan pesantren asuhannya sebagai markas Hizbullah dan Sabilillah.

Para Pengikut Menanam Pohon Sawo

Pada akhir perang, para kyai pengikut Pangeran Diponegoro memang berkumpul dan bersepakat untuk merubah arah perjuangan mereka. Dari perang fisik menjadi perjuangan di bidang pendidikan.

Mereka berpencar untuk menyebarkan pendidikan Islam di berbagai penjuru mata angin. Namun ada satu komitmen yang menarik dari pengikut Pangeran Diponegoro, yakni untuk menandakan semangat persatuan melawan kemungkaran, setiap lokasi yang mereka diami ditanami pohon sawo. Pohon sawo ini menjadi penanda jaringan Pangeran Diponegoro masih ada. Makna filosofinya, pohon sawo dilambangkan sebagai “sawwu sufufakum” yang artinya “rapatkan barisanmu”.

“Pohon sawo itu tanda jaringan Pangeran Diponegoro. Bila kemudian muncul perintah untuk bergerak lagi, maka tinggal dicek siapa yang memerintahkannya itu. Dan bila di depan kediamannya ada pohon sawo, maka itu menjadi tanda bahwa sang pemiliknya masih merupakan anggota jaringannya,” kata Carey.

Di kawasan Selatan Jawa atau wilayah Matraman, banyak sekali anak keturunan Pangeran Diponegoro yang masuk dalam jaringan ulama karena mereka kemudian menjadi ulama sera mengasuh pesantren. Karena itu di beberapa pesantren tua di wilayah tersebut biasanya dapat dijumpai pohon sawo yang usianya sangat tua.

Seperti pohon sawo yang berdiri di Pesantren Al Kahfi Somalangu, Kebumen. Di sini dapat ditemukan pohon sawo tua, baik jenis sawo kecik maupun sawo biasa.

Menurut Hidayat Aji Pambudi, pengurus Yayasan Pesantren Al Kahfi, 

“Pohon sawo keciknya baru saja ditebang terkena perluasan halaman pesantren. Sedangkan, pohon sawo jenis yang biasa masih tumbuh subur di samping masjid,” katanya.

Pohon sawo yang berdiri kokok di Pesantren Al Kahfi Somalangu, Kebumen. Di pesantren-pesantren tua pohon sawo menjadi penanda jaringan Pangeran Diponegoro.

Di tempat lain, tepatnya di Masjid Pathok Negara Ploso Kuning, Sleman, Yogyakarta, pohon sawo kecik raksasa hingga kini masih berdiri dengan kokohnya. Masjid ini menjadi salah satu tempat mengaji Pangeran Diponegoro ketika menjadi santri Kyai Mustofa.

“Dunia orang Jawa kan penuh perlambang atau isyarat. Di setiap pesantren di wilayah ini memang lazim di tanam pohon sawo sebagai perlambang dari perintah untuk taat ketika ada perintah: sami’na wa ato’na (saya mendengar, saya laksanakan),” kata peneliti dunia pesantren di kawasan Selatan Jawa, Ahmad Khoirul Fahmi.

Fahmi mengutip kata-kata ayahnya soal kalimat sami’na wa ato’na terutama ketika menjelang dilaksanakannya shalat berjamaah di masjid. “Kata Ayah saya, ingat di depan masjid kita itu ada pohon sawo. Itulah artinya: segera laksanakan ketika kamu dengar perintah!”

Di antara cicit Pangeran Diponegoro atau berdarah bangsawan Keraton Yogyakara yang kemudian menjadi ulama berpengaruh di wilayah ini adalah KH Muhammad Ilyas dan KH Abdul Malik (di Sokaraja), KH Badawi (di Kesugihan Cilacap), KH Masurudi (di Baturaden Purwokerto). Fahmi menambahkan, di pesantren tua yang diasuh kyai-kyai tersebut pasti ditemukan pohon sawo. Ini memang menjadi perlambang masih kuatnya jaringan antar ulama yang notabene mantan pengikut Pangeran Diponegoro.

“Jadi wajar bila banyak pesantren tua yang ada kawasan ini banyak di tanam pohon sawo, yang ternyata itu isyarat adanya jaringan ulama,” pungkas Fahmi.

Domini BB. Hera yang kerap dipanggil Sisco, keturunan eks pasukan Diponegoro yang menyingkir ke Ngantang, perbatasan Blitar-Kediri, menceritakan di Tegalrejo (Magetan), pohon sawo menjadi representasi sang pangeran.

Bukan hanya sebagai kode rahasia, lanjut Sisco, para pengikut Diponegoro mempercayai sawo kecik akan mendatangkan kebaikan bagi penanamnya.

“Bagi orang Jawa, sawo kecik memiliki arti sarwa becik atau serba baik. Keraton-keraton pecahan Kerajaan Mataram, seperti Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menanam sawo kecik. Kedudukannya sejajar dengan pohon beringin, asam, dan gayam. Pakubuwana X (memerintah 1893-1939) menanam 76 sawo kecik di lingkungan Kasunanan Surakarta. Sawo kecik juga banyak ditemukan di Kesultanan Yogyakarta,” terangnya.

Pada masa revolusi kemerdekaan, pohon sawo kecik di belakang keraton Yogyakarta pernah menjadi tempat berkumpul para pejuang. Menurut Hardi, salah satu tokoh Partai Nasional Indonesia dan pernah menjabat wakil perdana menteri I, jika hendak melapor Sultan Hamengkubuwana IX di keraton, para pejuang menyamar sebagai abdi dalem dengan berpakaian Jawa, lalu berkumpul di bawah pohon sawo kecik di belakang keraton.

“Jika suasana dianggap aman dari incaran intelijen Belanda, baru kami buru-buru masuk keraton,” kata Hardi.

Hingga kini tidak terhitung ribuan santri yang menjadi alumni dan kelak menjadi penerus perjuangan Diponegoro; melawan penindasan dan kemungkaran. Karena memang begitulah semangat Pangeran Diponegoro seharusnya diwariskan.[]

Sumber: Nusantara.News 

Read More

Gaung Perempuan Menolak Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG)

Juli 13, 2017 | Abdus Somad

Yogyakarta- Pagi itu (9/7) sekitar pukul 09.12 WIB, warga Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP-KP) ramai. Mereka berkumpul untuk merayakan peringatan syawalan yang rutin dilakukan setiap tahun. Terlihat warga saling menyapa satu sama lain. Kehangatan terbentuk pagi itu, tidak ada perselisihan, tidak ada pula pertengkaran. Semua baik-baik saja.

Seulas senyum terpancar dari bibir perempuan pesisir Kulon Progo setiap bertatap muka dengan warga, kemudian diikuti dengan berjabat tangan. Mereka ramah, mereka begitu ceria hari itu. Kebahagiaan yang diselimuti dengan kepedulian dengan sesama memunculkan aura silaturahmmi.

Tema yang diangkat kali ini memang bertajuk perempuan, bagi PPLP-KP sosok perempuan sangat penting dalam berkehidupan. Ulasan Perempuan sebagai tonggak perjuangan agraria menjadi salah satu simbol jika kontribusi kaum perempuan tidak bisa disepelekan.

Widodo selaku perwakilan warga PPLP-KP mengatakan perempuan mempunyai kekuatan besar dalam menggerakan warga. Sosok perempuan tidak hanya untuk urusan dapur, ia bisa melakukan lebih dari itu. Tema ini diangkat sebagai penjelas posisi perempuan pesisir Kulon Progo.

“Perempuan itu penting untuk pergerakan warga, tanpanya kita (laki-laki-red) bisa apa? “ Tutur Widodo.

Ia menambahkan, perempuan itu adalah ibu bagi alam, keterikatannya menumbuhkan keseimbangan. Baginya kemarahan perempuan adalah kemarahan alam semesta, “ Perempuan itu adalah rohnya alam, ia menjaga keseimbangan” ucapnya.

Sekilas mengulas titik balik perjuangan perempuan pesisir Kulon Progo. Terkhusus bagi warga yang tergabung di PPLP-KP. Selama kurang lebih hampir 11 tahun mereka berjuang dengan terus-menerus melakukan aktivitasnya sebagai petani. Tanah mereka begitu subur, setiap menanam, hasil yang melimpah mereka dapatkan. Mereka berani dengan tegas menyatakan jika tanah adalah ruang hidup yang hakiki.

Namun pada tahun 2006, sebuah perusahaan datang dengan niat untuk menambang kawasan pesisir Kulon Progo. Salah satu aktor yang memotori adalah anak dari Sultan HB X-Pembayun. Kandungan mineral di pesisir Kulon Progo mendorong penandatanganan Kontrak Karya untuk pertambangan pasir besi tahun 2008. Beberapa tahun sebelumnya, perusahaan yang sebelum joint venture dengan Indo Mines Limited bernama Jogja Magasa Mining yang kemudian mengubah namanya menjadi Jogja Magasa Iron (PT. JMI) ini melakukan penelitian kandungan mineral, dan mendapati kadar Fe di pesisir selatan Kulon Progo bervariasi antara 5,29% hingga 36,4%. Penerbitan Kontrak Karya hingga sekarang tetap bermasalah karena belum dibatalkan. Karena itu pula, warga yang tergabung dalam PPLP senantiasa menanami lahan yang mereka pertahankan dari ancaman penggusuran, pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara dan jalan bebas hambatan.

Warga menilai PT JMI menjadi penyebab aktivitas warga terganggu, mereka berusaha melakukan apa saja untuk memuluskan proyek tersebut, salah satunya ialah dengan berkongsi dengan tanah Pakualaman Ground agar mudah memanfaatkan tanah seluas 22 KM x 1,8 KM atau sekitar 29085 ha.

Isyanti salah satu warga PPLP-KP yang terlibat aktif disetiap gerakan warga mengaku berulang kali melakukan pencengahan para investor serta aktivitas tambang yang masuk ke wilayahnya. Cara-cara yang dilakukannya seperti blokade kendaraan PT JMI yang lalu lalang di kawasan pesisir, khususnya desa Bugel.

“Beberapa kali kita kaum perempuan menghalangi bolo-bolo investor masuk ke sini, kita pernah mencegat tujuh mobil, itu diperbatasan dusun satu dan dua,” ujar Isyanti ibu rumah tangga yang juga aktif sebagai para legal.

Tidak hanya itu, ketika ada yang membuat tambak udang yang membutuhkan lahan luas. Isyanti dan kawan-kawan bergerak untuk menghentikannya. Aksinya tidak berhenti disitu, Ia pernah memberhentikan alat berat yang ingin masuk ke wilayahnya, Mereka tidak ingin ada tambak dan penambang. Kaum perempuan melakukan itu semua karena mempunyai dasar yang logis. Ia sangat khawatirkan jika pertambangan beroperasi akan memunculkan perampasan lahan dan haknya sebagai warga Indonesia hilang.

Sebagai ibu dan perempuan pesisir pada umumnya ia telah menyadari ancaman tesebut. Ia berfikir bagaimana nasib anak-anak dan cucunya di kemudian hari. Tambang tidak mungkin membiayai kehidupan warga. Dasar itulah yang menguatkan Istiyanti menolak segala bentuk upaya pertambangan dan perampasan lahan.

“Kita merasakan perempuan dan anak-anak sangat rentan akan hal tersebut, sehingga menjadi ancaman bagi kami ketika terjadi penambangan, akan terjadi perubahan hidup” ucapnya.

BU KAWIT: Bu Kawit, pejuang agraria dari pesisir Parangkusumo, Bantul DIY tenagh menyampaikan orasinya saat hadiri Syawalan PPLP

Syawalan dan Sikap Perempuan Pesisir Melawan SG/PAG

Tidak ada yang lebih mulia dari manusia ketika seorang perempuan berjuang membela tanah kelahirannya sendiri. PPLP-KP berusaha untuk menunjukan kekuatan perempuan. Upaya itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk relasi kaum laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan lahan. Nilai-nilai kesetaraan diagungkan, kebersamaan dimunculkan.

Hal itu juga dirasakan oleh Isyanti. Ia dan perempuan pesisir merasa di manusiakan, ia mengutarakan jika kaum perempuan cukup diperhitungkan di PPLP -KP.

“Kami dianggap ada, bukan hanya sekedar dianggap, namun kita benar-benar ada untuk mendukung kaum laki-laki dalam perjuangan PPLP melawan segala bentuk penggusuran perampasan lahan atas hak-hak kami” ucap Isyanti.

Dengan adanya ruang tersebut, ia berusaha untuk melakukan gerakan perempuan dengan menyatakan sikap menolak segala bentuk penjajahan tanah Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman melalui klaim Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG), “Saya tidak rela kalau ada tanah kami yang dirampas” tuturnya dengan menunjukan raut wajah tegas.

 Kawit selaku pejuang pesisir yang juga hadir dalam kegiatan Syawalan PPLP-KP ikut memberikan sikap politiknya, baginya perempuan harus bisa bersemangat lebih dari laki-laki. Dalam urusan ruang hidup, ia mengungkapkan jangan sampai lahan di pesisir pantai selatan yang sudah subur diambil alih oleh kerajaan Kasultanan dan Pakualaman.

Ia benci dan sangat menentang keras kebijakan Sultan.  Bahkan ibu yang kesehariaanya berjualan di Parangkusumo ini kerap kali memprotes kerajaan yang telah menghidupkan kembali tanah-tanah Swaparaja menjadi hak milik Kasulatanan dan Pakualaman. Ia menyatakan bahwa sejatinya SG/PAG itu sudah dihapus oleh HB IX dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Perda DIY no 3 tahun 84 dan Kepres no 33 tahun 1984 tentang pemberlakuan UU PA sepenuhnya di DIY

“Ini sebenarnya lahan dari Gusti Allah. Ora lahane Sultan. Sultan ora duwe lahan ngaku-ngaku SG.” Tuturnya saat memberikan orasi di hadapan warga PPLP-KP

Baginya pemerintah atau kerajaan harusnya menjadi contoh teladan bagi manusia, bukan malah sebaliknya, menginjak-nginjak bahkan merampas hak warganya sendiri. Itu tindakan yang tidak manusiawi. Perilaku demikan baginya harus dilawan.

“Ketika pemerintah malah berkuasa, rakyate disak karepe dewe, alasannya untuk kepentingan umum. Sekarang ini memang Indonesia sudah merdeka tapi (kemerdekaan-red) dirampas oleh rakyat sendiri yang ada di duwur (penguasa-red),” tandasnya,

Pun hal tersebut diperkuat oleh Isyanti, baginya tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah tidak ada lagi. Kemunculannya hanya menjadi upaya untuk memperkaya kerajaan. Menurutnya, ketika orang-orang bangga menyatakan Jogja adalah Istimewa ia sebaliknya, keistimewaan jogja tidak menjamin rakyat sejahtera.

“Dengan mengatakan keistimewaan Sultan telah merampas tanah kita, tanah kita adalah alat produksi kita, karena kita sebagai petani tanpa tanah kita mau jadi apa, apa Sultan mau ngasi makan kita?,” Tanyanya dengan resah., [as]

Read More

Heboh Temuan Pal Urutsewu di Ayamputih

Senin, 10 Juli 2017

PAL-T: Patok dengan kodefikasi huruf "T" yang terbenam pasir sedalam 60 cm ditemukan petani pesisir Urutsewu saat bekerja mempersiapkan lahan cabe di selatan zona yang diklaim kawasan militer 

[Foto: Litbang FPPKS] 

Kawasan pertanian pesisir Urutsewu dikejutkan dengan temuan Pal (patok_Red) yang semula tertimbun gumuk pasir Kabuaran di blok Serut yang bersebelahan dengan blok Klepu pada zona pertanian pesisir warga Desa Ayamputih Buluspesantren, Kebumen; Senin (10/7). Sontak, temuan ini menjadi perhatian banyak orang di kawasan pesisir selatan.

Pal berkodefikasi huruf T yang diperkuat dengan pasangan batubata ukuran 1 meter persegi ini semula tertimbun pasir sedalam 60 cm, ditemukan oleh Parmo (28) saat petani muda ini memasang pagar pelepah kelapa yang didirikan di sisi selatan lahan untuk persiapan menanam cabe. Lahan kisik ini adalah milik orangtuanya.

Dihubungi terpisah, pemilik lahan Paijo (65) warga RT.1-RW.3 Desa Ayamputih ini awalnya mengaku khawatir dengan temuan Pal mengingat peta konflik agraria kawasan pesisir Urutsewu menunjukkan belum adanya penyelesaian yang berkeadilan bagi petani pemilik lahan, tetapi telah dilakukan pemagaran secara paksa oleh militer. Lokasi temuan Pal di atas lahan miliknya, berada pada sekitar 150-an meter di selatan pagar yang didirikan pihak militer.

“Senin sore harinya saya mengurug lagi temuan pal itu”, tutur Paijo.

Menurutnya, pada sore hari ditemukannya Pal ini pihaknya memang mengurug kembali Pal temuan anaknya saat bekerja. Tak urung, info temuan ini telah tersebar luas di masyarakat Urutsewu. Sehingga banyak warga lain berbondong mendatangi lokasi temuan ini. Akhirnya, urugan dibuka kembali oleh Ramikin (50) bersama warga petani lainnya.

 

Pal Budheg

Masih menurut Paijo, titik lokasi Pal temuan warga di zona yang dalam idiom lokal disebut Kisik atau Gepyok ini berada pada posisi sebanding dengan Pal Budheg. Yakni sebuah patok penanda yang kalau di Desa Setrojenar pada patoknya diterakan kodifikasi Q222. Dari perspektif petani Urutsewu, Pal Budheg ini diyakini sebagai pal pembatas agraria tinggalan pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada paska jaman klangsiran tahun 1932.

Meskipun apa yang diyakini petani Urutsewu ini pernah dibantah pihak Dislitbang AD pasca Tragedi Setrojenar (16-04-2011) sebagai Pal Triangulasi atau pemetaan tipografi, namun temuan Pal baru dengan kode huruf “T” di pesisir Desa Ayamputih ini menggugah ingatan kolektif banyak orang terhadap konflik agraria Urutsewu yang tak menemukan titik temu; selain –pada akhirnya- pemaksaan pemagaran oleh tentara.

Kontroversi pemagaran pesisir ini memicu perlawanan petani hingga menimbulkan 2 kali bentrokan berdarah di Lembupurwo dan Wiromartan (Mirit); 2 tahun silam. Itu sebabnya banyak orang mendatangi lokasi temuan dengan maksud yang sama; membuktikan temuan warga.

Lokasi temuan Pal merupakan lahan pertanian milik Paijo yang ditanami berbagai jenis tanaman holtikultura tiap musim tanam sejak lebih 15 tahun silam.

“Saya memulai meladang pada masa lurah Slamet”, terang Paijo yang berarti saat itu berjarak lebih 15 tahun waktu lampau.

Pada awalnya lokasi ini merupakan gumuk pasir dengan tumbuhan pandan pantai berbatang besar dan semak belukar. Di sisi barat bagian lahan miliknya berupa lembah kecil yang lebih rendah paparannya. Lambat laun gumuk ini tergerus dan ketinggiannya berkurang. Sehingga keberadaan Pal yang awalnya tertimbun gundukan menjadi lebih dekat ke permukaan.

“Saya menemukan saat melinggis lubang untuk mendirikan pagar pelepah nyiur”, terang Parmo yang saat itu menyiapkan lahan cabe.

Bendo yang dipakainya membuat lubang membentur benda keras, setelah digali lebih dalam ternyata benda itu adalah patok cor yang diperkuat dengan pasangan batubata. Menilik ukuran tebal batubatanya, sangat dimungkinkan bahwa benda ini dibuat dan dipasang sejak puluhan tahun silam, karena tak ada batubata seukuran itu dapat ditemukan di masa sekarang.   

Read More

Lebaran Terakhir Diponegoro di Tanah Jawa

Reporter: Petrik Matanasi | 27 Juni, 2017

Bendara Pangeran Harya Dipanegara atau Pangeran Diponegoro. Foto/istimewa

Diponegoro ditangkap waktu berlebaran bersama De Kock. Penangkapan yang menjadi akhir perlawanan sang pangeran di Tanah Jawa.

Militer Belanda di bawah Letnan Gubernur Jenderal de Kock yang bersahabat, membiarkan Pangeran Diponegoro dan pengikutnya berpuasa dengan damai di sekitar pegunungan Menoreh. Namun ini malah membuat Diponegoro dan pengikutnya jadi lengah, sampai akhirnya Diponegoro ditangkap dengan mudah saat hari lebaran.

Ini berawal saat Diponegoro sedang tak ingin menangani persoalan serius dalam menjalani puasa-puasanya di 1830—yang bertepatan dengan 1245 hijriah. Merespons hal itu, lawan sang Pangeran, yakni Letnan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus baron de Kock setuju. “Diponegoro sudah mengatakan, dalam bulan puasa yang akan berakhir 27 Maret 1830, ia tidak mau mengadakan pembicaraan apa pun,” tulis P Swantoro dalam Dari Buku ke Buku: Sambung Menyambung Menjadi Satu (2002). 

Di masa-masa keterpurukan, Diponegoro menyempatkan diri beramah-tamah dengan lawannya. “Hanya selepas bulan puasa pembicaraan yang lebih serius dapat dilakukan,” tulis Peter Carey, dalam bukunya Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (2014). Hari pertama puasa 1830 Masehi, atau 1 Ramadhan 1245 hijriah itu, jatuh pada 25 Februari 1830. Masa-masa di bulan puasa, juga digunakan sang Pangeran untuk beristirahat. Sang Pangeran bahkan sempat dirawat gejala malarianya oleh dokter militer di garnisun militer Belanda yang cukup kuat di sekitar pegunungan Menoreh.

Pada tengah hari 8 Maret 1830, di hari ke-12 Ramadhan itu, Diponegoro dan pasukan bertombaknya memasuki kota Magelang. Untuk sebentar bertemu de Kock dan pejabat lain di kantor Residen Kedu. Menurut Carey, dia masuk bersama “para panglimanya yang masih muda-muda, serta anggota rombongan yang jumlahnya sudah membengkak menjadi 800 orang.” Dalam pertemuan itu, de Kock dan Diponegoro “saling cerita bertukar lelucon dan menemukan mata saat bertemu,” tulis Carey. 

Jika hari itu, Diponegoro diringkus saat itu juga, menurut Carey, “Belanda takut mereka akan menghadapi pertempuran baru lagi jika pemimpin Perang Jawa itu ditangkap secara paksa dengan kekuatan militer.” 

Meringkus Diponegoro saat itu juga bisa dilakukan Jenderal de Kock. Dia merasa, Diponegoro bisa saja kabur dan terus melawan lagi lain waktu bila dibiarkan. Namun de Kock sadar hal itu “tidak terpuji, tidak ksatria dan curang karena Diponegoro telah datang ke Magelang dengan niat baik bertemu saya,” aku de Kock seperti dikutip Carey. 

Bagaimana pun “Diponegoro masih memiliki banyak pendukung, di mana orang menghormati dan mengelu-elukan dia,” lapor Gubernur Jenderal van den Bosch ke petinggi kerajaan Belanda—seperti ditulis Carey juga dalam bukunya. Itulah kenapa armada Belanda di bawah de Kock memilih tak segera menindak. 

Setelah pertemuan itu, Diponegoro dan pengikutnya berkemah di Matesih, tepi Kali Progo. Di mana perwira bernama Mayor Francois Victor Henri Antoine Ridder de Steur, yang tak lain mantu de Kock, melukis perkemahan tersebut. 

Carey mencatat, seorang mata-mata yang dipasang Residen Frans Gerhardus Valck, yakni Tumenggung Mangunkusumo yang ditempatkan ke rombongan Diponegoro, akhirnya memasok laporan yang membuat de Kock jadi makin menganggap Diponegoro bahaya besar. Berdasar laporan, Diponegoro tetap berkeras agar diakui sebagai Sultan di bagian selatan Jawa. 

Pada 25 Maret 1830—29 Ramadhan 1830—jelang lebaran, de Kock sudah memilih untuk “tidak terpuji, tidak ksatria dan curang” kepada Diponegoro. Letnan Kolonel du Perron dan Mayor AV Michels diperintahkannya mempersiapkan pasukan di sekitar kantor Residen Kedu. Untuk mengamankan penangkapan sang Pangeran jika datang nanti. Penjagaan pun meningkat dua kali lipat.



Lebaran (1 Syawal 1245) tahun itu, menurut www.habibur.com/hijri/1245, jatuh pada 26 Maret 1830. Sementara menurut sumber lain, termasuk Carey, lebaran hari pertama (1 Syawal 1245) jatuh pada 27 Maret 1830. Namun di luar persoalan tanggal persis kapan hari pertama lebaran di 1830, saat itu adalah hari-hari terakhir sang Pangeran menikmati lebaran terakhirnya di Tanah Jawa. 

Di hari kemenangan umat Islam itu, Diponegoro mengadakan pertemuan dengan pihak Belanda, ia mendatangi de Kock. Residen Valck menyambut Diponegoro dan mempertemukannya dengan de Kock. Pertemuan itu digadang-gadang jadi momentum tawar menawar soal mengakhiri Perang Jawa dan keinginan adanya kesultanan di selatan Jawa.

Menurut catatan Peter Carey, ketika Diponegoro masuk ke tempat perundingan, ia didampingi ketiga putranya, dua punakawan dan penasihat agama. Perwira-perwira menengah Belanda seperti Letnan Kolonel Roest, Mayor de Steur, Kaptep JJ Roeps sang penerjemah juga ada di dalam gedung. 

Komandan Artileri Letnan Kolonel Aart de Kock van Leeuwen dan komandan kaveleri Mayor Johan Jacob Perie di luar mengawasi pengikut Diponegoro sambil berbaur. Tak ada rasa curiga dari pihak Diponegoro yang terlanjur percaya pada pihak Belanda dengan bebas berpuasa sebulan tanpa perang. Lagipula hari itu masih suasana lebaran, yang membuat siapa saja yang merayakan tak terpikir untuk melakukan kekerasan. Namun, Diponegoro dan pengikutnya lupa, Belanda adalah musuh mereka. 

De Kock mau Pangeran tak perlu kembali ke Metesih dan tinggal di Keresidenan saja. Diponegoro bingung dengan ucapan jenderal Belanda itu. “Saya hanya sebentar menemuimu untuk kunjungan ramah-tamah, sebagai mana adat Jawa setelah bulan puasa. Mereka yang muda pergi mendatangi rumah mereka yang lebih sepuh untuk meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakukan tahun yang lewat. Dalam hal ini engkau, Jenderal, adalah pihak yang lebih tua,” jelas Diponegoro--ucapan ini tentu tak akan memengaruhi de Kock. 

“Alasan saya (ingin) menahan(mu) ialah karena karena saya ingin membuat semua persoalan di antara kita menjadi jelas hari ini,” kata de Kock.

Diponegoro makin heran dengan orang-orang Belanda yang dia datangi untuk lebaran justru bicara masalah politik yang agak berat. Dia belum siap untuk bicara masalah politiknya. Diponegoro melihat de Kock begitu ingin menangkapnya dan meyakinkan jika dia tak ingin apapun kecuali jadi kepala agama Islam di Jawa dan gelar Sultan. Namun, banyak narasi menyebut kala itu Diponegoro sedang mulai berunding dengan Belanda di hari lebaran itu dan perundingan itu buntu. 

Apa yang terjadi setelahnya adalah, Diponegoro ditangkap dan dipisahkan dari pengikutnya. Pada Mei-Juni tahun itu, ia diasingkan ke Sulawesi oleh Belanda. Hingga tahun-tahun berikutnya, puasa dan lebaran Diponegoro harus dihabiskan di Makassar dan Manado. Tahun itu jadi lebaran terakhir sang pangeran di tanah Jawa. 

Sumber: Tirto.Id 

Read More